DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembentukan produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.pu.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM. jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, penetapan, dan kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan rancangan, penetapan, dan penyebarluasan.
3.Pembentukan Produk Hukum yang selanjutnya disebut Pembentukan adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan Pengundangan.
4.Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Proleg PUPR adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Surat Edaran adalah kebijakan menteri atau pimpinan tinggi madya yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis.
7.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
8.Instruksi adalah perintah yang berupa petunjuk atau arahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya jdih.pu.go.id
9.Surat Perintah adalah perintah yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau diberi tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
10.Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan rancangan Produk Hukum.
11.Lembar Kendali Produk Hukum adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap rancangan Produk Hukum.
12.Biro Hukum adalah unit kerja yang menangani urusan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
13.Bagian Hukum adalah bagian yang menangani urusan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan pada direktorat jenderal, badan, dan inspektorat.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Jenis Produk Hukum terdiri atas:

a.Peraturan Menteri;
b.Surat Edaran;
c.Keputusan;
d.Instruksi; dan
e.Surat Perintah.

Pasal 3

(1)Kerangka Produk Hukum terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.pembukaan;
3. c.batang tubuh; dan
4. d.penutup. jdih.pu.go.id
(2)Dalam hal substansi produk hukum membutuhkan uraian yang bersifat teknis atau kompleks, produk hukum dapat memuat lampiran.
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 5

Materi muatan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi:

a.pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang- undangan;
b.kebijakan yang bersifat teknis; dan/atau
c.pemberlakuan petunjuk pelaksanaan teknis.

Pasal 6

Materi muatan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi:

a.penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja yang dapat berisi:
1. 1.pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja;
2. 2.pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat di bawahnya;
3. 3.penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu; jdih.pu.go.id
4. 4.pemberian tanda penghargaan kepada institusi, pegawai, dan/atau perorangan; atau
5. 5.tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur sipil negara pada unit/satuan kerja akibat hilangnya barang milik negara;
b.penetapan terhadap obyek fisik; dan/atau
c.penetapan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau program.

Pasal 7

Materi muatan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi petunjuk atau arahan yang diterbitkan untuk pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

Materi muatan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berisi perintah yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas dan/atau pelaksanaan kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Pasal 9

Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi tahapan:

a.Perencanaan;
b.Penyusunan;
c.penetapan; dan
d.pengundangan. jdih.pu.go.id

Pasal 10

Pembentukan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf e meliputi tahapan:

a.Perencanaan;
b.Penyusunan; dan
c.Penetapan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembentukan produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM. jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, penetapan, dan kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan rancangan, penetapan, dan penyebarluasan.
3.Pembentukan Produk Hukum yang selanjutnya disebut Pembentukan adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan Pengundangan.
4.Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Proleg PUPR adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Surat Edaran adalah kebijakan menteri atau pimpinan tinggi madya yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis.
7.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
8.Instruksi adalah perintah yang berupa petunjuk atau arahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya jdih.pu.go.id
9.Surat Perintah adalah perintah yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau diberi tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
10.Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan rancangan Produk Hukum.
11.Lembar Kendali Produk Hukum adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap rancangan Produk Hukum.
12.Biro Hukum adalah unit kerja yang menangani urusan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
13.Bagian Hukum adalah bagian yang menangani urusan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan pada direktorat jenderal, badan, dan inspektorat.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Jenis Produk Hukum terdiri atas:

a.Peraturan Menteri;
b.Surat Edaran;
c.Keputusan;
d.Instruksi; dan
e.Surat Perintah.

Pasal 3

(1)Kerangka Produk Hukum terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.pembukaan;
3. c.batang tubuh; dan
4. d.penutup. jdih.pu.go.id
(2)Dalam hal substansi produk hukum membutuhkan uraian yang bersifat teknis atau kompleks, produk hukum dapat memuat lampiran.
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum.

Pasal 4

Pasal 5

Materi muatan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi:

a.pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang- undangan;
b.kebijakan yang bersifat teknis; dan/atau
c.pemberlakuan petunjuk pelaksanaan teknis.

Pasal 6

Materi muatan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi:

a.penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja yang dapat berisi:
1. 1.pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja;
2. 2.pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat di bawahnya;
3. 3.penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu; jdih.pu.go.id
4. 4.pemberian tanda penghargaan kepada institusi, pegawai, dan/atau perorangan; atau
5. 5.tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur sipil negara pada unit/satuan kerja akibat hilangnya barang milik negara;
b.penetapan terhadap obyek fisik; dan/atau
c.penetapan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau program.

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Pasal 9

Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi tahapan:

a.Perencanaan;
b.Penyusunan;
c.penetapan; dan
d.pengundangan. jdih.pu.go.id

Pasal 10

Pembentukan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf e meliputi tahapan:

a.Perencanaan;
b.Penyusunan; dan
c.Penetapan.