DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 24/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya bertujuan untuk pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak termasuk dalam kriteria anggaran Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga, mengamanatkan Pengguna JDIH Kementerian PUPR Anggaran untuk menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintahpada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN JDIH Kementerian PUPR ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. JDIH Kementerian PUPR
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan Bantuan Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis Bantuan Pemerintah;
b.Kriteria Bantuan Pemerintah;
c.Mekanisme pengalokasian anggaran;
d.Penyaluran, pencairan,dan pertanggungjawaban;
e.Monitoring dan evaluasi; dan
f.Petunjuk Teknis.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pasal 4

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

a.Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
b.Pengembangan penataan bangunan dan lingkungan;
c.Pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan
d.Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terbatas pada:

a.Bantuan sarana/prasarana;
b.Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
c.Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.Bantuan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan dengan mekanisme berbasis masyarakat dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
b.Bantuan sarana/prasarana infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
(2)Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 8

(1)Anggaran Bantuan Pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
(3)Mekanisme pengalokasian Anggaran Bantuan Pemerintah selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(4)Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah yang digunakan bersumber dari APBN.

Pasal 9

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi organisasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu:
1. a.Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
2. b.Direktorat Bina Penataan Bangunan untuk kegiatan penataan bangunan dan lingkungan;
3. c.Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
4. d.Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan sanitasi, dan penanganan sampah.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. JDIH Kementerian PUPR
(3)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemberian bantuan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.Uang; atau
2. b.Barang.
(2)Pemberian bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PPK berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Pemberian bantuan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PPK melalui kontrak pengadaan barang dengan penyedia jasa termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya bertujuan untuk pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak termasuk dalam kriteria anggaran Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga, mengamanatkan Pengguna JDIH Kementerian PUPR Anggaran untuk menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintahpada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN JDIH Kementerian PUPR ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. JDIH Kementerian PUPR
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan Bantuan Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis Bantuan Pemerintah;
b.Kriteria Bantuan Pemerintah;
c.Mekanisme pengalokasian anggaran;
d.Penyaluran, pencairan,dan pertanggungjawaban;
e.Monitoring dan evaluasi; dan
f.Petunjuk Teknis.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pasal 4

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

a.Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
b.Pengembangan penataan bangunan dan lingkungan;
c.Pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan
d.Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terbatas pada:

a.Bantuan sarana/prasarana;
b.Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
c.Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.Bantuan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan dengan mekanisme berbasis masyarakat dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
b.Bantuan sarana/prasarana infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.
(2)Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 8

(1)Anggaran Bantuan Pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
(3)Mekanisme pengalokasian Anggaran Bantuan Pemerintah selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(4)Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah yang digunakan bersumber dari APBN.

Pasal 9

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi organisasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu:
1. a.Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
2. b.Direktorat Bina Penataan Bangunan untuk kegiatan penataan bangunan dan lingkungan;
3. c.Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
4. d.Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan sanitasi, dan penanganan sampah.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. JDIH Kementerian PUPR
(3)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemberian bantuan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.Uang; atau
2. b.Barang.
(2)Pemberian bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PPK berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Pemberian bantuan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PPK melalui kontrak pengadaan barang dengan penyedia jasa termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).