DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. jdih.pu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554 ) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri atas:

a.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
b.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
c.Balai Bahan Jalan;
d.Balai Jembatan;
e.Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur; dan
f.Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
1. 2.Judul Bagian KelimaBab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1)Balai Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Pembangunan Jembatan.
(2)Balai Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala. jdih.pu.go.id

4.Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Balai Jembatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

5.Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan inspeksi jembatan khusus dan terowongan;
b.pelaksanaan evaluasi teknis dan analis kondisi jembatan khusus dan terowongan;
c.pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan terowongan;
d.pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
e.pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan
f.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara. jdih.pu.go.id
1. 6.Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Susunan organisasi Balai Jembatan terdiri atas:

a.Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Judul Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

(1)Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
(2)Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dipimpin oleh seorang Kepala.

9.Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. jdih.pu.go.id

10.Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
b.pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
c.pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
d.pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan berupa:
1. 1.penilaian kualitas konstruksi;
2. 2.pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
3. 3.mitigasi bencana alam dan kegempaan;
e.pengembangan sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan; dan
f.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara. jdih.pu.go.id
1. 11.Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Susunan organisasi Balai Geoteknik,Terowongan, dan Struktur terdiri atas:

a.Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 12.Ketentuan angka 2huruf d Pasal 211 diubah sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, di lingkungan Kementerian terdapat 19 (sembilan belas) balai besar dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) balai yang terdiri atas:

a.UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:
1. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 11 (sebelas) balai;
2. 2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
3. 3.Balai Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 25 (dua puluh lima) balai; dan
4. 4.Balai Teknik sebanyak 9 (sembilan) balai.
b.UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:
1. 1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 6 (enam) balai;
2. 2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
3. 3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan jdih.pu.go.id
4. 4.Balai Teknik sebanyak 4 (empat) Balai.
c.UPT di Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:
1. 1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) balai;
2. 2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II sebanyak 7 (tujuh) balai; dan
3. 3.Balai Teknik sebanyak 5 (lima) Balai.
d.UPT di Direktorat Jenderal Perumahan terdiri atas:
1. 1.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I sebanyak 15 (lima belas) balai; dan
2. 2.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II sebanyak 4 (empat) balai.
e.UPT di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:
1. 1.Balai Jasa Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) balai;
2. 2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan
3. 3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II sebanyak 8 (delapan) balai.
f.UPT di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
1. 1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 (sembilan) balai; dan
2. 2.Balai Penilaian Kompetensi sebanyak 1 (satu) balai.
3. 13.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1144 jdih.pu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR A. Struktur Organisasi
4. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A jdih.pu.go.id
5. 2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B
6. 3.Balai Wilayah Sungai
7. 4.Balai Teknik Bendungan jdih.pu.go.id
8. 5.Balai Teknik Pantai
9. 6.Balai Teknik Sungai
10. 7.Balai Teknik Rawa
11. 8.Balai Teknik Irigasi jdih.pu.go.id
12. 9.Balai Teknik Sabo
13. 10.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan
14. 11.Balai Air Tanah
15. 12.Balai Hidrologi Dan Lingkungan Keairan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
16. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
17. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Palembang WS Musi- Sugihan- Banyuasin - Lemau
18. 2.Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Bandar Lampung

(1)WS Mesuji – Tulang Bawang
(2)WS Seputih – Sekampung

3.Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian Serang WS Cidanau – Ciujung - Cidurian
4.Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jakarta WS Ciliwung - Cisadane
5.Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bandung WS Citarum
6.Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon WS Cimanuk - Cisanggarung
7.Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang WS Jratunseluna
8.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta (1) WS Serayu – Bogowonto

(2)WS Progo – Opak – Serang

9.Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Surakarta WS Bengawan Solo
10.Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Surabaya WS Brantas jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
11.Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar (1) WS Pompengan – Larona

(2)WS Saddang
(3)WS Walanae – Cenranae
(4)WS Jeneberang

2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Banjar WS Citanduy
3.Balai Wilayah Sungai NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh Banda Aceh (1) WS Aceh-Meureudu

(2)WS Woyla-Batee
(3)WS Jambo-Aye
(4)WS Alas-Singkil

2.Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Medan (1) WS Belawan-Ular – Padang

(2)WS Toba-Asahan
(3)WS Batang Natal- Batang Batahan

3.Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru Pekanbaru (1) WS Rokan (Prov. Riau)

(2)WS Siak
(3)WS Kampar (Prov. Riau)
(4)WS Indragiri- Akuaman (Prov. Riau)

4.Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Batam WS Kepulauan Riau
5.Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Pangkal Pinang WS Bangka jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
6.Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Padang (1) WS Indragiri – Akuaman (Prov. Sumbar)

(2)WS Rokan (Prov. Sumbar)
(3)WS Kampar (Prov. Sumbar)
(4)WS Batanghari (Prov. Sumbar)

7.Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi Jambi WS Batanghari (Prov. Jambi)
8.Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Bengkulu (1) WS Teramang-Muar

(2)WS Nasal-Padang- Guci

9.Balai Wilayah Sungai Bali Penida Denpasar WS Bali-Penida
10.Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Mataram (1) WS Lombok

(2)WS Sumbawa

11.Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang Kupang (1) WS Flores

(2)WS Benanain
(3)WS Noelmina

12.Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pontianak WS Kapuas
13.Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya Palangkaraya (1) WS Jelai – Kendawangan

(2)WS Mentaya – Katingan
(3)WS Barito DAS Kapuas jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA

14.Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin Banjarmasin WS Barito selain DAS Kapuas
15.Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Samarinda WS Mahakam
16.Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Tanjung Selor (1) WS Sesayap

(2)WS Berau - Kelai

17.Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado Manado (1) WS Tondano – Sangihe-Talaud – Miangas

(2)WS Dumoga-Sangkub

18.Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Gorontalo (1) WS Limboto-Bolango- Bone

(2)WS Paguyaman
(3)WS Randangan

19.Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Palu (1) WS Palu-Lariang

(2)WS Parigi-Poso
(3)WS Kalukku-Karama

20.Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Kendari (1) WS Lasolo-Konaweha

(3)WS Towari-Lasusua

21.Balai Wilayah Sungai Maluku Ambon (1) WS Ambon-Seram

(3)WS Kep.Yamdena- Wetar

22.Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Ternate (1) WS Halmahera Utara

(2)WS Halmahera Selatan

23.Balai Wilayah Sungai Papua Jayapura (2) WS Memberamo- Tami-Apauvar
24.Balai Wilayah Sungai Papua Barat Manokwari (1) WS Kamundan-Sebyar

(2)WS Omba

25.Balai Wilayah Sungai Marauke WS Einlanden-Digul- jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA Papua Marauke Bikuma
4.Balai Teknik NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Teknik Bendungan Jakarta Seluruh Wilayah Indonesia
2.Balai Teknik Pantai Buleleng Seluruh Wilayah Indonesia
3.Balai Teknik Sungai Surakarta Seluruh Wilayah Indonesia
4.Balai Teknik Rawa Banjarmasin Seluruh Wilayah Indonesia
5.Balai Teknik Irigasi Bekasi Seluruh Wilayah Indonesia
6.Balai Teknik Sabo Yogyakarta Seluruh Wilayah Indonesia
7.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
8.Balai Air Tanah Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
9.Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA A. Bagan Struktur Organisasi
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B jdih.pu.go.id
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4.Balai Bahan Jalan
5.Balai Jembatan jdih.pu.go.id
6.Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur
7.Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Medan Prov. Sumatera Utara
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Palembang Prov. Sumatera Selatan
3.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat Bandung 1. Prov. DKI Jakarta
2.Prov. Jawa Barat
4.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta Semarang 1. Prov. Jawa Tengah
2.Prov. DI. Yogyakarta
5.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali Surabaya 1. Prov. Jawa Timur
2.Prov. Bali
6.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Makassar Prov. Sulawesi Selatan
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Balikpapan Prov. Kalimantan Timur
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Banda Aceh Prov. Aceh
2.Balai Pelaksanaan Jalan Pekanbaru Prov. Riau jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA Nasional Riau
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Batam Prov. Kepulauan Riau
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Padang Prov. Sumatera Barat
5.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Jambi Prov. Jambi
6.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Bengkulu Prov. Bengkulu
7.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung
8.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bandar Lampung Prov. Lampung
9.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Serang Prov. Banten
10.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat
11.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur
12.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Pontianak Prov. Kalimantan Barat
13.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
14.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Tanjung Selor Prov. Kalimantan Utara
15.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
16.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Manado Prov. Sulawesi Utara
17.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Gorontalo Prov. Gorontalo jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
18.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Palu Prov. Sulawesi tengah
19.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
20.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Mamuju Prov. Sulawesi Barat
21.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Ambon Prov. Maluku
22.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Ternate Prov. Maluku Utara
23.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Jayapura 1. Kab.Dogiyai
2.Kab. Nabire
3.Kab. Supiori
4.Kab. Biak Numfor
5.Kab. Kepulauan Yapen
6.Kab. Waropen
7.Kab. Membramo Raya
8.Kab. Sarmi
9.Kab. Jayapura
10.Kota Jayapura
11.Kab. Keerom
24.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Merauke 1. Kab. Asmat
2.Kab. Mappi
3.Kab. Boven Digoel
4.Kab. Merauke
25.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Manokwari Prov. Papua Barat
26.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Wamena 1. Kab. Mimika
2.Kab. Deiyai
3.Kab. Paniai
4.Kab. Intan Jaya
5.Kab. Puncak
6.Kab. Puncak Jaya
7.Kab. Tolikara
8.Kab. Lanny Jaya jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
9.Kab. Nduga
10.Kab.Membramo Tengah
11.Kab. Yalimo
12.Kab. Jayawijaya
13.Kab. Yahukimo
14.Kab.Pegunungan Bintang
4.Balai Teknik NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Bahan Jalan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
2.Balai Jembatan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
4.Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
5.Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA A. Struktur Organisasi
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah
2.Balai Teknologi Air Minum
3.Balai Teknologi Sanitasi jdih.pu.go.id
4.Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
5.Balai Sains Bangunan
6.Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Banda Aceh Provinsi Aceh
2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Medan Provinsi Sumatera Utara
3.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Pekanbaru Provinsi Riau
4.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
5.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Padang Provinsi Sumatera Barat
6.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung
8.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Serang Provinsi Banten
9.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Jakarta Provinsi DKI Jakarta
10.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Bandung Provinsi Jawa Barat
11.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Semarang Provinsi Jawa Tengah
12.Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta
13.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Surabaya Provinsi Jawa Timur
14.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Denpasar Provinsi Bali
15.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
16.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
18.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
19.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
20.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
21.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara
22.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Manado Provinsi Sulawesi Utara
23.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
24.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Palu Provinsi Sulawesi Tengah
25.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
26.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Jayapura Provinsi Papua
27.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Manokwari Provinsi Papua Barat
2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Bengkulu Provinsi Bengkulu
2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung
3.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Jambi Provinsi Jambi jdih.pu.go.id
4.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Gorontalo Provinsi Gorontalo
5.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
6.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Ambon Provinsi Maluku
7.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Ternate Provinsi Maluku Utara
3.Balai Teknik NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Teknologi Air Minum Bekasi Seluruh Wilayah Indonesia 2 Balai Teknologi Sanitasi Surabaya Seluruh Wilayah Indonesia 3 Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Kabupaten Bandung Seluruh Wilayah Indonesia 4 Balai Sains Bangunan Kabupaten Bandung Seluruh Wilayah Indonesia 5 Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bandung Seluruh Wilayah Indonesia jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN A. Struktur Organisasi
1.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
1.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Sumatera Utara
1.Kab. Batu Bara
2.Kab. Dairi
3.Kab. Deli Serdang
4.Kab. Humbang Hasudutan
5.Kab. Karo
6.Kab. Langkat
7.Kab. Nias Utara
8.Kab. Pakpak Barat
9.Kab. Samosir
10.Kab. Serdang Bedagai
11.Kab. Simalungun
12.Kota Gunung Sitoli
13.Kota Medan
14.Kota Binjai
15.Kota Pematang Siantar
16.Kota Tebing Tinggi
1.Kab. Asahan
2.Kab. Labuhan Batu
3.Kab. Labuhan Batu Selatan
4.Kab. Labuhan Batu Utara
5.Kab. Mandailing Natal
6.Kab. Nias
7.Kab. Nias Barat
8.Kab. Nias Selatan
9.Kab. Padang Lawas
10.Kab. Padang Lawas Utara
11.Kab. Tapanuli Selatan
12.Kab. Tapanuli Tengah
13.Kab. Tapanuli Utara
14.Kab. Toba Medan jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II Samosir
15.Kota Padang Sidempuan
16.Kota Sibolga
17.Kota Tanjung Balai 2 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau Pekanbaru 3 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Bengkulu dan Jambi Bengkulu Jambi Jambi 4 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung Sumatera Selatang Bangka Belitung dan Lampung Palembang 5 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Banten dan DKI Jakarta DKI Jakarta Banten Jakarta 6 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Jawa Barat 1. Kota Bogor
2.Kab. Bogor
3.Kota Bekasi
4.Depok
5.Kab Sukabumi
6.Kota Sukabumi
7.Kab. Cianjur
8.Kab. Purwakarta
1.Kota Bandung
2.Kab. Bandung
3.Kab. Sumedang
4.Kab. Garut
5.Kab. Tasikmalaya
6.Kota Tasikmalaya Bandung jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II
9.Kab Bekasi
10.Kab. Subang
11.Kab. Karawang
12.Kota Cimahi
13.Kab. Bandung Barat
7.Kab. Ciamis
8.Kota Banjar
9.Kab. Pangandaran
10.Kab. Kuningan
11.Kota Cirebon
12.Kab. Cirebon
13.Kab. Majalengka
14.Kab. Indramayu 7 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Yogyakarta 8 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Jawa Timur dan Bali
1.Kab. Bangkalan
2.Kab. Blitar
3.Kab. Bojonegoro
4.Kab. Gresik
5.Kab. Jombang
6.Kab. Kediri
7.Kab. Lamongan
8.Kab. Madiun
9.Kab. Magetan
10.Kab. Nganjuk
11.Kab. Ngawi
12.Kab. Pacitan
1.Kab. Banyuwang i
2.Kab. Bondowoso
3.Kab. Jember
4.Kab. Situbondo
5.Kab. Lumajang
6.Kab. Malang
7.Kab. Mojokerto
8.Kab. Pamekasan
9.Kab. Pasuruan
10.Kab. Surabaya jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II
13.Kab. Ponorogo
14.Kab. Sidoarjo
15.Kab. Sumenep
16.Kab. Trenggalek
17.Kab. Tuban
18.Kab. Temanggun g
19.Kota Batu
20.Kota Blitar
21.Kota Kediri
22.Kota Madiun
23.Kota Surabaya Probolinggo
11.Kab. Sampang
12.Kota Malang
13.Kota Pasuruan
14.Kota Probolinggo
15.Kab. Badung
16.Kab. Bangli
17.Kab. Buleleng
18.Kab. Gianyar
19.Kab. Jembrana
20.Kab. Karangase m
21.Kab. Klungkung
22.Kab. Tabanan
23.Kota Mojokerto
24.Kota Denpasar 9 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Pontianak 10 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Samarinda jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II Kalimantan Utara 11 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulawesi Utara Gorontalo Manado 12 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Palu 13 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Makassar 14 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Maluku dan Maluku Utara Maluku Maluku Utara Ambon 15 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Papua 1. Kota Jayapura
2.Kab. Jayapura
3.Kab. Keerom
4.Kab. Sarmi
5.Kab. Biak Numfor
6.Kab. Supiori
7.Kab. Nabire
8.Kab. Kepulauan Yapen
9.Kab. Waropen
10.Kab. Mamberamo Raya
11.Kab.
1.Kab. Jayawijaya
2.Kab. Lanny Jaya
3.Kab. Pegunungan Bintang
4.Kab. Puncak
5.Kab. Puncak Jaya
6.Kab. Yalimo
7.Kab. Nduga
8.Kab. Tolikara
9.Kab. Boven Digoel
10.Kab. Mappi
11.Kab. Intan Jaya Jayapura jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II Mamberamo Tengah
12.Kab. Mimika
13.Kab. Asmat
14.Kab. Merauke
12.Kab. Yahukimo
13.Kab. Dogiyai
14.Kab. Deiyai
15.Kab. Paniai
2.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II No NOMENKLATUR UPT Wilayah Kerja Pembagian Wilayah Kerja LOKASI Wilayah I Wilayah II 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Nanggroe Aceh Darussalam
1.Kabupaten Pidie
2.Kabupaten Pidie Jaya
3.Kabupaten Bireuen
4.Kota Lhokseuma we
5.Kota Langsa
6.Kabupaten Aceh Timur
7.Kabupaten Aceh Utara
8.Kabupaten Bener Meriah
9.Kabupaten Gayo Lues
10.Kabupaten Aceh Tenggara
11.Kabupaten Aceh Tengah
1.Kota Sabang
2.Kota Banda Aceh
3.Kabupaten Aceh Besar
4.Kabupaten Aceh Jaya
5.Kabupaten Aceh Barat
6.Kabupaten Aceh Barat Daya
7.Kabupaten Nagan Raya
8.Kabupaten Simeulue
9.Kota Subulussal am
10.Kabupaten Aceh Singkil
11.Kabupaten Aceh Banda Aceh jdih.pu.go.id No NOMENKLATUR UPT Wilayah Kerja Pembagian Wilayah Kerja LOKASI Wilayah I Wilayah II
12.Kabupaten Aceh Tamiang Selatan. 2 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok, terdiri dari:
1.Kota Mataram
2.Kabupaten Lombok Barat
3.Kabupaten Lombok Tengah
4.Kabupaten Lombok Timur
5.Kabupaten Lombok Utara Pulau Sumbawa, terdiri dari:
1.Kabupaten Sumbawa Barat
2.Kabupaten Sumbawa
3.Kabupaten Dompu
4.Kabupaten Bima
5.Kota Bima Mataram 3 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Nusa Tenggara Timur
1.Kota Kupang
2.Kab. Kupang
3.Kab TTS
4.Kab. TTU
5.Kab. Belu
6.Kab. Malaka
7.Kab. Alor
8.Kab. Sumba Timur
9.Kab. Sumba Tengah
10.Kab. Sumba Barat
11.Kab. Sumba Barat Daya
1.Kab. Lembata
2.Kab. Flores Timur
3.Kab. Sikka
4.Kab. Ende
5.Kab. Ngada
6.Kab Nagekeo
7.Kab. Manggarai Timur
8.Kab. Manggarai
9.Kab. Manggarai Barat
10.Kab. Rote Ndao
11.Kab. Sabu Raijua Kupang jdih.pu.go.id No NOMENKLATUR UPT Wilayah Kerja Pembagian Wilayah Kerja LOKASI Wilayah I Wilayah II 4 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Papua Barat
1.Kab. Manokwari
2.Kab. Manokwari Selatan
3.Kab. Pegunungan Arfak
4.Kab. Tambrauw
5.Kab. Teluk Wobdama
6.Kab. Teluk Bintuni
1.Kab. Sorong
2.Kab. Sorong Selatan
3.Kota Sorong
4.Kab. Maybrat
5.Kab. Fakfak
6.Kab. Kaimana
7.Kab. Raja Ampat Manokwari jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI A. Struktur Organisasi
1.Balai Jasa Konstruksi
2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja
1.Balai Jasa Konstruksi NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh Banda Aceh 1. Prov. Sumatera Utara
2.Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
3.Prov. Riau
4.Prov. Kepulauan Riau
5.Prov. Sumatera Barat
2.Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Palembang 1. Prov. Sumatera Selatan
2.Prov. Kep. Bangka Belitung
3.Prov. Jambi
4.Prov. Bengkulu
5.Prov. Lampung
3.Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Jakarta 1. Prov. DKI Jakarta
2.Prov. Banten
3.Prov. Jawa Barat
4.Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Surabaya 1. Prov. DI Yogyakarta
2.Prov. Jawa Tengah
3.Prov. Jawa Timur
4.Prov. Bali
5.Prov. Nusa Tenggara Barat
6.Prov. Nusa Tenggara Timur
5.Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Banjarmasin 1. Prov. Kalimantan Selatan
2.Prov. Kalimantan Timur
3.Prov. Kalimantan Tengah
4.Prov. Kalimantan Barat
5.Prov. Kalimantan Utara
6.Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Makassar 1. Prov. Sulawesi Selatan
2.Prov. Sulawesi Utara
3.Prov. Sulawesi Barat
4.Prov. Sulawesi Tengah
5.Prov. Sulawesi Tenggara
6.Prov. Gorontalo
7.Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Jayapura 1. Prov. Papua
2.Prov. Papua Barat
3.Prov. Maluku
4.Prov. Maluku Utara jdih.pu.go.id
2.Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh Banda Aceh Prov. Aceh
2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Medan Prov. Sumatera Utara
3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Padang Prov. Sumatera Barat
4.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan Palembang Prov. Sumatera Selatan
5.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi Jambi Prov. Jambi
6.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung Bandar Lampung Prov. Lampung
7.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten Serang Prov. Banten
8.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Jakarta Prov. DKI Jakarta
9.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat Bandung Prov. Jawa Barat
10.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta
11.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Semarang Prov. Jawa Tengah
12.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur Surabaya Prov. Jawa Timur
13.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali Denpasar Prov. Bali
14.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur
15.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
16.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Pontianak Prov. Kalimantan Barat
17.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
18.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
19.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur Samarinda Prov. Kalimantan Timur
20.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara Tarakan Prov. Kalimantan Utara
21.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara Manado Prov. Sulawesi Utara
22.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
23.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah Palu Prov. Sulawesi Tengah
24.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Makassar Prov. Sulawesi Selatan
25.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Jayapura Prov. Papua
26.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Manokwari Prov. Papua Barat
3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II NO Nomenklatur UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Pekanbaru Prov. Riau
2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Batam Prov. Kepulauan Riau jdih.pu.go.id NO Nomenklatur UPT LOKASI WILAYAH KERJA
3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu Bengkulu Prov. Bengkulu
4.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung
5.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Gorontalo Prov. Gorontalo
6.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Prov. Sulawesi Barat
7.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Ambon Prov. Maluku
8.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Ternate Prov. Maluku Utara jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. Struktur Organisasi
1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Balai Penilaian Kompetensi jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja
1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan Medan 1. Prov. Sumatera Utara
2.Prov. Aceh
3.Prov. Riau
4.Prov. Kepulauan Riau
5.Prov. Sumatera Barat
2.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang Palembang 1. Prov. Sumatera Selatan
2.Prov. Kep. Bangka Belitung
3.Prov. Jambi
4.Prov. Bengkulu
5.Prov. Lampung 3. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Jakarta 1. Prov. DKI Jakarta
2.Kota Bogor
3.Kota Depok
4.Kota Bekasi
5.Kota Tangerang
6.Kota Tangerang Selatan
4.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Bandung 1. Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi)
2.Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan)
5.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta Yogyakarta 1. Prov. DI Yogyakarta
2.Prov. Jawa Tengah
3.Kabupaten Ponorogo
4.Kabupaten Pacitan
6.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Surabaya 1. Prov. Jawa Timur (selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan) jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya
2.Prov. Bali
3.Prov. Nusa Tenggara Barat
4.Prov. Nusa Tenggara Timur
7.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Banjarmasin 1. Prov. Kalimantan Selatan
2.Prov. Kalimantan Timur
3.Prov. Kalimantan Tengah
4.Prov. Kalimantan Barat
5.Prov. Kalimantan Utara
8.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar Makassar 1. Prov. Sulawesi Selatan
2.Prov. Sulawesi Utara
3.Prov. Sulawesi Barat
4.Prov. Sulawesi Tengah
5.Prov. Sulawesi Tenggara
6.Prov. Gorontalo
7.Prov. Maluku Utara
9.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Jayapura 1. Prov. Papua
2.Prov. Papua Barat
3.Prov. Maluku
2.Balai Penilaian Kompetensi NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Penilaian Kompetensi Jakarta Seluruh Wilayah Indonesia MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. jdih.pu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554 ) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri atas:

a.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
b.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
c.Balai Bahan Jalan;
d.Balai Jembatan;
e.Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur; dan
f.Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
1. 2.Judul Bagian KelimaBab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1)Balai Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Pembangunan Jembatan.
(2)Balai Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala. jdih.pu.go.id

4.Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

5.Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan inspeksi jembatan khusus dan terowongan;
b.pelaksanaan evaluasi teknis dan analis kondisi jembatan khusus dan terowongan;
c.pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan terowongan;
d.pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
e.pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan
f.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara. jdih.pu.go.id
1. 6.Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Susunan organisasi Balai Jembatan terdiri atas:

a.Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Judul Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

(1)Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
(2)Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dipimpin oleh seorang Kepala.

9.Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

10.Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
b.pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
c.pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
d.pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan berupa:
1. 1.penilaian kualitas konstruksi;
2. 2.pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
3. 3.mitigasi bencana alam dan kegempaan;
e.pengembangan sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan; dan
f.pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara. jdih.pu.go.id
1. 11.Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Susunan organisasi Balai Geoteknik,Terowongan, dan Struktur terdiri atas:

a.Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 12.Ketentuan angka 2huruf d Pasal 211 diubah sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, di lingkungan Kementerian terdapat 19 (sembilan belas) balai besar dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) balai yang terdiri atas:

a.UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:
1. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 11 (sebelas) balai;
2. 2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
3. 3.Balai Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 25 (dua puluh lima) balai; dan
4. 4.Balai Teknik sebanyak 9 (sembilan) balai.
b.UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:
1. 1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 6 (enam) balai;
2. 2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
3. 3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan jdih.pu.go.id
4. 4.Balai Teknik sebanyak 4 (empat) Balai.
c.UPT di Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:
1. 1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) balai;
2. 2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II sebanyak 7 (tujuh) balai; dan
3. 3.Balai Teknik sebanyak 5 (lima) Balai.
d.UPT di Direktorat Jenderal Perumahan terdiri atas:
1. 1.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I sebanyak 15 (lima belas) balai; dan
2. 2.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II sebanyak 4 (empat) balai.
e.UPT di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:
1. 1.Balai Jasa Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) balai;
2. 2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan
3. 3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II sebanyak 8 (delapan) balai.
f.UPT di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
1. 1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 (sembilan) balai; dan
2. 2.Balai Penilaian Kompetensi sebanyak 1 (satu) balai.
3. 13.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1144 jdih.pu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR A. Struktur Organisasi
4. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A jdih.pu.go.id
5. 2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B
6. 3.Balai Wilayah Sungai
7. 4.Balai Teknik Bendungan jdih.pu.go.id
8. 5.Balai Teknik Pantai
9. 6.Balai Teknik Sungai
10. 7.Balai Teknik Rawa
11. 8.Balai Teknik Irigasi jdih.pu.go.id
12. 9.Balai Teknik Sabo
13. 10.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan
14. 11.Balai Air Tanah
15. 12.Balai Hidrologi Dan Lingkungan Keairan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
16. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
17. 1.Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang Palembang WS Musi- Sugihan- Banyuasin - Lemau
18. 2.Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Bandar Lampung

(1)WS Mesuji – Tulang Bawang
(2)WS Seputih – Sekampung

3.Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian Serang WS Cidanau – Ciujung - Cidurian
4.Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jakarta WS Ciliwung - Cisadane
5.Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bandung WS Citarum
6.Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon WS Cimanuk - Cisanggarung
7.Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang WS Jratunseluna
8.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta (1) WS Serayu – Bogowonto

(2)WS Progo – Opak – Serang

9.Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Surakarta WS Bengawan Solo
10.Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Surabaya WS Brantas jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
11.Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar (1) WS Pompengan – Larona

(2)WS Saddang
(3)WS Walanae – Cenranae
(4)WS Jeneberang

2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Banjar WS Citanduy
3.Balai Wilayah Sungai NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh Banda Aceh (1) WS Aceh-Meureudu

(2)WS Woyla-Batee
(3)WS Jambo-Aye
(4)WS Alas-Singkil

2.Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Medan (1) WS Belawan-Ular – Padang

(2)WS Toba-Asahan
(3)WS Batang Natal- Batang Batahan

3.Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru Pekanbaru (1) WS Rokan (Prov. Riau)

(2)WS Siak
(3)WS Kampar (Prov. Riau)
(4)WS Indragiri- Akuaman (Prov. Riau)

4.Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Batam WS Kepulauan Riau
5.Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Pangkal Pinang WS Bangka jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
6.Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Padang (1) WS Indragiri – Akuaman (Prov. Sumbar)

(2)WS Rokan (Prov. Sumbar)
(3)WS Kampar (Prov. Sumbar)
(4)WS Batanghari (Prov. Sumbar)

7.Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi Jambi WS Batanghari (Prov. Jambi)
8.Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Bengkulu (1) WS Teramang-Muar

(2)WS Nasal-Padang- Guci

9.Balai Wilayah Sungai Bali Penida Denpasar WS Bali-Penida
10.Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Mataram (1) WS Lombok

(2)WS Sumbawa

11.Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang Kupang (1) WS Flores

(2)WS Benanain
(3)WS Noelmina

12.Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pontianak WS Kapuas
13.Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya Palangkaraya (1) WS Jelai – Kendawangan

(2)WS Mentaya – Katingan
(3)WS Barito DAS Kapuas jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA

14.Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin Banjarmasin WS Barito selain DAS Kapuas
15.Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Samarinda WS Mahakam
16.Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Tanjung Selor (1) WS Sesayap

(2)WS Berau - Kelai

17.Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado Manado (1) WS Tondano – Sangihe-Talaud – Miangas

(2)WS Dumoga-Sangkub

18.Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Gorontalo (1) WS Limboto-Bolango- Bone

(2)WS Paguyaman
(3)WS Randangan

19.Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Palu (1) WS Palu-Lariang

(2)WS Parigi-Poso
(3)WS Kalukku-Karama

20.Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Kendari (1) WS Lasolo-Konaweha

(3)WS Towari-Lasusua

21.Balai Wilayah Sungai Maluku Ambon (1) WS Ambon-Seram

(3)WS Kep.Yamdena- Wetar

22.Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Ternate (1) WS Halmahera Utara

(2)WS Halmahera Selatan

23.Balai Wilayah Sungai Papua Jayapura (2) WS Memberamo- Tami-Apauvar
24.Balai Wilayah Sungai Papua Barat Manokwari (1) WS Kamundan-Sebyar

(2)WS Omba

25.Balai Wilayah Sungai Marauke WS Einlanden-Digul- jdih.pu.go.id NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA Papua Marauke Bikuma
4.Balai Teknik NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Teknik Bendungan Jakarta Seluruh Wilayah Indonesia
2.Balai Teknik Pantai Buleleng Seluruh Wilayah Indonesia
3.Balai Teknik Sungai Surakarta Seluruh Wilayah Indonesia
4.Balai Teknik Rawa Banjarmasin Seluruh Wilayah Indonesia
5.Balai Teknik Irigasi Bekasi Seluruh Wilayah Indonesia
6.Balai Teknik Sabo Yogyakarta Seluruh Wilayah Indonesia
7.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
8.Balai Air Tanah Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
9.Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA A. Bagan Struktur Organisasi
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B jdih.pu.go.id
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4.Balai Bahan Jalan
5.Balai Jembatan jdih.pu.go.id
6.Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur
7.Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Medan Prov. Sumatera Utara
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Palembang Prov. Sumatera Selatan
3.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat Bandung 1. Prov. DKI Jakarta
2.Prov. Jawa Barat
4.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta Semarang 1. Prov. Jawa Tengah
2.Prov. DI. Yogyakarta
5.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali Surabaya 1. Prov. Jawa Timur
2.Prov. Bali
6.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Makassar Prov. Sulawesi Selatan
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Balikpapan Prov. Kalimantan Timur
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Banda Aceh Prov. Aceh
2.Balai Pelaksanaan Jalan Pekanbaru Prov. Riau jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA Nasional Riau
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Batam Prov. Kepulauan Riau
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Padang Prov. Sumatera Barat
5.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Jambi Prov. Jambi
6.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu Bengkulu Prov. Bengkulu
7.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung
8.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bandar Lampung Prov. Lampung
9.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Serang Prov. Banten
10.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat
11.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur
12.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Pontianak Prov. Kalimantan Barat
13.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
14.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Tanjung Selor Prov. Kalimantan Utara
15.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
16.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Manado Prov. Sulawesi Utara
17.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Gorontalo Prov. Gorontalo jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
18.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Palu Prov. Sulawesi tengah
19.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
20.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Mamuju Prov. Sulawesi Barat
21.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Ambon Prov. Maluku
22.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Ternate Prov. Maluku Utara
23.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Jayapura 1. Kab.Dogiyai
2.Kab. Nabire
3.Kab. Supiori
4.Kab. Biak Numfor
5.Kab. Kepulauan Yapen
6.Kab. Waropen
7.Kab. Membramo Raya
8.Kab. Sarmi
9.Kab. Jayapura
10.Kota Jayapura
11.Kab. Keerom
24.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke Merauke 1. Kab. Asmat
2.Kab. Mappi
3.Kab. Boven Digoel
4.Kab. Merauke
25.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Manokwari Prov. Papua Barat
26.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena Wamena 1. Kab. Mimika
2.Kab. Deiyai
3.Kab. Paniai
4.Kab. Intan Jaya
5.Kab. Puncak
6.Kab. Puncak Jaya
7.Kab. Tolikara
8.Kab. Lanny Jaya jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
9.Kab. Nduga
10.Kab.Membramo Tengah
11.Kab. Yalimo
12.Kab. Jayawijaya
13.Kab. Yahukimo
14.Kab.Pegunungan Bintang
4.Balai Teknik NO. NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Bahan Jalan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
2.Balai Jembatan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
4.Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur Bandung Seluruh Wilayah Indonesia
5.Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Bandung Seluruh Wilayah Indonesia jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA A. Struktur Organisasi
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah
2.Balai Teknologi Air Minum
3.Balai Teknologi Sanitasi jdih.pu.go.id
4.Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
5.Balai Sains Bangunan
6.Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Banda Aceh Provinsi Aceh
2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Medan Provinsi Sumatera Utara
3.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Pekanbaru Provinsi Riau
4.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
5.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Padang Provinsi Sumatera Barat
6.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung
8.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Serang Provinsi Banten
9.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Jakarta Provinsi DKI Jakarta
10.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Bandung Provinsi Jawa Barat
11.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Semarang Provinsi Jawa Tengah
12.Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta
13.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Surabaya Provinsi Jawa Timur
14.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Denpasar Provinsi Bali
15.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
16.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
18.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
19.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
20.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
21.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara
22.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Manado Provinsi Sulawesi Utara
23.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
24.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Palu Provinsi Sulawesi Tengah
25.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
26.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Jayapura Provinsi Papua
27.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Manokwari Provinsi Papua Barat
2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Bengkulu Provinsi Bengkulu
2.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung
3.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Jambi Provinsi Jambi jdih.pu.go.id
4.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Gorontalo Provinsi Gorontalo
5.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
6.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Ambon Provinsi Maluku
7.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Ternate Provinsi Maluku Utara
3.Balai Teknik NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Teknologi Air Minum Bekasi Seluruh Wilayah Indonesia 2 Balai Teknologi Sanitasi Surabaya Seluruh Wilayah Indonesia 3 Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Kabupaten Bandung Seluruh Wilayah Indonesia 4 Balai Sains Bangunan Kabupaten Bandung Seluruh Wilayah Indonesia 5 Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bandung Seluruh Wilayah Indonesia jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN A. Struktur Organisasi
1.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja
1.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Sumatera Utara
1.Kab. Batu Bara
2.Kab. Dairi
3.Kab. Deli Serdang
4.Kab. Humbang Hasudutan
5.Kab. Karo
6.Kab. Langkat
7.Kab. Nias Utara
8.Kab. Pakpak Barat
9.Kab. Samosir
10.Kab. Serdang Bedagai
11.Kab. Simalungun
12.Kota Gunung Sitoli
13.Kota Medan
14.Kota Binjai
15.Kota Pematang Siantar
16.Kota Tebing Tinggi
1.Kab. Asahan
2.Kab. Labuhan Batu
3.Kab. Labuhan Batu Selatan
4.Kab. Labuhan Batu Utara
5.Kab. Mandailing Natal
6.Kab. Nias
7.Kab. Nias Barat
8.Kab. Nias Selatan
9.Kab. Padang Lawas
10.Kab. Padang Lawas Utara
11.Kab. Tapanuli Selatan
12.Kab. Tapanuli Tengah
13.Kab. Tapanuli Utara
14.Kab. Toba Medan jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II Samosir
15.Kota Padang Sidempuan
16.Kota Sibolga
17.Kota Tanjung Balai 2 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau Pekanbaru 3 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Bengkulu dan Jambi Bengkulu Jambi Jambi 4 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung Sumatera Selatang Bangka Belitung dan Lampung Palembang 5 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Banten dan DKI Jakarta DKI Jakarta Banten Jakarta 6 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Jawa Barat 1. Kota Bogor
2.Kab. Bogor
3.Kota Bekasi
4.Depok
5.Kab Sukabumi
6.Kota Sukabumi
7.Kab. Cianjur
8.Kab. Purwakarta
1.Kota Bandung
2.Kab. Bandung
3.Kab. Sumedang
4.Kab. Garut
5.Kab. Tasikmalaya
6.Kota Tasikmalaya Bandung jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II
9.Kab Bekasi
10.Kab. Subang
11.Kab. Karawang
12.Kota Cimahi
13.Kab. Bandung Barat
7.Kab. Ciamis
8.Kota Banjar
9.Kab. Pangandaran
10.Kab. Kuningan
11.Kota Cirebon
12.Kab. Cirebon
13.Kab. Majalengka
14.Kab. Indramayu 7 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Yogyakarta 8 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Jawa Timur dan Bali
1.Kab. Bangkalan
2.Kab. Blitar
3.Kab. Bojonegoro
4.Kab. Gresik
5.Kab. Jombang
6.Kab. Kediri
7.Kab. Lamongan
8.Kab. Madiun
9.Kab. Magetan
10.Kab. Nganjuk
11.Kab. Ngawi
12.Kab. Pacitan
1.Kab. Banyuwang i
2.Kab. Bondowoso
3.Kab. Jember
4.Kab. Situbondo
5.Kab. Lumajang
6.Kab. Malang
7.Kab. Mojokerto
8.Kab. Pamekasan
9.Kab. Pasuruan
10.Kab. Surabaya jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II
13.Kab. Ponorogo
14.Kab. Sidoarjo
15.Kab. Sumenep
16.Kab. Trenggalek
17.Kab. Tuban
18.Kab. Temanggun g
19.Kota Batu
20.Kota Blitar
21.Kota Kediri
22.Kota Madiun
23.Kota Surabaya Probolinggo
11.Kab. Sampang
12.Kota Malang
13.Kota Pasuruan
14.Kota Probolinggo
15.Kab. Badung
16.Kab. Bangli
17.Kab. Buleleng
18.Kab. Gianyar
19.Kab. Jembrana
20.Kab. Karangase m
21.Kab. Klungkung
22.Kab. Tabanan
23.Kota Mojokerto
24.Kota Denpasar 9 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Pontianak 10 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Samarinda jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II Kalimantan Utara 11 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulawesi Utara Gorontalo Manado 12 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Palu 13 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Makassar 14 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Maluku dan Maluku Utara Maluku Maluku Utara Ambon 15 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Papua 1. Kota Jayapura
2.Kab. Jayapura
3.Kab. Keerom
4.Kab. Sarmi
5.Kab. Biak Numfor
6.Kab. Supiori
7.Kab. Nabire
8.Kab. Kepulauan Yapen
9.Kab. Waropen
10.Kab. Mamberamo Raya
11.Kab.
1.Kab. Jayawijaya
2.Kab. Lanny Jaya
3.Kab. Pegunungan Bintang
4.Kab. Puncak
5.Kab. Puncak Jaya
6.Kab. Yalimo
7.Kab. Nduga
8.Kab. Tolikara
9.Kab. Boven Digoel
10.Kab. Mappi
11.Kab. Intan Jaya Jayapura jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT WILAYAH KERJA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA LOKASI Wilayah I Wilayah II Mamberamo Tengah
12.Kab. Mimika
13.Kab. Asmat
14.Kab. Merauke
12.Kab. Yahukimo
13.Kab. Dogiyai
14.Kab. Deiyai
15.Kab. Paniai
2.Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II No NOMENKLATUR UPT Wilayah Kerja Pembagian Wilayah Kerja LOKASI Wilayah I Wilayah II 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I Nanggroe Aceh Darussalam
1.Kabupaten Pidie
2.Kabupaten Pidie Jaya
3.Kabupaten Bireuen
4.Kota Lhokseuma we
5.Kota Langsa
6.Kabupaten Aceh Timur
7.Kabupaten Aceh Utara
8.Kabupaten Bener Meriah
9.Kabupaten Gayo Lues
10.Kabupaten Aceh Tenggara
11.Kabupaten Aceh Tengah
1.Kota Sabang
2.Kota Banda Aceh
3.Kabupaten Aceh Besar
4.Kabupaten Aceh Jaya
5.Kabupaten Aceh Barat
6.Kabupaten Aceh Barat Daya
7.Kabupaten Nagan Raya
8.Kabupaten Simeulue
9.Kota Subulussal am
10.Kabupaten Aceh Singkil
11.Kabupaten Aceh Banda Aceh jdih.pu.go.id No NOMENKLATUR UPT Wilayah Kerja Pembagian Wilayah Kerja LOKASI Wilayah I Wilayah II
12.Kabupaten Aceh Tamiang Selatan. 2 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok, terdiri dari:
1.Kota Mataram
2.Kabupaten Lombok Barat
3.Kabupaten Lombok Tengah
4.Kabupaten Lombok Timur
5.Kabupaten Lombok Utara Pulau Sumbawa, terdiri dari:
1.Kabupaten Sumbawa Barat
2.Kabupaten Sumbawa
3.Kabupaten Dompu
4.Kabupaten Bima
5.Kota Bima Mataram 3 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Nusa Tenggara Timur
1.Kota Kupang
2.Kab. Kupang
3.Kab TTS
4.Kab. TTU
5.Kab. Belu
6.Kab. Malaka
7.Kab. Alor
8.Kab. Sumba Timur
9.Kab. Sumba Tengah
10.Kab. Sumba Barat
11.Kab. Sumba Barat Daya
1.Kab. Lembata
2.Kab. Flores Timur
3.Kab. Sikka
4.Kab. Ende
5.Kab. Ngada
6.Kab Nagekeo
7.Kab. Manggarai Timur
8.Kab. Manggarai
9.Kab. Manggarai Barat
10.Kab. Rote Ndao
11.Kab. Sabu Raijua Kupang jdih.pu.go.id No NOMENKLATUR UPT Wilayah Kerja Pembagian Wilayah Kerja LOKASI Wilayah I Wilayah II 4 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Papua Barat
1.Kab. Manokwari
2.Kab. Manokwari Selatan
3.Kab. Pegunungan Arfak
4.Kab. Tambrauw
5.Kab. Teluk Wobdama
6.Kab. Teluk Bintuni
1.Kab. Sorong
2.Kab. Sorong Selatan
3.Kota Sorong
4.Kab. Maybrat
5.Kab. Fakfak
6.Kab. Kaimana
7.Kab. Raja Ampat Manokwari jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI A. Struktur Organisasi
1.Balai Jasa Konstruksi
2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja
1.Balai Jasa Konstruksi NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh Banda Aceh 1. Prov. Sumatera Utara
2.Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
3.Prov. Riau
4.Prov. Kepulauan Riau
5.Prov. Sumatera Barat
2.Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Palembang 1. Prov. Sumatera Selatan
2.Prov. Kep. Bangka Belitung
3.Prov. Jambi
4.Prov. Bengkulu
5.Prov. Lampung
3.Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Jakarta 1. Prov. DKI Jakarta
2.Prov. Banten
3.Prov. Jawa Barat
4.Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Surabaya 1. Prov. DI Yogyakarta
2.Prov. Jawa Tengah
3.Prov. Jawa Timur
4.Prov. Bali
5.Prov. Nusa Tenggara Barat
6.Prov. Nusa Tenggara Timur
5.Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Banjarmasin 1. Prov. Kalimantan Selatan
2.Prov. Kalimantan Timur
3.Prov. Kalimantan Tengah
4.Prov. Kalimantan Barat
5.Prov. Kalimantan Utara
6.Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Makassar 1. Prov. Sulawesi Selatan
2.Prov. Sulawesi Utara
3.Prov. Sulawesi Barat
4.Prov. Sulawesi Tengah
5.Prov. Sulawesi Tenggara
6.Prov. Gorontalo
7.Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Jayapura 1. Prov. Papua
2.Prov. Papua Barat
3.Prov. Maluku
4.Prov. Maluku Utara jdih.pu.go.id
2.Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh Banda Aceh Prov. Aceh
2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Medan Prov. Sumatera Utara
3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Padang Prov. Sumatera Barat
4.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan Palembang Prov. Sumatera Selatan
5.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi Jambi Prov. Jambi
6.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung Bandar Lampung Prov. Lampung
7.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten Serang Prov. Banten
8.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Jakarta Prov. DKI Jakarta
9.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat Bandung Prov. Jawa Barat
10.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta
11.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Semarang Prov. Jawa Tengah
12.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur Surabaya Prov. Jawa Timur
13.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali Denpasar Prov. Bali
14.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur
15.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
16.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Pontianak Prov. Kalimantan Barat
17.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
18.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
19.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur Samarinda Prov. Kalimantan Timur
20.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara Tarakan Prov. Kalimantan Utara
21.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara Manado Prov. Sulawesi Utara
22.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
23.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah Palu Prov. Sulawesi Tengah
24.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Makassar Prov. Sulawesi Selatan
25.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Jayapura Prov. Papua
26.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Manokwari Prov. Papua Barat
3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II NO Nomenklatur UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Pekanbaru Prov. Riau
2.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Batam Prov. Kepulauan Riau jdih.pu.go.id NO Nomenklatur UPT LOKASI WILAYAH KERJA
3.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu Bengkulu Prov. Bengkulu
4.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung
5.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Gorontalo Prov. Gorontalo
6.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Prov. Sulawesi Barat
7.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Ambon Prov. Maluku
8.Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Ternate Prov. Maluku Utara jdih.pu.go.id STRUKTUR ORGANISASI,NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. Struktur Organisasi
1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Balai Penilaian Kompetensi jdih.pu.go.id B. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja
1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan Medan 1. Prov. Sumatera Utara
2.Prov. Aceh
3.Prov. Riau
4.Prov. Kepulauan Riau
5.Prov. Sumatera Barat
2.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang Palembang 1. Prov. Sumatera Selatan
2.Prov. Kep. Bangka Belitung
3.Prov. Jambi
4.Prov. Bengkulu
5.Prov. Lampung 3. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Jakarta 1. Prov. DKI Jakarta
2.Kota Bogor
3.Kota Depok
4.Kota Bekasi
5.Kota Tangerang
6.Kota Tangerang Selatan
4.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Bandung 1. Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi)
2.Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan)
5.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta Yogyakarta 1. Prov. DI Yogyakarta
2.Prov. Jawa Tengah
3.Kabupaten Ponorogo
4.Kabupaten Pacitan
6.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Surabaya 1. Prov. Jawa Timur (selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan) jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya
2.Prov. Bali
3.Prov. Nusa Tenggara Barat
4.Prov. Nusa Tenggara Timur
7.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Banjarmasin 1. Prov. Kalimantan Selatan
2.Prov. Kalimantan Timur
3.Prov. Kalimantan Tengah
4.Prov. Kalimantan Barat
5.Prov. Kalimantan Utara
8.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar Makassar 1. Prov. Sulawesi Selatan
2.Prov. Sulawesi Utara
3.Prov. Sulawesi Barat
4.Prov. Sulawesi Tengah
5.Prov. Sulawesi Tenggara
6.Prov. Gorontalo
7.Prov. Maluku Utara
9.Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura Jayapura 1. Prov. Papua
2.Prov. Papua Barat
3.Prov. Maluku
2.Balai Penilaian Kompetensi NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Penilaian Kompetensi Jakarta Seluruh Wilayah Indonesia MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO