DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 23/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan JDIH Kementerian PUPR Prasarananya di Desa Tawiri Ambon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

2.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 207);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dilakukan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan ketentuan:
1. a.menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon; JDIH Kementerian PUPR
2. b.menyiapkan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
(2)Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara koordinatif, dengan:

1.Kementerian Keuangan dalam:

a.penyusunan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan
b.proses serah terima aset Dermaga beserta sarana dan prasarananya;
1. 2.Kementerian Perhubungan dalam:
a.penetapan Dermaga Tawiri ke dalam daftar pelabuhan di Indonesia; dan
b.penyesuaian Rencana Induk Pelabuhan Ambon; JDIH Kementerian PUPR
1. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam:
a.pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan
b.penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
1. 4.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam:
a.penyiapan kriteria disain dan kriteria spesifikasi dermaga serta fasilitas penunjang lainnya; dan
b.pengamanan pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya;
1. 5.Pemerintah Provinsi Maluku dalam:
a.proses perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait dengan pembangunan Dermaga Tawiri sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan; dan
b.fasilitasi percepatan pembebasan lahan;
1. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam:
a.mengkoordinasikan pembangunan dermaga;
b.menyiapkan dokumen studi kelayakan dermaga dan analisa dampak lingkungan (AMDAL); dan
c.menyetujui Detail Engineering Design (DED) pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon yang diajukan oleh konsultan perencana setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. JDIH Kementerian PUPR
1. 7.Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan.
2. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
(2)Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan bantuan tenaga pengelola teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon.
(3)Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019, dengan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. JDIH Kementerian PUPR Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1788

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan JDIH Kementerian PUPR Prasarananya di Desa Tawiri Ambon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 207);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dilakukan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan ketentuan:
1. a.menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon; JDIH Kementerian PUPR
2. b.menyiapkan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
(2)Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara koordinatif, dengan:

1.Kementerian Keuangan dalam:

a.penyusunan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan
b.proses serah terima aset Dermaga beserta sarana dan prasarananya;
1. 2.Kementerian Perhubungan dalam:
a.penetapan Dermaga Tawiri ke dalam daftar pelabuhan di Indonesia; dan
b.penyesuaian Rencana Induk Pelabuhan Ambon; JDIH Kementerian PUPR
1. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam:
a.pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan
b.penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
1. 4.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam:
a.penyiapan kriteria disain dan kriteria spesifikasi dermaga serta fasilitas penunjang lainnya; dan
b.pengamanan pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya;
1. 5.Pemerintah Provinsi Maluku dalam:
a.proses perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait dengan pembangunan Dermaga Tawiri sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan; dan
b.fasilitasi percepatan pembebasan lahan;
1. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam:
a.mengkoordinasikan pembangunan dermaga;
b.menyiapkan dokumen studi kelayakan dermaga dan analisa dampak lingkungan (AMDAL); dan
c.menyetujui Detail Engineering Design (DED) pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon yang diajukan oleh konsultan perencana setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. JDIH Kementerian PUPR
1. 7.Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan.
2. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
(2)Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan bantuan tenaga pengelola teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon.
(3)Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2024