DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menerapkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan

Mengingat

Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menyusun jdih.pu.go.id pedoman terkait sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. jdih.pu.go.id
4.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
5.Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
6.Pengamanan Arsip Dinamis adalah program pelindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanannya.
7.Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
8.Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
9.Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
10.Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
11.Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. jdih.pu.go.id
12.Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis memuat:
1. a.kode klasifikasi;
2. b.jenis Arsip;
3. c.klasifikasi keamanan;
4. d.hak akses;
5. e.dasar pertimbangan; dan
6. f.unit pengolah.
(2)Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan
2. b.sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif.

Pasal 3

(1)Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.
(2)Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.masalah utama;
2. b.submasalah; dan
3. c.sub-submasalah.
(3)Masalah utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan kode huruf sebanyak 2 (dua) digit.
(4)Submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit.
(5)Sub-submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit. jdih.pu.go.id

Pasal 4

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Arsip yang merupakan bagian dari klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai klasifikasi Arsip.

Pasal 5

(1)Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terbagi menjadi 4 (empat) tingkat klasifikasi keamanan yang meliputi:
1. a.Biasa/Umum/Terbuka;
2. b.Terbatas;
3. c.Rahasia; dan
4. d.Sangat Rahasia.
(2)Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul dalam hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
(3)Pengaturan akses dan teknis pengamanan dilakukan terhadap tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengaturan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan tingkat klasifikasi keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan pengaturan akses yang lebih ketat.
(5)Teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan ketentuan tingkat klasifikasi keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan teknis pengamanan yang lebih tinggi.

Pasal 6

(1)Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pejabat tertentu yang memiliki jdih.pu.go.id kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan fisik, dan informasi Arsip.
(2)Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.pejabat adminstrator;
4. d.pejabat pengawas; dan
5. e.kepala satuan kerja.
(3)Pejabat dengan kedudukan yang lebih tinggi dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi.
(4)Pejabat atau staf dengan kedudukan yang lebih rendah tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Arsip Dinamis dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
(2)Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menteri yang dapat mengakses seluruh Arsip;
2. b.Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan yang dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada Menteri dan/atau pimpinan tingkat tinggi di luar unit organisasinya yang memiliki hak akses, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan terkait; jdih.pu.go.id
3. c.Staf ahli yang dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi madya yang memiliki hak akses;
4. d.Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level yang lebih tinggi dan/atau yang satu level di dalam atau di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang memiliki hak akses;
5. e.Koordinator, Sub Koordinator, Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara yang dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
6. f.Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam jdih.pu.go.id melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
3. c.publik yang dapat mengakses informasi dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e meliputi Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam:

a.tingkat klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja;
b.tingkat klasifikasi keamanan Terbatas merupakan Arsip yang bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis;
c.tingkat klasifikasi keamanan Rahasia merupakan Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum, menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; dan
d.tingkat klasifikasi keamanan Sangat Rahasia merupakan Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. jdih.pu.go.id

Pasal 9

Unit pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan fisik, dan informasi Arsip.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menerapkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan

Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. jdih.pu.go.id
4.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
5.Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
6.Pengamanan Arsip Dinamis adalah program pelindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanannya.
7.Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
8.Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
9.Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
10.Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
11.Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. jdih.pu.go.id
12.Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis memuat:
1. a.kode klasifikasi;
2. b.jenis Arsip;
3. c.klasifikasi keamanan;
4. d.hak akses;
5. e.dasar pertimbangan; dan
6. f.unit pengolah.
(2)Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan
2. b.sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif.

Pasal 3

(1)Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.
(2)Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.masalah utama;
2. b.submasalah; dan
3. c.sub-submasalah.
(3)Masalah utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan kode huruf sebanyak 2 (dua) digit.
(4)Submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit.
(5)Sub-submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit. jdih.pu.go.id

Pasal 4

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Arsip yang merupakan bagian dari klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai klasifikasi Arsip.

Pasal 5

(1)Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terbagi menjadi 4 (empat) tingkat klasifikasi keamanan yang meliputi:
1. a.Biasa/Umum/Terbuka;
2. b.Terbatas;
3. c.Rahasia; dan
4. d.Sangat Rahasia.
(2)Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul dalam hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
(3)Pengaturan akses dan teknis pengamanan dilakukan terhadap tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengaturan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan tingkat klasifikasi keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan pengaturan akses yang lebih ketat.
(5)Teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan ketentuan tingkat klasifikasi keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan teknis pengamanan yang lebih tinggi.

Pasal 6

(1)Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pejabat tertentu yang memiliki jdih.pu.go.id kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan fisik, dan informasi Arsip.
(2)Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.pejabat adminstrator;
4. d.pejabat pengawas; dan
5. e.kepala satuan kerja.
(3)Pejabat dengan kedudukan yang lebih tinggi dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi.
(4)Pejabat atau staf dengan kedudukan yang lebih rendah tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Arsip Dinamis dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
(2)Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menteri yang dapat mengakses seluruh Arsip;
2. b.Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan yang dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada Menteri dan/atau pimpinan tingkat tinggi di luar unit organisasinya yang memiliki hak akses, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan terkait; jdih.pu.go.id
3. c.Staf ahli yang dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi madya yang memiliki hak akses;
4. d.Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level yang lebih tinggi dan/atau yang satu level di dalam atau di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang memiliki hak akses;
5. e.Koordinator, Sub Koordinator, Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara yang dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
6. f.Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam jdih.pu.go.id melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
3. c.publik yang dapat mengakses informasi dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e meliputi Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam:

a.tingkat klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja;
b.tingkat klasifikasi keamanan Terbatas merupakan Arsip yang bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis;
c.tingkat klasifikasi keamanan Rahasia merupakan Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum, menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; dan
d.tingkat klasifikasi keamanan Sangat Rahasia merupakan Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. jdih.pu.go.id

Pasal 9

Unit pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan fisik, dan informasi Arsip.