DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih rinci;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan jdih.pu.go.id dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.
2.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
3.Proyek Prakarsa adalah Pengusahaan Jalan Tol yang disiapkan dan diajukan oleh badan usaha kepada Menteri.
4.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi yang mengajukan Proyek Prakarsa kepada Menteri.
5.Badan Usaha Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Badan Usaha yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa Pengusahaan Jalan Tol dari Menteri.
6.Studi Kelayakan adalah dokumen yang dilakukan oleh Pemrakarsa untuk Pengusahaan Jalan Tol atas mekanisme prakarsa Badan Usaha.
7.Hak Menyamakan Penawaran adalah pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Pemrakarsa terhadap penawar terbaik.
8.Pembelian Prakarsa adalah bentuk kompensasi berupa penggantian sejumlah biaya langsung yang dikeluarkan oleh Pemrakarsa berkaitan dengan penyiapan Pengusahaan Jalan Tol.
9.Panitia adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Menteri, yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol.
10.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas Pengusahan Jalan Tol. jdih.pu.go.id
11.Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada badan usaha jalan tol melalui skema pembagian risiko untuk Pengusahaan Jalan Tol.
12.Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) adalah penentuan tingkat biaya modal optimal dengan menghitung rata-rata modal tertimbang dengan memperhatikan faktor nilai uang masa kini dan masa depan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
14.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

Proyek Prakarsa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk;
b.layak secara ekonomi dan finansial; dan
c.diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 3

(1)Proyek Prakarsa yang terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Proyek Prakarsa yang terhubung dengan sistem jaringan jalan umum pada ruas yang paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dan tidak eksklusif.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana umum jaringan jalan nasional. jdih.pu.go.id

Pasal 4

(1)Proyek Prakarsa yang layak secara ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Proyek Prakarsa yang:
1. a.memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas; dan
2. b.memberikan pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar kepada Badan Usaha sehingga tidak dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah.
(2)Pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan tingkat kelayakan finansial yang paling rendah sama dengan besaran Biaya Modal Rata- rata Tertimbang ditambah 2% (dua persen).
(3)Kelayakan ekonomi dan finansial Proyek Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam proposal Proyek Prakarsa.

Pasal 5

Proyek Prakarsa yang diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Pengusahaan Jalan Tol yang harus diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki laporan keuangan yang sehat dan kemampuan dalam melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol.

BAB III

TAHAPAN PENETAPAN PROYEK PRAKARSA

Pasal 6

(1)Tahapan penetapan Proyek Prakarsa terdiri atas:
1. a.penetapan izin prinsip; dan
2. b.penetapan izin prakarsa.
(2)Izin prinsip dan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Pasal 7

Penetapan izin prinsip dilakukan dengan tahapan:

a.penyampaian permohonan penetapan izin prinsip;
b.evaluasi awal; dan
c.penerbitan izin prinsip.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan izin prinsip, Badan Usaha menyampaikan permohonan dalam bentuk surat pernyataan maksud kepada Menteri.
(2)Surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.dokumen kajian awal kelayakan; dan
2. b.dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha.
(3)Sebelum menyampaikan surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan permintaan konfirmasi terkait rencana pengajuan Proyek Prakarsa kepada Menteri untuk memastikan belum ada proyek serupa yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah atau yang sudah diajukan oleh badan usaha lain.

Pasal 9

(1)Surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diajukan oleh 1 (satu) Badan Usaha atau gabungan beberapa Badan Usaha yang membentuk konsorsium.
(2)Dalam hal Badan Usaha membentuk konsorsium, usulan Proyek Prakarsa dilengkapi dengan perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan memuat paling sedikit:
1. a.nama pimpinan konsorsium; jdih.pu.go.id
2. b.nama anggota konsorsium;
3. c.porsi kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium; dan
4. d.pembagian tugas masing-masing anggota konsorsium.
(3)Pimpinan konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a menguasai mayoritas porsi kepemilikan saham dari konsorsium.
(4)Pimpinan konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak dapat berubah sampai ditandatanganinya perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 10

(1)Dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.kajian teknis;
2. b.kajian ekonomi dan komersial; dan
3. c.kerangka acuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan.
(2)Rincian dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih rinci;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan jdih.pu.go.id dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.
2.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
3.Proyek Prakarsa adalah Pengusahaan Jalan Tol yang disiapkan dan diajukan oleh badan usaha kepada Menteri.
4.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi yang mengajukan Proyek Prakarsa kepada Menteri.
5.Badan Usaha Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Badan Usaha yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa Pengusahaan Jalan Tol dari Menteri.
6.Studi Kelayakan adalah dokumen yang dilakukan oleh Pemrakarsa untuk Pengusahaan Jalan Tol atas mekanisme prakarsa Badan Usaha.
7.Hak Menyamakan Penawaran adalah pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Pemrakarsa terhadap penawar terbaik.
8.Pembelian Prakarsa adalah bentuk kompensasi berupa penggantian sejumlah biaya langsung yang dikeluarkan oleh Pemrakarsa berkaitan dengan penyiapan Pengusahaan Jalan Tol.
9.Panitia adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Menteri, yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol.
10.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas Pengusahan Jalan Tol. jdih.pu.go.id
11.Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada badan usaha jalan tol melalui skema pembagian risiko untuk Pengusahaan Jalan Tol.
12.Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) adalah penentuan tingkat biaya modal optimal dengan menghitung rata-rata modal tertimbang dengan memperhatikan faktor nilai uang masa kini dan masa depan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
14.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

Proyek Prakarsa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk;
b.layak secara ekonomi dan finansial; dan
c.diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 3

(1)Proyek Prakarsa yang terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Proyek Prakarsa yang terhubung dengan sistem jaringan jalan umum pada ruas yang paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dan tidak eksklusif.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana umum jaringan jalan nasional. jdih.pu.go.id

Pasal 4

(1)Proyek Prakarsa yang layak secara ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Proyek Prakarsa yang:
1. a.memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas; dan
2. b.memberikan pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar kepada Badan Usaha sehingga tidak dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah.
(2)Pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan tingkat kelayakan finansial yang paling rendah sama dengan besaran Biaya Modal Rata- rata Tertimbang ditambah 2% (dua persen).
(3)Kelayakan ekonomi dan finansial Proyek Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam proposal Proyek Prakarsa.

Pasal 5

BAB III

TAHAPAN PENETAPAN PROYEK PRAKARSA

Pasal 6

(1)Tahapan penetapan Proyek Prakarsa terdiri atas:
1. a.penetapan izin prinsip; dan
2. b.penetapan izin prakarsa.
(2)Izin prinsip dan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Pasal 7

Penetapan izin prinsip dilakukan dengan tahapan:

a.penyampaian permohonan penetapan izin prinsip;
b.evaluasi awal; dan
c.penerbitan izin prinsip.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan izin prinsip, Badan Usaha menyampaikan permohonan dalam bentuk surat pernyataan maksud kepada Menteri.
(2)Surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.dokumen kajian awal kelayakan; dan
2. b.dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha.
(3)Sebelum menyampaikan surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan permintaan konfirmasi terkait rencana pengajuan Proyek Prakarsa kepada Menteri untuk memastikan belum ada proyek serupa yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah atau yang sudah diajukan oleh badan usaha lain.

Pasal 9

(1)Surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diajukan oleh 1 (satu) Badan Usaha atau gabungan beberapa Badan Usaha yang membentuk konsorsium.
(2)Dalam hal Badan Usaha membentuk konsorsium, usulan Proyek Prakarsa dilengkapi dengan perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan memuat paling sedikit:
1. a.nama pimpinan konsorsium; jdih.pu.go.id
2. b.nama anggota konsorsium;
3. c.porsi kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium; dan
4. d.pembagian tugas masing-masing anggota konsorsium.
(3)Pimpinan konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a menguasai mayoritas porsi kepemilikan saham dari konsorsium.
(4)Pimpinan konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak dapat berubah sampai ditandatanganinya perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 10

(1)Dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.kajian teknis;
2. b.kajian ekonomi dan komersial; dan
3. c.kerangka acuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan.
(2)Rincian dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.