Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia; jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
jdih.pu.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 98) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
11A.Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
atau
a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan; b) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan; c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya; d) identifikasi dan alokasi risiko proyek; e) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan jdih.pu.go.id f) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan; dan
Penetapan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil reviu pagu anggaran yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis.
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
Daftar peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
jdih.pu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)