DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum jdih.pu.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
4.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, jdih.pu.go.id peningkatan, dan perluasan.
5.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang SPAM.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pengaturan pemberian rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan investasi di bidang SPAM merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun rekomendasi teknis kelayakan proyek investasi SPAM oleh PDAM.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, PDAM dapat melakukan perjanjian kredit investasi dengan bank untuk pembiayaan proyek investasi.
(2)Menteri memberikan rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan proyek investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 4

Jenis kegiatan proyek investasi sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id Pasal 3 yang dapat diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis terdiri atas:

a.pembangunan baru;
b.peningkatan kapasitas;
c.perluasan jaringan untuk pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan; dan/atau
d.perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal dalam memberikan rekomendasi teknis untuk jenis kegiatan proyek investasi berupa pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terlebih dahulu harus menyampaikan usulan pembangunan unit air baku kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang sumber daya air.
(2)Dukungan pembangunan unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sinkronisasi air baku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS DAN PENILAIAN KELAYAKAN

Pasal 6

(1)Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
(2)Dalam melaksanakan pemberian rekomendasi teknis, Direktur Jenderal membentuk tim penyusun rekomendasi teknis yang berasal dari unsur:
1. a.Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. b.Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat jdih.pu.go.id Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. d.Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, BU Jasa Air, BUMD dan BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
5. e.Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
(3)Tim penyusun rekomendasi teknis bertugas untuk membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan mekanisme pemberian rekomendasi teknis.
(4)Tim penyusun rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, dan anggota.
(5)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.

Pasal 7

(1)Mekanisme pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.tahap pengajuan;
2. b.tahap pemeriksaan administrasi;
3. c.tahap penilaian kelayakan; dan
4. d.tahap penerbitan surat rekomendasi teknis.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Direktur jdih.pu.go.id Jenderal.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen:
1. a.laporan hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjelaskan bahwa kinerja PDAM dalam kondisi sehat dan full cost recovery selama 2 (dua) periode laporan terakhir;
2. b.rencana bisnis yang masih berlaku;
3. c.studi kelayakan; dan
4. d.surat pernyataan dukungan prinsip kepala daerah.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan ketua tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian terhadap permohonan PDAM.
(2)Ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima.
(3)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemeriksaan surat permohonan rekomendasi teknis PDAM;
2. b.kelengkapan dokumen; dan
3. c.kesesuaian muatan dokumen dengan substansi penilaian kelayakan.
(4)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada jdih.pu.go.id ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Sekretariat melaporkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara pemeriksaan administrasi yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menyampaikan surat pengembalian kepada PDAM yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada anggota tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian kelayakan.

Pasal 11

(1)Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melakukan penilaian kelayakan yang meliputi aspek:
1. a.kajian teknis teknologi;
2. b.kajian lingkungan;
3. c.kajian sosial, budaya, dan ekonomi;
4. d.kajian hukum dan kelembagaan;
5. e.kajian finansial; dan
6. f.kajian risiko dan mitigasi.
(2)Penilaian kelayakan dilaksanakan dengan ketentuan: jdih.pu.go.id
1. a.berdasarkan studi kelayakan dari PDAM; dan
2. b.menggunakan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penilaian kelayakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penugasan dari ketua tim.
(4)Studi kelayakan dapat dinyatakan layak jika memenuhi seluruh aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum jdih.pu.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
4.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, jdih.pu.go.id peningkatan, dan perluasan.
5.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang SPAM.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pengaturan pemberian rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan investasi di bidang SPAM merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun rekomendasi teknis kelayakan proyek investasi SPAM oleh PDAM.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, PDAM dapat melakukan perjanjian kredit investasi dengan bank untuk pembiayaan proyek investasi.
(2)Menteri memberikan rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan proyek investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 4

Jenis kegiatan proyek investasi sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id Pasal 3 yang dapat diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis terdiri atas:

a.pembangunan baru;
b.peningkatan kapasitas;
c.perluasan jaringan untuk pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan; dan/atau
d.perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal dalam memberikan rekomendasi teknis untuk jenis kegiatan proyek investasi berupa pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terlebih dahulu harus menyampaikan usulan pembangunan unit air baku kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang sumber daya air.
(2)Dukungan pembangunan unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sinkronisasi air baku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS DAN PENILAIAN KELAYAKAN

Pasal 6

(1)Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
(2)Dalam melaksanakan pemberian rekomendasi teknis, Direktur Jenderal membentuk tim penyusun rekomendasi teknis yang berasal dari unsur:
1. a.Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. b.Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat jdih.pu.go.id Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. d.Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, BU Jasa Air, BUMD dan BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
5. e.Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
(3)Tim penyusun rekomendasi teknis bertugas untuk membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan mekanisme pemberian rekomendasi teknis.
(4)Tim penyusun rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, dan anggota.
(5)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.

Pasal 7

(1)Mekanisme pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.tahap pengajuan;
2. b.tahap pemeriksaan administrasi;
3. c.tahap penilaian kelayakan; dan
4. d.tahap penerbitan surat rekomendasi teknis.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Direktur jdih.pu.go.id Jenderal.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen:
1. a.laporan hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjelaskan bahwa kinerja PDAM dalam kondisi sehat dan full cost recovery selama 2 (dua) periode laporan terakhir;
2. b.rencana bisnis yang masih berlaku;
3. c.studi kelayakan; dan
4. d.surat pernyataan dukungan prinsip kepala daerah.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan ketua tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian terhadap permohonan PDAM.
(2)Ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima.
(3)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemeriksaan surat permohonan rekomendasi teknis PDAM;
2. b.kelengkapan dokumen; dan
3. c.kesesuaian muatan dokumen dengan substansi penilaian kelayakan.
(4)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada jdih.pu.go.id ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Sekretariat melaporkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara pemeriksaan administrasi yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menyampaikan surat pengembalian kepada PDAM yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada anggota tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian kelayakan.

Pasal 11

(1)Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melakukan penilaian kelayakan yang meliputi aspek:
1. a.kajian teknis teknologi;
2. b.kajian lingkungan;
3. c.kajian sosial, budaya, dan ekonomi;
4. d.kajian hukum dan kelembagaan;
5. e.kajian finansial; dan
6. f.kajian risiko dan mitigasi.
(2)Penilaian kelayakan dilaksanakan dengan ketentuan: jdih.pu.go.id
1. a.berdasarkan studi kelayakan dari PDAM; dan
2. b.menggunakan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penilaian kelayakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penugasan dari ketua tim.
(4)Studi kelayakan dapat dinyatakan layak jika memenuhi seluruh aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.