Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol; jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/PRT/M/2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA UNTUK PENGUSAHAAN JALAN TOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 299) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.pu.go.id
dan/atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
jdih.pu.go.id
a) layak secara ekonomi dan finansial; atau b) layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial yang akan mendapatkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk dukungan sebagian konstruksi atau insentif perpajakan;
a) masa konsesi; b) besaran Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, jika ada; dan c) besaran pengembalian investasi Pemerintah, jika ada;
jdih.pu.go.id
a) tarif tol awal golongan I dalam Rp/km (rupiah per kilometer); b) masa konsesi; dan c) penambahan fasilitas yang diperlukan selama pengoperasian;
jdih.pu.go.id
a) tarif tol awal golongan I dalam Rp/km (rupiah per kilometer); b) masa konsesi; c) penambahan fasilitas yang diperlukan selama pengoperasian; dan d) minimum kontribusi yang harus dibayarkan;
jdih.pu.go.id
a) tarif tol awal golongan I dalam (rupiah per kilometer); b) masa konsesi; dan c) besaran pengembalian investasi pemerintah, jika ada;
a) layak secara ekonomi dan finansial; atau b) layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial yang akan mendapatkan Dukungan Pemerintah;
a) tarif tol awal golongan I dalam (rupiah per kilometer); b) masa konsesi; dan c) besaran Dukungan Pemerintah, apabila ada; jdih.pu.go.id
a) tarif tol awal golongan I dalam (rupiah per kilometer); b) masa konsesi; c) besaran Dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika ada; dan d) besaran pengembalian investasi Pemerintah, jika ada.
jdih.pu.go.id
a) layak secara ekonomi dan finansial; atau b) layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial yang akan mendapatkan Dukungan Pemerintah;
a) tarif tol awal golongan I dalam (rupiah per kilometer); b) masa konsesi maksimum; c) besaran Dukungan Pemerintah, jika ada; dan d) besaran pengembalian investasi Pemerintah, jika ada;
jdih.pu.go.id
pengoperasian dan pemeliharaannya untuk sementara dapat dilakukan oleh suatu Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri sampai dengan ditetapkannya suatu BUJT melalui Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
jdih.pu.go.id
a) perhitungan rasio kas (cash ratio) diperoleh dari penjumlahan kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar; b) bobot rasio kas (cash ratio) sebesar 60% (enam puluh persen) atau nilai tertimbang paling tinggi 3,84 (tiga koma delapan empat) dari rasio likuiditas; dan c) Panitia melakukan evaluasi dan menetapkan pembobotan terhadap peningkatan atau penurunan rasio kas (cash ratio) selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
a) perhitungan rasio lancar (current ratio) diperoleh dari pembagian aktiva lancar dengan kewajiban lancar; b) bobot rasio lancar (current ratio) sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai tertimbang paling tinggi 2,56 (dua koma lima enam) dari rasio likuiditas; dan c) Panitia melakukan evaluasi dan menetapkan pembobotan terhadap peningkatan atau penurunan rasio lancar (current ratio) selama 3 (tiga) tahun terakhir; jdih.pu.go.id
a) perhitungan rasio cakupan pembayaran tetap (fixed charges coverage ratio) diperoleh dari pembagian pendapatan sebelum bunga dan pajak (earning before interest and taxes) dengan penjumlahan bunga dan pembayaran sewa; b) bobot rasio cakupan pembayaran tetap (fixed charges coverage ratio) sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai tertimbang paling tinggi 2,56 (dua koma lima enam) dari Rasio Solvabilitas; dan c) panitia melakukan evaluasi dan menetapkan pembobotan terhadap peningkatan atau penurunan rasio cakupan pembayaran tetap (fixed charges coverage ratio) selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
a) perhitungan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) diperoleh dari pembagian hutang dengan total modal; b) bobot rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) sebesar 60% (enam puluh persen) dari rasio solvabilitas atau nilai tertimbang jdih.pu.go.id paling tinggi 3,84 (tiga koma delapan empat); dan c) panitia melakukan evaluasi dan menetapkan pembobotan terhadap peningkatan atau penurunan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 197
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)