DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 29/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan mudah dipahami;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan JDIH Kementerian PUPR Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama adalah pembuatan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, dan penandatanganan.
2.Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
3.Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat JDIH Kementerian PUPR uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
4.Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama pada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6.Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7.Mitra Kerja Sama adalah kementerian / lembaga pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Kementerian.
8.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit organisasi dan unit kerja di Kementerian dalam melakukan pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Kerangka, dan Materi Muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; JDIH Kementerian PUPR
b.Subjek dan Kewenangan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
c.Tata Cara Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

KERANGKA, DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pembukaan;
2. b.Materi Kesepakatan Bersama; dan
3. c.Penutup.
(2)Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Judul;
2. b.Waktu dan tempat kesepakatan;
3. c.Identitas Para Pihak;
4. d.Dasar Pembuatan;
5. e.Maksud dan Tujuan; dan
6. f.Ruang Lingkup.
(3)Materi Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pernyataan kesepakatan para pihak; dan
2. b.Pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
(4)Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama;
2. b.Masa berlaku kesepakatan bersama;
3. c.Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan
4. d.Penandatanganan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 5

(1)Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pembukaan;
2. b.Materi Perjanjian Kerja sama; dan
3. c.Penutup.
(2)Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Judul;
2. b.Waktu dan tempat kesepakatan;
3. c.Identitas Para Pihak; dan
4. d.Dasar Pembuatan;
(3)Materi Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas substansi:
1. a.Pernyataan kesepakatan para pihak;
2. b.Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
3. c.Pengertian;
4. d.Maksud dan Tujuan;
5. e.Ruang Lingkup;
6. f.Hak dan Kewajiban;
7. g.Pembiayaan;
8. h.Jangka waktu;
9. i.Keadaan Kahar;
10. j.Penyelesaian Perselisihan;
11. k.Perubahan perjanjian;
12. l.Berakhirnya perjanjian; dan
13. m.pemutusan perjanjian.
(4)Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama;
2. b.Masa berlaku kesepakatan bersama;
3. c.Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan
4. d.Penandatanganan; JDIH Kementerian PUPR
(5)Perjanjian Kerja sama yang materinya banyak dan kompleks, dapat dibuat menjadi dua bagian, yaitu batang tubuh dan lampiran.
(6)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

Format dan Sistematika Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(2)Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama tidak termasuk Kerja Sama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa serta peraturan perundang-undangan tentang Kerja Sama pemerintah dan badan usaha. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

SUBYEK DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Kesepakatan Bersama dapat dibuat antara:
1. a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
2. b.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. c.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Daerah; dan
4. d.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pihak Terkait.
(2)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perjanjian Kerja Sama dapat dibuat antara:
1. a.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Unit Organisasi/Unit Kerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
2. b.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
3. c.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Daerah; dan JDIH Kementerian PUPR
4. d.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pihak Terkait.
(2)Perjanjian Kerja Sama Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Unit Organisasi/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Menteri atau pimpinan Unit Organisasi dengan menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, kepala daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan Unit Organisasi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan ketentuan penandatangan merupakan:
1. a.Pimpinan dari kementerian/lembaga, Unit Organisasi kementerian/lembaga, pimpinan dari Pemerintah Daerah, dan Pihak Terkait; atau
2. b.Pejabat yang dapat bertanggung jawab penuh atas kesepakatan yang telah dibuat mewakili kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Unit Organisasi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait.
(2)Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan atau Inspektur Jenderal sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.
(3)Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meliputi beberapa unit organisasi, kesepakatan bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan mudah dipahami;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama adalah pembuatan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, dan penandatanganan.
2.Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
3.Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat JDIH Kementerian PUPR uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
4.Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama pada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5.Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6.Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7.Mitra Kerja Sama adalah kementerian / lembaga pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Kementerian.
8.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit organisasi dan unit kerja di Kementerian dalam melakukan pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Kerangka, dan Materi Muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; JDIH Kementerian PUPR
b.Subjek dan Kewenangan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
c.Tata Cara Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

KERANGKA, DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pembukaan;
2. b.Materi Kesepakatan Bersama; dan
3. c.Penutup.
(2)Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Judul;
2. b.Waktu dan tempat kesepakatan;
3. c.Identitas Para Pihak;
4. d.Dasar Pembuatan;
5. e.Maksud dan Tujuan; dan
6. f.Ruang Lingkup.
(3)Materi Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pernyataan kesepakatan para pihak; dan
2. b.Pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
(4)Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama;
2. b.Masa berlaku kesepakatan bersama;
3. c.Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan
4. d.Penandatanganan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 5

(1)Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pembukaan;
2. b.Materi Perjanjian Kerja sama; dan
3. c.Penutup.
(2)Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Judul;
2. b.Waktu dan tempat kesepakatan;
3. c.Identitas Para Pihak; dan
4. d.Dasar Pembuatan;
(3)Materi Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas substansi:
1. a.Pernyataan kesepakatan para pihak;
2. b.Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
3. c.Pengertian;
4. d.Maksud dan Tujuan;
5. e.Ruang Lingkup;
6. f.Hak dan Kewajiban;
7. g.Pembiayaan;
8. h.Jangka waktu;
9. i.Keadaan Kahar;
10. j.Penyelesaian Perselisihan;
11. k.Perubahan perjanjian;
12. l.Berakhirnya perjanjian; dan
13. m.pemutusan perjanjian.
(4)Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama;
2. b.Masa berlaku kesepakatan bersama;
3. c.Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan
4. d.Penandatanganan; JDIH Kementerian PUPR
(5)Perjanjian Kerja sama yang materinya banyak dan kompleks, dapat dibuat menjadi dua bagian, yaitu batang tubuh dan lampiran.
(6)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

Format dan Sistematika Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(2)Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama tidak termasuk Kerja Sama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa serta peraturan perundang-undangan tentang Kerja Sama pemerintah dan badan usaha. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

SUBYEK DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Kesepakatan Bersama dapat dibuat antara:
1. a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
2. b.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. c.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Daerah; dan
4. d.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pihak Terkait.
(2)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perjanjian Kerja Sama dapat dibuat antara:
1. a.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Unit Organisasi/Unit Kerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
2. b.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
3. c.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Daerah; dan JDIH Kementerian PUPR
4. d.Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pihak Terkait.
(2)Perjanjian Kerja Sama Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Unit Organisasi/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Menteri atau pimpinan Unit Organisasi dengan menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, kepala daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan Unit Organisasi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan ketentuan penandatangan merupakan:
1. a.Pimpinan dari kementerian/lembaga, Unit Organisasi kementerian/lembaga, pimpinan dari Pemerintah Daerah, dan Pihak Terkait; atau
2. b.Pejabat yang dapat bertanggung jawab penuh atas kesepakatan yang telah dibuat mewakili kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Unit Organisasi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait.
(2)Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan atau Inspektur Jenderal sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.
(3)Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meliputi beberapa unit organisasi, kesepakatan bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. JDIH Kementerian PUPR