DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 25/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); JDIH Kementerian PUPR
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); JDIH Kementerian PUPR
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
14.Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 04/PRT/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3.Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. JDIH Kementerian PUPR
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi masing-masing.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi yang melaksanakan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, meliputi:
1. a.Formasi Pembina Jasa Konstruksi;
2. b.Penyusunan, Penentuan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
3. c.Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
4. d.Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Formasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
1. a.di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 128 (seratus dua puluh delapan) dan paling banyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua);
2. b.di Instansi Pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 20 (dua puluh);
3. c.di setiap Provinsi, berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 10 (sepuluh); dan
4. d.di setiap Kabupaten/Kota, berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima). JDIH Kementerian PUPR
(2)Formasi Jabatan Fungsional di setiap unit Pembina Jasa Konstruksi setelah tahun 2014 dapat menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina jasa konstruksi tersebut apabila terdapat penambahan beban kerja.

Pasal 5

Penyusunan, penentuan, dan prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b meliputi:

1.Pengangkatan PNS dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan karena adanya lowongan formasi.
2.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi masing-masing satuan organisasi berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan PNS sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang ada.
3.Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan atas:

a.jumlah PNS yang melakukan tugas pembinaan jasa konstruksi di masing-masing unit;
b.struktur organisasi unit pembina jasa konstruksi, untuk dilihat jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, fungsional tertentu, berikut fungsional umum yang tersedia di bawahnya;
c.jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan pembinaan jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun;
d.beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pembina Jasa Konstruksi dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu; dan
e.faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan negara.
1. 4.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di setiap unit pembina jasa konstruksi hanya akan ada apabila :
a.tersedia suatu unit Pembina Jasa Konstruksi yang mewadahi pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi, melalui penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
b.terdapat pejabat fungsional umum di unit Pembina Jasa Konstruksi yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya;
c.terdapat pejabat fungsional tertentu selain Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah jabatan ke dalam jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi; JDIH Kementerian PUPR
d.terdapat pejabat struktural di Unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah di unit Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan struktur jabatan di Unit Pembina Jasa Konstruksi tersebut (restrukturisasi); dan
e.terdapat tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pembinaan jasa konstruksi di Unit Pembina Jasa Konstruksi, serta ada PNS yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya.

Pasal 6

Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

1.Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi pemerintah pusat diatur sebagai berikut :

a.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah melakukan koordinasi dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
b.Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi instansi yang bersangkutan.
c.Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, usulan tersebut selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 2.Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Organisasi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
a.Pimpinan Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi yang bersangkutan setelah melakukan koordinasi dengan Unit yang membidangi kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.
b.Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi pada SKPD.
c.Rencana usul formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan. JDIH Kementerian PUPR
d.Sebelum rencana usul formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing.
e.Tembusan keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional yang bersangkutan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

1.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing- masing satuan organisasi pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
2.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing- masing satuan organisasi pemerintah daerah ditetapkan oleh :

a.Gubernur untuk Pemerintah Provinsi berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
b.Bupati untuk Pemerintah Kabupaten berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
c.Walikota untuk Pemerintah Kota berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi menggunakan format yang akan diatur lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD YASONNA H. LAOLY Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 751 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TTD M. BASUKI HADIMULJONO JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 25 /PRT/M/2015 TANGGAL : 15 Mei 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI I. PENDAHULUAN

1.bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan);
2.bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil);
3.bahwa :

a.Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil);
b.Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil);
1. 4.bahwa untuk kelancaran penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat JFPJK) bagi instansi Pusat maupun Daerah, menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang ditentukan sebagai berikut. JDIH Kementerian PUPR II. PENYUSUNAN, PENENTUAN, DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
2. 1.Formasi JFPJK di setiap unit pembinaan jasa konstruksi setelah tahun 2014 dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi di unit pembinaan jasa konstruksi tersebut, sepanjang terdapat penambahan beban kerja.
3. 2.Formasi JFPJK, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :
a.Menginventarisir tugas pokok yang dilaksanakan (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) masing-masing jenjang jabatan, yang dapat dinilai dengan angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya.
b.Menginventarisir nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya, yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
c.Menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk), dengan cara membagi angka kredit butir kegiatan (Akb) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, atau dengan menggunakan formula sebagai berikut : Akb Wpk = Kt Keterangan : Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun; Akb = Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran I atau II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013; Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif. Untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut : JDIH Kementerian PUPR  Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;  Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Jasa Konstruksi Muda pangkat Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;  Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;  Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Jasa Konstruksi Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;  Pembina Jasa Konstruksi Madya, Pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;  Pembina Jasa Konstruksi Madya; Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;  Pembina Jasa Konstruksi Madya; Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d harus mempunyai angka kredit 850, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;  Pembina Jasa Konstruksi Utama; Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan angka kredit 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e harus mempunyai angka kredit 1050, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 200. Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara : JDIH Kementerian PUPR Angka kredit tambahan (Akt) untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar jam kerja efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut : Kt = Akt : (1.250 x 4) Keterangan : Kt : Konstanta masing-masing jenjang jabatan perjam efektif dalam 1(satu) tahun. Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat. 1.250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun. 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun. Dengan demikian konstanta untuk Pembina Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :  Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1.250 x 4) = 0,010;  Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = 100 : (1.250 x 4) = 0,020;  Pembina Jasa Konstruksi madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : (1.250 x 4) = 0,030.  Pembina Jasa Konstruksi utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = 200 : (1.250 x 4) = 0,040.
d.Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari instansi.
e.Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dengan cara mengkalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Analis Kepegawaian, atau dengan formula sebagai berikut : Wpv = Wpk x V Keterangan : JDIH Kementerian PUPR Wpv : waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Wpk : Waktu penyelessaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun. V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan formula tersebut, maka formasi jabatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara :
1. 1.Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (∑Wpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut : ∑Wpv Formasi JFPJK = 1.250 Keterangan : Formasi JFPJK: Jumlah Pembina Jasa Konstruksi masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pembina Jasa Konstruksi pada unit pembinaan jasa konstruksi. ∑Wpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan. 1.250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.
2. 2.Untuk lebih jelasnya cara penghitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan butir-butir kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012, dapat dilakukan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-a sampai dengan Anak lampiran 1-d Peraturan Menteri ini. III. PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI Penentuan jumlah formasi JFPJK didasarkan atas penghitungan formasi dengan ketentuan sebagai berikut :
3. 1.Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Formasi JFPJK) memperoleh JDIH Kementerian PUPR nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Pembina Jasa Konstruksi.
4. 2.Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Formasi JFPJK) memperoleh nilai dibelakang koma 0,50, atau lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi. Contoh : Kegiatan pembinaan jasa konstruksi pada suatu unit pembina jasa konstruksi di Kementerian Perhubungan dalam setahun adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama berjumlah 15 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 10 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 45 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (JFPJK) untuk jenjang Pertama tersebut adalah: ∑Wpv Formasi JFPJK = 1.250 15 ∑(Wpk x v) = 1.250 15 ∑(45 x 10) = 1.250 = 5,4 (dibulatkan kebawah menjadi 5) Jadi jumlah formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk jenjang Pertama adalah 5 orang. 2) Kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk Pembina Jasa Konstruksi Madya berjumlah 21 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 35 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 37 jam, maka formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi (JFPJK) untuk jenjang Madya tersebut adalah : JDIH Kementerian PUPR ∑Wpv Formasi JFPJK = 1.250 21∑(Wpk x v) = 1.250 21∑(37 x 35) = 1.250 = 21,7 (dibulatkan ke atas menjadi 22) Jadi jumlah formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk jenjang Madya adalah 22 orang. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TTD M. BASUKI HADIMULJONO JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-a PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,010) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 1)
a.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,090 0,010 9,000 Laporan 0,000 0,000 2)
a.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 3)
a.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 b. 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 2) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,150 0,010 15,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 6)
a.0,080 0,010 8,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 8) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000 2)
a.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 4)
a.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 5)
a.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000
c.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 6)
a.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000 7) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 8) 0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,090 0,010 9,000 Dokumen 0,000 0,000 2) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Melakukan Up dating data Pemberdayaan Jasa konstruksi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan publikasi Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Mengumpulkan bahan dari berbagai sumber Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan) Laporan Pendahuluan TANGGAL : 15 Mei 2015 Di tingkat nasional Menyiapkan materi sistem monitoring Mempublikasikan Produk Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Menyajikan materi pemberdayaan Mengkoordinasikan kegiatan Menyiapkan materi publikasi Mengkoordinasikan kegiatan Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Merencanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring Melaksanakan kegiatan evaluasi Mengumpulkan data TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI D. Penyusunan Program Pengaturan Jasa Kontruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa Konstruksi 1 Menyusun laporan kegiatan Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) B. Mengumpulkan data Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek Menyusun laporan kegiatan Mengumpulkan data Mengumpulkan data Monitoring pelaksanaan kegiatan Melaksanakan kegiatan publikasi Memfasilitasi penyelenggaraan Konsultasi Publik (Public Hearing ) sebagai anggota Mengumpulkan Data Pengaturan Jasa konstruksi Merencanakan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi Mengkompilasi Hasil Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai anggota Melakukan Up dating data Pengaturan Jasa konstruksi dalam sistem informasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring Menyiapkan materi sistem monitoring Mengumpulkan Data Pemberdayaan Jasa konstruksi Merencanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksiC. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI PERTAMA 8 BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)SUB UNSURNO. 4 UNSUR VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) PENENTUAN JUMLAH FORMASI WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 3 ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN A. JDIH Kementerian PUPR (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,010) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 108 BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)SUB UNSURNO. 4 UNSUR VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) PENENTUAN JUMLAH FORMASI WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 3 ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN 3) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 4)
a.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 5)
a.0,100 0,010 10,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 6) 0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 1)
a.0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 2)
a.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000 5)
a.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000
c.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 6)
a.0,100 0,010 10,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,090 0,010 9,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Pertama KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai anggota Mengkoordinasikan kegiatan Menyiapkan materi publikasi Melakukan Up dating data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Mempublikasikan Produk Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Up dating data hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melaksanakan evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring Menyiapkan materi sistem monitoring Melaksanakan kegiatan publikasi Melaksanakan kegiatan publikasi Menyiapkan materi sistem monitoring Di tingkat daerah Mengumpukan data skunder Memonitoring Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Di tingkat nasional Menyusun laporan Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi D. E Pengawasan Jasa Konstruksi Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi Mengkoordinasikan kegiatan Mengkompilasi hasil analisis penyelesaian masalah Mengkompilasi hasil analisis data Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan JUMLAH JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,020) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 1)
a.0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,020 6,000 Laporan 0,000 0,000
c.0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000
c.0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000
d.0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000 e.

(1)0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000
(2)0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000
1. f.0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000
2. g.0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000
3. h.0,120 0,020 6,000 Dokumen 0,000 0,000
4. i.0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,120 0,020 6,000 Dokumen 0,000 0,000 3)
5. a.0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 b. 0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,120 0,020 6,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,000 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 6) 0,000 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,120 0,020 6,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 1) 0,000 a 0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,240 0,020 12,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 5) TANGGAL : 15 Mei 2015 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Laporan Antara Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai ketua Melaksanakan kegiatan evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi secara: Menyiapkan materi publikasi Memfasilitasi pnyelenggaraan Konsultasi Publik (Public Hearing ) sebagai ketua Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi Menyusun laporan kegiatan Merumuskan program Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan) Merumuskan program Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai anggota Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan program Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Menyusun materi Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan kegiatan Mengevaluasi hasil pengumpulan data Memberikan koreksi pada setiap laporan tahapan pelaksanaan kegiatan Merumuskan pola penyusunan kerangka laporan kegiatan Mengkoordinasikan pengumpulan data Laporan Antara Laporan Pendahuluan Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk : Menyiapkan bahan publikasi hasil penyusunan program Menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Di tingkat daerah, sebagai anggota Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk Koordinasi Internal Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi Di tingkat daerah Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi Koordinasi Internal Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi di tingkat daerah Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai ketua Menyusun materi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Koordinasi Internal Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENENTUAN JUMLAH FORMASI NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) ANGKA KREDIT 3 4 8 KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA Penyusunan Program Pengaturan Jasa Kontruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa KonstruksiD. C. B. A.TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 JDIH Kementerian PUPR (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,020) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENENTUAN JUMLAH FORMASI NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) ANGKA KREDIT 3 4 8 KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) 0,120 0,020 6,000 Dokumen 0,000 0,000 1) 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 2) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 6)
6. a.0,240 0,020 12,000 Dokumen 0,000 0,000
7. b.0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Muda KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. Melaksanakan evaluasi Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi di tingkat Internasional Menyusun laporan Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Mengevaluasi Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menyiapkan metode evaluasi Merencanakan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Merancang Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi Koordinasi Internal Menyiapkan materi publikasi JUMLAH ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan Pengawasan Jasa Konstruksi Pengembangan Pembinaan Jasa KonstruksiE. D. JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-c PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,030) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 1) a. 0,300 0,030 10,000 Dokumen 0,000 0,000 b. 0,300 0,030 10,000 Laporan 0,000 0,000 2)
8. a.0,270 0,030 9,000 Laporan 0,000 0,000
9. b.0,270 0,030 9,000 Laporan 0,000 0,000 1)
10. a.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000
11. b.0,420 0,030 14,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,480 0,030 16,000 Laporan 0,000 0,000 3)
12. a.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 b. 1) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,300 0,030 10,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,270 0,030 9,000 Dokumen 0,000 0,000 6) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,420 0,030 14,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,420 0,030 14,000 Dokumen 0,000 0,000 1) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,300 0,030 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,600 0,030 20,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,360 0,030 12,000 Dokumen 0,000 0,000 TANGGAL : 15 Mei 2015 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Di tingkat nasional Menyiapkan metode evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Menganalisis Data Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Menyiapkan materi metode evaluasi Menganalisis Data Pemberdayaan Jasa konstruksi Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai anggota Ketua Menyiapkan metode evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi secara: Anggota Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep Melakukan pembahasan Finalisasi Draft Pengaturan Jasa konstruksi 3 4 Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Akhir Sementara Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk: Menyusun laporan kegiatan Laporan Akhir Laporan Akhir Sementara Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek Di tingkat nasional Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah, sebagai ketua Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi di tingkat Nasional Di tingkat nasional sebagai Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) Melakukan pembahasan hasil rumusan program Jangka Menengah/Jangka panjang Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) PENENTUAN JUMLAH FORMASI TAHUN **) (V) WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 8 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA Penyusunan Program Pengaturan Jasa Kontruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa Konstruksi A. B. C. D. TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 JDIH Kementerian PUPR (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,030) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 103 4 ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) PENENTUAN JUMLAH FORMASI TAHUN **) (V) WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 8 1) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 2)
13. a.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000
14. b.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,480 0,030 16,000 Dokumen 0,000 0,000 5) 0,360 0,030 12,000 Dokumen 0,000 0,000 6) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,020 0,030 0,667 Laporan 0,000 0,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Madya KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menyusun laporan eksekutif Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota Merumuskan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota Di tingkat nasional Di tingkat daerah Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah JUMLAH ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan Pengembangan Pembinaan Jasa KonstruksiE JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-d PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,040) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10
15. a.0,560 0,040 14,000 Dokumen 0,000 0,000
16. b.0,600 0,040 15,000 Laporan 0,000 0,000
17. c.0,720 0,040 18,000 Dokumen 0,000 0,000
18. d.0,480 0,040 12,000 Laporan 0,000 0,000 B. 0,720 0,040 18,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,480 0,040 12,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,800 0,040 20,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,026 0,040 0,650 Laporan 0,000 0,000 0,400 0,040 10,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,600 0,040 15,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,800 0,040 20,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,720 0,040 18,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,720 0,040 18,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,640 0,040 16,000 Laporan 0,000 0,000 6)
19. a.0,480 0,040 12,000 Dokumen 0,000 0,000
20. b.0,640 0,040 16,000 Dokumen 0,000 0,000
21. c.0,720 0,040 18,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Utama KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. TANGGAL : 15 Mei 2015 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Menyusun laporan akhir Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai Ketua Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Merumuskan rekomendasi Merumuskan kerangka laporan akhir Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Di tingkat internasional Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENENTUAN JUMLAH FORMASI Pengaturan Jasa Kontruksi Merumuskan kerangka logis penyelesaian masalah Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi di tingkat internasional Merumuskan program jangka menengah/panjang Menganalisis perumusan program jangka menengah/panjang Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai ketua Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk laporan akhir KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) ANGKA KREDIT C. D. E TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI UTAMA ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan 3 4 8 JUMLAH Penyusunan Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa Konstruksi Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi A. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); JDIH Kementerian PUPR
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); JDIH Kementerian PUPR
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
14.Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 04/PRT/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3.Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. JDIH Kementerian PUPR
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi masing-masing.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi yang melaksanakan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, meliputi:
1. a.Formasi Pembina Jasa Konstruksi;
2. b.Penyusunan, Penentuan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
3. c.Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
4. d.Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Formasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
1. a.di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 128 (seratus dua puluh delapan) dan paling banyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua);
2. b.di Instansi Pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 20 (dua puluh);
3. c.di setiap Provinsi, berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 10 (sepuluh); dan
4. d.di setiap Kabupaten/Kota, berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima). JDIH Kementerian PUPR
(2)Formasi Jabatan Fungsional di setiap unit Pembina Jasa Konstruksi setelah tahun 2014 dapat menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina jasa konstruksi tersebut apabila terdapat penambahan beban kerja.

Pasal 5

Penyusunan, penentuan, dan prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b meliputi:

1.Pengangkatan PNS dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan karena adanya lowongan formasi.
2.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi masing-masing satuan organisasi berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan PNS sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang ada.
3.Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan atas:

a.jumlah PNS yang melakukan tugas pembinaan jasa konstruksi di masing-masing unit;
b.struktur organisasi unit pembina jasa konstruksi, untuk dilihat jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, fungsional tertentu, berikut fungsional umum yang tersedia di bawahnya;
c.jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan pembinaan jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun;
d.beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pembina Jasa Konstruksi dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu; dan
e.faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan negara.
1. 4.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di setiap unit pembina jasa konstruksi hanya akan ada apabila :
a.tersedia suatu unit Pembina Jasa Konstruksi yang mewadahi pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi, melalui penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
b.terdapat pejabat fungsional umum di unit Pembina Jasa Konstruksi yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya;
c.terdapat pejabat fungsional tertentu selain Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah jabatan ke dalam jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi; JDIH Kementerian PUPR
d.terdapat pejabat struktural di Unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah di unit Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan struktur jabatan di Unit Pembina Jasa Konstruksi tersebut (restrukturisasi); dan
e.terdapat tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pembinaan jasa konstruksi di Unit Pembina Jasa Konstruksi, serta ada PNS yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya.

Pasal 6

Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

1.Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi pemerintah pusat diatur sebagai berikut :

a.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah melakukan koordinasi dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
b.Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi instansi yang bersangkutan.
c.Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, usulan tersebut selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 2.Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Organisasi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
a.Pimpinan Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi yang bersangkutan setelah melakukan koordinasi dengan Unit yang membidangi kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.
b.Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi pada SKPD.
c.Rencana usul formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan. JDIH Kementerian PUPR
d.Sebelum rencana usul formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing.
e.Tembusan keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional yang bersangkutan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

1.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing- masing satuan organisasi pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
2.Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing- masing satuan organisasi pemerintah daerah ditetapkan oleh :

a.Gubernur untuk Pemerintah Provinsi berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
b.Bupati untuk Pemerintah Kabupaten berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
c.Walikota untuk Pemerintah Kota berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi menggunakan format yang akan diatur lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

1.bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan);
2.bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil);
3.bahwa :

a.Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil);
b.Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil);
1. 4.bahwa untuk kelancaran penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat JFPJK) bagi instansi Pusat maupun Daerah, menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang ditentukan sebagai berikut. JDIH Kementerian PUPR II. PENYUSUNAN, PENENTUAN, DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
2. 1.Formasi JFPJK di setiap unit pembinaan jasa konstruksi setelah tahun 2014 dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi di unit pembinaan jasa konstruksi tersebut, sepanjang terdapat penambahan beban kerja.
3. 2.Formasi JFPJK, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :
a.Menginventarisir tugas pokok yang dilaksanakan (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) masing-masing jenjang jabatan, yang dapat dinilai dengan angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya.
b.Menginventarisir nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya, yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
c.Menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk), dengan cara membagi angka kredit butir kegiatan (Akb) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, atau dengan menggunakan formula sebagai berikut : Akb Wpk = Kt Keterangan : Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun; Akb = Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran I atau II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013; Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif. Untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut : JDIH Kementerian PUPR  Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;  Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Jasa Konstruksi Muda pangkat Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;  Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;  Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Jasa Konstruksi Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;  Pembina Jasa Konstruksi Madya, Pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;  Pembina Jasa Konstruksi Madya; Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;  Pembina Jasa Konstruksi Madya; Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d harus mempunyai angka kredit 850, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;  Pembina Jasa Konstruksi Utama; Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan angka kredit 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e harus mempunyai angka kredit 1050, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 200. Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara : JDIH Kementerian PUPR Angka kredit tambahan (Akt) untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar jam kerja efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut : Kt = Akt : (1.250 x 4) Keterangan : Kt : Konstanta masing-masing jenjang jabatan perjam efektif dalam 1(satu) tahun. Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat. 1.250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun. 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun. Dengan demikian konstanta untuk Pembina Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :  Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1.250 x 4) = 0,010;  Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = 100 : (1.250 x 4) = 0,020;  Pembina Jasa Konstruksi madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : (1.250 x 4) = 0,030.  Pembina Jasa Konstruksi utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = 200 : (1.250 x 4) = 0,040.
d.Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari instansi.
e.Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dengan cara mengkalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Analis Kepegawaian, atau dengan formula sebagai berikut : Wpv = Wpk x V Keterangan : JDIH Kementerian PUPR Wpv : waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Wpk : Waktu penyelessaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun. V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan formula tersebut, maka formasi jabatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara :
1. 1.Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (∑Wpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut : ∑Wpv Formasi JFPJK = 1.250 Keterangan : Formasi JFPJK: Jumlah Pembina Jasa Konstruksi masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pembina Jasa Konstruksi pada unit pembinaan jasa konstruksi. ∑Wpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan. 1.250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.
2. 2.Untuk lebih jelasnya cara penghitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan butir-butir kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012, dapat dilakukan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-a sampai dengan Anak lampiran 1-d Peraturan Menteri ini. III. PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI Penentuan jumlah formasi JFPJK didasarkan atas penghitungan formasi dengan ketentuan sebagai berikut :
3. 1.Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Formasi JFPJK) memperoleh JDIH Kementerian PUPR nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Pembina Jasa Konstruksi.
4. 2.Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Formasi JFPJK) memperoleh nilai dibelakang koma 0,50, atau lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi. Contoh : Kegiatan pembinaan jasa konstruksi pada suatu unit pembina jasa konstruksi di Kementerian Perhubungan dalam setahun adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama berjumlah 15 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 10 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 45 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (JFPJK) untuk jenjang Pertama tersebut adalah: ∑Wpv Formasi JFPJK = 1.250 15 ∑(Wpk x v) = 1.250 15 ∑(45 x 10) = 1.250 = 5,4 (dibulatkan kebawah menjadi 5) Jadi jumlah formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk jenjang Pertama adalah 5 orang. 2) Kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk Pembina Jasa Konstruksi Madya berjumlah 21 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 35 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 37 jam, maka formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi (JFPJK) untuk jenjang Madya tersebut adalah : JDIH Kementerian PUPR ∑Wpv Formasi JFPJK = 1.250 21∑(Wpk x v) = 1.250 21∑(37 x 35) = 1.250 = 21,7 (dibulatkan ke atas menjadi 22) Jadi jumlah formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk jenjang Madya adalah 22 orang. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TTD M. BASUKI HADIMULJONO JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-a PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,010) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 1)
a.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,090 0,010 9,000 Laporan 0,000 0,000 2)
a.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 3)
a.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 b. 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 2) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,150 0,010 15,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 6)
a.0,080 0,010 8,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 8) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000 2)
a.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 4)
a.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 5)
a.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000
c.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 6)
a.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000 7) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 8) 0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,090 0,010 9,000 Dokumen 0,000 0,000 2) 0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Melakukan Up dating data Pemberdayaan Jasa konstruksi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan publikasi Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Mengumpulkan bahan dari berbagai sumber Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan) Laporan Pendahuluan TANGGAL : 15 Mei 2015 Di tingkat nasional Menyiapkan materi sistem monitoring Mempublikasikan Produk Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Menyajikan materi pemberdayaan Mengkoordinasikan kegiatan Menyiapkan materi publikasi Mengkoordinasikan kegiatan Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Merencanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring Melaksanakan kegiatan evaluasi Mengumpulkan data TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI D. Penyusunan Program Pengaturan Jasa Kontruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa Konstruksi 1 Menyusun laporan kegiatan Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) B. Mengumpulkan data Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek Menyusun laporan kegiatan Mengumpulkan data Mengumpulkan data Monitoring pelaksanaan kegiatan Melaksanakan kegiatan publikasi Memfasilitasi penyelenggaraan Konsultasi Publik (Public Hearing ) sebagai anggota Mengumpulkan Data Pengaturan Jasa konstruksi Merencanakan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi Mengkompilasi Hasil Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai anggota Melakukan Up dating data Pengaturan Jasa konstruksi dalam sistem informasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring Menyiapkan materi sistem monitoring Mengumpulkan Data Pemberdayaan Jasa konstruksi Merencanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksiC. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI PERTAMA 8 BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)SUB UNSURNO. 4 UNSUR VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) PENENTUAN JUMLAH FORMASI WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 3 ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN A. JDIH Kementerian PUPR (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,010) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 108 BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)SUB UNSURNO. 4 UNSUR VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) PENENTUAN JUMLAH FORMASI WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 3 ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN 3) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 4)
a.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 5)
a.0,100 0,010 10,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 6) 0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 1)
a.0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 2)
a.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,010 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,140 0,010 14,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000 5)
a.0,120 0,010 12,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000
c.0,100 0,010 10,000 Laporan 0,000 0,000 6)
a.0,100 0,010 10,000 Dokumen 0,000 0,000
b.0,140 0,010 14,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,090 0,010 9,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Pertama KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai anggota Mengkoordinasikan kegiatan Menyiapkan materi publikasi Melakukan Up dating data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Mempublikasikan Produk Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Up dating data hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melaksanakan evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring Menyiapkan materi sistem monitoring Melaksanakan kegiatan publikasi Melaksanakan kegiatan publikasi Menyiapkan materi sistem monitoring Di tingkat daerah Mengumpukan data skunder Memonitoring Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Di tingkat nasional Menyusun laporan Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi D. E Pengawasan Jasa Konstruksi Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi Mengkoordinasikan kegiatan Mengkompilasi hasil analisis penyelesaian masalah Mengkompilasi hasil analisis data Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melaksanakan kegiatan monitoring ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan JUMLAH JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,020) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 1)
a.0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000
b.0,120 0,020 6,000 Laporan 0,000 0,000
c.0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000
c.0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000
d.0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000 e.

(1)0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000
(2)0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000
1. f.0,180 0,020 9,000 Laporan 0,000 0,000
2. g.0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000
3. h.0,120 0,020 6,000 Dokumen 0,000 0,000
4. i.0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,120 0,020 6,000 Dokumen 0,000 0,000 3)
5. a.0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 b. 0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,120 0,020 6,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,000 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 6) 0,000 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,120 0,020 6,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 1) 0,000 a 0,160 0,020 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,240 0,020 12,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 5) TANGGAL : 15 Mei 2015 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Laporan Antara Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai ketua Melaksanakan kegiatan evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi secara: Menyiapkan materi publikasi Memfasilitasi pnyelenggaraan Konsultasi Publik (Public Hearing ) sebagai ketua Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi Menyusun laporan kegiatan Merumuskan program Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan) Merumuskan program Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai anggota Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan program Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Menyusun materi Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan kegiatan Mengevaluasi hasil pengumpulan data Memberikan koreksi pada setiap laporan tahapan pelaksanaan kegiatan Merumuskan pola penyusunan kerangka laporan kegiatan Mengkoordinasikan pengumpulan data Laporan Antara Laporan Pendahuluan Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk : Menyiapkan bahan publikasi hasil penyusunan program Menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Di tingkat daerah, sebagai anggota Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk Koordinasi Internal Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi Di tingkat daerah Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi Koordinasi Internal Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi di tingkat daerah Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai ketua Menyusun materi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Koordinasi Internal Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENENTUAN JUMLAH FORMASI NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) ANGKA KREDIT 3 4 8 KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA Penyusunan Program Pengaturan Jasa Kontruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa KonstruksiD. C. B. A.TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 JDIH Kementerian PUPR (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,020) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENENTUAN JUMLAH FORMASI NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) ANGKA KREDIT 3 4 8 KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) 0,120 0,020 6,000 Dokumen 0,000 0,000 1) 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 2) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,160 0,020 8,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,200 0,020 10,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 6)
6. a.0,240 0,020 12,000 Dokumen 0,000 0,000
7. b.0,240 0,020 12,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Muda KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. Melaksanakan evaluasi Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi di tingkat Internasional Menyusun laporan Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Mengevaluasi Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menyiapkan metode evaluasi Merencanakan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Merancang Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi Koordinasi Internal Menyiapkan materi publikasi JUMLAH ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan Pengawasan Jasa Konstruksi Pengembangan Pembinaan Jasa KonstruksiE. D. JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-c PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,030) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10 1) a. 0,300 0,030 10,000 Dokumen 0,000 0,000 b. 0,300 0,030 10,000 Laporan 0,000 0,000 2)
8. a.0,270 0,030 9,000 Laporan 0,000 0,000
9. b.0,270 0,030 9,000 Laporan 0,000 0,000 1)
10. a.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000
11. b.0,420 0,030 14,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,480 0,030 16,000 Laporan 0,000 0,000 3)
12. a.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 b. 1) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,300 0,030 10,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,270 0,030 9,000 Dokumen 0,000 0,000 6) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,420 0,030 14,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,420 0,030 14,000 Dokumen 0,000 0,000 1) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,300 0,030 10,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,600 0,030 20,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,360 0,030 12,000 Dokumen 0,000 0,000 TANGGAL : 15 Mei 2015 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Di tingkat nasional Menyiapkan metode evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Menganalisis Data Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Menyiapkan materi metode evaluasi Menganalisis Data Pemberdayaan Jasa konstruksi Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai anggota Ketua Menyiapkan metode evaluasi Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi secara: Anggota Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep Melakukan pembahasan Finalisasi Draft Pengaturan Jasa konstruksi 3 4 Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Akhir Sementara Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk: Menyusun laporan kegiatan Laporan Akhir Laporan Akhir Sementara Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek Di tingkat nasional Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah, sebagai ketua Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi di tingkat Nasional Di tingkat nasional sebagai Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) Melakukan pembahasan hasil rumusan program Jangka Menengah/Jangka panjang Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) PENENTUAN JUMLAH FORMASI TAHUN **) (V) WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 8 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA Penyusunan Program Pengaturan Jasa Kontruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa Konstruksi A. B. C. D. TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 JDIH Kementerian PUPR (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,030) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 103 4 ANGKA KREDIT KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) PENENTUAN JUMLAH FORMASI TAHUN **) (V) WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN 8 1) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 2)
13. a.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000
14. b.0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,240 0,030 8,000 Laporan 0,000 0,000 4) 0,480 0,030 16,000 Dokumen 0,000 0,000 5) 0,360 0,030 12,000 Dokumen 0,000 0,000 6) 0,360 0,030 12,000 Laporan 0,000 0,000 7) 0,020 0,030 0,667 Laporan 0,000 0,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Madya KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menyusun laporan eksekutif Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota Merumuskan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota Di tingkat nasional Di tingkat daerah Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah JUMLAH ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan Pengembangan Pembinaan Jasa KonstruksiE JDIH Kementerian PUPR LAMPIRAN I-d PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Akb)*) (Kt) (Wpk) (Wpv) (Formasi JAK) Akb ∑Wpv (0,040) Kt Wpk x V 1.250 1 2 5 6 7 9 10
15. a.0,560 0,040 14,000 Dokumen 0,000 0,000
16. b.0,600 0,040 15,000 Laporan 0,000 0,000
17. c.0,720 0,040 18,000 Dokumen 0,000 0,000
18. d.0,480 0,040 12,000 Laporan 0,000 0,000 B. 0,720 0,040 18,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,480 0,040 12,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,800 0,040 20,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,026 0,040 0,650 Laporan 0,000 0,000 0,400 0,040 10,000 Laporan 0,000 0,000 1) 0,600 0,040 15,000 Laporan 0,000 0,000 2) 0,800 0,040 20,000 Laporan 0,000 0,000 3) 0,720 0,040 18,000 Dokumen 0,000 0,000 4) 0,720 0,040 18,000 Laporan 0,000 0,000 5) 0,640 0,040 16,000 Laporan 0,000 0,000 6)
19. a.0,480 0,040 12,000 Dokumen 0,000 0,000
20. b.0,640 0,040 16,000 Dokumen 0,000 0,000
21. c.0,720 0,040 18,000 Laporan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.250 0 Pembina Jasa Konstruksi Utama KETERANGAN : *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013 **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan. TANGGAL : 15 Mei 2015 NOMOR : 25 /PRT/M/2015 Menyusun laporan akhir Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai Ketua Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Merumuskan rekomendasi Merumuskan kerangka laporan akhir Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Di tingkat internasional Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENENTUAN JUMLAH FORMASI Pengaturan Jasa Kontruksi Merumuskan kerangka logis penyelesaian masalah Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun) Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi di tingkat internasional Merumuskan program jangka menengah/panjang Menganalisis perumusan program jangka menengah/panjang Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai ketua Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk laporan akhir KONSTANTA WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V) NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *) ANGKA KREDIT C. D. E TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI 1 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI UTAMA ∑Wpv 0 1.250 Pembulatan 3 4 8 JUMLAH Penyusunan Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pengawasan Jasa Konstruksi Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi A. JDIH Kementerian PUPR