DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 22/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan Negara dan Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 627/KPTS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Likuidasi NV. Volksuisvesting te Buitenzorg (di Bogor) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan JDIH Kementerian PUPR Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 627/KPTS/1987 Sebagai Pelaksanaan Likuidasi Di Kota-Kota Lain perlu disesuaikan dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-519/MK.06/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal penyelesaian proses likuidasi rumah dan/atau tanah Naamloze Venootschap Volkshuisvesting;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 );

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN LIKUIDASI NAAMLOZE VENOOTSCHAP VOLKSHUISVESTING. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aset berupa Rumah dan/atau tanah Naamloze Venootschap Volkshuisvesting (NV Volkshuisvesting) untuk selanjutnya disebut Aset NV Volkshuisvesting adalah tanah dan/atau rumah yang dibangun oleh NV Volkshuisvesting yang diprakarsai oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlokasi di 13 (tiga belas) kabupaten dan kota di Indonesia.
2.Tim Likuidasi NV Volkshuisvesting untuk selanjutnya disebut Tim Likuidasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan Likuidasi NV Volkshuisvesting.
3.Likuidasi NV Volkshuisvesting adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh Tim Likuidasi untuk melaksanakan penjualan Aset NV Volkshuisvesting atau mengusulkan Aset NV Volkshuisvesting untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6.Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7.Kepala Biro Hukum adalah Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal yang menangani bidang Hukum. JDIH Kementerian PUPR
8.Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan adalah Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal yang menangani bidang Pengelolaan Barang Milik Negara.
9.Penghuni adalah pihak yang menghuni berdasarkan surat izin penghunian atau Ahli Waris Penghuni yang telah menempati/menghuni/menggunakan Aset NV. Volkshuisvesting.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi NV Volkshuisvesting.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan pelaksanaan Likuidasi NV Volkshuisvesting.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Pelaksanaan penjualan Aset NV Volkshuisvesting;
b.Pengusulan Aset NV Volkshuisvesting untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sebagai Barang Milik Negara;
c.Pengusulan Aset NV Volkshuisvesting untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sebagai Barang Milik Daerah;
d.Penatausahaan dan Pemutakhiran Data Aset NV Volkshuisvesting; dan
e.Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.

Pasal 4

(1)Aset NV Volkshuisvesting yang dilakukan likuidasi dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas tanah dan/atau JDIH Kementerian PUPR rumah NV Volkshuisvesting yang berada di 13 (tiga belas) kota, yaitu:
1. a.Jakarta;
2. b.Cirebon;
3. c.Bogor;
4. d.Sukabumi;
5. e.Surabaya;
6. f.Madiun;
7. g.Mojokerto;
8. h.Pasuruan;
9. i.Probolinggo;
10. j.Semarang;
11. k.Padang;
12. l.Manado; dan
13. m.Makasar,
(2)Aset NV Volkshuisvesting sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Dalam hal ditemukan aset yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri akan melakukan perubahan Keputusan Menteri tersebut.

BAB II

TIM LIKUIDASI

Pasal 5

(1)Menteri membentuk Tim Likuidasi untuk menyelesaikan Likuidasi NV Volkshuisvesting.
(2)Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari unsur perwakilan instansi, antara lain:

a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b.Kementerian Keuangan;
c.Kementerian Agraria dan Tata Ruang; JDIH Kementerian PUPR
d.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
e.Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

a.melaksanakan penelitian hukum terhadap Aset NV. Volkshuisvesting;
b.melaksanakan inventarisasi kekayaan NV. Volkshuisvesting;
c.melaksanakan dan menyelesaikan proses penjualan Aset NV. Volkshuisvesting;
d.mengajukan usulan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Aset NV. Volkshuisvesting sebagai Barang Milik Negara;
e.mengajukan usulan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Aset NV. Volkshuisvesting sebagai Barang Milik Daerah;
f.menyusun laporan Likuidasi NV. Volkshuisvesting;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap tahun; dan
h.melaksanakan tugas lain terkait dengan Likuidasi NV. Volkshuisvesting.

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Likuidasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

PELAKSANAAN PENJUALAN ASET NV VOLKSHUISVESTING

Pasal 9

Pelaksanaan Penjualan Aset NV Volkshuisvesting dilakukan terhadap: JDIH Kementerian PUPR

a.Aset NV Volkshuisvesting yang telah dibayar lunas namun Penghuni belum memperoleh pelepasan hak;
b.Aset NV Volkshuisvesting yang penjualannya telah disetujui oleh Tim Likuidasi dan Penghuni telah melakukan angsuran maupun belum melakukan angsuran;
c.Aset NV Volkshuisvesting yang telah diajukan permohonan pembeliannya dan belum ada penetapan harga; dan
d.Aset NV Volkshuisvesting yang ditemukan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Permohonan pelepasan Hak Aset NV Volkshuisvesting diajukan secara tertulis oleh Penghuni kepada Tim Likuidasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
1. a.surat ijin penghunian atau yang dipersamakan;
2. b.fotokopi bukti setor pembayaran pelunasan Aset NV Volkshuisvesting;
3. c.surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang dikuatkan/diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan Penghuni telah menempati/ menghuni/ menggunakan Aset NV. Volkshuisvesting;
4. d.surat pernyataan dari Penghuni bahwa segala akibat hukum dan biaya yang timbul terkait proses penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan setempat menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penghuni; dan
5. e.dokumen pendukung lain. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan Negara dan Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 627/KPTS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Likuidasi NV. Volksuisvesting te Buitenzorg (di Bogor) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan JDIH Kementerian PUPR Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 627/KPTS/1987 Sebagai Pelaksanaan Likuidasi Di Kota-Kota Lain perlu disesuaikan dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-519/MK.06/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal penyelesaian proses likuidasi rumah dan/atau tanah Naamloze Venootschap Volkshuisvesting;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN LIKUIDASI NAAMLOZE VENOOTSCHAP VOLKSHUISVESTING. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aset berupa Rumah dan/atau tanah Naamloze Venootschap Volkshuisvesting (NV Volkshuisvesting) untuk selanjutnya disebut Aset NV Volkshuisvesting adalah tanah dan/atau rumah yang dibangun oleh NV Volkshuisvesting yang diprakarsai oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlokasi di 13 (tiga belas) kabupaten dan kota di Indonesia.
2.Tim Likuidasi NV Volkshuisvesting untuk selanjutnya disebut Tim Likuidasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan Likuidasi NV Volkshuisvesting.
3.Likuidasi NV Volkshuisvesting adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh Tim Likuidasi untuk melaksanakan penjualan Aset NV Volkshuisvesting atau mengusulkan Aset NV Volkshuisvesting untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6.Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7.Kepala Biro Hukum adalah Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal yang menangani bidang Hukum. JDIH Kementerian PUPR
8.Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan adalah Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal yang menangani bidang Pengelolaan Barang Milik Negara.
9.Penghuni adalah pihak yang menghuni berdasarkan surat izin penghunian atau Ahli Waris Penghuni yang telah menempati/menghuni/menggunakan Aset NV. Volkshuisvesting.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi NV Volkshuisvesting.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan pelaksanaan Likuidasi NV Volkshuisvesting.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Pelaksanaan penjualan Aset NV Volkshuisvesting;
b.Pengusulan Aset NV Volkshuisvesting untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sebagai Barang Milik Negara;
c.Pengusulan Aset NV Volkshuisvesting untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sebagai Barang Milik Daerah;
d.Penatausahaan dan Pemutakhiran Data Aset NV Volkshuisvesting; dan
e.Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.

Pasal 4

(1)Aset NV Volkshuisvesting yang dilakukan likuidasi dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas tanah dan/atau JDIH Kementerian PUPR rumah NV Volkshuisvesting yang berada di 13 (tiga belas) kota, yaitu:
1. a.Jakarta;
2. b.Cirebon;
3. c.Bogor;
4. d.Sukabumi;
5. e.Surabaya;
6. f.Madiun;
7. g.Mojokerto;
8. h.Pasuruan;
9. i.Probolinggo;
10. j.Semarang;
11. k.Padang;
12. l.Manado; dan
13. m.Makasar,
(2)Aset NV Volkshuisvesting sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Dalam hal ditemukan aset yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri akan melakukan perubahan Keputusan Menteri tersebut.

BAB II

TIM LIKUIDASI

Pasal 5

(1)Menteri membentuk Tim Likuidasi untuk menyelesaikan Likuidasi NV Volkshuisvesting.
(2)Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari unsur perwakilan instansi, antara lain:

a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b.Kementerian Keuangan;
c.Kementerian Agraria dan Tata Ruang; JDIH Kementerian PUPR
d.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
e.Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

a.melaksanakan penelitian hukum terhadap Aset NV. Volkshuisvesting;
b.melaksanakan inventarisasi kekayaan NV. Volkshuisvesting;
c.melaksanakan dan menyelesaikan proses penjualan Aset NV. Volkshuisvesting;
d.mengajukan usulan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Aset NV. Volkshuisvesting sebagai Barang Milik Negara;
e.mengajukan usulan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Aset NV. Volkshuisvesting sebagai Barang Milik Daerah;
f.menyusun laporan Likuidasi NV. Volkshuisvesting;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap tahun; dan
h.melaksanakan tugas lain terkait dengan Likuidasi NV. Volkshuisvesting.

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Likuidasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

PELAKSANAAN PENJUALAN ASET NV VOLKSHUISVESTING

Pasal 9

Pelaksanaan Penjualan Aset NV Volkshuisvesting dilakukan terhadap: JDIH Kementerian PUPR

a.Aset NV Volkshuisvesting yang telah dibayar lunas namun Penghuni belum memperoleh pelepasan hak;
b.Aset NV Volkshuisvesting yang penjualannya telah disetujui oleh Tim Likuidasi dan Penghuni telah melakukan angsuran maupun belum melakukan angsuran;
c.Aset NV Volkshuisvesting yang telah diajukan permohonan pembeliannya dan belum ada penetapan harga; dan
d.Aset NV Volkshuisvesting yang ditemukan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Permohonan pelepasan Hak Aset NV Volkshuisvesting diajukan secara tertulis oleh Penghuni kepada Tim Likuidasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
1. a.surat ijin penghunian atau yang dipersamakan;
2. b.fotokopi bukti setor pembayaran pelunasan Aset NV Volkshuisvesting;
3. c.surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang dikuatkan/diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan Penghuni telah menempati/ menghuni/ menggunakan Aset NV. Volkshuisvesting;
4. d.surat pernyataan dari Penghuni bahwa segala akibat hukum dan biaya yang timbul terkait proses penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan setempat menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penghuni; dan
5. e.dokumen pendukung lain. JDIH Kementerian PUPR