DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang : 1. Renstra meliputi uraian tentang kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, keluaran kegiatan, target capaian, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan. 2. Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang signifikan dan mempengaruhi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perlu dilakukan perubahan atas rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020- 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 jdih.pu.go.id Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Renstra meliputi uraian tentang kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, keluaran kegiatan, target capaian, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan.
(2)Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2024 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 118 jdih.pu.go.id RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024 BAB 1 PENDAHULUAN Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Di dalam pencapaian visi tersebut, selama periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020–2024 1.1 KONDISI UMUM jdih.pu.go.id kebutuhan generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang pencegahan dan adaptif perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati). Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan. Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 126,8 Triliun telah memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,06% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 146,9 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 157,8 Triliun telah memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 184,4 Triliun. Adapun dampak ekonomi pada tahap opersi infrastruktur yaitu Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 49,3 Triliun telah memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 52,2 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 92,3 Triliun telah memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,65% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 94,8 Triliun. jdih.pu.go.id Selama periode 2015 – 2019, pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber- sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA. Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah; Bendungan/ waduk yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 16 buah; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 240 buah; dan Danau yang direvitalisasi sebanyak 21 buah. Pendayagunaan SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Sarana prasarana pengelolaan air baku yang yang terbangun dan telah ditingkatkan fungsinya sebanyak 30,70 m³/detik; Sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang telah direhabilitasi sebanyak 11,07 m³/detik; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah dibangun sepanjang 2163,87 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah dibangun sepanjang 1.080,20 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah dibangun sepanjang 119,90 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah dibangun sepanjang 295,80 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah direhabilitasi sepanjang 6.329,95 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah direhabilitasi sepanjang 5.139,62 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah direhabilitasi sepanjang 764,83 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah direhabilitasi sepanjang 720,11 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 51.312 Km; Jaringan irigasi rawa yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 14.770 Km; Jaringan irigasi air tanah yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 478 Km. Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Breakwater / seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara sepanjang 174,30 Km; Jumlah sungai yang telah dinormalisasi dan tanggul 1.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) jdih.pu.go.id yang telah dibangun/ditingkatkan sepanjang 810,94 Km; dan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 61.904,03 Ha. Hasil pembangunan telah meningkatkan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun air baku, antara lain meliputi:
1.Kapasitas/daya tampung bangunan air sebanyak 13,80 miliar m³;
2.Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk mencapai 12,32%;
3.Kapasitas air baku nasional sebanyak 30,70 m³/detik. Konstribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA, antara lain:
1.Peningkatan luas panen padi, menurut data BPS luas panen padi di Indonesia tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 10,90 juta hektar.
2.Peningkatan kapasitas terpasang pada IPA SPAM yang disediakan melalui sarana dan prasarana air baku telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk (Rumah Tangga/RT).
3.Pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk telah meningkatkan kapasitas PLTA pada waduk dan meningkatkan konstribusi pada kapasitas pembangkit terpasang. Secara keseluruhan kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2014 sebasar 53 GW meningkat menjadi 62,6 GW pada tahun 2018.
4.Sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai telah memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya. Selama periode 2015 – 2019, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. 1.1.2 .1 Penyelenggaraan Jalan jdih.pu.go.id Pencapaian pembangunan penyelenggaraan jalan hingga akhir tahun 2019 meliputi:
1.Jalan Nasional yang dipelihara sepanjang 47.017 km.
2.Jalan Nasional yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 3.277,21 Km.
3.Jalan Nasional baru yang dibangun berupa jalan paralel perbatasan, jalan akses ke kawasan strategis, dan jalan akses membuka isolasi di beberapa wilayah sepanjang 3.843,38 km.
4.Jembatan yang dipelihara sepanjang 445.875,00 m.
5.Jembatan yang ditingkatkan sepanjang 15.068,23 m.
6.Jembatan baru yang dibangun mencapai sepanjang 58.002,55 m
7.Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) yang telah dibangun sepanjang 1.298,49 Km, sepanjang 115,53 km dikerjakan oleh Pemerintah dan selebihnya dikerjakan oleh swasta. Pembangunan dan pemeliharaan jalan hingga akhir tahun 2019 telah menghasilkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 92,81% dan tingkat aksesibilitas jalan nasional mencapai 87%. Dengan kondisi tersebut maka arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya logistic, di samping membuka isolasi beberapa wilayah. Gambaran singkat tentang hasil pembangunan jalan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Sejumlah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah terkoneksi Jalan Nasional dan Jalan Bebas Hambatan
2.Sejumlah Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, telah memiliki akses langsung dan/atau lebih cepat ke jalan nasional.
3.Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap daya saing global. Laporan yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 141 negara dalam indeks daya saing global. Pencapaian di dukung oleh salah satu pilar Infrastruktur yaitu Quality of Roads pada peringkat 60, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat 72. Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap Logistic Performance Indeks (LPI). Laporan yang dirilis oleh World Bank tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 46 dari 161 negara dengan peringkat infrastruktur pada peringkat ke 54, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat ke 53 dengan infrastruktur pada posisi ke 56. jdih.pu.go.id Selama periode 2015 – 2019, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan infrastruktur permukiman difokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh, dan pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pencapaian pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Cakupan pelayanan air minum nasional meningkat sebesar 5,21% yaitu dari 84,06% pada akhir tahun 2014 menjadi 89,27% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Dari angka tersebut, akses air minum layak pada jaringan perpipaan (JP) sebesar 20,18% secara nasional di akhir tahun 2019. Selain melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat juga didukung dari peningkatan jumlah PDAM yang sehat. Sampai akhir tahun 2019, jumlah PDAM sehat meningkat dari 196 (53,3%) PDAM sehat di tahun 2015 menjadi 224 (58,9%) PDAM sehat pada tahun 2019.
2.Sampai akhir tahun 2019 kegiatan pengembangan kawasan permukiman telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar (83,84%) dari 38.431 hektar permukiman kumuh pada tahun 2014. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman juga dilaksanakan di kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada kawasan permukiman perdesaan. Selain itu telah dilaksanakan pula dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perbatasan negara, kawasan strategis pariwisata nasional, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan rawan bencana. Pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan juga dilakukan melalui pendampingan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
3.Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang berupa pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi multistakeholder telah berkontribusi bagi peningkatan cakupan pelayanan air limbah secara nasional sebesar 11,21% dari baseline 66,23% (BPS, 2014 diolah Bappenas) menjadi 77,44% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Selaras dengan pembangunan infrastruktur air limbah, akses persampahan perkotaan juga mengalami peningkatan dari baseline 46,40% (BPS, 2013 diolah Bappenas) menjadi 1.1.3 Pembangunan Permukiman jdih.pu.go.id 60,63% (BPS, 2016 diolah Bappenas). Selain itu, capaian penanganan drainase lingkungan juga telah mencapai 100% dari target luas genangan yang tertangani sebesar 4.655 hektar.
4.Kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan pada 507 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Mitigasi Bencana serta Bangunan Pusaka, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Fasilitasi Ruang Terbuka Publik, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dalam rangka dukungan pengembangan infrastruktur strategis antara lain Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pendukung Asian Games 2018, dan penugasan strategis lainnya.
5.Dalam pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pada tahun 2019 terdapat amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia selaras dengan tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dukungan tersebut terdiri atas jumlah atas sarana prasarana sekolah sebanyak 1.467 sekolah, sarana prasarana madrasah sebanyak 143 sekolah, 14 lembaga PTN, 1 lembaga PTKIN, 4 venue olahraga PON Papua, 8 gedung pasar, dan 7.175 m2 penanganan pasca bencana di Papua dan Maluku. Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Pencapaian pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Penyediaan rumah baru sejumlah 107.967 unit melalui kegiatan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya;
2.Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 700.641 unit;
3.Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.612 unit rumah MBR; serta
4.Penurunan backlog rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak, melalui pemberian pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP, SSB, BP2BT, dan SBUM. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit. 1.1.4 Pembangunan Perumahan jdih.pu.go.id Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang di- launching oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan Program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,56% (3.434.804 unit) diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang. Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya. Selama Periode 2015 – 2019 program pengembangan infrastruktur wilayah secara umum telah menjabarkan sasaran-sasaran kegiatan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu melalui pendekatan perencanaan Wilayah Pengembangan Strategis yang telah menghasilkan berbagai masterplan/development plan sebagai acuan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk kemudian dibahas secara detail melalui agenda Pra Konsultasi Regional. Adapun pencapaian Program Pengembangan Infastruktur Wilayah hingga akhir tahun 2019 meliputi:
1.BPIW sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015 -2019 memiliki kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program untuk tahun 2019 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, 1.1.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah jdih.pu.go.id pemrograman, dan penganggaran dengan indikator tongkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR dengan capaian kinerja Sasaran Program tahun 2019 sebesar 96,77% dari target 100%.
2.Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2015 hingga 2019 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2015 – 2019;
3.Rancangan Teknokratis Renstra PUPR Tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024;
4.Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR sebagai arahan dan acuan dalam keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kepulauan dalam rangka mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang dengan memperhatikan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kepulauan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR yang telah disusun yaitu: (a). Pulau Sumatera; (b). Pulau Jawa-Bali (c). Pulau Kalimantan; (d). Pulau Sulawesi; (e). Pulau Nusa Tenggara; (f). Pulau Maluku; (g). Pulau Papua.
5.35 MP dan DP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang digunakan sebagai tools dalam mengarahkan pengembangan infrastruktur wilayah, dimana pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan market driven yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memfokuskan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi disparitas antar kawasan;
6.22 MP dan DP Kawasan Strategis sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain dengan menterpadukan pengembangan konektivitas, sumber daya air, keciptakaryaan, dan perumahan, berdasarkan pengembangan wilayah;
7.69 MP dan DP Kawasan Perkotaan yang merupakan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka menciptakan keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan pada Kota Besar, Kota Sedang, Kota Baru, Kota Metropolitan, dan Kawasan Perkotaan sesuai potensi dan karakteristik kawasan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. jdih.pu.go.id
8.20 MP dan DP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan kebijakan dan strategi perwujudan KPPN berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kota-kota outlet sekitarnya dan hinterland-nya dengan dukungan infrastruktur PUPR dan Non- PUPR;
9.2 Anjungan Cerdas (Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai (Bali) dan Jogja- Prigi-Blitar-Malang) sebagai inkubasi kawasan dimana selain sebagai tempat beristirahat bagi pengguna jalan nasional juga diperuntukkan untuk memacu percepatan pengembangan wilayah melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan tangkap, agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat, dan industri sedang-kecil.
10.Integrated Tourism Master Plan (Danau Toba, Lombok dan Borobudur) sebagai kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, dalam rangka memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata pada kawasan Danau Toba, Lombok, dan Borobudur.
11.Beberapa Sistem Informasi antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR), SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman), Simonah (Sistem Monitoring Pengadaan Tanah) serta Bank data BPIW yang dibangun untuk mengintegrasikan pemrograman yang tajam dan efektif. Beberapa dokumen perencanaan BPIW tersebut di atas merupakan rumusan Kebijakan Teknis yang digunakan sebagai arahan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang setiap tahunnya dilakukan melalui agenda Pra Konreg yang telah diinisiasi BPIW sejak tahun 2016 hingga 2019 dengan turut melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan serta perwakilan Pemerintah Daerah dari Bappeda dan Dinas PUPR untuk menghasilkan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program yang sinergis antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan. Selama periode 2015–2019, pembinaan konstruksi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi (man), pendayagunaan supply and demand material, dan peralatan konstruksi (machine and material), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (methodology), serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi (money). Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berdampak pada 1.1.6 Pembinaan Jasa Konstruksi jdih.pu.go.id penyesuaian atau perubahan sasaran kegiatan program pembinaan konstruksi, yaitu berpindahnya sasaran kegiatan peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta munculnya sasaran kegiatan baru yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi (metodologi) pada program pembinaan konstruksi. Pencapaian pembinaan konstruksi hingga akhir tahun 2019 meliputi:
1.Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi yang diukur dari tingkat rasio kapitalisasi konstruksi selama kurun waktu 2015 –2018 telah mencapai 2.953 triliun (tercapai 88,2% dari target 88%).
2.Kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi PUPR di tahun 2019 mencapai 97,23% dari target 70%.
3.Peningkatan penerapan manajemen mutu, Keselamatan Ddan Kesehatan Kerja (K3), dan administrasi kontrak yang diukur melalui kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pada 339 satker (tercapai 43,57% dari target 40%).
4.Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik sebanyak 1.749 BUJK (tercapai 256,83% dari target 184%).
5.Utilitas produk unggulan berupa produk industri beton pracetak yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur telah mencapai 41,28 juta m³ (baru tercapai 12,62% dari target 15%).
6.Kerjasama dan pemberdayaan dalam pelatihan tenaga kerja konstruksi terlaksana sebanyak 23.346 angkatan (tercapai 304,79% dari target 159%).
7.SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten mencapai 1.158.818 orang (tercapai 42,08% dari target 27%). Selama periode 2015 – 2019, pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (multiplier effects) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan tersebut melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pencapaian peningkatan pengawasan dan akuntabilitas hingga akhir tahun 2019, antara lain:
1.Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) telah mencapai Level 3 dengan catatan berdasarkan Quality Assurance oleh BPKP.
2.Kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di Kementerian PUPR telah mencapai 88,43%. 1.1.7 Pengawasan dan Akuntabilitas jdih.pu.go.id Pencapaian tersebut diukur dari rata-rata hasil Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat, Skor Hasil Evaluasi PKPT, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tepat waktu, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tuntas, Persentase jumlah satker di wilayah Inspektorat dengan Nilai Temuan Kerugian Negara < 1% Nilai DIPA pada LHA (Audit Kinerja/Audit Ketaatan), Persentase jumlah satker dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP "memadai" berdasarkan Form 10, KMA Audit Kinerja, Rata-Rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Unit Eselon I. Selama periode 2015 – 2019, penelitian dan pengembangan difokuskan pada upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PUPR seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur PUPR yang semakin meningkat. Kondisi capaian penelitian dan pengembangan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan mencapai 75%
2.Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan sebanyak 147 unit
3.Peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijkan sebanyak 53 naskah
4.Peningkatan kualitas layanan teknis kepada stakeholders mencapai 80%. Selama periode 2015 – 2019, pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia hingga akhir tahun 2019 meliputi:
1.Peningkatan ASN yang Terdidik telah mencapai 894 orang;
2.Peningkatan ASN yang Terlatih telah mencapai 29.619 orang;
3.Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja telah mencapai 15.874 orang. 1.1.8 Penelitian dan Pengembangan 1.1.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia jdih.pu.go.id Selama periode 2015 – 2019, peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pencapaian peningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2019 meliputi:
1.Nilai Laporan Kinerja Pemerintah sebesar 72,90 yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB tahun 2019.
2.Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian mendapatkan Opini WDP pada tahun 2015 dan 2018, serta Opini WTP pada tahun 2016, 2017, dan 2019.
3.Transparansi Pelaksanaan Program mencapai 100% dengan outcome yang diukur dari publikasi profil informasi anggaran Kementerian PUPR di website www.pu.go.id berupa Midterm Review Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Rencana Kerja, DIPA, Perjanjian Kinerja, RKA-KL dan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang dapat diakses oleh semua pihak.
4.Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai mencapai 96,54% dengan outcome yang diukur dari adanya sistem informasi pegawai yang bisa diakses oleh semua pegawai, keterbukaan dalam seleksi jabatan, tingkat ketepatan layanan mutasi pegawai, dan sistem rekruitmen pegawai secara terbuka.
5.Fasilitasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum mencapai 95,47% dengan outcome yang diukur dari persentase peraturan yang berhasil diproses melalui mekanisme yang telah diatur dan perrosentase perkara yang menang di pengadilan
6.Tingkat layanan informasi publik mencapai 143,79% dengan outcome yang diukur dari Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Survey persepsi publik, Survey Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian PUPR, Survey persepsi publik terhadap kinerja Kementerian PUPR, dan Media Monitoring". Pada akhir tahun 2019, pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR meliputi:
1.Tingkat kenyamanan bekerja mencapai 92,80% dengan outcome yang diukur dari survei yang telah dilakukan kepada para pegawai sebagai pengguna sarana dan prasarana mengenai 4 (empat) kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir, serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya1.1.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 1.1.11 jdih.pu.go.id penggunaan energi dan air. Untuk tahun 2020 -2024, ditambahkan 1 (satu) kriteria yaitu Pemanfaatan Ruang Kerja Kantor untuk mengukur IKP/IKU (Outcome) Tingkat Kenyamanan Bekerja"
2.Tingkat Layanan Data dan Teknologi Informasi mencapai 131.84% yang diukur dari tingkat pemanfaatan data (spasial, statistik dan audio visual) dan tingkat layanan teknologi informasi (Virtual Private Server, email PU- Net, PU-Net Hotspot, pengunjung domain pu.go.id, aplikasi yang dilakukan asesmen). Pencapaian tersebut melebihi dari target 100% disebabkan adanya himbauan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada setiap Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di seluruh provinsi agar seluruh pelaku pengadaan wajib menggunakan email resmi @pu.go.id dan semakin banyak Unit Organisasi yang menggunakan PU-Net Hotspot sebagai media aplikasi yang dikembangkan. jdih.pu.go.id
1.Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa). Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%. Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus terkelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.
2.Indeks Daya Saing yang Masih Rendah Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indek daya saing infratsruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perkembangan Peringkat Ease of Doing Business Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73. Berdasarkan World Happiness Report yang diterbitkan oleh UN SDSN (United Nation Sustainable Development Solutions Network) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1.2.1 Lingkungan Strategis dan Amanat Pembangunan jdih.pu.go.id
3.Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada Ring of Fire (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus. Gambar 1.1 Indonesia 'Center of Excellence' Geologi Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian. yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api. Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari Center for Researh on The Epidemiology of Disasters (CRED), International Disaster Database (EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data Dampak Positif ▪ Tanah yang subur, 128 Cekungan Sedimen, ▪ 329 Manifestasi Panas Bumi, ▪ 421 Cekungan Air Tanah, 5 Jalur Metallogenik ▪ Potensi Sumber Energi Dampak Negatif ▪ Erupsi Gunungapi (69 Gunungapi Aktif), ▪ Gempa Bumi (3 Lempeng Tektonik Aktif), ▪ Tsunami dan Gerakan Tanah ▪ Potensi Bencana Geologi INDONESIA: “Center of Excellence” Geologi Lempeng Indo-Australia Lempeng Eurasia Lempeng Pasifik Sumber: Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, 2018 jdih.pu.go.id ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.
4.Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki- laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil- hasil pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari: (1) Komitmen; (2) Penyusunan Kebijakan; (3) Penyusunan Kelembagaan; (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG);

(5)Analisis Gender; (6) Data Terpilah; (7) Peran Masyarakat. Selain itu juga telah melaksanakan inovasi pelaksanaan PUG. Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender dapat diidentifikasi dari isu kesenjangan gender. Isu kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat kita lihat di masing-masing unit organisasi dari aspek “Turbinbanglakwas” yaitu pada aspek pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), aspek pembinaan/pemberdayaan (a.l. pelatihan, sosialisasi), pembangunan/pelaksanan (a.l. perencanaan Teknik, rehabilitasi, peningkatan pembangunan), aspek pengawasan (a.l. monitoring-evaluasi, manajemen pengendalian). jdih.pu.go.id

5.Pembangunan Kewilayahan Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indoneisa (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; (b) adanya ketipangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana dan Prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. Tabel 1.1 Capaian Beberapa Indikator Makro Pembangunan No Wilayah Pembangunan Kemiskinan* Tingkat Pengangguran** (%) Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Wiliamson)*** Jumlah (ribu jiwa) % 1 Papua 1,137.3 26.34 4.2 0.15 2 Maluku 402.2 13.21 7.6 0.08 3 Nusa Tenggara 1,882.3 17.94 3 0.19 4 Sulawesi 2,009.9 10.23 4.9 0.17 5 Kalimantan 974.2 5.93 5 0.69 6 Sumatera 5,851.1 10.03 5.2 0.48 7 Jawa Bali 12,886.9 8.31 5.8 0.73 Sumber: RPJMN 2020-2024 Lebih lanjut, faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan (1) rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (KEK, KI, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (2) lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat Pertumbuhan; dan (3) belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten. Selain itu kesenjangan antarwilayah di daerah perkotaan disebabkan oleh pengelolaan urbanisasi yang belum optimal, ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk perkotaan hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum jdih.pu.go.id berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.
6.Visi Indonesia 2045 Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:
1.Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untuk antisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa
2.Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB
3.Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045
4.Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
7.Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s) Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari: jdih.pu.go.id Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati. Tujuan 16 - Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan 17 - Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. jdih.pu.go.id
8.UN Habitat III Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke- 68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016. Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan The 2030 Agenda for Sustainable Development di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

(1)Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
(2)Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
(3)Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

9.Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

a.Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun;
b.Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
c.100% Smart living (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan: Tahun 2017 – 2019
1. 1.Bendungan multi fungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 57,75 m3/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 306 Triliun.
2. 2.Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 94%; Pembangunan Jalan Tol 824 Km; Pembangunan Jalan Baru 1.320 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 39.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 183 Triliun (ditambah Rp 202 Triliun dari investasi swasta). jdih.pu.go.id
3. 3.78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 45 Triliun.
4. 4.Backlog rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat. Tahun 2020 – 2024 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m3/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun. 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta). 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun 4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat. Tahun 2025 – 2030 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.423 Triliun. 2) Kondisi Jaringan Jalan: Kondisi Jalan Mantap 99%; Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km; Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 448 Triliun (ditambah Rp 390 Triliun dari investasi swasta). 3) 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 Triliun. 4) Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat. jdih.pu.go.id Gambar 1.2 Target Visium Tahun 2020 – 2024 dan 2030
5. 1.Pengelolaan Sumber Daya Air Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukungoleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan. Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri E.coli. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan 88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T 100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T CIPTA KARYA Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T BINA MARGA Kapasitas Tampung 68,11 m3/c/th Anggaran Rp.577 T Kapasitas Tampung 120 m3/c/th Anggaran Rp.1.423 T 5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat 3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat PENYEDIAAN PERUMAHAN Bendungan memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/ tahun 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas) Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan material lokal dan menggunakan teknologi recycle SUMBER DAYA AIR VISIUM 2030 VISIUM 2020- 2024 1.2.2 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan jdih.pu.go.id daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif. Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa. Pemanfaaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara lain dengan pengembangan Decision Support System and Forecasting juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m3 dari target 14,7 miliar m3 pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%, bahkan di pulau Jawa mencapai 31%. Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28% dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3% dari keseluruhan luas daerah irigasi. Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara online dan real time. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan jdih.pu.go.id infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian padi menjadi perkebunan. Permasalahan kurangnya keahlian dan kemauan masyarakat untuk bertani juga merupakan permasalahan umum pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Dengan dukungan sistem informasi yang handal, decission support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (International Disaster Database, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana, sehingga perlu untuk disusun peta risiko bencana yang terbarukan. Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20% GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan kota-kota lain khususnya di Pantai Utara Jawa. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem. Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (catchment area). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah. jdih.pu.go.id Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.
6. 2.Penyelenggaraan Jalan Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air. Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.
7. 3.Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:
a.Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman jdih.pu.go.id
b.Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
c.Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
d.Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
e.Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
f.Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
g.Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
1. 4.Penyediaan Perumahan Isu strategis penyediaan perumahan:
a.Terdapat 43,49% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2019 yang menempati rumah tidak layak huni;
b.Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
c.Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
d.Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan public housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
e.Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem public housing;
f.Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
g.Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder; jdih.pu.go.id
h.Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
i.Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
j.Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
k.Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
l.Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
m.Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
n.Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
o.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.
1. 5.Pembiayaan Infrastruktur Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan. Isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:
a.Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
b.Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
c.Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
d.Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU; jdih.pu.go.id
e.Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
f.Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
g.Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
h.Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
i.Ketersediaan lahan yang clear dan clean untuk proyek KPBU. Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:
a.Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
b.Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
c.Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karateristik MBR;
d.Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
e.Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f.Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka panjang;
g.Supply stock rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan rumah MBR;
h.Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.
1. 6.Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman periode lalu dalam hal efektivitas tugas dan fungsi BPIW, antara lain terdapat overlapping pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen perencanaan terlalu banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesa an) Implikasinya antara lain: • Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda. • Keterkaitan program dan justifikasi pemrograman belum kuat dan sering terjadi duplikasi program. • Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas. jdih.pu.go.id Penyelesaian isu klasik pembangunan di Indonesia yaitu dengan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan antar wilayah, baik antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan (mengembangan urban-rural linkage) maupun fokus pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, dll. Untuk itu perlu untuk dilakukan penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan strategis-tematik (kawasan pariwisata, perbatasan, industri, kawasan ekonomi khusus untuk percepatan pertumbuhan). Penanganan kawasan perkotaan untuk menyelesaikan pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan termasuk gagasan pemindahan ibukota menuju Pulau Kalimantan, merupakan langkah yang sangat strategis dalam mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
2. 7.Pembinaan Jasa Konstruksi Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya Continuing Professional Development (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya. Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan jdih.pu.go.id standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanan safety factor. Pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat banyak perubahan pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018. DJBK sebagai induk pembinaan konstruksi di Indonesia juga didorong untuk melakukan perubahan pengaturan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang semula dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bersifat fungsional, berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bersifat struktural dan DJBK juga telah membentuk Balai PBJ di setiap provinsi mulai tahun 2019 yang bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Tantangan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam hal pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa permasalahan antara lain ditemukannya fraud dan penyimpangan pada pelaksanaan lelang atau seleksi paket sehingga kurang transparan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa. Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal. Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal Kapasitas dan kemampuan badan usaha yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain oleh menurunnya jumlah BUJK konstruksi besar, belum terciptanya kondisi persaingan BUJK yang sehat, BUJK pelaksanan proyek infrastruktur di luar negeri mengalami penurunan, serta rendahnya rasio BUJK spesialis terhadap BUJK umum. Persaingan antar BUJK masih kurang sehat, terutama antara BUJK berkualifikasi besar, menengah, dan kecil. Komposisi jumlah BUJK saat ini berbentuk piramida, dengan BUJK besar di bagian atas (BUJK kecil lebih banyak), meskipun pada periode tahun 2015-2018, jumlah BUJK berkualifikasi besar menurun 15%. Piramida tersebut mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang jdih.pu.go.id sinergis antar kualifikasi BUJK. BUJK kecil cenderung memiliki daya saing yang rendah dan belum mandiri, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat. Selanjutnya berdasarkan jenisnya, pada tahun 2019, jumlah BUJK generalis (129.113 BUJK) masih lebih banyak dibandingkan dengan BUJK spesialis (6.042 BUJK). Perbandingan BUJK generalis-spesialis yang masih timpang tersebut mengindikasikan masih perlunya didorongnya pembentukan BUJK spesialis yang dapat lebih fokus dan profesional dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi. BUJK Nasional juga harus di dorong untuk meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUJK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar. Di sisi lain dengan semakin terbukanya peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUJK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi. Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara supply-demand beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi green construction; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi. Terkait supply dan demand material konstruksi, berdasarkan data, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 6% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memerlukan biaya yang lebih besar untuk distribusi material dan peralatan. Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada jdih.pu.go.id PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk ke depannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri. Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi supply-demand dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi highlight dari proses ini. Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut setidaknya dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok. Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang teregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat. Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti green construction. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannnya. Berbagai permasalahan terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut akan berdampak pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi. jdih.pu.go.id Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan dengan laju 5,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2018, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 314 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 2,4 Triliun. Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktifvitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah. Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Pada periode tahun 2010-2014 nilai pembiayaan infrastruktur pemerintah adalah 679 Triliun dan meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2015-2019 menjadi 1.820 Triliun sedangkan stok infrastruktur Indonesia kurun 2015-2017 menunjukkan gambaran yang cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan nilai PDB senilai 43 %. Menurut World Bank (1994) peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1%. Hal ini berarti semakin besar pembangunan infrastruktur maka semakin besar pula potensi peningkatan PDB. Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43 % dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64%, sedangkan Cina 76 % dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.
3. 8.Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi sejumlah isu strategis jdih.pu.go.id dan tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal yang antara lain meliputi:
a.Tantangan SDM Global: 1) Competitive global (comfort zone menjadi competitive zone); 2) Era Revolusi Industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan big data, internet of things; 3) Kebutuhan SDM terampil (skilfull).
b.Perwujudan World Class Government diperlukan SMART ASN yang berwawasan global, menguasai IT/digital dan berbahasa asing, serta daya networking tinggi.
c.Pemenuhan Visi Indonesia 2020-2024, meliputi: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta (Sistem Merit); 2) Percepatan dan keberlanjutan pembangunan infrasrtuktur melalui interkoneksi infrastruktur dengan kawasan/sebaran pembangunan infrastruktur membutuhkan lebih banyak SDM Aparatur terampil dan berkeahlian.
d.Mismatch kompetensi lulusan program pendidikan magister dengan kebutuhan Kementerian PUPR (program studi pendidikan magister tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi masih didominasi dengan program studi non teknik).
e.Transformasi Pendidikan dan Pelatihan ke Pengembangan Kompetensi.
1. 9.Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Isu strategis dan tantangan dalam pengawasan penyelanggaraan pembangunan terdiri dua faktor utama yaitu internal dari pihak penyelenggaran pengawasan dan faktor eksternal.
a.Isu Strategis Internal:

(1)Masih banyaknya temuan hasil audit terlihat dari menurunnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR;
(2)Pengawasan Internal PUPR belum optimal memberikan nilai tambah bagi organisasi;
(3)Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
(4)Keterbatasan jumlah SDM;
(5)Pengembangan teknologi informasi CACM untuk mendukung pengawasan.
1. b.Isu Strategis Eksternal:
(1)Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat Unor di Kementerian PUPR untuk mencapai Road Map RB Tahun 2020-2024; jdih.pu.go.id
(2)Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR mengindikasikan masih rendahnya persepsi masyarakat atas kepatuhan terhadap peraturan PBJ di Lingkungan Kementerian PUPR;
(3)Kegiatan pengawasan belum memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai revolusi industri jilid 4.0 (Making Indonesia 4.0);
(4)Adanya penugasan baru, penugasan tambahan dan direktif Presiden;
(5)Belum adanya dukungan dan sinergi yang optimal dengan APH sebagai upaya pengawasan dan investigasi.

10.Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan Isu strategis dan tantangan dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat utamanya terkait dengan pemenuhan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pembangunan yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi yang antara lain meliputi:

a.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 masih BB (72,90). Pada periode 2015 – 2019, nilai SAKIP terus meningkat tiap tahun, namun belum bisa mencapai target Renstra 2019 dengan nilai
1. 78.Perlu upaya konkret untuk meningkatkan nilai SAKIP terutama penerapan SAKIP sampai entitas Unit Kerja, Balai, Satker sampai dengan individu pegawai.
b.Nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2019 sebesar 74,06 (BB), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73,42, namun masih jauh dari target nilai A (>80). Perlu upaya peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) pada 8 area perubahan birokrasi.
c.Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian menjadi dasar pemberian Opini Laporan Keuangan. Bila merujuk pada tren hasil penilaian, sejak tahun 2012 Kementerian PUPR telah memperoleh predikat Opini WTP. Namun tren ini mengalami perubahan, turun menjadi WDP di tahun 2015 dan tahun 2018, meskipun Opini WTP berhasil diraih kembali pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas penatausahaan asset, agar terwujud Laporan Keuangan yang andal, berkualitas, dan akuntabel, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan.
d.Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) rata-rata Kementerian Tahun 2018 baru mencapai 3,05 atau pada level “Terdefinisi‘. Nilai SPIP merupakan tingkat kematangan (maturitas) implementasi SPIP pada skala 1 – 5 berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Level “terdefinisi” yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Diperlukan upaya-upaya agar jdih.pu.go.id level SPIP pada tingkat 5 atau “Optimum” yaitu telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Self assessment atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern. jdih.pu.go.id Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:
1. 1.Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. 2.Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. 3.Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. 1.Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam. 2.1 VISI 2.2 MISI 2.3 TUJUAN jdih.pu.go.id
6. 2.Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
7. 3.Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. 4.Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
9. 5.Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi. Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:
a.Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
b.Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
c.Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.
d.Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
e.Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
f.Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat. 2.4 SASARAN STRATEGIS jdih.pu.go.id Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:
1. 1.Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:

(1)Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
(2)Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
(3)Kapasitas tampung per kapita;
(4)Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.

2.Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3.Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

(1)Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
(2)Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

4.Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:

(1)Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
(2)Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5.Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:

(1)Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
(2)Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
(3)Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
(4)Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
(5)Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
(6)Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi. jdih.pu.go.id Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan. Tabel 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga. Cipta Karya, dan Perumahan 2.5 Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) SUMBER DAYA AIR KONEKTIVITAS PERMUKIMAN PERUMAHAN 58,5 m 3 /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung 64 Unit Bendungan 500 Unit Pembangunan Embung 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi 2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi 50 m 3 /detik Ketersediaan Air Baku 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai 2.500 Km Pembangunan Jalan Tol 3.000 Km Pembangunan Jalan Baru 100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan 90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman 10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh 100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan 5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar 51.340 Unit Rumah Susun 10.000 Unit Rumah Khusus 813.660 Unit Rumah Swadaya 262.345 Unit PSU Perumahan jdih.pu.go.id

2025.RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:
1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Agenda Pembangunan Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan: PN_1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. PN_2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL jdih.pu.go.id PN_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. PN_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. PN_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim. PN_7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara. Sasaran Makro Pembangunan 2020 – 2024 RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.
1.Tingkat Inflasi 2,7%;
2.Pertumbuhan Investasi 6,6 – 7,0%;
3.Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%;
4.Share Industri Pengolahan 21,0%;
5.Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6 – 7,0%;
6.Defisit Transaksi Berjalan (persen PDB) 1,7%;
7.Rasio Pajak (persen PDB) 10,7 – 12,3%;
8.Tingkat Kemiskinan 6,0 - 7,0%;
9.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 – 4,3%;
10.Rasio Gini 0,360-0,374;
11.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;.
12.Penurunan Emisi GRK 27,3%. jdih.pu.go.id Prinsip Dasar Pembangunan Nasional Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2020-2024 terdapat beberapa prinsip dasar yaitu:
1.Membangun Kemandirian, yaitu dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2.Menjamin Keadilan, dimana pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3.Menjaga Keberlanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti. Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020 – 2024 Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarustamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.
1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
2.Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
3.Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
4.Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. jdih.pu.go.id Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar Major Project yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam Major Project RPJMN 2020-2024 No Major Project Manfaat Proyek Indikasi Pendanaan (Triliun) Pelaksana MENDORONG PERTUMBUHAN 1 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai • Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024) 161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta) a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 2 Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng • Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7 a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 3 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional ▪ Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024 30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8 a.l Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta) 4 Pembangunan Wilayah Batam– Bintan ▪ Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan 69,9 ▪ APBN: 6,4 ▪ KPBU: 9,5 ▪ Badan Usaha 54,0 a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 5 Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar ▪ Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional ▪ Menigkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan 229,9 (APBN, KPBU & Swasta) a.i KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/Swasta) 6 Ibu Kota Negara (IKN) ▪ Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah 466,04 ▪ APBN: 90,35 ▪ KPBU: 252,46 ▪ Badan Usaha: 123,33 a.l KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 7 Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong ▪ Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta) a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/Swasta) 8 Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay ▪ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah 27,5 (APBN) a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian jdih.pu.go.id No Major Project Manfaat Proyek Indikasi Pendanaan (Triliun) Pelaksana Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay ▪ Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan PDTT, Kemenhub, Pemda 9 Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) ▪ Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ▪ Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana 15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4 a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 3,4 ▪ APBN: 3,0 ▪ KPBU: 0,4 a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP 11 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting ▪ Menurunkan angka kematian lbu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup ▪ Menurunnya prevalensi stunting hingga 14% 87,1 (APBN) a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda 12 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung ▪ Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 308,5 ▪ APBN: 105,5 ▪ KPBU: 203,0 a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 13 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta –Bandung) Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. ▪ Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 63,6 ▪ APBN: Rp 58 ▪ Badan Usaha: Rp42 a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 14 Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar ▪ Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha). a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 15 Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA ▪ Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW ▪ Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% ▪ Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 ▪ Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 ▪ Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 • Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 1.121,0 ▪ (Badan Usaha) a.l KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 16 Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa ▪ Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 54,9 ▪ APBN: 31,4 ▪ KPBU: 18,7 ▪ APBD: 4,8 a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) jdih.pu.go.id No Major Project Manfaat Proyek Indikasi Pendanaan (Triliun) Pelaksana 17 18 Waduk Multiguna ▪ Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW ▪ Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan ▪ Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI 92,9 ▪ APBN: 12,9 ▪ KPBU: 24,0 ▪ Swasta: 60,0 a.l KemenPUPR, Swasta 18 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan ▪ Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 12,4 (APBN) a.L KemenPUPR, Pemda 19 Jalan Trans Papua Merauke - Sorong ▪ Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua ▪ Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 15,4 (APBN) a.L KemenPUPR, 20 Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) ▪ Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 140 ▪ APBN: 73,5 ▪ APBD: 1,7 ▪ Masyarakat:/Swasta 65,7 a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan Masyarakat 21 Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) ▪ Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 123,5 ▪ APBN: 77,9 ▪ APBD: 15,6 ▪ KPBU: 29,9 a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha 22 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) ▪ Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh 397,9 ▪ APBN: 18,0 ▪ APBD: 109,2 ▪ BUMN: 28,0 ▪ Swasta: 237,5 ▪ Masyarakat: 5,0 a.l Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat 23 Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis ▪ Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha ▪ Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 30,9 (APBN) ▪ a.l. KemenPUPR, Kemen LHK, Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah: Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024 PN Sasaran/Indikator Baseline 2019 Target 2024 1 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
1.Peningkatan Persentase Irigasi Premium (%) 12,3 16,4
2.Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (Ha) 1.000.000 500.000 jdih.pu.go.id PN Sasaran/Indikator Baseline 2019 Target 2024
3.Peningkatan Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (m3/detik) 81,4 131,4
4.Pembangunan Bendungan Multiguna (kumulatif) (unit) 46 64 5 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
5.Rumah Tangga yang menemppati hunian layak dan terjangkau (%) 54,1 (2018) 70
6.Rasio KPR terhadap PDB (%) 2,9 (2017) 4%
7.Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%) 87,8 layak dan 6,7 aman

(2018)100 layak dan 15 aman

8.Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) 20 (2018 30
9.Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) 74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018) 90 layak termasuk 15 aman
10.Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga) 1,3 juta (2015-2019) 3 juta
11.Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga) N/A 6,5 juta
12.Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%) 9,36 (2018) 0
13.Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) 59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan

(2016)80 penanganan dan 20 pengurangan

14.Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga) N/A 19 juta
15.Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha) 1 juta 500 ribu
16.Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%) 53 65
17.Peningkatan ketersediaan air baku domestic dan industri (m3/detik) 81,36 131,36
18.Pembangunan bendungan multiguna (unit) 45 63
19.Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m3/kg) N/A 3
20.Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi) N/A 20 5 Meningkatnya konektivitas wilayah
1.Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) 2,3 1,9
2.Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km) 1.461 2.500
3.Panjang jalan baru yang terbangun (Km) 3.387 3.000
4.Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%) 92/68/57 97/75/65 Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu kota Negara jdih.pu.go.id di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional. Pembangunan ibu kota baru akan menempati lahan seluas 5.600 Ha dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 466 Triliun yang bersumber dari APBN, KPBU & Swasta serta pengembangan PNBP-earmark untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru. Sejumlah regulasi juga perlu disiapkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain:
1.RUU tentang Ibu Kota Negara;
2.RPP tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara;
3.RPP tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara;
4.RPerpres tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara;
5.RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN);
6.RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Pemerintahan IKN;
7.RPerpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN. Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN jdih.pu.go.id
1.Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain : (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa), (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat–pusat pertumbuhan wilayah, (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana wilayah menjadi basis pembangunan. Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pembangunan berbasis wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi ekonomi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan lingkungan hidup dan kerentanan bencana serta kondisi Polhukhankam yang kondusif. Peningkatan SDM yang 3.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor jdih.pu.go.id berkualitas dan berdaya saing dicapai melalui revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai rata – rata pertumbuhan 5,7–6% per tahun dengan struktur yang lebih baik. Kondisi Polhukhankam yang kondusif dapat diwujudkan dengan penyederhanaan regulasi, birokrasi dan stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistsik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (Tutupan Lahan/Development Constraint). Gambar 3.2 Arah Pembangunan Infrastruktur Sumber: Visi Indonesia 2045 Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan jdih.pu.go.id Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:
1.Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2.Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3.Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4.Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan adanya kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dan juga antardaerah sehingga dalam melaksanakan pengelolaan ruang NKRI dapat terselenggara secara transparan, efektif dan terpadu. Dalam pengelolaan ruang tersebut dibentuk suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya yang disebut sebagai kawasan, antara lain: 1) kawasan perdesaan; 2) kawasan agropolitan; 3) kawasan perkotaan; 4) kawasan metropolitan; 5) kawasan megapolitan; 6) kawasan strategis nasional; 7) kawasan strategis provinsi dan 8) kawasan strategis kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan. Kementerian PUPR turut mengambil peran penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan ruang wilayah NKRI dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan jdih.pu.go.id keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, Kementerian PUPR menggunakan pendekatan wilayah pengembangan strategis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (economic of scale) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang. Gambar 3.3 Esensi Pembangunan Wilayah Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020. Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah PUPR yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah. Manfaat yang diharapkan dari pendekatan pengembangan wilayah tersebut antara lain: (i) menghasilkan Sinergitas yang ditunjukkan dengan kolaborasi jdih.pu.go.id pengembangan infrastruktur untuk mendukung wilayah-wilayah pertumbuhan dari beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat serta dari berbagai tingkatan seperti pusat dan daerah; (ii) adanya Spesialisasi yaitu wilayah pertumbuhan memiliki kekhususan potensi yang berbeda dari wilayah lainnya. Misalnya, spesialisasi industri, pariwisata dan lain-lain; (iii) adanya Komplementaritas yaitu suatu keadaan dimana wilayah-wilayah pertumbuhan dapat saling melengkapi yang ditunjukkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memberikan multiplier effect; (iv) memunculkan Aglomerasi yaitu suatu pengembangan yang terfokus dan terpadu sehingga memungkinkan adanya perkembangan antara pusat kegiatan atau pusat kota dengan kawasan-kawasan hinterland di sekitarnya yang membentuk suatu kawasan metropolitan hingga megapolitan; (v) adanya peningkatan Skala Ekonomi karena perubahan fokus yang awalnya hanya satu wilayah pertumbuhan kemudian berkembang menjadi beberapa wilayah pertumbuhan lainnya dalam satu koridor wilayah pengembangan yang mengakibatkan produktivitas yang efektif dan efisien mendorong daya saing yang lebih kompetitif; dan (vi) merupakan alat Pendukung pengembangan Kawasan Strategis. Pendekatan pengembangan wilayah menjadi media untuk mengintegrasikan Major Project RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan menjadi lebih efektif dengan mengakselerasi pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan meliputi PKN, PKW, KEK, KI, KSPN, PKL serta Kota-Desa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang dapat menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota. Gambar 3.4 Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020. Dalam mengakomodir dinamika ekonomi dan politik di Indonesia, pendekatan pengembangan wilayah kembali disempurnakan untuk periode jdih.pu.go.id 2020-2024 dengan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama, yaitu: (a) Major Project RPJMN 2020-2024; (b) Renstra PUPR 2020-2024; (c) Tematik kawasan strategis; (d) Usulan Ibu Kota Negara; (e) Kawasan Metropolitan; (f) Koridor pengembangan jalan tol dan jalan utama nasional (Trans/lintas pulau, baik terbangun maupun belum); (g) Bendungan terbangun dan terencana; (h) Isu konektivitas multimoda; (i) Ibukota Provinsi; (j) Kawasan Perbatasan/PKSN Perbatasan; (k) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); (l) Daerah Tertinggal; (m) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (n) Lokasi Prioritas Perbatasan; (o) Kota Baru dan Kota Kecil. Pendekatan pengembangan wilayah difungsikan sebagai alat acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah per pulau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta resiko bencana di setiap wilayah. A. Wilayah Pulau Papua. Kebijakan dan prioritas pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi pembangunan Wilayah Papua mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Lingkup kegiatan prioritas mendukung pembangunan tersebut antara lain: 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:

a.Pengembangan komoditas ungggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak, dan gas bumi, serta perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan (sentra produksi jagung dan sagu), pertanian, pertambangan dan mineral, serta perikanan;
b.Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
c.Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
a.Pengembangan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
b.Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat, dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
c.Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan Jalan Baru di jalan Trans Papua, jalan jdih.pu.go.id akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor, Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong, serta Penguatan keterkaitan desa – kota dalam pengembangan ekonomi lokasl berbasis ekonomi digital. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke. Pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke. B. Kepulauan Maluku. Kebijakan pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Strategi pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan kesehatan dan pendidikan), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Prioritas pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan : 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
a.Pengembangan komoditas ungggulan Wilayah Maluku yaitu kelapa, lada, cengkeh, emas, batubara, minyak, dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
b.Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
c.Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki. 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
a.Pengembangan kawasan strategis dan pengeolahan sumber daya alam, berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
b.Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
c.Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkar/Trans Pulau Morotai, jalan lingkar/Trans Seram, jalan lingkar/Trans Pulau Kei Besar, jalan lingkar/Trans Pulau Buru, jalan jdih.pu.go.id lingkar/Trans Moa, jalan lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, dan pembangunan Kota Baru Sofifi serta Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Saumlaki, dan PKSN Daruba, KPPN Maluku Tengah, dan KPPN Morotai. C. Pulau Nusa Tenggara. Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 – 2024 diarahakan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagi pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exihibition (MICE), industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung, serta pengembangan industri mangan dan tembaga. Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan : 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
b.Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN;
c.Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao. 2) Pengembangan Kawasan Strategis
a.Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Besar;
b.Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor jdih.pu.go.id penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok – Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
c.Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
d.Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang, penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan Kefamenanu, Pengembangan KPPN di Manggarai Barat, Sumbar Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. D. Pulau Sulawesi. Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis logistik; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel dan bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan wisata bahari. Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa. Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan : 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan jdih.pu.go.id budidaya;
b.Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN;
c.Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Talaud. 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di KEK dan KI antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
b.Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu DPP dan/atau KEK antara lain : DPP Manado – Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja – Makassar – Selayar, dan DPP Wakatobi;
c.Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar Pulau Wangi – Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pohuwato, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Banggal Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Pare – Pare, Palopo, Kendari, Mamuju, dan Gorontalo. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, Pengembangan KPPN Buol, Poso, Mamuju, Pinrang, Morowali, Mamuju Tengah, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna, Barru, Luwu Timur, Bone, Minahasa Utara, Gorontalo, Boalemo, dan KPPN Gorontalo. E. Pulau Kalimantan. Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru–paru dunia (Heart of Borneo) dengan menjaga Kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; hilirisasi pertanian (sentra produksi padi), perkebunan (sentra produksi jagung), dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan timur; percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan jdih.pu.go.id peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan. Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Prioritas pembangunan Wilayah Kalimantan dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan: 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap;
b.Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN Kotawaringin Barat, Berau, Kutai Timur, Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Barito Kuala, Banjar, Nunukan, dan KPPN Sambas;
c.Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sebatik. 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang serta pertambangan yang difokuskan pada KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau KEK MBTK;
b.Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata alam, budaya, dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas – Singkawang dan DPP Baru Derawan – Berau;
c.Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pelabuhan Tanjung Selor, Bandara Baru Singkawang, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Long Nawang, Tou Lumbis, Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN Long Midang. jdih.pu.go.id F. Pulau Sumatera. Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan: 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
b.Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSN;
c.Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai. 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan dibeberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api – Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam – Bintan – Karimun dan KPBPB Sabang;
b.Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang – Bukittinggi, DPP Baru Batam – Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kalayang;
c.Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sevafai pemacu pertumbuhan ekonomi Pualu Sumatera dan Peningkatan kualitas transpotasu perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung jdih.pu.go.id pusat pertumbuhan wilayah. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji. G. Pulau Jawa dan Bali. Arah Pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien. Strategi pembangunan Wilayah Jawa - Bali yaitu pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa, peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), pertahanan pertumbuhan Jawa – Bali, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Prioritas pembangunan Wilayah Jawa - Bali dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan: 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa - Bali antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
b.Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan, yang tersebar di KPPN dan PKSN;
c.Pengembangan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional. 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
a.Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan dibeberapa KEK seperti KEK Kendal, Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung dan di beberapa KI seperti KI Batang, Brebes, Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
b.Pengembangan pariwisata DPP Baru Bandung – Halimun – Ciletuh, DPP Borobudur, DPP Bromo – Tengger – Semeru, DPP Banyuwangi, dan DPP Revitalisasi Bali;
c.Preservasi, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol jdih.pu.go.id Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan lintas Pansela, dan Jalan lintas Penghubung Utara. 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta WM Denpasar, pembangunan Kota Baru Maja. 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di KPPN Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung, dan KPPN Buleleng. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi per pulau, diperlukan keterpaduan infrastruktur PUPR antar sektor di Lingkungan Kementerian PUPR (keterpaduan perencanaan, keterpaduan program, dan keterpaduan pelaksanaan), keterpaduan spasial (antar daerah) dan Keterpaduan antar tingkat pemerintah. Keterpaduan kebijakan dan strategi per pulau diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta dapat memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kehandalan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.
1. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “infrastructure for all” yang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (Gender Analysist Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG. jdih.pu.go.id Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompak kerja (POKJA) dan Focal Point, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian- kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.
2. 3.Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana Arah kebijakan dalam pengarusutamaam infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui:

(1)Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan; (2) Menerapkan SNI/uniform building code keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori safety critical objective yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi hazard dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana: (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di jdih.pu.go.id sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelasian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

1.Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama jdih.pu.go.id BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air. Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; (2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, real-time system, water accounting systems) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (3) Rehabilitasi bendungan kritis; (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha. Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah:

(1)Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (3) Revitalisasi danau kritis; (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk. Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara. Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi;
(4)Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi; (5) Pemanfaatan lahan sub- optimal melalui revitalisasi. Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk jdih.pu.go.id komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai. Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana. Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait. Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

2.Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan infrastruktur jdih.pu.go.id konektivitas adalah melalui Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional yang dicapai melalui program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional. Peningkatan konektivitas jaringan jalan nasional menggunakan pendekatan indikator waktu tempuh pada 52 koridor terpilih (dalam jam per 100 km) yang tersebar di 5 pulau di Indonesia. Sedangkan program peningkatan kinerja pelayanan jalan nasional diukur menggunakan pendekatan aksesibilitas, rating kondisi jalan nasional, dan rating keselamatan jalan nasional. Adapun kegiatan Ditjen Bina Marga sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional dilaksanakan melalui pelaksanaan preservasi, peningkatan dan pembangunan jalan nasional yang dijabarkan dalam kegiatan: (i) Preservasi jalan dan jembatan; (ii) Pembangunan jalan nasional tol dan non tol; (iii) Pembangunan jembatan termasuk fly over dan underpass. Adapun pembiayaan kegiatan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui APBN dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif. Preservasi Jalan dan jembatan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin, jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan kondisi jalan melalui preservasi jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur menggunakan rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), sisa umur perkerasan jalan (RSL), dan nilai kondisi drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk pemeliharaan jembatan itu sendiri, difokuskan dengan pengelolaan nilai kondisi jembatan berdasarkan pengamatan struktur atas dan bawah jembatan. Mengenai kegiatan pembangunan jalan nasional tol dan non tol yang merupakan upaya peningkatan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan, difokuskan untuk mendukung pengembangan wilayah yang dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi berskala nasional (pelabuhan, bandara, terminal), jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan, baik berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 maupun pelaksanaan peraturan presiden, pelaksanaan undang-undang percepatan pembangunan wilayah, pelaksanaan instruksi presiden, serta pelaksanaan pengembangan jaringan jalan di IKN. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan nasional non-tol diikuti dengan pembangunan jembatan. Penataan jalan nasional pada kawasan perkotaan, dilakukan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan jdih.pu.go.id kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi masal perkotaan, diantaranya: (i) Revitalisasi jaringan jalan perkotaan terutama penataan jalan nasional dengan konsep jalan lingkar agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota; (ii) Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan; (iii) Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan masal; (iv) Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting berupa elevated/submerged road untuk meminimalisir pengadaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan; (v) Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki; (vi) Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (fly over/ under pass) terutama lintasan kereta api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin. Selain itu tinggi nya keterlibatan Ditjen Bina Marga pada kegiatan internasional menjadi tugas khusus dalam hal pengembangan infrastruktur konektivitas yang perlu dilaksanakan dengan sungguh. Melihat dari tingginya target agenda pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan namun dihadapkan dengan ruang fiskal APBN Ditjen Bina Marga yang sempit, mendorong pergeseran kebijakan anggaran menggunakan pembiayaan alternatif. Sumber pembiayaan alternatif yang dapat diterapkan pada kegiatan infrastruktur konektivitas diantaranya PINA/KPBU, DAK Jalan Daerah. Penggunaan pembiayaan alternatif diantaranya dapat digunakan untuk meningkatkan optimalisasi sistem preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan Calender Hamilton dan jembatan bentang panjang, pengembangan jaringan jalan tol, dan pengembangan jaringan jalan non tol yang dapat dlengkapi dengan pembangunan jembatan timbang sebagai upaya penglolaan beban kendaraan yang melintas, dan menghindari overload.
3.Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta jdih.pu.go.id penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

a.Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
b.Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
c.Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:
a.Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
b.Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
c.Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan; Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:
a.Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;
b.Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
c.Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
d.Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
e.Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
f.Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
g.Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:
a.Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
b.Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM; jdih.pu.go.id
c.Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
d.Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
e.Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
f.Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;
g.Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM. Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:
a.Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
b.Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
c.Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan. 1. Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:
a.Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
b.Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
c.Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
d.Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
e.Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
b.Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
c.Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;
d.Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
e.Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
f.Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan). Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:
a.Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
b.Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi. jdih.pu.go.id Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:
a.Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
b.Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah. Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:
a.Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
b.Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
c.Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
d.Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif. Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:
a.Mendorong peningkatan pemulihan biaya (circular economy) dalam pengelolaan sanitasi;
b.Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
c.Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi. Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman: Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:
a.Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
b.Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
c.Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:
a.Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
b.Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
c.Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman. jdih.pu.go.id Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:
a.Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
b.Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran. Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:
a.Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
b.Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
c.Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
d.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.
1. 4.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, dukungan peningkatan pendapatan masyarakat, dan dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan, serta perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
b.Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan jdih.pu.go.id kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;

(9)Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
1. c.Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (2) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (3) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan perumahan nasional dan daerah, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (4) Pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfataan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema kredit lainnya) untuk mendukung pengembangan perumahan swadaya bagi MBR; (5) Pengembangan klinik perumahan di daerah; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi.
  1. 5.Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Fokus utama yang akan menjadi kebijakan BPIW dimasa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:
2. a.Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Adapun Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu dilakukan melalui pendekatan: (1) Penyusunan Kebijakan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP); Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020 – 2024; (2) Penyusunan Database untuk simulasi kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman); (3) Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya dalam bentuk: (i) Agenda Forum Rakorbangwil sebagai media komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya guna menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penanganan Kawasan Prioritas; serta (ii) Agenda Pra Konsultasi Regional dengan jdih.pu.go.id melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR sebagai proses lanjutan Forum Rakorbangwil guna memastikan perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (4) Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing–masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024.
3. b.Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Perkotaan yang dilakukan analisis prioritisasi kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk Major Project 2020- 2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektoral (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan database wilayah.
4. c.Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: (1) Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW; (2) Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional; (3) Pemrograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantuan dan evaluasi pemrograman internal BPIW; (4) Perencanaan umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024 dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta; (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit; (6) Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencaaan pengembangan infrastruktur wilayah. jdih.pu.go.id
  1. 6.Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayan perumahan; (9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi. Adapun strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
(3)Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024; (4) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur;
(6)Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai bridging finance KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI; (7) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited; (8) Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan usaha pemrakarsa; (9) Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan Outline Business Case (OBC) menjadi dokumen permohonan PDF (DPP); (10) Refocusing kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PU dan Perumahan; (11) Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan scale up pembiayaan infrastruktur; (12) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbiatan KPR Rumah Umum; (13) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi demand dan supply; (14) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan; (15) Peningkatan jdih.pu.go.id peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan; (16) Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA; (17) Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan; (18) Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung major project perumahan publik.

7.Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi
2.Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut maka disusun 5 arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

a.Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui:

(1)Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi; (2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan
(3)Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
1. b.Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
2. c.Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
3. d.Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui: (1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; (2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
4. e.Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui: (1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi; (2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan (4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.
  1. 8.Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM Kebijakan dan strategi pengembangan SDM Aparatur meliputi: jdih.pu.go.id
5. a.Akselerasi pengembangan talent pool untuk menyiapkan calon suksesor sebagai calon pemimpin yang i-ProVe yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan pelaksanaan talent mapping (pemetaan pegawai); (2) Internalisasi manajemen talenta sebagai upaya penanaman talent mindset;
(3)Peningkatan implementasi manajemen kinerja melalui pengembangan sistem pemantauan kinerja operasional SDM; (4) Integrasi talenta PUPR dengan talenta nasional.
1. b.Pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi praktek pada pelatihan; (2) Pelaksanaan OJT/program magang pada proyek infrastruktur; (3) Peningkatan pelaksanaan sertifikasi profesi; (4) Mengembangkan jalur pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; (5) Penyesuaian proporsi penganggaran pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; dan (6) Peningkatkan kolaborasi dengan unit organisasi untuk implementasi jalur non klasikal/non pelatihan.
2. c.Akselerasi pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan berbagai metode dan media pembelajaran yang modern dan adaptif dengan kebutuhan di lapangan; (2) Transformasi pelatihan ke arah digital; (3) Pengembangan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi level internasional; (4) Pengembangan Human Resource Development System; (5) Modernisasi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi; (6) Pembangunan kompetensi kolektif SDM melalui pelaksanaan coaching, mentoring, dan counseling (CMC) oleh unit organisasi untuk mendorong produktifitas inovasi.
3. d.Pengembangan vocational school yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan Politeknik PU yang berkelas internasional; (2) Pengembangan Politenik PU di beberapa wilayah; (3) Akselerasi proses akreditasi Politeknik PU terakreditasi A; (4) Membekali lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi di bidang strategis.
4. e.Peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif yang akan dilaksanakan melalui: (1) Quality Assurance proses rekomendasi peserta program magister dan doktoral; (2) Peningkatan kerja sama dengan institusi lembaga pendidikan terbaik; (3) Peningkatan kerja sama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri; (4) Pembentukan Program Magister Super Spesialis.
5. f.Akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di Daerah yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi jumlah peserta/kuota untuk ASN PUPR di Daerah; (2) Pengembangan pola dan meningkatkan kerjasama dengan Badan atau Lembaga Diklat/Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah; dan (3) Peningkatan pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah.
6. g.Penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Akreditasi Balai Penilaian Kompetensi dan Balai-Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah sebagai referensi Balai di Pemerintah Daerah; (2) Penguatan sistem dan tata kelola BPSDM berbasis teknologi; (3) Modernisasi prasarana sarana dan peningkatan kapabilitas SDM penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi; (4) jdih.pu.go.id Peningkatan jejaring dan forum kerjasama dengan stakeholder nasional dan internasional; (5) Branding pengembangan SDM PUPR untuk komunikasi publik dan menarik talenta, dan (6) Pengembangan BPSDM sebagai LSP.
  1. 9.Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi Continous Audit Continous Monitoring (CACM); (3) Mendorong efektivitas unit kepatuhan internal; (4) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas; (5) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan roadmap RB tahun 2020-2024; (6) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (7) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; (8) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.
  2. 10.Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: (1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); (2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; (3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel;
(4)Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel; (5) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); (6) Peningkatan penyelenggaran komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; (7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; (8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri. jdih.pu.go.id Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Gambar 3.5 Redesain Program Kementerian PUPR

1.Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan: (1) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku; (2) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai; (3) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (4) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non- Padi; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; (6) Layanan Teknis SDA; (7) Pengendalian Lumpur Sidoarjo; (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi; (9) Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; (10) Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).
2.Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan: (1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (2) Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaran Jalan dan Jembatan.
3.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.
4.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi; (2) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum. 3.2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan SETJEN ITJEN BPSDM BPIW DJBK PROGRAM EKSISTING DJPI DJCK DJP DJSDA DJBM • Program Dukungan Manajemen • Program Peningkatan Sarpas ASN KemenPUPR Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR Program Pengembangan SDM Bidang PUPR Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pembinaan Konstruksi Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pengembangan Perumahan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air • Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo Program Penyelenggaraan Jalan REDESAIN PROGRAM • Program Dukungan Manajemen • Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi • Program Dukungan Manajemen • Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi • Program Dukungan Manajemen • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman • Program Dukungan Manajemen • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman • Program Dukungan Manajemen • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman • Program Dukungan Manajemen • Program Ketahanan Sumber Daya Air • Program Dukungan Manajemen • Program Infrastruktur Konektivitas Program Dukungan Manajemen Program Dukungan Manajemen Program Dukungan Manajemen jdih.pu.go.id
5.Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15) Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manjemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan;

(25)Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; (26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Pada periode 2020 – 2024 terdapat 96 buah kerangka regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari: 1 Undang-Undang (UU); 13 Peraturan Pemerintah (PP); 4 Peraturan Presiden (Perpres); 59 Peraturan Menteri (Permen PUPR); dan 22 dokumen kerangka regulasi lainnya yang berbetuk (Keputusan Menteri, SK Dirjen/Kepala Badan, Manual/Pedoman/Standar, dan Regulasi lainnya. Adapun jumlah regulasi yang akan disusun per bidang/sektor terdiri dari: 3.3 KERANGKA REGULASI jdih.pu.go.id Sumber Daya Air 3 peraturan; Jalan dan Jembatan 22 peraturan; Permukiman 12 peraturan; Perumahan 11 peraturan; Perencanaan Wilayah 7 peraturan; Pembiayaan Infrastruktur 17 peraturan; Pembinaan Konstruksi 9 peraturan; Pengawasan Pembangunan 4 peraturan; dan Tata Kelola Administrasi Pembangunan 11 peraturan. Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran 1. Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang merupakan arahan dalam penataan birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Tabel 3.3 Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan Grand Reformasi Birokrasi 2010 – 2024 AREA HASIL YANG DIHARAPKAN Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Peraturan Perundangundangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Grand Skenario Perubahan Birokrasi 2012 – 2025, di mana pada periode 2020 – 2024 birokrasi di Kementerian telah menjadi birokrasi yang 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN jdih.pu.go.id profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada seluruh kegiatan. Gambar 3.6 Grand Skenario Perubahan Birokrasi Kementerian PUPR 2012–2025 Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020 - 2024 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai Sasaran Strategis. Struktur organisasi disusun berdasarkan prinsip right size dan right function (organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi kerja yang efektif dan efisien. Penataan organisasi pada tingkat unit organisasi dilakukan dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang menangani pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang selama ini tersebar di beberapa unit organisasi menjadi 1 (satu) unit organisasi yaitu pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Unit yang digabungkan meliputi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur yang semula berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan dilakukan restrukturisasi dengan meniadakan unit ini dan menggabungkan pelayanan ke-litbangan pada masing-masing Unit Organisasi teknis. Dengan demikian, maka organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi lebih ramping dengan 10 Unit Organisasi yang semula 11 Unit Organisasi. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah ditambahkan unit kerja yaitu Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. 3.4.1 Struktur Organisasi jdih.pu.go.id Gambar 3.7 Skema Perubahan Organisasi Kementerian PUPR Penataan organisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) disesuaikan dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT distrukturkan kembali pembagian kerjanya berdasarkan pola kewilayahan. Gambar 3.8 Skema Perubahan Organisasi UPT dan Satker SNVT Untuk meningkatkan kinerja pelayanan jalan tol dan pelayanan akses air minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) lembaga non strukstural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan malalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menetapkan pembubaran 18 lembaga termasuk BPPSPAM, sehingga fungsi dan output BPPSPAM dialihkan untuk dilaksanakan oleh Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur OPERATING CORE TECHNO - STRUCTURE SUPPROTING UNIT Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Ditjen Bina Marga (BM) Ditjen Cipta Karya (CK) Ditjen Penyediaan Perumahan Ditjen Bina Konstruksi Ditjen Pembiayaan Perumahan BPIW Balitbang BPSDM Inspektorat Jenderal Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Ditjen Bina Marga (BM) Ditjen Cipta Karya (CK) Ditjen Perumahan Ditjen Bina Konstruksi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan BPIW BPSDM Sekretariat JenderalSekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal OPERATING CORE TECHNO - STRUCTURE SUPPROTING UNIT Balai dan SNVT masing-masing tetap eksis BPIW, Balitbang, BPSDM memiliki UPT yang sebagian besar melanjutkan pola periode sebelumnya UPT di lingkungan Setjen masih melanjutkan UPT sebelumnya SNVT diinterintegrasikan/dilebur dengan UPT Keberadaan Balai (non terapan) di dalam kampus, perlu ditinjau kembali UPT Setjen menjadi unit organik (Balai Pusdatin), dimana Balai menjadi Bidang di Pusat jdih.pu.go.id Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memiliki Politeknik yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum. Politeknik dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum. Politeknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum. jdih.pu.go.id Gambar 3.9 Struktur Organisasi Kementerian PUPR INSPEKTORAT JENDERAL STAF AHLI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT SISTEMDANSTRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTURPERMUKIMAN DIREKTORAT BINA PENATAANBANGUNAN DIREKTORAT AIRMINUM DIREKTORAT PENGEMBANGANKAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT SANITASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DIREKTORAT SISTEMDANSTRATEGI PENYELENGGARAANPERUMAHAN DIREKTORAT RUMAHKHUSUS DIREKTORAT RUMAHSWADAYA DIREKTORAT RUMAH UMUM DANKOMERSIAL DIREKTORAT RUMAHSUSUN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYAKONSTRUKSI DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONTRUKSI DIREKTORAT PENGADAAN JASAKONTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT SISTEMDANSTRATEGI PENYELENGGARAANJALANDAN JEMBATAN DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN DIREKTORAT PEMBANGUNANJEMBATAN DIREKTORAT PRESERVASI JALANDAN JEMBATAN WILAYAH I DIREKTORAT PRESERVASI JALANDAN JEMBATANWILAYAH II Staf Ahli terdiri dari:

1.Bidang Keterpaduan Pembangunan
2.Bidang Ekonomi dan Investasi
3.Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat
4.Bidang Hubungan Antar Lembaga
5.Bidang Teknologi, Industri, danLingkungan INSPEKTORAT II INSPEKTORATIII INSPEKTORATVI SEKRETARIAT INSPEKTORATJENDERAL BIRO HUKUM BIRO UMUM BIRO PERENCANAANANGGARAN DANKERJASAMA LUARNEGERI BIRO PENGELOLAANBARANG MILIK NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI,DAN TATA LAKSANA BIRO KEUANGANINSPEKTORATIV INSPEKTORATV DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL DIREKTORAT SISTEMDANSTRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DIREKTORAT SUNGAI DANPANTAI DIREKTORAT IRIGASIDANRAWA DIREKTORAT AIRTANAH DAN AIRBAKU DIREKTORAT BENDUNGAN DANDANAU DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT PENGEMBANGANSISTEMDAN STRATEGI PENYELENGGARAANPEMBIAYAAN DIREKTORAT KEBERLANJUTANKONSTRUKSI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAANPERUMAHAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAANINFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAANINFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAANINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIATBADAN PUSAT PENGEMBANGANINFRASTRUKTURWILAYAHNASIONAL BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURPEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAHI PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURPEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAHII PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURPEKERJAANUMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAHIII Keterangan : : Garis Komando - - - -- : Garis Koordinasi BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGANTALENTA PUSAT PENGEMBANGANKOMPETENSI SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN PUSAT PENGEMBANGANKOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PUSAT PENGEMBANGANKOMPETENSI MANAJEMEN SEKRETARIATBADAN WAKIL MENTERI M E N T ER I INSPEKTORAT I DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN DIREKTORAT PRASARANASTRATEGIS DIREKTORAT JALAN BEBASHAMBATAN DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT KEPATUHANINTERN DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN DIREKTORAT KEPATUHANINTERN DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DANPERUMAHAN DIREKTORAT KEPATUHANINTERN DIREKTORAT KEPATUHANINTERN PUSAT PENGENDALIANLUMPUR SIDOARJO PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTURDAERAH PUSAT PENGELOLAANDANA PEMBIAYAANPERUMAHAN PUSAT ANALISISPELAKSANAAN KEBIJAKAN jdih.pu.go.id Pengelolaan SDM aparatur ditujukan bagi terwujudnya SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan professional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian Sasaran Strategis. Untuk mencapai kondisi tersebut telah ditetapkan strategi dan milestone manajemen SDM Kementerian PUPR menuju layanan prima 2025, di mana pada tahap ke 3 (2020 – 2025) difokuskan pada Teknis dan Manajemen Human Capital. Gambar 3.10 Strategi dan Milestone Manajemen SDM PUPR Menuju Pelayanan Prima 2025 Arah kebijakan dalam pengelolaan SDM yaitu melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi (standar kompetensi vs hasil assesmen), penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi SDM IT secara massif, penguatan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesi untuk jafung/kepakaran prioritas PUPR, penguatan budaya integritas, penguatan talent management, dan pengelolaan posisi kunci. Penguatan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan jenjang kompetensi dan peran masing-masing. 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Insan PU Hidup Layak Insan PUPR Kepastian Karir Insan PUPR Sejahtera Disiplin dan Kinerja Terukur LAYANAN MINIMAL PADA IPU Berintegritas dan Profesional LAYANAN PRIMA PADA IPUPR UTAMA Berintegritas Tinggi dan Profesional LAYANAN PRIMA PADA SELURUH IPUPR TALENT POOLTeknis dan Manajemen KINERJA Teknis dan Manajemen KARIER Teknis dan Manajemen HUMAN CAPITAL 202520162014 Sistem MSDM ASN Sebagai Human Capital Sistem MSDM ASN Menuju Kepastian Karier Sistem Administrasi Kepegawaian Tahap 1 : 2014 – 2017 Fokus pada Pengembangan Teknis dan Manajemen Kinerja Tahap 3 : 2020 – 2025 Fokus pada Teknis dan Manajemen Human Capital Tahap 2 : 2017 – 2020 Fokus pada Pengembangan Talent Pool, Teknis dan Manajemen Karir 2019 PENGEMBANGAN KOMPETENSI jdih.pu.go.id Gambar 3.11 Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggara Infrastruktur PUPR Pada Tahun 2018, jumlah pegawai Kementerian PUPR sebanyak 22.864 orang, terdiri dari Jabatan Struktural dan Fungsional. Seluruh pegawai terdistribusi ke dalam Unit Organisasi yang dikelompokkan menjadi (1) Unit Organisasi Core Process, yaitu unit organisasi yang memiliki tugas-fungsi yang secara langsung membangun infrastruktur; (2) Unit Organisasi Techno-Structure yang memiliki tugas-fungsi pendukungan terhadap terhadap proses penyediaan infrastruktur; dan (3) Unit Organisasi Supporting yang memiliki tugas-fungsi manajemen umum. Pada kategori Core-Process, jumlah pegawai terbanyak di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (8.665 orang) dan Direkorat Jenderal Bina Marga (8.080 orang). Selanjutnya Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.673 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (417 orang), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan relatif sangat sedikit (146 orang). Dari kategori Techno- Structure, Balitbang memiliki pegawai 967 orang, BPSDM (460 orang), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (448 orang), dan BPIW (160 orang). Dari kategori Supporting, pegawai Sekretariat Jenderal (705 orang) dan Inspektorat Jenderal (312 orang). Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2024 diproyeksikan berjumlah 24.109 orang dengan komposisi yaitu: Unit Organisasi Core Process terdiri dari: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (9.034 orang), Direktorat Jenderal Bina Marga (8.424 orang), Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.787 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebanyak 435 orang dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 152 orang. Unit Organisasi Techno-Structure terdiri dari: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebanyak 467 orang, BPIW sebanyak 167 orang, fungsi Balitbang yang tersebar saat ini di unit organisasi teknis sebanyak 1.008 orang dan BPSDM sebanyak 480 orang. Unit Organisasi Supporting yaitu Sekretariat Jenderal sebanyak 735 orang dan Inspektorat Jenderal sebanyak 379 orang. Pengetahuan, pengalaman & keahlian bidang infrastruktur PUPR, kebijakan publik, politik anggaran & makro ekonomi. Pengetahuan, pengalaman dan Keahlian teknis bidang infrastruktur PUPR, manajemen dan strategi implementasi Pengetahuan, pengalaman dan keahlian teknis bidang infra struktur PUPR, analisis data, teknis lapangan, & administrasi Pengenalan keahlian, dan keterampilan bidang teknis dan adm. KOMPETENSI OPERASIONAL (Pejabat Struk. Es IV) / Ahli Muda KOMPETENSI MANAJERIAL (Pejabat Struk. Es III) / Ahli Madya KOMPETENSI KEPEMIMPINAN (Pejabat Struk. Es I) KOMPETENSI DASAR AKADEMIS (CPNS) Menggagas penyediaan infrastruktur PUPR yg handal di masa depan (VISIONER) Mendalami gagasan dan kebijakan serta merancang strategi penyediaan infrastruktur PUPR yang siap untuk diimplementasikan (STRATEGIS) Melaksanakan perumusan, penyusunan, pengelolaan, bimbingan, pengendalian teknis & memberikan masukan bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur PUPR (TAKTIS) Membantu pelaksanaan tugas teknis-administratif dlm penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( P E M B E L A J A R A N ) Pengetahuan, pengalaman & keahlian bidang infrastruktur PUPR, manajemen stratejik, kebijakan publik, politik & makro ekonomi. KOMPETENSI STRATEJIK (Pejabat Struk Es II)/ Ahli Utama Melakukan penelaahan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana, program , dan perumusan keijakan bidang infrastruktur PUPR serta pelaksanaan operasional teknis dan administrasi lapangan. (OPERASIONAL) Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional bidang infrastruktur PUPR sesuai peraturan dan dengan mengindahkan aspek-aspek pengendalian dari pejabat struktural. Bertanggung jawab atas teknis pekerjaannya dengan menegakkan kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesional menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (TEKNIS) KOMPETENSI KEAHLIAN (Pejabat Fungsional Ahli Pertama) Pengetahuan, pengalaman & keahlian teknis bidang infrastruktur PU, audit teknis, dan kajian. JENJANG PERAN PROG. PENGUATAN KOMPETENSI jdih.pu.go.id Gambar 3.12 Komposisi SDM Kementerian PUPR Per Unit Organisasi Tahun 2018 - 2024 Komposisi SDM Kementerian PUPR dari tingkat Pendidikan pada tahun 2018, terdiri dari non sarjana 10.831 orang (45,2%), sarjana S1 9.235 orang, sarjana S2 3.552 orang (39,0%), dan sarjana S3 56 orang (15,5%). Secara bertahap komposisi SDM diupayakan peningkatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pada tahun 2024, komposisi pegawai untuk non sarjana menjadi 29,4%, untuk sarjana S1 dan S2 menjadi 46,8%, dan untuk sarjana S3 sebanyak 23,2%. Gambar 3.13 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 - 2024 Seiring dengan beban tugas yang semakin meningkat, maka komposisi kompetensi SDM Aparatur perlu disesuaikan antara kompetensi Teknik dan Non Teknik. Pada tahun 2018 jumlah Sarjana Teknik 29,6%, Sarjana Non Teknik 25,2%, Diploma 4,2% dan Bukan Sarjana 40,9%. Berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2024, maka jumlah SDM terbanyak ialah Sarjana Teknik 50,2%. Jumlah Sarjana non teknik akan relatif stabil dan jumlah SDM non- sarjana akan berkurang drastis menjadi hanya 26,3%. Dalam situasi tersebut, 705 221 460 967 160 448 146 417 2673 8080 8665 735 230 480 1008 167 467 152 435 2787 8424 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2024 2018 45,20% 29,40% 39,00% 46,80% 15,50% 23,20% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 2018 2024 Non Sarjana S1 dan S2 S3 jdih.pu.go.id pekerjaan yang bersifat klerikal atau administratif perlu dilakukan dengan proses otomatisasi, sehingga kapasitas dan produktivitas organisasi akan tetap meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ditempuh 2 (dua) strategi yaitu: (1) Komposisi penerimaan CPNS, pegawai mutasi dari luar Kementerian PUPR, dan perpanjangan BUP SDM untuk kualifikasi pendidikan Teknik; dan (2) Redistribusi SDM eksisting, permintaan formasi non teknis khusus dari Kementerian/Lembaga lain, dan tidak menggantikan SDM kualifikasi non teknik yang pensiun. Gambar 3.14 Jumlah dan Komposisi Kompetensi SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 – 2024 40,90% 4,20% 25,20% 29,60% 26,30% 3,40% 20,10% 50,20% Non Sarjana Diploma Sarjana Non Teknik Sarjana Teknik 2018 2024 jdih.pu.go.id Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target UIC 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 1 Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA

(1)Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%) 67 70 73 76 79 79 DJSDA
(2)Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%) 54,4 64 77 89 100 100
(3)Kapasitas tampung per kapita (m3/kapita) 52,5 55,2 57,1 58,1 58,5 58,5
(4)Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m3/tahun/ha) 19.845 20.554 21.263 21.971 22.680 22.680 2 Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km) 2.21 2.19 2.09 2.08 1.90 1.90 DJBM 3 Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau
(1)Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living (%) 60,29 70,08 80,07 89,93 98,57 98,57 DJCK
(2)Persentase pemenuhan 57,25 57,83 58,37 59,05 59,79 59,79 DJP dan DJPI 4.1 TARGET KINERJA jdih.pu.go.id No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target UIC 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL kebutuhan rumah layak huni (%) 4 Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%) 5,3 5,6 6,0 5,1 3,4 7,71 DJBK Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%) 25 27,5 80 85 90 90 BPSDM 5 Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%) 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 Semua Unor Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%) 100 100 100 100 100 100 DJPI Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%) 72 75 82 88 91 91 Itjen Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR 70 71 72 74 76 76 BPSDM Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis 60 65 70 82 82,5 82,5 BPIW Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi 43 51 57 69 76 76 DJBK Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupuan sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun Non APBN. 1 Merupakan rata-rata kenaikan 2020 - 2024 4.2 KERANGKA PENDANAAN jdih.pu.go.id Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 882.777.656.000.000. Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024 Per Unit Organisasi (Rp. juta) NO UNIT ORGANISASI 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL (Juta Rp) 1 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 43.975.216 87.878.956 91.858.651 89.470.243 84.018.457 397.201.523 2 Direktorat Jenderal Bina Marga 40.120.999 56.230.775 60.940.505 66.769.012 66.453.307 290.514.598 3 Direktorat Jenderal Cipta Karya 22.009.966 31.348.413 26.107.819 17.264.595 22.957.049 119.687.842 4 Direktorat Jenderal Perumahan 7.926.694 7.686.851 11.127.287 14.763.792 15.652.629 57.157.253 5 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 199.396 331.500 353.300 367.900 392.800 1.644.896 6 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 1.544.237 2.001.581 38.392 382.472 394.183 4.360.865 7 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 725.510 900.000 906.541 913.345 920.354 4.365.750 8 Inspektorat Jenderal 111.744 120.081 123.729 90.265 92.933 538.752 9 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 525.188 563.788 933.412 1.028.720 1.128.313 4.179.421 10 Sekretariat Jenderal 520.056 665.203 695.853 595.881 600.602 3.077.595 TOTAL 882.777.656 Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam Tabel di bawah ini. Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024 Per Program (Rp. juta) PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL Program Ketahanan Sumber Daya Air 41,599,240 85,388,956 89,277,147 86,850,460 81,245,710 384,361,514 Program Infrastruktur Konektivitas 37,225,702 53,122,807 57,588,640 63,191,098 62,633,658 273,761,907 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 29,706,385 38,938,073 35,403,320 38,175,437 33,893,935 176,117,151 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 177,680 207,033 299,488 331,087 341,169 1,356,470 Program Dukungan Manajemen 7.913.373 8.602.598 9.399.847 7.339.525 7.778.975 41.034.318 Total 603.316.678 jdih.pu.go.id Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun Renstra Unit Eselon I dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan beserta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2022) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jdih.pu.go.id Rincian Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: A. KERANGKA REGULASI

1.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2024 2 PRPP Tentang Irigasi Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2023 3 RPP Tentang Sumber Air Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2023 jdih.pu.go.id
2.Direktorat Jenderal Bina Marga No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
1.Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Jalan Nasional 1.1 Penyusunan SK Dirjen Bina Marga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Merupakan pelaksanaan dari amanat Permen PAN RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 2021 – dalam proses (2023) 2 Penguatan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan 2.1 Peninjauan Kembali Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan Amanat PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada pasal 61 dan pasal 62 Diperlukan penajaman dan penambahan dalam pengaturan tentang:
1.Kerangka waktu dalam penetapan fungsi dan status agar tidak terjadi jeda waktu terlalu panjang antara SK Menteri dengan SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 2022 dalam proses (2023) jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
2.Konsekuensi logis terhadap administrasi dan hukum dari penetapan fungsi dan status jalan daerah
3.Pertimbangan teknis dan administratif pengusulan perubahan fungsi dan status jalan agar tidak terlalu politis 2.2 Revisi SK No. 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten SK No. 77/KPTS/DB/1990 masih menggunakan sejumlah asumsi perhitungan yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkait penyelenggaraan jalan (idealnya disediakan pula petunjuk teknis untuk jalan provinsi dan jalan kota) Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 2.3 Penyusunan konsep Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penugasan Penanganan Ruas Jalan daerah dengan Pendanaan APBN Amanat PP 34 Tahun 2006 Tentang Jalan pada pasal 85
1.Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
2.Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri 3 Penguatan Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) 3.1 Revisi Permen PUPR 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol Belum ada pengaturan atau dasar hukum terkait penunjukkan BUMN untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian jalan tol, serta mekanisme pengambilalihan pengusahaan jalan tol Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan 2021 3.2 Revisi Permen PUPR 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Belum diatur tentang konsekuensi serta kewajiban para pihak mengenai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol (jika harus penilaian terbukti SPM di suatu ruas jalan tol tidak terpenuhi) Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan 2024 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 3.3 Penetapan Permen PUPR tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha Belum diatur tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas rencana badan usaha di dalam Peraturan Menteri PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan 2021 3.4 Revisi Permen PUPR 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol Perlu adanya penyesuaian peraturan tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol terkait dengan pengembangan Tempat Istirahat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan 2021 3.5 Revisi Permen PUPR no 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol Perlu adanya penyesuaian atas transaksi tol non tunai di jalan tol terkait dengan MLFF Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan 2020 4 Standarisasi teknis dan pedoman penyelenggaraan jalan 4.1 Peninjauan Kembali Permen PU Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan.
1.Pedoman ini berkaitan dengan bagaimana teknis dan prosedural pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan jalan, serta kedudukannya di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan lainnya, namun:
2.Diperlukan review terkait pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian konsultasi publik untuk menghindari usulan yang sifatnya politis.
3.Diperlukan review terkait acuan dalam penyusunan usulan rencana mengingat kondisi kebijakan saat ini yang cukup dinamis.
4.Diperlukan penjelasan terkait hubungan dan sinergitas antara rencana umum dan rencana strategis (K/L maupun unit organisasi). 4.2 Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Rencana umum Jangka Panjang dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan pada periode jangka panjang (indikasi 5 tahunan) maupun jangka menengah (indikasi tahunan). Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 4.3 Penetapan Permen PUPR tentang Penetapan Rencana Umum Jalan Tol Merupakan pelaksanaan amanat pasal 12 PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan tol pada periode waktu sesuai yang akan ditetapkan dalam Rakepmen. Direktorat Jenderal Bina Marga • Direktorat Jalan Bebas Hambatan • Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan 2024 4.4 Penyusunan Permen PU Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional Belum ada SPM untuk bidang jalan sesuai ketentuan dalam PP 34/2006 tentang Jalan Pasal 113 Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara an Jalan dan Jembatan 2024 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 4.5 Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Kelas Jalan Nasional Amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga • Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan • Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan • Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I • Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II 2024 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 4.6 Revisi Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan Merupakan pelaksanaan amanat pasal 102 PP 34/2006 tentang Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik 2024 4.7 Revisi Permen PU 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 101, Pasal 104, dan Pasal 106 dalam PP 34/2006 tentang Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga • Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan • Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I • Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II 2024 4.8 Revisi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 Manual ini perlu dilakukan pembaruan karena telah cukup lama diterbitkan

(1997). Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan 2023 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 5 Kebijakan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan jalan 5.1 Penyusunan PP tentang Dana Preservasi Jalan (Road fund) Merupakan pelaksanaan amanat pasal 32 UU 22/2009 tentang LLAJ dan pasal 123 PP 79/2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan serta organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan. Dalam penyusunan PP ini, diperlukan Kerjasama dan koordinasi bersama Kementerian perhubungan dan Kementerian keuangan. Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan 2024 5.2 Penyusunan Perpres Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan Merupakan pelaksanaan amanat pasal 3 pada PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan 2022 5.3 Penyusunan Regulasi Tentang penerapan Green Road Merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 pada PP 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 pada Permen PU 05 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan 2021 jdih.pu.go.id

3.Direktorat Jenderal Cipta Karya No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 Air Minum Dan Sanitasi 1.1 RPP tentang Sistem Penyediaan Air minum UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2024 1.2 Rapermen PUPR tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum Perpres 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2020 2 Permukiman Dan Penataan Bangunan 2.1 Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pembaharuan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2021 2.2 RPP Tentang Aksebilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2.3 Revisi PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pembaruan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, serta mengangkat pengaturan Bangunan Gedung yang diatur dalam Permen ke Peraturan Pemerintah Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2021 2.4 RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek UU Nomor 6/2017 tentang Arsitek Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2021 2.5 Rapermen PUPR tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permumahan dan Kawasan Permukiman UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2.6 Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Cerdas Sebagai pedoman dalam implementasi Bangunan Gedung Cerdas Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan 2023 2.7 Rancangan Keputusan Presiden tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2024 2.8 Revisi Kepmen PUPR No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Permohonan Ditjen Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya 2024 jdih.pu.go.id
4.Direktorat Jenderal Perumahan No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 RPP tentang Rumah Susun Amanat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun 2021 2 RPP tentang Badan Pelaksana Rumah Umum Amanat UU No. 20 Tahun 2011 dan UU No. 1 tahun 2011 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2021 3 Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2022 4 Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/PRT/M/ 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Amanat UU No.20 Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun 2022 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 5 Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat Amanat UU No.1 Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial 2022 6 Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus Amanat UU No.1 Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Khusus 2022 7 Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Amanat UU No.1 Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Swadaya 2022 8 Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar Amanat UU No.1 Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2021 9 Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan Amanat PP 14 Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan 2022 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 10 Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum Amanat UU No.1 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan Major Project 1.000.000 Public Housing Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2021 11 Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun Amanat UU No.20 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan Major Project 1.000.000 Public Housing Direktorat Jenderal Perumahan Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun 2021 jdih.pu.go.id
5.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Unor di Kementerian PUPR 2020 2 Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018 Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPNU Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Unit Organisasi di Kementerian PUPR 2020 3 Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024 4 Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 5 Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR 2020 6 Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP 2020 7 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI 2021 8 Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII 2021 9 Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII 2021 10 Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Unit Organisasi di Kementerian PUPR 2021 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air 11 Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII 2021 12 Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyiapan Proyek KPBU Sektor SDA Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII 2022
6.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian PUPR Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Unit Organisasi di lingkungan PUPR 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 2 Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

a.Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022
b.Menghindari perbedaan pandangan dan kesetaraan terkait muatan materi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disingkat RPIW" Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, III Internal BPIW dengan melibatkan Unor 2021 3 Rancangan Peraturan Menteri tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR
a.Rencana Aksi PUPR sebagaimana Agenda PUPR dengan Komisi Penyedikan Korupsi (KPK) untuk mengitegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali
b.Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 Sekretariat BPIW Unit Organisasi di lingkungan PUPR 2022 4 Standar Pelayanan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Acuan teknis bagi BPIW terkait prosedur pelayanan permintaan data dan informasi bidang Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, III Internal BPIW dengan melibatkan Unor 2022 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian pengembangan infrastruktur wilayah 5 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, III Internal BPIW dengan melibatkan Unor 2023 6 Pedoman Penyelenggaraan Rakorbangwil Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Internal BPIW 2023 7 Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Internal BPIW 2024 8 Standar Kompetensi PIW Penyesuaian terhadap standar kompetensi eksisting akibat adanya penyesuaian organisasi Sekretariat BPIW Internal BPIW dengan melibatkan eksternal 2024 9 Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 Sekretariat BPIW Internal BPIW 2024 jdih.pu.go.id
1. 7.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, OJK, BKPM, LKPP, kemenaker, Kemenkumham, Setneg, Setkab, Kemen ESDM, Kemen Perhubungan 2020 2 Rapermen tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Tindak lanjut Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, LKPP, Kemenkumham 2020 3 Rapermen tentang Subklasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, BPS, Kemenkumham 2020 4 Rapermen tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Kemenkumham 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian dan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi 5 Rapermen tentang Penilai Ahli, Tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemenkumham 2021-2022 6 Rapermen tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Tata Cara Permohonan Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, BNSP, Kemenaker, Kemenkumham 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 7 Rapermen tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Badan Akreditasi Nasional, Kemenkumham 2020-2021 8 Rapermen Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Kemnaker, BNSP, Kemenkumham 2020-2021 9 Rapermen tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Pusdatin, Kominfo, Kemendagri, Kemenkumham 2020-2021 jdih.pu.go.id
2. 8.Inspektorat Jenderal No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Permen PUPR Nomor 25/PRT/M/2017 Reorganisasi Inspektorat Jenderal dan Klasifikasi jenis penugasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Inspektorat Jenderal Unor di Kemen PUPR 2022 2 a. Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017 Perubahan Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Inspektorat Jenderal Unor di Kemen PUPR 2023
b.Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Perubahan Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat 3 Rapermen Audit Khusus dan Audit Investigatif Pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Unor di Kemen PUPR 2023 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 4 Revisi Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 Penyesuaian dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Inspektorat Jenderal Unor di Kemen PUPR 2022 jdih.pu.go.id
1. 9.Sekretariat Jenderal No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
2. 1.Rapermen PUPR tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari: ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. ▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan SPBE untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di Kementerian. Pusat Data dan Teknologi Informasi Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2023 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
3. 2.Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. ▪ Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yg efektif & efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan & akses arsip”. ▪ Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR (saat ini sedang direvisi) Biro Umum Unit Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian PUPR 2020
4. 3.Rapermen PUPR tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; yang mengatur Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; kewajiban bagi Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN/Per guruan Tinggi Negeri untuk Biro Umum Arsip Nasional RI dan Unit-Unit Organisasi di Kementerian PUPR 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian tentang jadwal retensi/masa simpan arsip dan klasifikasi keamanan akses arsip dinamis menyusun 4 (empat) pilar Kearsipan, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD). ▪ JRA sebagai prasarana penyusutan arsip, yang menentukan masa simpan arsip dan nasib akhir arsip (Permanen atau Musnah) ▪ SKKAAD sebagai prasarana pemberian hak akses arsip oleh pejabat yang berwenang, sekaligus untuk publik mana yang dapat melihat arsip.
5. 4.Rapermen PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan ▪ Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari: - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Biro Komunikasi Publik Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit 2020 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Umum dan Perumahan Rakyat Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ▪ Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dibuat untuk melengkapi dan mengganti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. ▪ Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian dalam memberikan layanan informasi publik.
6. 5.Rapermen PUPR tentang Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ▪ Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna barang perlu meningkatkan tertib pengamanan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2020
7. 6.Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR dengan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Biro Keuangan BPKP, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit 2023 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR
8. 7.Keputusan Menteri PUPR tentang Nomenklatur Organisasi dan Jabatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Bahasa Inggris Perubahan Struktur Organisasi Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Biro PAKLN Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2022 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
9. 8.Rakepmen PUPR tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 Terbitnya Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Biro PAKLN Kementerian PAN dan RB, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2023 9 Rancangan SE PUPR tentang Proses Administrasi Penugasan dan Perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing (TA- WNA) Dalam Rangka Kerjasama Teknik Luar Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permensetneg No. 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Adminitrasi Penugasan Tenaga Asing dalam Kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri Biro PAKLN Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2023 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
10. 10.Rakepmen PUPR tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR Amanat PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Biro PAKLN Kementerian Keuangan, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2024
11. 11.Keputusan Menteri PUPR tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri di Kementerian PUPR Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Biro PAKLN Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR 2023 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
12. 12.Peraturan Menteri PUPR tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum Amanat Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Amanat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum Biro Keuangan Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM 2021
13. 13.Peraturan Menteri PUPR tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain Amanat Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Biro Keuangan Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM 2021 jdih.pu.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
14. 14.Rapermen PUPR tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Kementerian PUPR Amanat dari Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Biro Keuangan Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM 2023 jdih.pu.go.id B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN Matriks Kinerja Dan Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024
15. 1.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (O: Highlight Sasaran RPJMN 2020-2024) PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 43,975,216 87,878,956 91,858,651 89,470,243 84,018,457 397,201,523 SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air 41,599,240 85,388,956 89,277,147 86,850,460 81,245,710 384,361,514 1 Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat % 67% 70% 73% 76% 79% 79% 2 Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat % 54,4% 64% 77% 89% 100% 100% 3 Kapasitas tampung per kapita m3/kapita 52.5 55.2 57.1 58.1 58.5 58.5 4 Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi m3/tahun/ hektar 19,845 20,554 21,263 21,971 22,680 22,680 PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR 41,599,240 85,388,956 89,277,147 86,850,460 81,245,710 384,361,514 SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERINTEGRASI 1 Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun m3/detik 4.10 9.00 12.00 14.90 10.00 50.00 2 Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir hektar 10.260 19.500 24.950 25.540 21.250 101.500 3 Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo % 52% 52% 67% 67% 53,87% 53,87% 4 Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun juta m3 14,351 15,011 15,731 16,123 16,500 16,500 5 Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA MW 24,43 36,53 13,54 60,97 4,97 140,44 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6 Jumlah DAS yang direvitalisasi DAS 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 7 Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK hektar 45,000 80,000 135,000 120,000 120,000 500,000 8 Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK hektar 80,000 402,500 502,500 512,500 502,500 2,000,000 9 Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi DAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 10 Tingkat layanan prasarana SDA % 30% 35% 40% 45% 50% 50% KEGIATAN 1: LAYANAN KESEKRETARIATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN) 17,357 15,938 17,532 19,285 21,214 91,326 PELAKSANA : SEKRETARIAT DEWAN SDA NASIONAL Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional (DSDAN) 1 Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) % 100% 100% 100% 100% 100% 100% OUTPUT KEGIATAN: 1 Kegiatan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan Kegiatan 5 2 2 2 2 13 17,357 15,938 17,532 19,285 21,214 91,326 KEGIATAN 2: PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI 84.216 1.991.463 1.989.618 1.987.462 84,216 1,991,463 KOORDINATOR : DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PELAKSANA : 1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2.BBWS/BWS DAN BALAI TEKNIK jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi 1 Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT % 25% 24% 23% 22% 20% 20% 2 Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT % 5% 5% 5% 5% 5% 25% 3 Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT % 72% 80% 88% 95% 100% 100% Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah 1 Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA % 25% 24% 23% 22% 20% 20% 2 Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA % 5% 5% 5% 5% 5% 25% 3 Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA % 72% 80% 88% 95% 100% 100% 4 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA nilai 77,6 77,7 77,8 80,0 80,1 80,1 5 Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA % 0% 10% 10% 10% 10% 10% 6 Persentase pencapaian target wilayah Sungai yang dinilai indeks penilaian kinerjanya % 0 0 1 3 5 5 7 Indeks evaluasi kinerja anggaran Nilai - 85,26 75,77 80 80 80 Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur 1 Jumlah luas tanah yang dibebaskan Hektar - 200 200 200 200 800 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, kerjasama, evaluasi program, dan jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) fasilitasi pengadaan tanah SDA yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan layanan 1 1 1 1 1 1 25,759 25,800 27,090 28,380 29,670 136,699 2 Rencana, anggaran, evaluasi kerja UPT Ditjen SDA yang disusun - Jumlah dokumen rencana, anggaran, evaluasi kerja UPT Ditjen SDA yang disusun Dokumen 183 200 200 200 200 983 45,994 50,594 55,653 61,218 67,340 280,799 3 Pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview Dokumen 25 20 20 20 20 105 12,463 15,000 15,000 15,000 15,000 72,463 4 Layanan pengadaan tanah infrastruktur SDA yang dilaksanakan - Jumlah dokumen layanan pengadaan tanah infrastruktur SDA yang disusun Dokumen 0 400 400 400 400 1600 0 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 5 Pengadaan tanah infrastruktur SDA yang dilaksanakan Jumlah luas pengadaan tanah infrastruktur SDA yang dilaksanakan Hektar 0 240 240 240 240 960 0 1,820,069 1,811,875 1,802.864 1,792,950 7,227,758 KEGIATAN 3 : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN NON-PADI 8,436,346 25,436,800 31,824,105 33,943,010 8,436,346 25,436,800 KOORDINATOR: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK IRIGASI, BALAI TEKNIK RAWA

2.DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan jaringan irigasi jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun Km 407.85 600 800 1,000 750 3,557.85 2 Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi Km 1285.66 3900.00 4450.00 4450.00 4400.00 18485.66 3 Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun Lokasi 0 5 6 7 7 25 4 Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi Daerah Irigasi 0 2 5 7 9 9 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi 1 Persentase pencapaian target kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK % 9% 25% 52% 76% 100% 100% 2 Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK % 4% 24% 49% 75% 100% 100% 3 Jumlah luas layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan hektar 117,605 45,606 53,095 60,128 66,115 342,549 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa 1 Jumlah layanan teknis bidang irigasi Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Jumlah layanan teknis bidang rawa Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 OUTPUT KEGIATAN : - 1 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun Dokumen 129 140 145 150 130 694 291,657 316,600 327,900 339,200 294,000 1,569,357 2 Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Panjang jaringan irigasi permukaan dan rawa yang dibangun Km 407.85 600 800 1000 750 3557.85 4,022,929 8,489,600 13,527,100 12,813,200 11,250,900 50,103,729 3 Jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/ditingkatkan Panjang jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/ditingkatkan Km 287.80 315 265 265 265 1397.8 150,231 164,200 139,200 189,200 189,200 832,031 4 Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi Panjang jaringan irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi Km 1,286 3,900 4,450 4,450 4,400 18486 3,789,428 16,168,300 17,497,100 20,261,300 20,117,800 77,833,928 5 Kawasan rawa yang dikonservasi Jumlah lokasi kawasan rawa yang dikonservasi Lokasi 6.00 10 15 15 10 56 32,842 54,800 82,200 82,200 54,800 306,842 6 Prasarana Irigasi nonpadi yang dibangun Jumlah prasarana irigasi nonpadi yang dibangun unit 0 5 6 7 7 25 94,000 94,000 94,000 94,000 376,000 7 Layanan pembinaan irigasi, rawa, dan tambak yang dilaksanakan Jumlah BBWS/BWS yang dibina BBWS/BWS 37 37 37 37 37 37 146,060 146,100 153,405 160,710 168,015 774,290 8 Layanan teknis bidang irigasi dan rawa yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 KEGIATAN 4 : PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI 6,755,257 13,105,300 14,979,790 15,828,980 14,567,970 65,237,297 KOORDINATOR : DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI PELAKSANA :1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK SUNGAI, BALAI TEKNIK PANTAI

2.DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana 1 Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun Km 205.21 390.00 499.00 510.79 495.00 2100.00 2 Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun Unit 15.00 10.00 15.00 12.00 10.00 62.00 3 Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun Unit 26.00 32.00 42.00 49.00 35.00 184.00 4 Jumlah kumulatif kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang infrastruktur ketahanan bencananya dibangun Kawasan 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi Sungai 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana 1 Tingkat pencapaian target penurunan luas kawasan banjir % 10% 29% 54% 79% 100% 100% 2 Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi % 20% 40% 60% 80% 100% 100% 3 Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi % 20% 40% 60% 80% 100% 100% Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang sungai 1 Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase layanan data, informasi dan diseminasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase layanan pengujian laboratorium % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai Nilai A A A A A A Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya layanan teknis bidang pantai jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase layanan data, informasi dan diseminasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase layanan pengujian laboratorium % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai Nilai A A A A A A OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang disusun Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang disusun Dokumen 87 115 125 130 120 577 196,479 265,800 288,400 299,700 277,100 1,327,479 2 Bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Panjang bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Km 156.87 345 445 455.79 450 1,853 3,511,364 10,092,900 11,116,100 11,316,100 11,306,800 47,343,264 3 Bangunan pendukung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Jumlah bangunan pendukung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Unit 15 10 15 12 10 62 595,772 250,000 400,000 300,000 350,000 1,895,772 4 Saluran drainase utama perkotaan yang dibangun/ditingkatkan Panjang saluran drainase utama perkotaan yang dibangun / ditingkatkan Km 28.81 20 25 25 20 118,8 648,454 253,600 342,000 352,000 293,600 1,889,654 5 Bangunan pengendali lahar yang dibangun jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah bangunan pengendali lahar yang dibangun Unit 12 12 12 12 10 58 243,669 243,700 243,700 243,700 243,700 1,218,469 6 Bangunan pengendali sedimen yang dibangun Jumlah bangunan pengendali sedimen yang dibangun Unit 14 20 30 37 25 126 174,893 249,900 374,800 499,700 312,400 1,611,693 7 Bangunan pengaman pantai yang dibangun Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun Km 19.52 25 29 30 25 129 1,277,056 1,518,500 1,822,200 2,429,600 1,518,500 8,565,856 8 Bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi Panjang bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi Km 12.3 15 20 20 15 82 30,000 52,400 69,800 69,800 52,400 274,400 9 Bangunan pendukung pengendali banjir yang direhabilitasi Jumlah bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi Unit 2 3 2 2 9 - 5,000 8,000 6,000 6,500 25,500 10 Saluran drainase utama perkotaan yang direhabilitasi Panjang saluran drainase utama perkotaan yang direhabilitasi Km 2 4 10 10 4 30 5,000 50,000 150,000 150,000 60,000 415,000 11 Bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi Jumlah bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi Unit 0 2 2 2 2 8 10,000 11,000 13,000 15,000 49,000 12 Bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi Jumlah bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi Unit 1 5 10 10 8 34 6,000 30,000 60,000 60,000 48,000 204,000 13 Bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi Km 3.16 7 9 7 5 31 9,600 26,500 34,100 27,000 18,900 116,100 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 14 Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai yang dilaksanakan Jumlah BBWS/BWS yang dibina BBWS/BWS 37 37 37 37 37 37 53,770 53,800 56,490 59,180 61,870 285,110 15 Layanan teknis bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 KEGIATAN 5 : PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 8,709,952 34,326,571 29,294,636 23.267,767 20,181,246 115,780,172 KOORDINATOR : DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK BENDUNGAN

2.DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan tampungan air 1 Jumlah tampungan air yang dibangun Unit 46 39 31 24 29 70 2 Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan Unit 8 8 10 10 15 15 3 Jumlah tampungan air berpotensi listrik yang dibangun Unit 2 5 5 5 5 22 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya 1 Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air % 87% 91% 95% 98% 100% 100% 2 Tingkat pencapaian target tampungan air alami prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan % 53% 53% 67% 67% 100% 100% jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan 1 Jumlah layanan teknis keamanan bendungan yang diselenggarakan Layanan 1 1 1 1 1 1 2 Jumlah bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi (diseminasi) keamanan bendungan yang diselenggarakan Dokumen 11 11 8 4 6 40 OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun Dokumen 124 130 140 125 125 644 489,515 513,300 552,700 493,500 493,500 2,542,515 2 Bendungan lanjutan periode 2015-2019 yang dibangun Jumlah bendungan yang dibangun Bendungan 46 (46 lanjutan , 11 diantara nya selesai) 35 (35 lanjutan , 11 diantara nya selesai) 24 (24 lanjutan , 12 diantara nya selesai) 11 (11 lanjutan , 7 diantara nya selesai) 5 (5 lanjutan , 5 diantara nya selesai) 46 (46 lanjutan , 46 diantara nya selesai) 7,881,215 31,615,656 26,146,240 19,536,999 16,190,202 101,369,811 3 Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan yang dibangun Bendungan 0 4 (4 baru) 7 (3 baru, 4 lanjutan ) 13 (6 baru, 7 lanjutan ) 24 (11 baru, 13 lanjutan ) 24 (11 baru, 13 lanjutan ) 4,950 79,050 375,971 866,883 1,485,081 2,811,936 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Bendungan yang direhabilitasi Jumlah bendungan yang direhabilitasi Bendungan 2 1 1 1 5 74,253 308,582 308,582 308,582 1,000,000 5 Tampungan air alami yang direvitalisasi Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi Unit 5 12 12 12 10 51 243,669 1,084,083 1,084,083 1,084,083 1,084,083 4,580,000 6 Tampungan air alami yang dimanfaatkan Jumlah tampungan air alami yang dimanfaatkan Unit 1 1 1 1 4 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 7 Kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan yang dikembangkan Jumlah kawasan konservasi daerah tangkapan air yang dikembangkan Kawasan 12 15 15 13 55 - 210,000 310,000 460,000 410,000 1,390,000 8 Layanan pembinaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan Jumlah BBWS/BWS yang dibina BBWS/BWS 37 37 37 37 37 37 13,150 13,200 13,860 14,520 15,180 69,910 9 Layanan teknis bidang bendungan yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 KEGIATAN 6 : PENGEMBANGAN JARINGAN AIR TANAH DAN AIR BAKU 3.655.939 5.076.800 5.668.640 6.232.280 6.672.720 27.306.379 KOORDINATOR : DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI AIR TANAH

2.DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun Km 398.34 500.00 500.00 500.00 600.00 2498.34 2 Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun Km 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 485.00 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku 1 Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku % 8% 18% 24% 30% 20% 100% 2 Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan m3/detik 2.90 6.81 6.26 5.64 1.99 23.60 3 Persentase BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah dan air baku % 0% 24% 47% 76% 100% 100% 4 Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS WS 6 10 15 22 34 34 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah 1 Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah % n.a 100 100 100 100 100 2 Persentase layanan Sistem Informasi Air Tanah dan Air Baku (SIATAB) serta Diseminasi % n.a 100 100 100 100 100 3 Persentase layanan survey, investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR % n.a 100 100 100 100 100 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Balai nilai n.a A A A A A OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup Dokumen 82 100 110 125 115 532 112,461 137,200 150,900 171,500 157,800 729,861 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun 2 Prasarana air tanah dan air baku komunal yang dibangun Jumlah prasarana air tanah dan air baku komunal yang dibangun Titik 358 400 450 550 550 2308 484,504 541,400 676,700 676,700 609,100 2,988,404 3 Prasarana air baku yang dibangun Panjang prasarana air baku yang dibangun Km 398 500 500 500 600 2498 1,427,511 2,194,700 2,593,800 3,093,000 3,692,100 13,001,111 4 Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/ditingkatkan Panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun/ditingkatkan Km 85 100 100 100 100 485 145,715 173,900 173,900 173,900 173,900 841,315 5 Prasarana air tanah dan air baku komunal yang direhabilitasi Jumlah prasarana air baku komunal yang direhabilitasi Titik 25 50 50 50 50 225 43,406 43,500 43,500 43,500 43,500 217,406 6 Prasarana air baku yang direhabilitasi Panjang prasarana air baku yang direhabilitasi Km 34.69 40 45 50 40 210 272,656 313,300 352,400 391,600 313,300 1,643,256 7 Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang direhabilitasi Panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi Km 85 100 100 100 100 485 66,333 76,800 80,800 84,800 84,800 393,533 8 Konservasi air tanah dan air baku yang dilaksanakan Jumlah kegiatan konservasi air tanah dan air baku yang dilaksanakan Unit 8 8 10 8 34 - 3,000 3,000 3,000 3,300 12,300 9 Cekungan air tanah yang dipantau Jumlah cekungan air tanah yang dipantau Titik 8 8 10 8 34 - 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 10 Layanan pembinaan air tanah dan air baku yang dilaksanakan Jumlah BBWS/BWS yang dibina BBWS/BWS 37 37 37 37 37 37 12,800 12,800 13,440 14,080 14,720 67,840 11 Layanan teknis bidang air tanah yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 12 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun Unit 70 100 100 100 100 470 918,259 1,275,400 1,275,400 1,275,400 1,275,400 6,019,859 13 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi unit 29 50 50 50 50 229 169,094 291,600 291,600 291,600 291,600 1,335,494 KEGIATAN 7 : OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA 4,939,630 5,023,319 5,081,824 5,141,929 5,206,633 25,393,337 KOORDINATOR : DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 15 PELAKSANA : 1. BBWS/BWS

2.DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA 1 Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP % 50% 60% 70% 80% 90% 90% 2 Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS Indeks 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.35 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA 1 Persentase pencapaian target layanan prasarana SDA % 56% 67% 78% 89% 100% 100% 2 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen % 9% 13% 19% 25% 25% 3 Persentase perizinan bidang sumber daya air yang diproses % 90% 92% 94% 96% 100% 100% 4 Persentase pencapaian target indeks RBO Benchmarking yang dicapai % 94% 96% 97% 99% 100% 100% OUTPUT KEGIATAN : 1 Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara km 25,182 25,864 26,547 27,230 27,913 27,913 2,686,667 1,336,667 1,336,667 1,336,667 1,336,667 8,033,335 2 Unit pengelola irigasi yang difungsikan Jumlah unit pengelola irigasi yang difungsikan Unit 1 5 11 21 34 34 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 27,685 3 Bangunan pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Panjang bangunan pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Km 2,143 2,143 2,143 2,143 2,143 2,143 255,461 255,461 255,461 255,461 255,461 1,277,305 4 Bangunan pendukung pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah bangunan pendukung pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Unit 50 50 50 50 50 50 22,944 22,944 22,944 22,944 22,944 114,720 5 Bangunan pengendali lahar dan pengendali sedimen yang dipelihara Jumlah bangunan pengendali lahar dan pengendali sedimen yang dipelihara Unit 544 544 544 544 544 544 51,376 51,376 51,376 51,376 51,376 256,880 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6 Bangunan pengaman pantai yang dipelihara Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara Km 150 150 150 150 150 150 82,941 82,941 82,941 82,941 82,941 414,705 7 Sumber air alami yang dipelihara Jumlah sumber air alami yang dipelihara Lokasi 200 200 200 200 200 200 480,845 480,845 480,845 480,845 480,845 2,404,225 8 Tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara Unit 1290 1290 1290 1290 1290 1290 445,066 445,066 445,066 445,066 445,066 2,225,330 9 Unit pengelola bendungan yang difungsikan Jumlah unit pengelola bendungan yang difungsikan Unit 10 16 23 30 34 34 8,982 35,255 35,255 35,255 35,255 150,002 10 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara Panjang jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara Km 2,595 2,595 2,595 2,595 2,595 2,595 72,907 72,907 72,907 72,907 72,907 364,535 11 Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara Unit 440 440 440 440 440 440 112,657 112,657 112,657 112,657 112,657 563,285 12 Alokasi air yang disusun Jumlah alokasi air yang disusun Dokumen 5 10 18 26 34 34 18,321 18,321 18,321 18,321 18,321 91,605 13 Kegiatan tanggap darurat akibat bencana yang difasilitasi Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana Kegiatan 68 68 68 68 68 68 33,641 33,641 33,641 33,641 33,641 168,205 14 Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara Unit 340 340 340 340 340 340 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 245,000 15 Kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan Jumlah kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan Lokasi 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 5,406,000 16 Kelembagaan pengelolaan SDA yang difungsikan Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang difungsikan Lembaga 3 6 9 12 15 15 59,246 80,000 95,000 110,000 128,214 472,460 17 Pemantauan pemanfaatan SDA yang dilaksanakan Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan SDA Dokumen 34 34 34 34 34 34 0 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 18 Dukungan modernisasi daerah irigasi yang dilaksanakan Jumlah Daerah Irigasi yang melaksanakan dukungan modernisasi irigasi DI 0 2 4 7 9 9 0 23,500 23,500 23,500 23,500 94,000 19 Layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan, dan pemanfaatan SDA yang dilaksanakan Jumlah BBWS/BWS yang dibina BBWS/BWS 37 37 37 37 37 37 47,330 47,400 49,770 52,140 54,510 251,150 20 Penyediaan peralatan pendukung OP yang difasilitasi Jumlah alat pendukung OP yang difasilitasi Alat 67 70 75 80 85 377 200,000 209,000 235,095 262,790 291,870 1,198,755 21 Layanan tanggap darurat akibat bencana yang difasilitasi Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 300,707 300,800 315,840 330,880 345,920 1,594,147 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) KEGIATAN 8 : PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO 256,131 282,477 287,580 292,878 298,392 1,417,458 KOORDINATOR : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO PELAKSANA : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo 1 Jumlah panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan Km 2 2 2 2 1 9 2 Jumlah volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong Juta m3 31 31 40 40 25 25 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo 1 Persentase pencapaian target pengendalian lumpur sidoarjo % 78 78 100 100 100 100 OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengendalian lumpur Sidoarjo yang disusun Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengendalian lumpur Sidoarjo yang disusun Dokumen 1 1 1 1 4 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 2 Sarana prasarana pengendali lumpur yang dibangun/ditingkatkan Panjang sarana prasarana pengendali lumpur yang dibangun/ditingkatkan Km 2 2 2 2 1 9 62,832 62,900 66,045 69,190 72,335 333,302 3 Sarana prasarana pengendali lumpur yang dioperasikan dan dipelihara jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah layanan sarana prasarana pengendali lumpur yang dioperasikan dan dipelihara Layanan 1 1 1 1 1 1 175,744 189,000 189,000 189,000 189,000 931,744 4 Dampak semburan lumpur yang ditangani Jumlah kegiatan penanganan dampak semburan lumpur Kegiatan 5 5 5 5 20 14,880 16,974 18,571 20,329 22,261 93,015 5 Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 2,675 3,603 3,963 4,360 4,796 19,397 KEGIATAN 9 : LAYANAN TEKNIS SDA 63,200 98,950 98,950 98,950 98,950 459,000 PELAKSANA : 1. DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR

2.BBWS/BWS, BALAI TEKNIK SABO, BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN, BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA 1 Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3 Laporan 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 170.00 2 Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT) Nilai 4.00 4.30 4.60 4.90 5.00 5.00 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA 1 Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air % 80% 86% 92% 98% 100% 100% 2 Persentase layanan teknis bidang SDA % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya layanan teknis bidang sabo 1 Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang sabo yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang sabo yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Jumlah layanan pengujian mekanisme tanah, beton, dan hidrolika yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan 1 Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrolika dan geoteknik yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Jumlah layanan uji model fisik hidrolik yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3 Jumlah layanan laboratorium mektan dan batuan yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan 1 Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2 Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan data dan sistem informasi yang dikelola Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 2 Layanan hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA yang dikelola Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 3 Flood Forcasting & Warning System (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan Jumlah Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan Unit 0 5 10 10 10 35 - 35,750 35,750 35,750 35,750 143,000 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 NSPK bidang sumber daya air yang disusun Jumlah N/S/P/K yang disusun N/S/P/K 10 10 10 10 10 50 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 5 Pembinaan layanan teknis bidang Sumber Daya Air Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 6 Pembinaan pengelolaan SISDA, hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 7 Pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitasi pengembangan profesi bidang SDA Jumlah layanan pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitasi pengembangan profesi bidang SDA Layanan 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 8 Layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 KEGIATAN 10: KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 8,681,213 31,337 34,472 37,918 41,710 8,826,650 PELAKSANA : 1. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

2.BBWS/BWS Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 1 Nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko Nilai - 70 72 73 74 74 OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 SPK pembinaan dan pengendalian internal yang disusun Jumlah S/P/K yang disusun S/P/K 5 5 5 5 5 25 2,864,800 10,341 11,376 12,513 13,764 2,912,794 2 Pembinaan layanan pengembangan dan pengendalian manajemen resiko yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 1 5,816,413 20,996 23,096 25,405 27,946 5,913,856 SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 2,375,975 2,490,000 2,581,504 2,619,783 2,772,747 12,840,010 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55,92 63,35 71,54 90,44 94,58 94,58 2,375,975 2,490,000 2,581,504 2,619,783 2,772,747 12,840,010 KEGIATAN 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN SUMBER DAYA AIR 2,375,975 2,490,000 2,581,504 2,619,783 2,772,747 12,840,010 KOORDINATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA PELAKSANA : 1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA dan Seluruh UKE 2

2.BBWS/BWS
3.BALAI TEKNIK SDA Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air 1 Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Tingkat layanan pembentukan produk hukum % n.a 100% 100% 100% 100% 100% - 3 Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai Nilai 100 100 100 100 100 100 - 4 Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Nilai IKPA 91 92 93 94 95 95 5 Tingkat layanan komunikasi publik Nilai 100 100 100 100 100 100 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis 1 Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian % 100% 100% 100% 100% 100% 100% OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan administrasi kebencanaan yang dilaksanakan Jumlah layanan yang dilaksanakan Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 2 Layanan dukungan manajemen Eselon I Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I Layanan 4 4 4 4 4 4 37,386 54,400 56,120 57,840 59,560 265,306 3 Layanan sarana dan prasarana internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 1 139,729 150,899 151,143 151,398 151,664 744,834 4 Layanan dukungan manajemen Satker jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah layanan dukungan manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 1 726,347 752,877 768,569 729,753 804,268 3,781,814 5 Layanan perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1 1,471,513 1,530,824 1,604,671 1,679,792 1,756,255 8,043,056 jdih.pu.go.id

2.Direktorat Jenderal Bina Marga PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 40.120.99 9 56.230.77 5 60.940.50 5 83.247.434 63.638.594 304.178.29 8 PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS SASARAN STRATEGIS (SS) : Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN STATEGIS (IKSS) : Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km) Jam/ 100Km 2,21 2,19 2,09 2,08 1,90 1,90 37.225.70 2 53.122.80 7 57.588.64 0 80.817.008 61.206.086 252.734.53 3 SASARAN PROGRAM (SP) : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) : 1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional) % 81,8 82,8 84,6 83,75 83,95 83,95 2 Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional) Nilai 2.70 2.63 2.61 2.57 2.50 2.50 3 Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi) Nilai 3,51 3,14 2,95 2,89 2,82 2,82 KEGIATAN 1: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional SASARAN KEGIATAN (SK 1): Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK 1): Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional % 100 100 100 100 100 100 35.585.70 8 50.314.33 3 55.497.06 9 79.788.641 58.505.192 279.690.94 3 KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan PELAKSANA: Balai Pelaksana Jalan PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
1.Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional % 81,8 82,8 84,6 83,75 83,95 83,95
2.Rating kondisi jalan nasional Nilai 2,7 2,75 2,61 2,57 2,50 2,50
3.Rating keselamatan jalan nasional Nilai 3,512 3,14 2,95 2,89 2,82 2,82 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total OUTPUT KEGIATAN 1: 1 Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional 2.010.673 2.151.420 2.302.020 2.773.554 2,635,582 11.562.856 1.1. Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan Dok 33 33 33 33 33 165 1,2 Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan Dok 33 33 33 33 33 165 1,3 Jumlah dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan Dok 26 26 26 26 26 130 2 Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan jalan nasional 2,1 Panjang jalan yang terpelihara km 47.017 47.017 47.017 47.603 47.603 47.603 5.037.345 5.389.959 5.821.261 3.619.697 3.696.397 23.564.659 2,2 Panjang jalan yang ditingkatkan km 6.717 11.910 5.520, 40 7.276, 28 2.501, 90 33.926,23 14.918.260 18.357.710 19.362.880 30.636.108 14.068.460 97.343.419 2,3 Panjang jembatan yang terpelihara meter 436.94 7 435.70 9 511.24 1,4 511.24 1,4 511.24 1,4 511.241,4 492.923 519.456 504.567 434.080 437.511 2.388.537 2,4 Panjang Jembatan yang ditingkatkan meter 83.162 102.26 5 47.129 123.03 5,62 102.92 1,7 458.515,2 2.898.904 4.290.245 4.449.598 2.923.361 2.228.761 16.790.869 2,5 Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun km 396 495,4 620,9 603,4 526,7 2.642,4 4.054.310 5.736.329 8.749.634 9.060.699 8.691.748 36.292.722 2,6 Panjang Jalan yang mendukung Kawasan Prioritas yang dibangun km 46,5 68,6 52,8 50,2 35,1 253,2 765.082 1.221.018 589.677 799.850 691,850 4.067.477 2,7 Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun km 16,1 26,9 21,6 46,99 21,5 104,5 224.287 416.600 353.320 308.120 318.360 1.620.687 2,8 Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah km 4,71 7,83 30,4 31,02 20,64 94,6 596.352 4.422.396 4.422.396 7.454.910 4.544.841 21.440.895 2,9 Panjang Jembatan yang Dibangun meter 7.354, 19 3.374, 9 5.090, 2 10.881 ,36 5.109, 31 31.809,96 3.976.705 1.859.960 3.049.190 3.743.359 3.155.567 15.784.781 2,10 Panjang Flyover dan Underpass yang dibangun meter 2.815, 00 8.948, 9 8.705, 9 141,66 472,66 21.083,6 610.867 2.693.240 2.636.526 750.902 193.741 6.885.276 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2,11 Dukungan Jalan Daerah km 0 250 250 3.155, 93 2.956, 07 6.612,00 3.256.000 3.256.000 17.594.394 17.842.372 41.948.767 KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol SASARAN KEGIATAN (SK 2): Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK2): Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan % 100 100 100 100 100 100 789.073 849.708 10.387 61.864 61.702 1.772.734 KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2
1.Panjang Jalan Tol yang beroperasi km 338,41 346,15 262,8 646,82 919,27 2513,45 OUTPUT KEGIATAN 2: 1 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 9.073 9.708 10.387 61.864 61.702 152.734 1 Jumlah Dokumen Kajian dan evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol Dok 1 1 1 1 1 5 *780,000 *840,000 3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas Laporan 12 12 12 12 12 60 KEGIATAN 3: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan SASARAN KEGIATAN (SK3): Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK3) : KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal IKK3 .1 Tingkat layanan penanggulangan darurat akibat bencana % 100 100 100 100 100 100 200.000 204.000 208.000 75.650 196.245 883.895 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total
1.Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana % 100 100 100 100 100 100 PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan IKK3 .2 Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan % 100 100 100 100 100 100 82.677 88.464 94.657 111.470 921.733 1.299.001 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.2
1.Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan % 95 95 95 95 95 95
2.Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Nilai 80 81 82 84 85 85 PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan IKK3 .3 Tingkat pencapaian pembangunan jalan % 100 100 100 100 100 100 28.121 30.089 32.196 48.183 18.853 157.443 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.3
1.Panjang jalan yang dibangun km 458,6 590,9 672.0 428,66 583.3 3,000.1
2.Panjang jalan yang dilebarkan (14 m) km 38 49,4 39.1 14,34 66.9 246.7 PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I IKK3 .4 Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 1 % 100 100 100 100 100 100 29.978 32.076 34.321 13.858 16.297 126.530 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.4
1.Rating kondisi jalan 2,73 2,64 2,61 2,50 2,49 2,49
2.Presentase jembatan dalam kondisi baik % 90 94 96 97.0 99.0 99.0 PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan IKK3 .5 Tingkat pencapaian pembangunan jembatan % 100 100 100 100 100 100 27.606 37.606 39.500 171.485 821.190 1.097.387 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.5
1.Panjang jembatan yang dibangun m 18.624 ,3 3.374, 9 5.090, 2 10.881 ,36 5.109, 31 43080,07
2.Panjang Fly Over/Underpass Terbangun M 2.815, 00 8.948, 90 8.705, 90 141,66 472,14 21.083,60 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan IKK3 .6 Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan % 100 100 100 100 100 100 381.704 1.457.935 1.555.612 355.836 504.653 4.255.740 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.6
1.Panjang Jalan Tol yang beroperasi km 338,41 346,15 262,8 646.82 919.27 2.513,45 PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II IKK3 .7 Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 2 % 100 100 100 100 100 100 32.043 34.986 38.136 14.598 15.262 135.025 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.7
1.Rating kondisi jalan 2,65 2,63 2,62 2,62 2,51 2,51
2.Presentase jembatan dalam kondisi baik % 82 90 92 95.0 98.0 98.0 PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan IKK3 .8 Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan % 100 100 100 100 100 100 35.222 37.688 40.326 135.053 105.615 353.904 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.8
1.NSPK bidang Jalan dan Jembatan yang diterbitkan Jumlah 10 10 10 10 10 50
2.Pencapaian rating keselamatan jalan Nilai 3,5 3,1 3 2,9 2,8 2,8
3.Tingkat kualitas data dan sistem informasi jalan dan jembatan % 100 100 100 100 100 100 - Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Indeks SPBE - Tingkat Penerapan Transformasi Digital
4.Tingkat fasilitasi layanan peningkatan kompetensi fungsional % 100 100 100 100 100 100 PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan IKK3 .9 Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan % 100 100 100 100 100 100 18.565 19.864 21.255 28.452 28.748 116.884 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.9 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total
1.Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan Jumlah 4 4 4 4 4 20
2.Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik % 100 100 100 100 100 100 PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan IKK3 .10 Tingkat kepatuhan intern dalam penyelenggaraan jalan % 100 100 100 100 100 100 15.000 16.050 17.173 11.918 10.596 70.737 Parameter Indikator Kinerja Kegiatan 3.10
1.Presentase NSPK pembinaan dan pengendalian kepatuhan intern yang diterbitkan % 100 100 100 100 100 100
2.Tingkat fasilitasi penyusunan dokumen SPIP Jumlah 30 30 30 30 30 30
3.Tingkat pelayanan penanganan pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal OUTPUT KEGIATAN 3: 1 OUTPUT KEGIATAN 3.1: Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 1 Jumlah bantuan tanggap darurat kebutuhan mendesak yang disalurkan Dok 12 12 12 12 12 60 PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan OUTPUT KEGIATAN 3.2: 1 Pengaturan dan pembinaan sistem dan strategi penyelenggaraan jalan dan jembatan 1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi, Program, dan Anggaran Dok 1 1 1 1 1 5 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 3 Jumlah Dokumen Pembinaan Jalan Daerah Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah Dokumen Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Dok 1 1 1 1 1 5 5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Dok 1 1 1 1 1 5 2 Pengelolaan Pengendalian Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 1 Layanan pengendalian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan OUTPUT KEGIATAN 3.3: 1 Pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan 1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah I Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah II Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah III Dok 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I OUTPUT KEGIATAN 3.4: 1 Pengaturan dan pembinaan preservasi jalan dan jembatan wilayah I 1 Jumlah DokumenPembinaan Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.A Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.B Dok 1 1 1 1 1 5 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 4 Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I.C Dok 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan OUTPUT KEGIATAN 3.5: 1 Pengaturan dan pembinaan pembangunan jembatan 1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah I Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah II Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah III Dok 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan OUTPUT KEGIATAN 3.6: 1 Pembinaan Teknik Penyelenggaraan jalan bebas hambatan 48.154 51.525 55.132 51.346 31.616 237.773 1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah Dokumen Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan Dok 1 1 1 1 1 5 2 Layanan Pengadaan Tanah 333.550 1.406.410 1.500.480 304.489 473.037 4.017.966 1 Jumlah Hektar Pembebasan Tanah Ha 13 43 43 43 43 185 2 Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah Dok 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II OUTPUT KEGIATAN 3.7: 1 Pengaturan dan pembinaan preservasi jalan dan jembatan wilayah II jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.A Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.B Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah Dokumen Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.C Dok 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan OUTPUT KEGIATAN 3.8: 1 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan 1 Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan aset dan laboratorium jalan dan jembatan Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah Dokumen penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah dokumen pelaksanaan keselamatan dan keamanan jalan dan jembatan Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah dokumen pengaturan data dan pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan Dok 1 1 1 1 1 5 5 Jumlah dokumen pengembangan keahlian dan profesi dan pengelolaan jabatan fungsional Dok 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan OUTPUT KEGIATAN 3.9: 1 Layanan keteknikan bidan jalan dan jembatan jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1 Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan Dok 4 4 4 4 4 20 2 Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik bidang jalan dan jembatan Dok 4 4 4 4 4 20 PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Internal OUTPUT KEGIATAN 3.10: 1 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, perencanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal 1 Jumlah dokumen penyusunan dan pembinaan teknis pelaksanaan NSPK pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal Dok 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal Dok 1 1 1 1 1 5 3 Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian kepatuhan internal Dok 1 1 1 1 1 5 4 Jumlah dokumen pelaporan pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal Laporan 12 12 12 12 12 60 PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55.92 63.35 71.54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan 2.895.296 3.107.968 3.351.864 2.370.430 2.391.431 14.116.989 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total Nilai SAKIP (masuk ke Dit SSPJJ program konektivitas) 1 Tingkat pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN & Umum % 98,69 99,3 98,58 99,80 100 100 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran ( Tingkat pengelolaan Keuangan) Nilai 93,7 94,3 94,6 94,08 95 95 Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP (Indikator Berupa Ketepatan Waktu Penyampaian Proposal PNBP) % 100 100 100 100 100 100 Tingkat Kualitas Laporan Keuangan (Opini tingkat Kementerian, indikator berupa ketepatan waktu penyampaian laporan) % 100 100 100 100 100 100 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP (hanya ada di Kementerian, di tingkat unor: Penilaian Mandiri Maturitas SPIP). Jika dimasukan, masuk IKK Kepegawaian Nilai n.a. n.a. 3,75 4 4 4 2 Tingkat fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum jumlah 2 8 7 2 3 22 Tingkat layanan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum % 100 100 100 100 100 100 Tingkat efektifitas penyelesaian produk hukum % 100 100 100 100 100 100 Tingkat efektifitas advokasi hukum % 100 100 100 100 100 100 Jumlah laporan layanan komunikasi publik Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR % 70 72 73 74 100 100 Tingkat Persepsi/sentimen positif dan netral pemberitaan di media massa % 65 67 69 71 72 72 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 3 Persentase Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara % 100 100 100 100 100 100 Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Negara Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN (Penatausahaan, Pemanfaatn, dan Penertiban) 4 Persentase Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM % 100 100 100 100 100 100 Jumlah laporan kepegawaian dan umum Kualitas Layanan Manajemen SDM (Ditjen BM dapat mengeluarkan angka di tahun 2022-2023-2024) % n.a. n.a. n.a. 83 86 86 Tingkat Kesesuaian Kelembagaan (Ditjen BM dapat mengeluarkan angka di tahun 2022-2023-2024) % n.a. n.a. n.a. 84 85 85 Tingkat Maturitas SPIP (hanya ada di Kementerian, di tingkat unor: Penilaian Mandiri Maturitas SPIP) Tingkat Digitalisasi Arsip (DPSI) KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga PELAKSANA: Balai Pelaksana Jalan OUTPUT KEGIATAN : 2.377.989 2.544.449 2.722.560 1.209.607 3.117.059 11.971.664 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - OUTPUT KEGIATAN : 45.339 48.513 51.909 55.543 59.431 260.735 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal - OUTPUT KEGIATAN : 206.750 231.223 173.747 281.945 945.550 1.839.215 1 Layanan dukungan manajemen Eselon 1 - 1 Jumlah laporan kepegawaian dan umum Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Jumlah laporan keuangan - 3 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum Layanan 1 1 1 1 1 - 4 Jumlah laporan layanan komunikasi publik - 5 Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Negara - 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - 1 Jumlah Layanan Perkantoran - PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan OUTPUT KEGIATAN : 24.019 25.701 27.500 7.100 31.485 115.805 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I OUTPUT KEGIATAN : 10.429 11.157 11.940 6.482 13.670 53.678 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan - OUTPUT KEGIATAN : 21.230 22.716 24.306 16.669 27.828 112.749 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan - OUTPUT KEGIATAN : 61.160 65.441 70.022 77.864 80.169 354.656 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II - jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total OUTPUT KEGIATAN : 14.601 15.623 16.716 5.684 19.139 71.763 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan - OUTPUT KEGIATAN : 42.022 44.963 48.111 48.752 55.082 238.930 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan - OUTPUT KEGIATAN : 27.874 29.826 31.913 15.410 36.538 141.561 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Internal - OUTPUT KEGIATAN : 5.000 5.350 5.724 7.166 6.554 29.794 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol - OUTPUT KEGIATAN : 58.879 63.000 67.410 15.451 77.178 281.918 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 - 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker - jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUA N TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 - 3 Layanan Perkantoran - 1 Jumlah Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 - jdih.pu.go.id
3.Direktorat Jenderal Cipta Karya PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau 1 Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living % 47,00 60,29 70,08 80,07 89,17 98.57 98.57 22.009.965 31.334.951 26.107.819 8.705.122 24.117.392 122.275.250 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman 20.714.714 29.973.350 24.637.455 17.789.719 23.025.024 116.140.261 INDKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 47.00 60,29 70.08 80.07 89,17 98.57 98.57 1 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak % 89,27 (JP: 20,18) 91,80 (JP: 23,60) 93,80 (JP: 25,40) 95,90 (JP: 27,10) 97,90 (JP: 28,90) 100 (JP: 30,40) 100 (JP: 30,40) 2 Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman % 77,44 Akses Layak (Termas uk 7,5% 78,1 Akses Layak (Terma suk 9,65% 79,43 Akses Layak (Terma suk 11% 82,07 Akses Layak (Termas uk 13% 86,03 Akses Layak (Termas uk 14% 90 Akses Layak (Terma suk 15% 90 Akses Layak (Termas uk 15% jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Akses Aman) Akses Aman) Akses Aman) Akses Aman) Akses Aman) Akses Aman) Akses Aman) 3 Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan % 60.64 (BPS 2016, diolah Bappenas) 76.62 79.21 84.41 92.21 100.00 100.00 4 Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya % 1.62 17.35 41.15 64.41 82.03 100.00 100.00 5 Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6 Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau % 0,00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00 7 Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya % 0,00 38,18 56,94 73,68 86,04 100,00 100.00 KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG 7.729.038 8.090.086 7.039.657 7.241.763 11.855.105 41.955.649 SASARAN KEGIATAN 1.1: Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman 3.353.895 4.003.429 4.134.775 4.982.363 2.851.016 19.325.478 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 16,37 41,73 62,98 82,03 100 100 1 Persentase dokumen keterpaduan perencanaan kawasan permukiman % 0 15 42 62 80.77 100 100 2 Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman % 1.62 17.35 41.15 64.41 83.29 (ditamba h 245.32 Direktif) 100.00 (ditamb ah 269 direktif) 100.00 (ditamba h 269 Direktif) jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SASARAN KEGIATAN 1.2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan 2,527,526 3,302,022 2,149,216 941.455 7.242.346 16.162.565 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 60.00 70.00 80.00 89.25 97.50 97.50 1 Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung % 0 20.00 40.00 60.00 80.00 (Ditamba h 1452.26 direktif) 100.00 (Ditam bah 1452.9 5 direktif) 100.00 (Ditamb ah 1452.95 direktif) 3 Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan % 0 20.00 40.00 60.00 77.00 90.00 90.00 SASARAN KEGIATAN 1.3: Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar 1.847.617 784.635 755.666 1.317.945 1.761.743 6.467.606 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar yang tertib dan andal --- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 50,74 66,67 79,26 83,20 100,00 100.00 1 Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal % 90.00 100.00 100.00 71,43 100.00 100.00 2 Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal % 42.22 60.00 77.78 78,18 100.00 100.00 3 Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang tertib dan andal % 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman Kab/Kota 509 509 509 509 509 509 101,837 106,929 112.275 242,778 90,247 654,066 2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman Dok 8 14 10 6 10 48 32.000 56.000 40.000 13,740 20,000 161,740 3 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Hektar 920 2.471 2.385 440 5,174 11,390 2,059,888 3.090.500 3.232.500 3,740,096 2,205,564 14,328,548 4 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat Hektar 1.813 1.280 1.280 1,410 1,410 7,193 1,160,170 750,000 750,000 985,749 535,205 4,181,124 PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kab/Kota 509 509 509 509 509 509 216,049 236,048 236,048 50.432 55.743 794.320 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) bangunan gedung dan penataan bangunan 2 Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara Jumlah unit rumah negara yang mendapatkan pembinaan dan pengelolaan Unit Rumah Negara 1.800 1.800 1.800 1.818 1.800 9.018 13,575 15,231 15,679 15.211 16.459 76.155 3 Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Luas pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung M2 10.000 10.000 10.000 11.534 10.348 51.882 1,039,806 1,809,175 972,675 368.655 636.050 4.826.362 4 Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah kawasan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan 20 20 20 16 20 96 1,258,096 1,241,567 924,815 507.157 6.534.094 10.465.729 PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga Gedung 9 1 0 30 16 56 260,717 28,969 - 776.724 600.706 1.667.116 2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar Pasar 19 8 8 8 12 55 1.581.900 750.666 750.666 520.718 1.161.037 4.764.987 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Permukiman Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya Bidang Permukiman Gedung 2 2 2 0 0 6 5.000 5.000 5.000 20.504 0 35.504 KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN 4,418,000 3.498.411 2.887.474 3.068.637 3.149.607 17.022.128 SASARAN KEGIATAN 2.1: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan 4,418,000 3.498.411 2.887.474 3.068.637 3.149.607 17.022.128 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal --- dihitung dari indikator: % 25,63 47,21 68,11 88,87 100,00 100,00 1 Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal % 25,63 47,21 68,11 88,87 100,00 100,00 KOORDINATOR: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS OUTPUT KEGIATAN : 1 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah Sekolah 1.191 1.000 998 406 412 4007 2.487.441 2.088.532 2.084.532 1.058.558 1.246.728 8.965.791 2 Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru Sekolah 0 0 2 46 0 48 - - 4.000 167.829 - 171.829 3 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan Sekolah 171 150 128 75 90 614 379.880 333.228 284.798 607.477 444.378 2.049.762 4 Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru Sekolah 0 0 2 0 0 2 - - 4.000 - - 4.000 5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri Gedung 33 30 15 52 34 164 874,317 794,834 397,417 1.183.294 1.329.145 4.579.006 6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan islam negeri Gedung 12 5 2 2 2 23 676,361 281,817 112,727 51.478 21.987 1.144.370 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Pendidikan*** Jumlah Gedung yang Mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya Bidang Pendidikan Gedung N/A N/A N/A N/A 3 3 107.369 107.369 KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK 5,470,862 12,151,782 6,793,351 3,498,628 3,573,579 31,488,202 SASARAN KEGIATAN 3.1: Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan 5,470,862 12,151,782 6,793,351 3,498,628 3,573,579 31,488,202 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan---- dihitung dari indikator: % 20,97 22,02 22,92 22,42 22,82 22,82 1 Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP) % 20,18 20,97 22,02 22,92 22,42 22,82 22,82 KOORDINATOR: DIREKTORAT AIR MINUM PELAKSANA: DIREKTORAT AIR MINUM OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sistem penyediaan air minum Kab/Kota 509 509 509 509 509 509 241,597 280,300 294,294 209,644 179,780 1,205,615 2 Pembangunan SPAM jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun Liter/detik 1.530 4.600 1.530 765 765 9.190 2,677,500 8,050,000 2,677,500 1,338,750 1,338,750 16,082,500 3 Peningkatan SPAM Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting Liter/detik 75 375 375 187 188 1.199 90,000 449,600 449,600 224.700 224.900 1.438.800 4 Perluasan SPAM Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM SR 110.000 192.000 192.000 2.480 19.888 516.368 1,261,765 2,162,369 2,162,369 1,232,075 1,275,439 8,094,017 5 SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat SR 400.000 400.000 400.000 170.080 189.256 1.559.336 1,200,000 1,200,000 1,200,000 486,211 544,111 4,630,322 6 Pembinaan Teknis Bidang Air Minum* Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang air minum Orang 0 800 800 800 800 3,200 0 8,513 8,538 4,740 7,712 29,503 7 Fasilitasi PengembanganTeknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum* Jumlah laporan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum Laporan 0 1 1 1 1 4 0 1,000 1,050 2,508 2,887 7,445 *) Target kinerja dan pendanaan pada TA 2020 berada di Sekretariat Direktorat Jenderal dan dialihkan pada Direktorat Air Minum sejak TA 2021. Belum diamanatkan dalam Tugas dan Fungsi Direktorat Air Minum sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK 2,946,892 6,005,185 7,688,319 3,769,354 3,806,915 24,216,668 SASARAN KEGIATAN 4.1: Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi 2,946,892 6,005,185 7,688,319 3,769,354 3,806,915 24,216,668 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi ---- dihitung pada masing-masing indikator: 1 Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman % 77,44% Akses Layak (Termasuk 7,5% Akses Aman) 77,50 Akses Layak (Termasu k 7,88% Akses Aman) 77,57 Akses Layak (Termasu k 8,31% Akses Aman) 77,64 Akses Layak (Termasuk 8,77% Akses Aman) 78,25 Akses Layak (Termasuk 8,67% Akses Aman) 78,35 Akses Layak (Termasu k 8,68% Akses Aman) 78,35 Akses Layak (Termasuk 8,68% Akses Aman) 2 Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan % 60,64% (BPS 2016, diolah Bappenas) 63,20% 64,46% 65,96% 66,58% 66,97% 66,97% 3 Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan % 0 15% 35% 55% 45,40% 46,42% 46,42% KOORDINATOR: DIREKTORAT SANITASI PELAKSANA: DIREKTORAT SANITASI OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi Kab/Kota 509 509 509 509 509 509 464.704 487.940 512.337 172,003 165,160 1,802,144 2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah KK 104.000 331.000 407.000 45.732 2.000 889.732 973.000 3.116.000 3.835.119 1,955,137 2,237,221 12,116,477 3 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan KK 2.625 3.500 3.500 100 100 9.825 48.563 64.750 64.750 8,214 8,214 194,492 4 Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan KK 411.000 684.000 1.003.000 739.390 91.000 2.928.390 1.199.000 2.000.000 2.934.699 331,485 355,778 6,820,962 5 Sanitasi Berbasis Masyarakat Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat KK 50.800 62.800 62.800 22.319 86.820 285.539 261.625 327.415 327.415 1,293,129 1,015,542 3,225,126 6 Pembinaan Teknis Bidang Sanitasi* Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang sanitasi Orang 0 240 300 350 450 1.340 0 4.581 6.000 4,324 15,000 29,905 7 Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Sanitasi* Jumlah laporan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang sanitasi Laporan (2020- 2022) Layanan (2023- 2024) 0 18 27 1 1 45 / 1 0 4.500 8.000 5,062 10,000 27,562 *) Target kinerja dan pendanaan pada TA 2020 berada di Sekretariat Direktorat Jenderal dan dialihkan pada Direktorat Sanitasi sejak TA 2021. Belum diamanatkan dalam Tugas dan Fungsi Direktorat Sanitasi sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 149.922 227.885 228.653 211,337 639,818 1,457,613 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SASARAN KEGIATAN 5.1: Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman 35.896 36.837 35.105 66,040 401,740 575,618 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 73,33 80,00 86,67 85,16 86 86 1 Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman % 100 100 100 90 90 90 2 Nilai kinerja anggaran % 100 100 100 95,43 96 96 3 Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri % 20 40 60 80 80 80 4 Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya % N/A N/A N/A 75,21 76,11 76,11 SASARAN KEGIATAN 5.2: Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman 57,380 122,500 122,500 100,000 165,000 567,380 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang permukiman ---- dihitung dari indikator: % 4,76 28,57 52,38 94,56 100 100.00 1 Persentase dukungan layanan tanggap bencana bidang permukiman % 4.76 28.57 52.38 94,56 100.00 100.00 SASARAN KEGIATAN 5.3: Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman 41.646 53.548 56.048 36,100 60,820 248,161 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman - -- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 39,63 54,72 70,28 91,68 100,00 100,00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan % 19 39 61 80 100 100 2 Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman % 20 40 60 80 100 100 3 Persentase penyediaan data dan sistem informasi yang berkualitas % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman % 20 40 60 89 100 100 SASARAN KEGIATAN 5.4: Meningkatnya kepatuhan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman 15,000 15,000 15,000 7,765 12,258 66,454 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman --- dihitung dari rerata gabungan indikator: % 20.00 40.00 60.00 80.00 100 100 1 Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman % 20.00 40.00 60.00 80.00 100 100 2 Persentase pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman % 20.00 40.00 60.00 80.00 100 100 Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko --- Dihitung dari hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko Nilai N/A N/A N/A 73 75 75 KOORDINATOR: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN OUTPUT KEGIATAN : 1 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jumlah laporan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman Laporan 1 1 1 1 1 5 6,250 6,250 7,500 5,929 135,810 161,739 2 Program dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jumlah laporan program dan anggaran pembangunan infrastruktur permukiman Laporan 1 1 1 1 1 5 6,250 6,250 7,500 36,175 177,160 233,335 3 Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jumlah laporan penyusunan program dan pengelolaan PHLN bidang pembangunan infrastruktur permukiman Laporan 1 1 1 1 1 5 17,146 18,087 12,605 17,791 15,223 80,852 4 Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program, dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan, kinerja program dan koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur permukiman Laporan 2 2 2 2 2 10 6,250 6,250 7,500 6,145 73,547 99,692 PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak Paket/ Laporan 7 35 35 35 35 147 57,380 122,500 122,500 100,000 165,000 567,380 PELAKSANA: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN OUTPUT KEGIATAN : 1 Peraturan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman* Jumlah NSPK penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman NSPK 15 10 11 12 6 11 50 9,913 11,048 11,048 6,700 9,947 48,655 2 Peningkatan Kompetensi Teknis dan Profesi Bidang Permukiman dan Perumahan Jumlah laporan pengembangan profesi bidang permukiman dan perumahan Laporan 0 2 2 2 2 2 10 4,500 5,000 5,500 9,000 6,588 30,588 3 Fasilitasi Keandalan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Jumlah rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman Rekomen dasi Teknis 0 40 40 40 55 40 215 6,233 9,000 9,500 2,500 10,900 38,133 4 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Dan Pengelolaan Peralatan Infrastruktur Permukiman Dan Perumahan Jumlah laporan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan infrastruktur Permukiman dan Perumahan Laporan 0 5 5 5 5 5 25 4,000 4,000 4,500 6,200 5,445 24,145 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman ** Jumlah laporan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi Laporan 0 3 4 4 4 4 19 2,000 5,000 5,500 5,000 6,650 24,150 6 Bimbingan Teknik Bidang Permukiman dan Perumahan Jumlah bimbingan teknik bidang permukiman dan perumahan Angkatan 0 9 9 9 9 9 45 6,000 9,500 10,000 2,500 11,390 39,390 7 Penyelenggaraan Habitat** Jumlah laporan penyelenggaraan habitat Laporan 0 1 1 1 1 1 5 9.000 10.000 10.000 4,200 9,900 43,100 *) Pendanaan pada TA 2020 berada di direktorat sektor dan dialihkan pada Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan sejak TA 2021 sesuai dengan tugas, fungsi, dan penugasan unit kerja terkait. **) Pendanaan pada TA 2020 berada di Dit. SSPIP dan dialihkan pada Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan sejak TA 2021 sesuai dengan tugas, fungsi, dan penugasan unit kerja terkait. PELAKSANA: DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Jumlah laporan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur permukiman Laporan 1 1 1 1 1 5 7,500 7,500 7,500 3,710 6,531 33,741 2 Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Jumlah laporan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur permukiman Laporan 1 1 1 1 1 5 7,500 7,500 7,500 4,055 5,727 32,282 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55,92 63,35 71,54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1,295,252 1,361,601 1,470,364 915,403 1,092,368 6,134,988 SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman 1,295,252 1,361,601 1,470,364 915,403 1,092,368 6,134,988 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: % 1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan % 90 90 90 90 90 90 2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum % 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengadministrasian Pegawai % 87,50 87,60 87,70 87,80 87,90 87,90 4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran % 100 100 100 91 91 91 5 Tingkat Layanan Komunikasi Publik % N/A N/A N/A 100 100 100 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1,000,998 1,044,626 1,122,652 693,786 735,954 4,598,016 OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang cipta karya Orang 5.261 4.380 4.480 2.752 2.752 19.625 60,749 49,204 50,327 13,091 13,091 186,462 2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 11,897 12,135 12,377 48,830 57,492 142,730 3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 37,807 37,333 39,200 32,907 66,413 213,659 4 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 377,179 396,038 415,840 62,635 62,635 1,314,328 5 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 513,366 549,917 604,908 536,323 536,323 2,740,837 PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 28,652 31,358 34,327 22,453 22,450 139,239 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,523 1,599 1,679 1,298 1,298 7,397 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 1,650 1,733 1,819 1,000 1,000 7,202 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 25,478 28,026 30,829 20,155 20,152 124,640 PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN 53,073 24,573 25,801 28,258 33,910 165,615 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,564 1,564 1,642 1,000 1,200 6,969 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 32,240 3,740 3,927 7,454 8,945 56,305 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 19,269 19,269 20,233 19,804 23,765 102,340 PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS 43,597 52,317 62,780 29,345 29,345 217,384 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 375 450 540 778 778 2,921 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 33,350 40,020 48,024 11,266 11,266 143,926 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 9,872 11,847 14,216 17,301 17,301 70,537 PELAKSANA: DIREKTORAT AIR MINUM 42,283 54,608 58,956 39,674 43,641 239,161 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3,131 3,269 3,390 3,753 4,128 17,672 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 2,023 2,110 2,202 3,295.0 3,625 13,254 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 37,128 49,229 53,364 32,626 35,889 208,235 PELAKSANA: DIREKTORAT SANITASI 23,390 32,536 34,445 26,496 90,404 207,272 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,200 3,604 3,784 1,470 778 10,836 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 3,737 3,924 4,120 2,477 69,155 83,413 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 18,453 25,009 26,541 22,549 20,471 113,023 PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 32,583 37,581 40,600 25,567 27,434 163,764 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 2,161 3,600 3,600 1,300 1,300 11,961 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 10,724 12,000 12,000 5,040 5,483 45,246 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 19,698 21,981 25,000 19,227 20,651 106,557 PELAKSANA: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 60,677 74,003 80,803 39,064 95,900 350,447 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,216 6,000 6,000 5,940 5,940 25,096 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R SATUAN Baseline 2019 TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 8,652 12,113 13,324 624 15,960 50,673 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 50,809 55,890 61,479 32,500 74,000 274,678 PELAKSANA: DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN 10,000 10,000 10,000 10,760 13,330 54,090 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,500 1,500 1,500 579 300 5,379 2 Layanan Dukungan Manajemen Satker Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 500 500 500 2,474 4,646 7,424 3 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 8,000 8,000 8,000 6,953 8,200 38,237 jdih.pu.go.id

4.Direktorat Jenderal Perumahan PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN % 57,25 57,83 58,37 59,05 59,79 59,79 7.926.694,18 7.686.851 11.127.287 14.763.792 15.652.629,26 57.157.253,44 SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni % 57,25 57,83 58,37 59,05 59,79 59,79 7.926.694,18 7.686.851 11.127.287 14.763.792 15.652.629,26 57.157.253,44 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1 Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni % 56,80 56,91 57,07 57,31 57,58 57,58 7.564.479 6.883.109 9.877.612 13.283.132 13.905.991 51.514.323 2 Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU % 3,24 18,49 39,45 66,13 100,00 100,00 91,620.00 400,000.00 804,320.00 1,015,690.00 1,280,320.00 3,591,950.00 KEGIATAN 1: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Unit 232,543 91,422 134,047 195,963 221,025 875,000 7,656,099.00 7,283,109.00 10,681,932.00 14,298,822.00 15,186,311.00 55,106,273.00 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah rumah Umum yang mendapat bantuan PSU Unit 8,500 40,000 55,000 70,000 88,845 262,345 91,620.00 400,000.00 804,320.00 1,015,690.00 1,280,320.00 3,591,950.00 2 Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR Unit 230,550 81,000 118,960 177,925 205,225 813,660 5,270,000.00 2,500,000.00 4,767,710.00 7,035,800.00 8,175,790.00 27,749,300.00 3 Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus Unit 822 2,440 2,300 2,138 2,300 10,000 654,129.00 597,362.00 562,700.00 525,104.00 564,700.00 2,903,995.00 4 Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun Unit 1,171 7,982 12,787 15,900 13,500 51,340 1,568,250.00 3,604,500.00 4,357,790.00 5,524,240.00 4,967,680.00 20,022,460.00 5 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Laporan 119 122 122 122 122 607 66,700.00 166,247.00 173,812.00 181,768.00 180,921.00 769,448.00 6 Jumlah Laporan Kepatuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan Laporan 9 9 9 9 9 45 5,400.00 15,000.00 15,600.00 16,220.00 16,900.00 69,120.00 KOORDINATOR : Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan OUTPUT KEGIATAN : 1 Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Laporan 119 122 122 122 122 607 66,700.00 166,247.00 173,812.00 181,768.00 180,921.00 769,448.00 1 Jumlah laporan keterpaduan penyelenggaraan perumahan Laporan 5 4 4 4 4 21 13,770.00 15,147.00 16,662.00 18,328.00 10,161.00 74,068.00 2 Jumlah laporan strategi, program, dan penganggaran Laporan 9 9 9 9 9 45 11,400.00 32,520.00 33,820.00 35,170.00 36,750.00 149,660.00 3 Jumlah laporan kemitraan dan kelembagaan Laporan 5 9 9 9 9 41 6,230.00 17,210.00 17,900.00 18,620.00 19,450.00 79,410.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) penyelenggaraan perumahan 4 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan Laporan 100 100 100 100 100 500 35,300.00 101,370.00 105,430.00 109,650.00 114,560.00 466,310.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Umum dan Komersial OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Rumah Umum dan Komersial Laporan 26 25 25 25 25 126 25,580.00 33,000.00 34,320.00 35,690.00 37,120.00 165,710.00 1 Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah umum dan komersial Laporan 10 7 7 7 7 38 12,620.00 8,500.00 8,840.00 9,190.00 9,560.00 48,710.00 2 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah I Laporan 5 6 6 6 6 29 4,320.00 8,000.00 8,320.00 8,650.00 9,000.00 38,290.00 3 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah II Laporan 7 6 6 6 6 31 4,320.00 8,200.00 8,530.00 8,870.00 9,220.00 39,140.00 4 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial Wilayah III Laporan 4 6 6 6 6 28 4,320.00 8,300.00 8,630.00 8,980.00 9,340.00 39,570.00 2 Pembangunan PSU Rumah Umum Unit 8,500 40,000 55,000 70,000 88,845 262,345 66,040.00 367,000.00 770,000.00 980,000.00 1,243,200.00 3,426,240.00 1 Jumlah rumah umum yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU Unit 8,500 40,000 55,000 70,000 88,845 262,345 66,040.00 367,000.00 770,000.00 980,000.00 1,243,200.00 3,426,240.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PELAKSANA: Direktorat Rumah Swadaya OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Rumah Swadaya Laporan 16 10 10 10 10 56 27,000.00 37,100.00 26,210.00 27,450.00 28,740.00 146,500.00 1 Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah swadaya Laporan 5 4 4 4 4 21 16,590.00 19,100.00 10,480.00 10,980.00 11,710.00 68,860.00 2 Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah I Laporan 4 2 2 2 2 12 3,520.00 5,700.00 4,930.00 5,170.00 5,340.00 24,660.00 3 Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah II Laporan 3 2 2 2 2 11 3,430.00 5,400.00 4,620.00 4,840.00 5,010.00 23,300.00 4 Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemudahan perumahan swadaya Wilayah III Laporan 4 2 2 2 2 12 3,460.00 6,900.00 6,180.00 6,460.00 6,680.00 29,680.00 2 Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya 230,550 81,000 118,960 177,925 205,225 813,660 5,243,000.00 2,462,900.00 4,741,500.00 7,008,350.00 8,147,050.00 27,602,800.00 1 Jumlah bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya Unit 800 - - - - 800 30.860,00 - - - - 30,860.00 2 Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya Unit 227.000 80.100 118.010 176.500 203.750 805.360 4,782,910.00 2,385,350.00 4,445,600.00 6,654,500.00 7,837,100.00 26,105,460.00 3 Jumlah bantuan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN Unit 2.750 900 950 1.425 1.475 7.500 429,230.00 67,550.00 115,900.00 173,850.00 179,950.00 966,480.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Jumlah fasilitasi penyediaan jasa rumah swadaya Unit - 10.000 180.000 180.000 130.000 500.000 - 10,000.00 180,000.00 180,000.00 130,000.00 500,000.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Khusus OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah khusus Laporan 20 16 16 16 16 84 16,850.00 24,000.00 25,000.00 25,150.00 27,000.00 118,000.00 1 Jumlah laporan perencanaan teknik rumah khusus Laporan 10 6 6 6 6 34 7,817.00 7,500.00 10,000.00 10,000.00 11,000.00 46,317.00 2 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah I Laporan 3 3 3 3 3 15 1,592.00 4,350.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,942.00 3 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah II Laporan 3 3 3 3 3 15 1,675.00 4,050.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 18,725.00 4 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus Wilayah III Laporan 4 4 4 4 4 20 5,766.00 8,100.00 6,000.00 6,150.00 6,000.00 32,016.00 2 Pembangunan rumah khusus Unit 822 2,440 2,300 2,138 2,300 10,000 631,634.00 568,142.00 535,900.00 498,154.00 535,900.00 2,769,730.00 1 Jumlah rumah khusus yang dibangun Unit 822 2,440 2,300 2,138 2,300 10,000 631,634.00 568,142.00 535,900.00 498,154.00 535,900.00 2,769,730.00 3 Pemeliharaan dan perawatan rumah khusus Unit 320 290 100 100 100 910 5,645.00 5,220.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 16,265.00 1 Jumlah rumah khusus yang dipelihara Unit 320 290 100 100 100 910 5,645.00 5,220.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 16,265.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Susun jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun Laporan 18 27 27 27 27 126 20,180.00 33,500.00 34,840.00 36,240.00 37,680.00 162,440.00 1 Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun Laporan 7 9 9 9 9 43 8,030.00 11,650.00 12,190.00 12,680.00 13,190.00 57,740.00 2 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah I Laporan 3 6 6 6 6 27 4,850.00 8,000.00 8,360.00 8,700.00 9,040.00 38,950.00 3 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah II Laporan 5 6 6 6 6 29 3,900.00 6,800.00 6,970.00 7,250.00 7,540.00 32,460.00 4 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah III Laporan 3 6 6 6 6 27 3,400.00 7,050.00 7,320.00 7,610.00 7,910.00 33,290.00 2 Pembangunan rumah susun Unit 1,171 7,982 12,787 15,900 13,500 51,340 1,407,380.00 3,466,500.00 3,963,700.00 5,088,000.00 4,590,000.00 18,515,580.00 1 Jumlah rumah susun yang dibangun Unit 1,171 7,982 12,787 15,900 13,500 51,340 1,407,380.00 3,466,500.00 3,963,700.00 5,088,000.00 4,590,000.00 18,515,580.00 3 Pemeliharaan dan perawatan rumah susun Tower 154 116 350 380 300 1,300 140,690.00 104,500.00 359,250.00 400,000.00 340,000.00 1,344,440.00 1 Jumlah rumah susun yang dipelihara Tower 154 116 350 380 300 1,300 140,690.00 104,500.00 359,250.00 400,000.00 340,000.00 1,344,440.00 PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Intern OUTPUT KEGIATAN : 1 Pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal 9 9 9 9 9 45 5,400.00 15,000.00 15,600.00 16,220.00 16,900.00 69,120.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko Laporan 5 5 5 5 5 25 3,000.00 8,000.00 8,320.00 8,650.00 9,000.00 36,970.00 2 Jumlah laporan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Laporan 4 4 4 4 4 20 2,400.00 7,000.00 7,280.00 7,570.00 7,900.00 32,150.00 PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,5 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55.92 63.35 71.54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan
1. a.Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara;
2. b.Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
3. c.Tingkat penatausahaan Barang Persediaan Bencana;
4. d.Tingkat layanan pembentukan Produk Hukum;
5. e.Tingkat layanan advokasi hukum;
6. f.Tingkat layanan komunikasi public;
7. g.Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai;
8. h.Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan;
9. i.Jumlah layanan internal;
10. j.Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
11. k.Jumlah layanan gaji dan tunjangan; dan
12. l.Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran. % 89,69 87,06 85,56 90,19 93,38 89,18 270.595,18 403.742,00 445.355,00 464.970,00 466.318,26 2.050.980,44 Layanan 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 148.904,18 170.065,00 179.585,00 187.300,00 195.388,26 881.242,44 OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Layanan dukungan manajemen Eselon I 45.782,18 37.000,00 39.300,00 40.468,75 41.676,95 204.227,88 1 Jumlah Layanan dukungan manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 45.782,18 37.000,00 39.300,00 40.468,75 41.676,95 204.227,88 2 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3.911,00 3.500,00 3.760,00 3.870,00 4.000,00 19.041,00 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3.911,00 3.500,00 3.760,00 3.870,00 4.000,00 19.041,00 3 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 8.682,00 6.365,00 7.390,00 7.610,00 7.840,00 37.887,00 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 8.682,00 6.365,00 7.390,00 7.610,00 7.840,00 37.887,00 4 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 10 90.529,00 123.200,00 129.135,00 135.351,25 141.871,31 620.086,56 1 Jumlah layanan gaji dan tunjangan Layanan 1 1 1 1 1 5 68.789,00 100.500,00 105.525,00 110.801,25 116.341,31 501.956,56 2 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 21.740,00 22.700,00 23.610,00 24.550,00 25.530,00 118.130,00 PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan 75,760.00 201,577.00 227,120.00 236,200.00 226,740.00 967,397.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,850.00 1,867.00 19,420.00 20,200.00 2,100.00 45,437.00 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 1,850.00 1,867.00 19,420.00 20,200.00 2,100.00 45,437.00 2 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 16,100.00 107,550.00 111,850.00 116,320.00 120,970.00 472,790.00 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 16,100.00 107,550.00 111,850.00 116,320.00 120,970.00 472,790.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Layanan Perkantoran Bulan 1 1 1 1 1 5 57,810.00 92,160.00 95,850.00 99,680.00 103,670.00 449,170.00 1 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 57,810.00 92,160.00 95,850.00 99,680.00 103,670.00 449,170.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Umum dan Komersial 10,540.00 6,500.00 6,800.00 7,100.00 7,410.00 38,350.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 370.00 300.00 350.00 400.00 450.00 1,870.00 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 370.00 300.00 350.00 400.00 450.00 1,870.00 2 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 4,570.00 2,400.00 2,500.00 2,600.00 2,700.00 14,770.00 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 4,570.00 2,400.00 2,500.00 2,600.00 2,700.00 14,770.00 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 5,600.00 3,800.00 3,950.00 4,100.00 4,260.00 21,710.00 1 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 5,600.00 3,800.00 3,950.00 4,100.00 4,260.00 21,710.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Swadaya 13,260.00 6,900.00 7,230.00 7,570.00 7,910.00 42,870.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 430.00 400.00 450.00 500.00 550.00 2,330.00 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 430.00 400.00 450.00 500.00 550.00 2,330.00 2 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 4,380.00 2,000.00 2,100.00 2,200.00 2,300.00 12,980.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 4,380.00 2,000.00 2,100.00 2,200.00 2,300.00 12,980.00 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 8,450.00 4,500.00 4,680.00 4,870.00 5,060.00 27,560.00 1 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 8,450.00 4,500.00 4,680.00 4,870.00 5,060.00 27,560.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Khusus 12,341.00 6,400.00 7,150.00 7,400.00 7,650.00 40,941.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 664.00 200.00 750.00 800.00 850.00 3,264.00 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 12 200.00 750.00 800.00 850.00 3,264.00 2 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 2,477.00 2,000.00 2,100.00 2,200.00 2,300.00 11,077.00 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 2,477.00 2,000.00 2,100.00 2,200.00 2,300.00 11,077.00 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 9,200.00 4,200.00 4,300.00 4,400.00 4,500.00 26,600.00 1 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 9,200.00 4,200.00 4,300.00 4,400.00 4,500.00 26,600.00 PELAKSANA: Direktorat Rumah Susun 8,690.00 7,300.00 12,240.00 13,900.00 15,500.00 57,630.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 1 1 1 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 1,500.00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 1,500.00 2 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 1 1 1 5 3,990.00 2,600.00 5,690.00 6,500.00 7,000.00 25,780.00 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 3,990.00 2,600.00 5,690.00 6,500.00 7,000.00 25,780.00 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 4,600.00 4,500.00 6,250.00 7,000.00 8,000.00 30,350.00 1 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 4,600.00 4,500.00 6,250.00 7,000.00 8,000.00 30,350.00 PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Intern 1,100.00 5,000.00 5,230.00 5,500.00 5,720.00 22,550.00 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan - 1 1 1 1 5 - 500.00 550.00 600.00 600.00 2,250.00 1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1 1 1 1 5 - 500.00 550.00 600.00 600.00 2,250.00 2 Layanan dukungan manajemen satker Layanan - 1 1 1 1 5 - 1,500.00 1,560.00 1,650.00 1,720.00 6,430.00 1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan 1 1 1 1 1 5 - 1,500.00 1,560.00 1,650.00 1,720.00 6,430.00 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 1,100.00 3,000.00 3,120.00 3,250.00 3,400.00 13,870.00 1 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 1,100.00 3,000.00 3,120.00 3,250.00 3,400.00 13,870.00 jdih.pu.go.id

5.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1,544,237 2,001,581 383,920 305.076 314.466 4.549.280 PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: 1 Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif % 100 100 100 100 100 100 90.484 221.221 196.472 202.658 205.872 916.707 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1 Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif % 100 100 100 100 100 100 90.484 221.221 196.472 202.658 205.872 916.707 KEGIATAN 1: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : 1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan % 100 100 100 100 100 100 40,240 51,221 23,602 22,500 22,500 160,063 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 40,240 51,221 23,602 22,500 22,500 160,063 OUTPUT KEGIATAN : 1 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan Rekomendas i Kebijakan 3 2 0 0 0 3 16,316 10,877 - - - 27,193 1 Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 0 0 0 1 4,500 2,625 - - - 7,125 2 Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 0 0 0 0 1 5,004 2,700 - - - 7,704 3 Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 0 0 0 1 6,812 5,553 - - - 12,365 2 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 6 5 6 10 10 37 4,317 21,734 6,000 6,000 6,000 44,051 1 Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 4 2 2 4 4 16 3,203 1,600 2,500 2,500 2,500 12,303 2 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 2 2 2 3 3 12 1,114 19,357 1,500 1,500 1,500 24,971 3 Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 0 0 1 3 3 7 - - 1,000 1,000 1,000 3,000 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 0 0 2 - 777 1,000 1,000 1,000 3,777 3 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 5 6 6 2 2 21 3,871 5,000 6,000 6,000 6,000 26,871 1 Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 4 4 4 2 2 16 2,531 3,400 4,000 4,000 4,000 17,931 2 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 0 0 2 - 750 1,000 1,000 1,000 3,750 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 0 0 3 1,340 850 1,000 1,000 1,000 5,190 4 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan NSPK 2 0 1 0 0 3 1,575 - 2,000 2,000 2,000 7,575 1 Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan NSPK 2 0 1 0 0 3 1,575 - 2,000 2,000 2,000 7,575 5 Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan Kegiatan 1 1 1 0 0 1 7,144 6,610 1,102 - - 14,856 1 Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan Kegiatan 1 1 1 0 0 1 7,144 6,610 1,102 - - 14,856 6 Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan 0 3 3 3 3 12 - 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Laporan 0 1 1 1 1 4 - 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2 Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan 0 1 1 1 1 4 - 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 3 Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan 0 1 1 1 1 4 - 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 7 Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Layanan 4 4 4 4 4 20 3,127 2,000 3,000 3,000 3,000 14,127 1 Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Layanan 1 2 2 2 2 9 949 1,000 1,000 1,000 1,000 4,949 2 Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Layanan 2 1 1 1 1 6 1,622 500 1,000 1,000 1,000 5,122 3 Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Layanan 1 1 1 1 1 5 556 500 1,000 1,000 1,000 4,056 8 Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan 7 3 3 3 3 19 3,890 2,000 2,500 2,500 2,500 13,390 1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan 3 1 1 1 1 7 1,866 900 1,000 1,000 1,000 5,766 2 Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Laporan 2 1 1 1 1 6 1,274 700 1,000 1,000 1,000 4,974 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3 Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan 2 1 1 1 1 6 750 400 500 500 500 2,650 KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan % 100 100 100 100 100 100 50,244 170,000 172,870 180,158 183,372 756,644 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : 1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air % 25 25 25 25 25 25 11,042 22,000 47,290 43,125 44,050 167,507 2 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan % 25 25 25 25 25 25 17,779 113,150 31,921 32,870 33,847 229,567 3 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman % 25 25 25 25 25 25 12,273 20,600 33,500 33,500 30,500 130,373 4 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan % 25 25 25 25 25 25 9,150 14,250 60,159 70,663 74,975 229,197 KOORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 17,779 113,150 31,921 32,870 33,847 229,567 OUTPUT KEGIATAN : 1 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 5 1,790 1,000 1,050 1,070 1,100 6,010 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 5 1,790 1,000 1,050 1,070 1,100 6,010 2 Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 6 1 1 0 0 8 1,789 2,000 2,050 2,100 2,150 10,089 1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 6 1 1 0 0 8 1,789 2,000 2,050 2,100 2,150 10,089 3 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 4 4 3 2 1 14 4,500 92,250 9,471 9,800 9,647 125,668 1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 0 0 4 2,250 46,125 3,050 3,100 3,120 57,645 2 Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 2 3 2 2 1 10 2,250 46,125 6,421 6,700 6,527 68,023 4 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 2 2 2 1 2 9 1,800 4,000 3,600 3,700 3,800 16,900 1 Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rekomendasi Kebijakan 2 2 2 1 2 9 1,800 4,000 3,600 3,700 3,800 16,900 5 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan Kesepakata n 4 13 10 2 2 31 3,800 6,600 7,700 7,900 8,600 34,600 1 Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Dokumen 2 2 2 1 2 9 1,800 3,000 4,100 4,200 4,300 17,400 2 Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kesepakatan 4 13 10 2 2 31 2,000 3,600 3,600 3,700 4,300 17,200 6 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan NSPK 0 1 1 1 1 4 0 800 1,050 1,100 1,150 4,100 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan NSPK 0 1 1 1 1 4 0 800 1,050 1,100 1,150 4,100 7 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Laporan 4 4 4 5 6 23 3,800 6,200 6,700 6,900 7,100 30,700 1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Laporan 4 4 4 5 6 23 3,800 6,200 6,700 6,900 7,100 30,700 8 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Laporan 1 1 1 0 0 3 300 300 300 300 300 1,500 1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Laporan 1 1 1 0 0 3 300 300 300 300 300 1,500 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 11,042 22,000 47,290 43,125 44,050 167,507 OUTPUT KEGIATAN : 1 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 4 2 3 2 2 13 1,894 1,200 3,100 4,725 5,150 16,069 1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 1 6 1,368 600 600 700 800 4,068 2 Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 2 1 2 1 1 7 525 600 2,500 4,025 4,350 12,000 2 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 1 2 1 1 1 6 946 2.100 600 2,400 2,400 8,446 1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 1 2 1 1 1 6 946 2.100 600 2,400 2,400 8,446 3 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 3 5 4 2 2 16 3,603 11.550 31,900 23,600 23,600 94,253 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 2 1 2 1 1 7 2,803 1.500 14,400 20,000 14,000 52,703 2 Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 1 4 2 1 1 9 800 10.050 17,500 3,600 9,600 41,550 4 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 5 457 700 1,000 1,000 1,200 4,357 1 Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 5 457 700 1,000 1,000 1,200 4,357 5 Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan Kesepakata n 1 2 2 4 4 13 1,469 4,000 5,090 5,500 5,800 21,859 1 Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Dokumen 2 1 2 2 1 8 980 1,000 2,440 2,600 2,750 9,770 2 Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Kesepakatan 1 2 2 4 4 13 489 3,000 2,650 2,900 3,050 12,089 6 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air NSPK 4 2 2 0 0 8 1,539 1,200 1,800 1,800 1,800 8,139 1 Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air NSPK 4 2 2 0 0 8 1,539 1,200 1,800 1,800 1,800 8,139 7 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Laporan 3 2 4 4 4 17 960 950 3,500 3,800 3,800 13,010 1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Laporan 3 2 4 4 4 17 960 950 3,500 3,800 3,800 13,010 8 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Laporan 1 1 1 0 0 3 176 300 300 300 300 1,376 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Laporan 1 1 1 0 0 3 176 300 300 300 300 1,376 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 12,273 20,600 33,500 33,500 30,500 130,373 OUTPUT KEGIATAN : 1 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 3 2 2 3 3 13 1,807 1,800 1,800 1,800 1,800 9,007 1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 2 2 8 1,207 800 800 800 800 4,407 2 Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 5 600 1,000 1,000 1,000 1,000 4,600 2 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 0 4 762 2,000 1,000 1,000 1,000 5,762 1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 0 4 762 2,000 1,000 1,000 1,000 5,762 3 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 2 2 2 0 2 8 1,673 5,500 19,000 19,000 16,000 61,173 1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 0 1 4 700 4,000 10,000 10,000 10,000 34,700 2 Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 0 1 4 973 1,500 9,000 9,000 6,000 26,473 4 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 5 1 9 900 1,500 1,000 1,000 1,000 5,400 1 Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 5 1 9 900 1,500 1,000 1,000 1,000 5,400 5 Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan Kesepakata n 3 4 4 2 2 15 3,781 6,800 5,100 5,100 5,100 25,881 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Dokumen 3 3 3 1 1 11 1,454 2,800 2,500 2,500 2,500 11,754 2 Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kesepakatan 3 4 4 2 2 15 2,326 4,000 2,600 2,600 2,600 14,126 6 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman NSPK 0 1 1 2 1 5 0 500 500 500 500 2,000 1 Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman NSPK 0 1 1 2 1 5 0 500 500 500 500 2,000 7 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Laporan 4 3 3 4 4 18 3,113 2,200 4,800 4,800 4,800 19,713 1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Laporan 4 3 3 4 4 18 3,113 2,200 4,800 4,800 4,800 19,713 8 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Laporan 1 1 1 0 0 3 237 300 300 300 300 1,437 1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Laporan 1 1 1 0 0 3 237 300 300 300 300 1,437 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 9,150 14,250 60,159 70,663 74,975 229,197 OUTPUT KEGIATAN : 1 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 0 5 600 500 750 1,000 1,000 3,850 1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 0 4 300 500 750 1,000 1,000 3,550 2 Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 0 0 0 0 1 300 0 0 0 0 300 2 Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 0 0 3 400 1,000 2,750 3,000 3,000 10,150 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 0 0 3 400 1,000 2,750 3,000 3,000 10,150 3 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 3 2 2 1 1 9 1,750 5,750 30,000 35,000 36,500 109,000 1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 2 2 1 0 0 5 875 5.750 15,000 17,500 18,250 57,575 2 Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 0 1 1 1 4 875 0 15,000 17,500 18,250 51,625 4 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 2 1 2 2 2 9 1,250 750 2,500 3,000 4,000 11,500 1 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 2 1 2 2 2 9 1,250 750 2,500 3,000 4,000 11,500 5 Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan Kesepakata n 1 2 2 2 2 9 4,000 4,096 21,000 25,000 26,307 80,403 1 Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan Dokumen 3 2 2 2 2 11 3,500 2,096 17,000 20,000 20,307 62,903 2 Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan Kesepakatan 1 2 2 2 2 9 500 2,000 4,000 5,000 6,000 17,500 6 NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan NSPK 0 1 1 1 1 4 0 1,000 500 500 500 2,500 1 Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan NSPK 0 1 1 1 1 4 0 1,000 500 500 500 2,500 7 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan Laporan 1 1 1 4 4 11 1,000 854 2,359 2,863 3,500 10,576 1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan Laporan 1 1 1 4 4 11 1,000 854 2,359 2,863 3,500 10,576 8 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Laporan 1 1 1 0 0 3 150 300 300 300 168 1,218 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Laporan 1 1 1 0 0 3 150 300 300 300 168 1,218 SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55.92 63.35 71.54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan % 100 100 100 100 100 100 118,182 112,207 91,258 75,938 80,266 477,850 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : 1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan % 15 15 15 15 15 15 2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum % 15 15 15 15 15 15 3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai % 10 10 10 15 15 15 4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran % 10 10 10 15 15 15 5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran % 15 15 15 15 15 15 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 6 Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik % 10 10 10 15 15 15 7 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP % 10 10 10 0 0 0 8 Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP % 15 15 15 0 0 0 9 Nilai SAKIP Unit Organisasi % 0 0 0 10 10 10 KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan 74,068 67,094 71,859 75,938 80,266 369,224 OUTPUT KEGIATAN : 1 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 403 300 318 338 358 1,718 1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Laporan 1 1 1 1 1 5 403 300 318 338 358 1,718 2 Manajemen Transformasi Organisasi Layanan 2 2 2 1 1 10 1,372 1,200 1,273 1,351 1,433 6.629 1 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi Laporan 2 2 2 1 1 10 1,372 1,200 1,273 1,351 1,433 6.629 3 Pengelolaan Pegawai Orang 260 260 260 260 260 260 1,671 1,500 1,592 1,689 1,792 8,243 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai Laporan 3 3 3 2 2 13 1,671 1,500 1,592 1,689 1,792 8,243 4 Tata Kelola TNDE dan Arsip Layanan 1 1 1 1 1 5 498 500 531 563 597 2,689 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip Laporan 1 1 1 1 1 5 498 500 531 563 597 2,689 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5 Kerumahtanggaan Layanan 3 2 2 2 2 11 2,810 1,000 1,061 1,126 1,194 7,191 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan Laporan 3 2 2 2 2 11 2,810 1,000 1,061 1,126 1,194 7,191 6 Advokasi Hukum Layanan 2 2 2 1 1 8 1,109 800 849 901 956 4,614 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum Laporan 2 2 2 1 1 8 1,109 800 849 901 956 4,614 7 MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait Layanan 1 1 1 1 1 5 461 400 424 450 478 2,214 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama Laporan 1 1 1 1 1 5 461 400 424 450 478 2,214 8 Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Layanan 3 3 3 2 2 13 1,724 1,500 1,592 1,689 1,792 8,296 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 3 3 2 2 3 13 1,724 1,500 1,592 1,689 1,792 8,296 9 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 774 890 944 1,002 1,063 4,672 1 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Laporan 1 1 1 1 1 5 774 890 944 1,002 1,063 4,672 10 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I Layanan 4 2 2 2 3 13 2,395 1,300 1,448 1,536 1,630 8,308 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan Laporan 4 2 2 2 3 13 2,395 1,300 1,448 1,536 1,630 8,308 11 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI Layanan 1 1 1 1 1 5 287 500 590 627 666 2,671 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN Laporan 1 1 1 1 1 5 287 500 590 627 666 2,671 12 Strategi Komunikasi Layanan 2 2 2 1 1 8 1,516 1,100 1,379 1,463 1,553 7,011 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat Laporan 2 2 2 1 1 8 1,516 1,100 1,379 1,463 1,553 7,011 13 Publikasi Layanan 3 2 2 2 4 13 1,406 800 1,061 1,126 1,194 5,587 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi Laporan 3 2 2 2 4 13 1,406 800 1,061 1,126 1,194 5,587 14 Laporan Keuangan Unit Eselon I Laporan 1 1 1 2 3 8 1,651 500 955 1,013 1,075 5,194 1 Jumlah Laporan Keuangan Laporan 1 1 1 2 3 8 1,651 500 955 1,013 1,075 5,194 15 Laporan Kinerja Unit Eselon II Laporan 1 1 1 1 1 5 158 300 318 338 358 1,472 1 Jumlah Laporan Kinerja Laporan 1 1 1 1 1 5 158 300 318 338 358 1,472 16 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI Laporan 2 1 1 2 2 8 1,074 1,000 1,061 1,126 1,194 5,455 1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan 2 1 1 2 2 8 1,074 1,000 1,061 1,126 1,194 5,455 17 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI Unit 1 1 1 1 1 5 2,366 500 531 563 597 4,557 1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran Unit 1 1 1 1 1 5 2,366 500 531 563 597 4,557 18 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI Unit 1 1 1 1 1 5 1,728 500 531 563 597 3,919 1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 5 1,728 500 531 563 597 3,919 19 Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan Unit 1 1 1 1 2 6 410 410 435 462 490 2,206 1 Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Unit 1 1 1 1 2 6 410 410 435 462 490 2,206 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 20 Gaji dan Tunjangan DJPI Layanan 1 1 1 1 1 5 29,714 26,292 27,896 29,597 31,403 144,902 1 Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan Layanan 1 1 1 1 1 5 29,714 26,292 27,896 29,597 31,403 144,902 21 Opersionalisasi Kantor DJPI Layanan 1 1 1 1 1 5 15,540 20,802 22,071 23,417 24,846 106,676 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor Layanan 1 1 1 1 1 5 15,540 20,802 22,071 23,417 24,846 106,676 PELAKSANA: Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 OUTPUT KEGIATAN : 1 Opersionalisasi Kantor Direktorat Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 OUTPUT KEGIATAN : 1 Opersionalisasi Kantor Direktorat Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 OUTPUT KEGIATAN : 1 Opersionalisasi Kantor Direktorat Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 OUTPUT KEGIATAN : 1 Opersionalisasi Kantor Direktorat Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 OUTPUT KEGIATAN : 1 Opersionalisasi Kantor Direktorat Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP Layanan 1 1 1 1 1 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU) 44,113 45,113 19,399 0 0 135,693 OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BLU PPDPP Unit 1 1 1 0 0 3 100 100 0 0 0 303 1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Unit 1 1 1 0 0 3 100 100 0 0 0 303 2 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU PPDPP Unit 1 1 1 0 0 3 400 400 0 0 0 1,212 1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Unit 1 1 0 0 0 3 400 400 0 0 0 1,212 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Gaji dan Tunjangan BLU PPDPP Layanan 1 1 1 0 0 3 23,290 29,290 8,034 0 0 82,749 1 Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan Layanan 1 1 0 0 0 3 23,290 29,290 8,034 0 0 82,749 4 Operasionalisasi Kantor BLU PPDPP Layanan 1 1 1 0 0 3 16,869 13,844 11,365 0 0 44,816 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Layanan 1 1 1 0 0 3 16,869 13,844 11,365 0 0 44,816 5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLU PPDPP Layanan 1 1 1 0 0 3 3,455 1,480 0 0 0 6,615 1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Layanan 1 1 1 0 0 3 3,455 1,480 0 0 0 6,615 PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni % 57,25 57,83 58,37 59,05 59,79 59,79 1,335,572 1,668,152 69,123 26,480 28,328 3,127,655 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman % 100 100 100 100 100 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1 Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan % 100 100 100 100 100 100 1,335,572 1,668,152 69,123 26,480 28,328 3,127,655 KEGIATAN 1: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan % 100 100 100 100 100 100 1,335,572 1,668,152 69,123 26,480 28,328 3,127,655 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : 1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan % 50 50 50 100 100 100 1,307,732 1,640,312 40,448 26,480 28,328 3,043,299 2 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan % 50 50 50 0 0 0 27,840 27,840 28,675 0 0 84,355 KOORDINATOR : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 1,307,732 1,640,312 40,448 26,480 28,328 3,043,299 OUTPUT KEGIATAN : 1 Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 4 4 5 5 5 23 3,250 3,250 7,100 7,760 8,486 29,846 1 Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 3 2 2 2 2 11 2,500 1,500 4,400 4,840 5,324 18,564 2 Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 2 2 2 8 750 1,000 2,200 2,420 2,662 9,032 3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 1 1 4 0 750 500 500 500 2,250 2 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan NSPK 1 1 2 3 1 8 750 750 2,200 2,420 2,662 8,782 1 Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan NSPK 1 1 2 3 1 8 750 750 2,200 2,420 2,662 8,782 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan Laporan 4 2 2 6 30 44 3,850 1,750 8,648 8,800 9,680 32,728 1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan Laporan 4 2 2 6 30 44 3,850 1,750 8,648 8,800 9,680 32,728 4 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Rumah Tangga 31,823 39,684 312 0 0 71,819 1,289,782 1,624,562 10,000 0 0 2,924,343 1 Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Rumah Tangga 31,823 39,684 312 - - 71,819 1,289,782 1,624,562 10,000 0 0 2,924,343 5 Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Layanan 1 1 1 1 1 5 5,000 4,500 4,500 4,500 4,500 23,000 1 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Layanan 1 1 1 1 1 5 5,000 4,500 4,500 4,500 4,500 23,000 SSB (BA.999.07) Rumah Tangga 175,000 0 0 0 0 175,000 4,657,982 5,969,486 4,930,376 4,865,899 4,804,866 25,228,609 SBUM (BA.999.07) Rumah Tangga 263,000 157,500 200,000 220,000 220,000 1,060,500 1,064,000 945,000 1,200,000 1,320,000 1,320,000 5,849,000 6 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Layanan 1 1 1 1 1 5 4,500 5,000 5,000 0 0 14,500 1 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Layanan 1 1 1 1 1 5 4,500 5,000 5,000 14,500 7 Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kegiatan 1 1 1 1 1 5 600 500 3,000 3,000 3,000 10,100 1 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kegiatan 1 1 1 1 1 5 600 500 3,000 3,000 3,000 10,100 SMF (Dana Masyarakat) Rumah Tangga 8.460 10.000 10.000 10.000 11.540 50.000 Tapera (Dana Masyarakat) Rumah Tangga 50.000 75.000 100.000 10.000 7.251 242.251 2 FLPP (BA.999.03) Rumah Tangga 0 0 0 220.000 220.000 440.000 600 500 3,000 3,000 3,000 10,100 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU) 27,840 27,840 28,675 0 0 84,355 OUTPUT KEGIATAN : 1 Fasilitasi Penyaluran FLPP Layanan 3 3 0 0 0 6 8,550 5,600 0 0 0 19,918 1 Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Laporan 2 2 0 0 0 4 5,500 3,550 0 0 0 12,707 2 Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan Lembaga 30 30 0 0 0 60 1,500 1,500 0 0 0 4,545 3 Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan Rumah Tangga 102,500 157,500 200,000 0 0 900,000 1,550 550 0 0 0 1,118 FLPP (BA.999.03) Rumah Tangga 102,500 157,500 200,000 0 0 900,000 9,000,000 12,000,000 14,500,000 0 0 69,500,000 2 Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan Perumahan Layanan 3 2 3 0 0 12 2,354 1,436 0 0 0 5,269 1 Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan Layanan 3 2 3 0 0 12 2,354 1,436 0 0 0 5,269 3 Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan Layanan 40 45 45 0 0 220 2,788 2,788 0 0 0 8,447 1 Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan Layanan 40 45 45 0 0 45 2,788 2,788 0 0 0 8,447 4 Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Layanan 45 45 45 0 0 225 1,355 1,115 0 0 0 3,618 1 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Layanan 45 45 45 0 0 225 1,355 1,115 0 0 0 3,618 5 Teknologi dan Informasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Layanan 1 1 1 0 0 5 1,800 1,800 0 0 0 5,454 1 Jumlah Pelayanan Sistem, Tekologi, dan Informasi Pembiayaan Perumahan Layanan 1 1 1 0 0 5 1,800 1,800 0 0 0 5,454 6 Pendayagunaan Database Bantuan Pembiayaan Perumahan Layanan 2 2 2 0 0 10 1,000 1,000 0 0 0 3,030 1 Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database Layanan 2 2 2 0 0 10 1,000 1,000 0 0 0 3,030 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7 Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Layanan 1 1 1 0 0 5 2,900 2,900 0 0 0 8,787 1 Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Layanan 1 1 1 0 0 5 2,900 2,900 0 0 0 8,787 8 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan 3 3 3 0 0 15 1,500 2,600 0 0 0 6,778 1 Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan 3 3 3 0 0 15 1,500 2,600 0 0 0 6,778 9 Publikasi dan Kehumasan Layanan 2 2 2 0 0 10 3,135 6,144 0 0 0 15,607 1 Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Kehumasan Layanan 2 2 2 0 0 10 3,135 6,144 0 0 0 15,607 10 Pengelolaan Aset BLU Layanan 3 3 3 0 0 15 200 200 0 0 0 606 1 Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU Layanan 3 3 3 0 0 15 200 200 0 0 0 606 11 Hukum dan Kepatuhan Layanan 1 1 1 0 0 5 260 260 0 0 0 788 1 Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Bidang Hukum dan Kepatuhan Layanan 1 1 1 0 0 5 260 260 0 0 0 788 12 Pengawasan Internal Layanan 24 24 24 0 0 120 800 800 0 0 0 2,424 1 Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal Layanan 24 24 24 0 0 120 800 800 0 0 0 2,424 13 Pembinaan Manajemen Layanan 2 2 2 0 0 10 1,197 1,197 0 0 0 3,627 1 Pembinaan Manajemen Layanan 2 2 2 0 0 10 1,197 1,197 0 0 0 3,627 jdih.pu.go.id

6.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 199,396 331,500 353,300 367,900 392,800 1,644,896 PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis % 60 65 70 82 82.5 82.5 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman % 60 65 70 100 100 100 KEGIATAN 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah 103,274 228,300 246,800 258,700 280,200 1,117,274 SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: 1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR % 60 65 70 80 85 85 2 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan % 60 65 70 100 100 100 3 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara % 60 65 70 100 100 100 4 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku % 60 65 70 100 100 100 KOORDINATOR : Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 22,961 48,000 48,800 52,100 58,900 230,761 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Kebijakan Teknis dan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR Dokumen 8 7 8 5 6 14,000 16,700 16,900 19,100 66,700 2 Keterpaduan Rencana Dan Sinkronisasi Program Dokumen 2 6 6 2 2 19,500 20,000 22,500 24,500 86,500 3 Kinerja dan Dampak Manfaat Dokumen 5 5 4 2 2 10,500 9,100 9,700 12,300 41,600 4 Kepatuhan Internal Dokumen 1 4 3 2 2 4,000 3,000 3,000 3,000 13,000 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I 19,300 53,000 59,800 61,400 68,700 262,200 OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah I Dokumen 15 15 17 8 7 48,000 54,000 55,600 62,500 220,100 2 Kinerja program di Wilayah I Dokumen 2 3 3 3 3 5,000 5,800 5,800 6,200 22,800 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II 42,776 52,000 57,500 61,500 65,700 279,476 OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah II Dokumen 16 16 18 9 7 45,700 51,000 55,000 59,000 210,700 2 Kinerja program di Wilayah II Dokumen 2 3 3 3 3 6,300 6,500 6,500 6,700 26,000 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III 18,237 75,300 80,700 83,700 86,900 344,837 OUTPUT KEGIATAN : 1 Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah III Dokumen 17 15 17 6 5 69,000 74,000 77,000 80,000 300,000 2 Kinerja program di Wilayah III Dokumen 3 3 3 3 3 6,300 6,700 6,700 6,900 26,600 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya % 55.92 63.35 71.54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah 96,122 103,200 106,500 109,200 112,600 527,622 SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: 1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan % 80 80 81 82 82 82 2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum % 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai % 80 80 81 82 82 82 4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran % 91 91 92 92 92 92 5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran % 90,5 90,5 91 91 91 91 6 Nilai SAKIP Unit Organisasi % 76,5 76,6 76,8 76,9 77 77 KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 75,195 89,200 91,900 94,600 97,700 448,595 OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 19 21 28,868 34,000 33,500 33,000 33,000 133,500 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 1,100 1,200 1,400 1,600 1,700 5,900 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 45,227 54,000 57,000 60,000 63,000 234,000 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 3,957 3,500 3,500 3,500 3,500 17,957 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 6 5 2,628 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1,329 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I 5,709 3,500 3,700 3,700 3,800 20,409 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 6 5 4,734 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 975 1,500 1,700 1,700 1,800 6,700 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II 5,715 3,500 3,700 3,700 3,800 20,415 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 6 5 4,371 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1,344 1,500 1,700 1,700 1,800 6,700 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III 5,546 3,500 3,700 3,700 3,800 20,246 OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 6 5 4,230 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1,316 1,500 1,700 1,700 1,800 6,700 jdih.pu.go.id

7.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 725,510 900,000 906,541 913,345 920,354 4,365,749 PROGRAM : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional % 5,3 5,6 6,0 5,1 3,4 7,7 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 480,000 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional % 70 75 80 85 90 90 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 480,000 KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina % 81 81 81 65 41 93,2 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 480,000 KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina Orang 30,000 30,000 30,000 24.134 15.300 172.447 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 480,000 SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya kostruksi 1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi % 43 51 57 69 76 76 629,510 804,000 810,541 817,345 824,354 3,885,749 PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN PROGRAM : Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya % INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi % 43 51 57 69 76 76 629,510 804,000 810,541 817,345 824,354 3,885,749 1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi % 76 80 84 89 93 93 2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi % 14 21 28 36 39 39 3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi % 40 51 59 82 97 97 KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi % 60 65 70 75 80 80 17,810 22,094 22,254 22,421 22,593 107,172 KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi NSPK 1 1 1 1 1 5 5,937 7,365 7,418 7,474 7,531 35,724 2 Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi Laporan 1 1 1 1 1 5 5,937 7,365 7,418 7,474 7,531 35,724 3 Profil kerja sama bidang jasa konstruksi Kesepaka tan 1 1 1 1 1 5 5,937 7,365 7,418 7,474 7,531 35,724 KEGIATAN 3 : PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa % 68 75 83 92.5 98.5 98.5 89,590 111,137 111,944 112,784 113,650 539,105 1 Persentase tender/seleksi tepat waktu % 80 85 90 95 98 98 2 Persentase sanggah tidak benar % 90 91 92 98 99 99 3 Persentase pengaduan tidak benar % 90 91 92 98 99 99 4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar % 90 91 92 93 95 95 5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ % 60 71 82 91 100 100 6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR % 0 20 50 80 100 100 KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi NSPK 1 1 1 1 1 5 3,116 3,865 3,893 3,922 3,952 18,748 2 Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ) Laporan 1 1 1 1 1 5 3,116 3,865 3,893 3,922 3,952 18,748 3 Profil kinerja penyedia jasa konstruksi Layanan 1 1 1 1 1 5 3,116 3,865 3,893 3,922 3,952 18,748 4 Profil Kepatuhan Intern Ditjen Bina Konstruksi Laporan 1 1 1 1 1 5 3,116 3,865 3,893 3,922 3,952 18,748 PELAKSANA: BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi Layanan 1 1 1 1 1 5 77,127 95,677 96,372 97,096 97,841 464,114 KEGIATAN 4 : PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi % 100 100 100 100 100 100 8,599 10,667 10,744 10,825 10,908 51,742 KOORDINATOR: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI PELAKSANA: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi NSPK 1 1 1 1 1 5 4,299 5,333 5,372 5,412 5,454 25,871 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Laporan 1 1 1 1 1 5 4,299 5,333 5,372 5,412 5,454 25,871 KEGIATAN 5 : PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi % 14 21 28 36 39 39 138,738 195,194 197,310 199,512 201,780 932,534 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat % 9 10 12 9.76 10 10 102,956 150,806 152,599 154,465 156,387 717,214 KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH OUTPUT KEGIATAN : 1 Tenaga kerja konstruksi terbina Orang 95,000 95,000 95,000 15.022 29.890 176.112 82,364 120,645 122,080 123,572 125,110 573,771 2 Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi Laporan 7 7 7 7 7 35 20,591 30,161 30,520 30,893 31,277 143,443 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi % 20 32 44 63 67 67 35,782 44,388 44,711 45,047 45,392 215,321 1 Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi % 21 27 33 41 44 44 2 Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi % 18 22 25 24 26 26 3 Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi % 20 40 60 94 100 100 4 Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi % 20 40 60 92 100 100 PELAKSANA: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi NSPK 1 1 1 1 1 5 5,964 7,398 7,452 7,508 7,565 35,887 2 Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi NSPK 25 30 30 15 15 115 5,964 7,398 7,452 7,508 7,565 35,887 3 Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor Layanan 1 1 1 1 1 5 5,964 7,398 7,452 7,508 7,565 35,887 4 Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi Lembaga 1 1 1 1 1 5 5,964 7,398 7,452 7,508 7,565 35,887 5 Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan Layanan 1 1 1 1 1 5 5,964 7,398 7,452 7,508 7,565 35,887 6 Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement) Layanan 1 1 1 1 1 5 5,964 7,398 7,452 7,508 7,565 35,887 KEGIATAN 6 : PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi % 40 51 59 82 97 97 36,914 45,792 46,124 46,471 46,827 222,127 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi % 16 23 28 61 70 70 18,457 22,896 23,062 23,235 23,414 111,064 1 Persentase terlaksananya tugas jasa konstruksi oleh OPD % 55 65 75 80 85 85 2 Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi % 21 26 31 86 93 93 3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI % 50 55 60 80 100 100 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) % 0 41 57 54 65 65 5 Persentase LSP tercatat dan beroperasi % 0 0 0 4,6 6,6 6,6 KOORDINATOR: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi NSPK 1 1 1 1 1 5 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 2 Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi Laporan 1 1 1 1 1 5 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 3 Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi Lembaga 2 2 2 2 2 10 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi % 10 20 30 40 50 50 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi Orang 100 100 100 100 100 500 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN % 85 90 95 43 58 58 12,305 15,264 15,375 15,490 15,609 74,042 1 Persentase ketersediaan data dan informasi supply- demand MPK % 0 0 0 15 20 20 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK % 0 0 0 10 15 15 3 Persentase ketersediaan data BUJK % 0 0 0 50 100 100 4 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) % 0 0 0 95 96 96 PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN NSPK 1 1 1 1 1 5 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 2 Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN Layanan 1 1 1 1 1 5 6,152 7,632 7,687 7,745 7,805 37,021 SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55.92 63.35 71.54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN : PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya % 100 100 100 93 95 98 337,860 419,118 422,163 425,332 428,596 2,033,069 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya % 100 100 100 94 94 97 330,860 412,118 415,163 418,332 421,596 1,998,069 1 Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan ketatausahaan % 0 0 0 100 100 100 2 Tingkat layanan pembentukan produk hukum % 0 0 0 100 100 100 3 Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai % 0 0 0 100 100 100 4 Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran % 0 0 0 86,11 86,21 86,16 5 Nilai SAKIP Unit Organisasi % 0 0 0 78,46 78,56 78,51 6 Tingkat Layanan Komunikasi Publik % 0 0 0 97 98 98 KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 14,815 18,453 18,590 18,732 18,878 89,468 2 Layanan Sarana Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 59,612 74,253 74,801 75,372 75,960 359,999 3 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 1 1 1 5 28,077 34,972 35,231 35,499 35,776 169,555 4 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 228,356 284,439 286,542 288,729 290,981 1,379,047 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi % 68 75 84 91.6 97 97 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi % 0 20 50 80 100 100 2 Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi % 85 90 95 98 100 100 3 Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi % 55 65 75 80 85 85 5 Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi % 100 100 100 100 100 100 PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 5 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 jdih.pu.go.id

8.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 525,188,892 563,788,892 933,412,565 1,028,720,865 1,128,313,721 4.179.424.936 PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR % 70 71 72 84,89 85 85 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR % 70 71 72 84,89 85 85 443,508,817 452,755,892 729,923,590 793,633,173 883,144,273 3,302,965,745 KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karir, manajemen kinerja, dan kepatuhan internal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN yang dikembangkan talentanya Orang 860 860 860 860 860 4,300 55,547,358 39,942,381 80,444,284 88,538,497 95,175,632 359,648,151 KOORDINATOR: Pusat Pengembangan Talenta PELAKSANA: Pusat Pengembangan Talenta OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan Talenta ASN jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.1 Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya Orang 7,820 6,320 6,820 6,320 6,820 34,100 1.2 Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dan memiliki profil kinerja % 97 97 97 97 97 97 1.3 Jumlah ASN yang dipetakan karirnya Orang 860 860 860 860 860 4,300 2 Pelaksanaan Kepatuhan Internal 2.1 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan internal dan manajemen risiko Laporan 2 2 2 2 2 10 2.2 Jumlah laporan pengendalian dan pemantauan kepatuhan internal Laporan 2 2 2 2 2 10 KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya Orang 10.330 10.000 10.063 10.233 10.163 50.789 242,378,158 124,262,241 432,110,706 471,148,916 524,471,906 1,794,371,927 KOORDINATOR: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Sumber Daya Air dan Permukiman jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.1 Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya Orang 2.850 2.700 2.737 2.837 2.757 13.881 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1.1 Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dikembangkan kompetensinya Orang 2.120 2.000 2.006 2.026 2.006 10.158 1.2 Jumlah Skema Sertifikasi NSPK - 1 1 2 3 7 1.3 Jumlah ASN Bidang PUPR yang tersertifikasi Orang - 50 50 100 150 350 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen OUTPUT KEGIATAN : 1 Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen 1.1 Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya Orang 5.360 5.300 5.320 5.370 5.400 26.750 SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55,92 63,35 71,54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: 85,35 85,70 86,20 87,81 91,38 91,38 145,583,301 288,551,270 217,368,600 233,945,760 263,496,736 1,148,945,667 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan % 80 80 81 84 91,75 91,75

2.Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum % 100 100 100 100 100 100 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai % 80 80 81 84,5 91,75 91,75
4.Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran % 89 90 90 91 93 93
5.Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran % 89 90 90 91 93 93
6.Nilai SAKIP Unit Organisasi % 76 76 77 78,40 81,5 81,5 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Politeknik Pekerjaan Umum OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Talenta OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PELAKSANA: UPT Balai OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 3 Layanan Manajemen SDM Internal 3.1 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 4 Layanan Manajemen Kinerja Internal 4.1 Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 PROGRAM : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM) 1 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja % 25 28 80 90 90 90 SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR % 25 28 80 90 90 90 81,680,075 111,033,000 203,488,976 235,087,692 245,169,448 876,459.191 1 Persentase Nilai Mahasiswa (IPK >3) % 50 55 60 80 80 80 2 Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional % 0 0 100 100 100 100 KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten Orang 300 525 800 1.125 1.575 4.325 81,680,075 111,033,000 203,488,976 235,087,692 245,169,448 876,459.191

1.Jumlah mahasiswa program studi vokasional Orang 300 525 650 825 1.050 3.350
2.Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi Orang 0 0 150 300 525 975 KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PELAKSANA: Politeknik Pekerjaan Umum jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Ribu Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) OUTPUT KEGIATAN : 1 Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum 1.1 Jumlah mahasiswa program studi pendidikan vokasi bidang PUPR Orang 300 525 650 825 1.050 3.350 jdih.pu.go.id

9.Inspektorat Jenderal PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL PROGRAM: Dukungan Manajemen SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur % 72 75 82 88 91 91 111.744 120.081 123.729 90.265 92.933 538.752 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR % 72 75 82 88 91 91 111.744 120.081 123.729 90.265 92.933 538.752 1 Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM); Level 3 3 4 4 4 4 2 Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan % 66 69 73 82 87 87 3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR % 82 85 87 91 93 93 KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR 46.653 40.904 42.131 23,716 25,336 178,741 SASARAN KEGIATAN 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I % 70 74 78 83 87 87 8.791 6.143 6.328 2.850 3.904 28.016 1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I Nilai 90 90 90 90 90 90 2 Persentase pengawasan di Inspektorat I % 70 75 80 85 90 90 3 Tingkat penanganan pengaduan masyarakat % 75 80 85 90 95 95 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I % 45 50 55 60 65 65 5.a Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I
1. a.Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance) % 85 87,5 90 - - -
2. b.Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina Nilai 3 3 3 - - -
3. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % 5 25 45 - - - 5.b Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi
4. a.Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) % - - - 92,5 95 95
5. b.Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Nilai - - - 4 4 4
6. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % - - - 65 85 85 KOORDINATOR : Sekretariat Inspektorat Jenderal PELAKSANA: Inspektorat I OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 8.791 6.143 6.328 2.850 3.904 28.016 SASARAN KEGIATAN 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II % 70 74 78 83 87 87 5.325 6.143 6.328 2.850 3.167 23.813 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II Nilai 90 90 90 90 90 90 2 Persentase pengawasan di Inspektorat II % 70 75 80 85 90 90 3 Tingkat penanganan pengaduan masyarakat % 75 80 85 90 95 95 4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II % 45 50 55 60 65 65 5.a Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I
1. a.Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance) % 85 87,5 90 - - -
2. b.Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina Nilai 3 3 3 - - -
3. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % 5 25 45 - - - 5.b Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi
4. a.Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) % - - - 92,5 95 95
5. b.Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Nilai - - - 4 4 4
6. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % - - - 65 85 85 PELAKSANA: Inspektorat II OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 5.325 6.143 6.328 2.850 3.167 23.813 SASARAN KEGIATAN 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III % 70 74 78 83 87 87 9.561 6.143 6.328 2.850 4.811 29.693 1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III Nilai 90 90 90 90 90 90 2 Persentase pengawasan di Inspektorat III % 70 75 80 85 90 90 3 Tingkat penanganan pengaduan masyarakat % 75 80 85 90 95 95 4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III % 45 50 55 60 65 65 5.a Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I
1. a.Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance) % 85 87,5 90 - - -
2. b.Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina Nilai 3 3 3 - - -
3. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % 5 25 45 - - - 5.b Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi
4. a.Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) % - - - 92,5 95 95
5. b.Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Nilai - - - 4 4 4
6. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % - - - 65 85 85 PELAKSANA: Inspektorat III OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 9.561 6.143 6.328 2.850 4.811 29.693 SASARAN KEGIATAN 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV % 70 74 78 83 87 87 8.653 6.143 6.328 2.850 3.777 27.751 1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV Nilai 90 90 90 90 90 90 2 Persentase pengawasan di Inspektorat IV % 70 75 80 85 90 90 3 Tingkat penanganan pengaduan masyarakat % 75 80 85 90 95 95 4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV % 45 50 55 60 65 65 5.a Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I
1. a.Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance) % 85 87,5 90 - - -
2. b.Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina Nilai 3 3 3 - - -
3. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % 5 25 45 - - - 5.b Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi
4. a.Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) % - - - 92,5 95 95
5. b.Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Nilai - - - 4 4 4
6. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % - - - 65 85 85 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PELAKSANA: Inspektorat IV OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 8.653 6.143 6.328 2.850 3.777 27.751 SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V % 70 74 78 83 87 87 7.254 6.856 7.062 3.850 3.581 28.603 1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V Nilai 90 90 90 90 90 90 2 Persentase pengawasan di Inspektorat V % 70 75 80 85 90 90 3 Tingkat penanganan pengaduan masyarakat % 75 80 85 90 95 95 4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V % 45 50 55 60 65 65 5.a Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I
1. a.Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance) % 85 87,5 90 - - -
2. b.Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina Nilai 3 3 3 - - -
3. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % 5 25 45 - - - 5.b Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi
4. a.Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) % - - - 92,5 95 95 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. b.Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Nilai - - - 4 4 4
2. c.Persentase penerapan Manajemen Resiko % - - - 65 85 85 PELAKSANA: Inspektorat V OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 7.254 6.856 7.062 3.850 3.581 28.603 SASARAN KEGIATAN 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI % 62 68 74 84 90 90 5.926 7.881 8.117 8.021 5.496 35.441 1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI Nilai 90 90 90 90 90 90 2 Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif % 70 75 80 85 90 90 3 Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti % 45 50 55 60 65 65 4 Jumlah Kumulatif Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh Unit Kerja Unit Kerja 0 1 2 7 9 9 5 Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan Rekomend asi 2 2 2 2 2 2 6 Survei Penilaian Integritas Nilai 74 76 78 75 77 77 PELAKSANA: Inspektorat VI OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 5.926 7.881 8.117 8.021 5.496 35.441 SASARAN KEGIATAN 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan Dokumen 3 5 5 4 2 19 1.143 1.594 1.642 445 600 5.424 1 Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan Dokumen 1 1 1 1 1 5 2 Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan Dokumen 2 4 4 3 1 14 PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 1.143 1.594 1.642 445 600 5.424 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55.92 63.35 71.54 90,44 94,58 94,58 KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan SASARAN KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya % 82 85 87 91 93 93 65.091 79.177 81.598 66.549 67.597 360.012 1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan % 85 87 90 92 93 93 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai % 67 72 77 82 90 90 3 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran % 90 90 90 90 90 90 4 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran % 90 90 90 90 90 90 5 Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR Kategori BB BB BB A A A 6a Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR Nilai 3 3 3 - - - 6b Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP Nilai - - - 4 4 4 7 Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan Dokumen - - - 1 1 1 8 Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern Dokumen - - - 1 1 1 9 Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal % - - - 75 80 80 10 Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP) Dokumen - - - 3 3 6 11 Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI Dokumen - - - 2 2 4 12 Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR % - - - 100 100 100 PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 5 13.643 17.177 17.692 10.643 10.156 69.311 2 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1 1 1 1 1 5 2.796 2.435 2.509 2.535 1.800 12.075 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 48.653 59.565 61.397 53.371 55.641 278.627 jdih.pu.go.id

10.Sekretariat Jenderal PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR % 72,39 75,61 77,97 84,50 87,81 87,81 520.056 665.203 695.853 595.880 600.602 3.077.594 SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya % 55,92 63,35 71,54 90,44 94,58 94,58 520.056 665.203 695.853 595.880 600.602 3.077.594 KEGIATAN 1: Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum % 77,76 80,73 83,71 95,61 96,30 96,30 93.104 90.903 98.507 81.096 66.831 430.441 Tingkat layanan pengelolaan perencanaan 79,48 80,50 81,52 92,47 93,85 93,85 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen % 79,86 80,00 80,10 80,20 80,30 80,30 2 Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini % 95,50 96,00 96,50 98,52 99,99 99,99 3 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL % 76,00 77,00 78,00 89,07 92,65 92,65 4 Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif % 72,00 74,00 76,00 100,00 100,00 100,00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL Tingkat layanan pengelolaan keuangan 81,55 82,43 83,30 91,03 91,34 91,34 1 Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP % 83,00 83,50 84,00 86,90 87,50 87,50 2 Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian % 86,00 87,00 88,00 92,16 92,51 92,51 3 Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian % 81,00 81,50 82,00 92,00 92,50 92,50 4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI % 72,00 74,00 76,00 92,00 91,40 91,40 5 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP % 81,00 81,50 82,00 92,00 92,50 92,50 Tingkat layanan BMN 70,00 75,00 80,00 100,00 100,00 100,00 1 Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN % 70,00 75,00 80,00 100,00 100,00 100,00 2 Tingkat Efektivitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN Tingkat layanan umum 80,00 85,00 90,00 98,96 100,00 100,00 1 Tingkat Kualitas pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan % 80,00 85,00 90,00 98,96 100,00 100,00 2 Tingkat Kualitas Pengelolaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai % 80,00 85,00 90,00 98,96 100,00 100,00 3 Tingkat Kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan % 80,00 85,00 90,00 98,96 100,00 100,00 4 Tingkat Kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian % 80,00 85,00 90,00 98,96 100,00 100,00 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL KOORDINATOR : Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri PELAKSANA: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri % 79,48 80,50 81,52 92,47 93,85 93,85 32.909 38.877 40.200 26.182 27.660 165.828 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 15.000 23.609 23.700 16.910 16.960 96.229 2 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Layanan 1 1 1 - - 3 17.909 15.268 16.500 - - 49.677 3 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan - - - 1 1 2 - - - 237 240 477 4 Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Layanan - - - 1 1 2 - - - 8.841 10.207 19.048 5 Layanan Penyusunan Laporan Kinerja Layanan - - - 1 1 2 - - - 194 253 447 PELAKSANA: Biro Keuangan % 81,55 82,43 83,30 91,03 91,34 91,34 17.028 13.350 17.400 13.210 12.686 73.140 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 17.028 13.350 17.400 - - 47.778 2 Layanan Manajemen Keuangan Layanan - - - 1 1 2 - - - 13.210 12.686 25.362 PELAKSANA: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara % 70,00 75,00 80,00 100,00 100,00 100,00 17.643 16.362 16.362 10.029 10.029 70.425 OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 17.643 16.362 16.932 - - 50.937 2 Layanan BMN Layanan - - - 1 1 2 - - - 10.029 10.029 20.058 PELAKSANA: Biro Umum % 80,00 85,00 90,00 98,96 100,00 100,00 25.524 22.314 24.545 31.674 16.455 108.100 OUTPUT KEGIATAN : jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 1 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 3 25.524 22.314 24.545 24.346 10.706 94.989 2 Layanan BMN Layanan - - - 1 1 2 - - - 500 600 1.100 3 Layanan Protokoler Layanan - - - 1 1 2 - - - 6.572 4.579 11.185 4 Layanan Data dan Informasi Layanan - - - 1 1 2 - - - 50 250 300 5 Layanan Manajemen SDM Orang - - - 1 1 2 - - - 206 320 526 KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Kementerian PUPR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai % 50,00 65,00 75,00 92,00 95,00 95,00 22.164 15.550 15.861 12.299 12.897 78.771

1.Kualitas Layanan Manajemen SDM % 50,00 65,00 75,00 92,00 95,00 95,00
2.Tingkat Kesesuaian Kelembagaan KOORDINATOR: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PELAKSANA: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan SDM Layanan 1 1 1 - - 3 20.589 11.200 11.424 8.623 8.557 60.393 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 - - 3 1.575 4.350 4.437 2.394 2.990 15.746 3 Layanan Data dan Informasi Layanan - - - 1 1 2 - - - 1.282 1.350 2.632 KEGIATAN 3: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Serta Advokasi Hukum SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum % 73,88 76,07 77,86 93,06 96,30 96,30 17.102 14.526 17.898 10.492 8.991 69.009 1 Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum % 75,00 73,68 72,22 100,00 100,00 100,00 2 Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum % 76,92 80,65 81,82 92,12 93,94 93,94 3 Tingkat efektivitas advokasi hukum % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Tingkat kepatuhan internal di lingkungan Setjen % 10,00 20,00 40,00 79,68 85,15 85,15 5 Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian % 40,00 50,00 50,00 60,00 80,00 80,00 6 Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum % 60,00 66,67 66,67 73,33 100,00 100,00 KOORDINATOR: Biro Hukum PELAKSANA: Biro Hukum OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 - - 3 17.102 14.526 17.898 4.906 4.571 59.003 2 Layanan Bantuan Hukum Layanan - - - 1 1 2 - - - 4.511 3.200 7.711 3 Layanan Manajemen SDM Layanan - - - 1 1 2 - - - 355 500 855 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 4 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan - - - 1 1 2 - - - 720 720 1.440 KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 25,00 35,00 55,00 93,00 95,00 95,00 15.856 24.562 30.000 23.024 22.974 116.416 1 Tingkat Kualitas Perencanaan % 25,00 35,00 55,00 97,00 98,00 98,00 2 Tingkat kualitas pembinaan % 25,00 35,00 55,00 93,00 94,00 94,00 3 Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi % 25,00 35,00 55,00 90,00 92,00 92,00 4 Tingkat capaian SPM % 25,00 35,00 55,00 90,00 - 90,00 KOORDINATOR: Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah PELAKSANA: Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah OUTPUT KEGIATAN : 1 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Daerah 541,00 541,00 541,00 - - 1623,00 15.856 24.562 30.000 18.773 22.974 112.165 (Prov/ Kab/Kota) 2 Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Daerah - - - 541,00 541,00 1082,00 - - - 4.251 - 4.251 (Prov/ Kab/Kota) KEGIATAN 5: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik % 76,00 77,95 79,75 95,00 95,42 95,42 42.037 39.011 43.000 22.074 32.324 178.446 1 Layanan Hubungan Masyarakat % 77,00 78,00 79,00 98,48 98,30 98,30 2 Layanan Publikasi melalui berbagai Media % 78,00 80,00 82,00 95,80 96,65 96,65 3 Layanan Informasi Pimpinan % 75,00 78,00 80,00 95,00 95,10 95,10 4 Pelayanan Publik % 70,00 73,00 76,00 85,00 86,18 86,18 KOORDINATOR: Biro Komunikasi Publik PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Kehumasan dan Protokoler Layanan 1 1 1 - - 3 42.037 39.011 43.000 - - 124.048 2 Layanan Hubungan Masyarakat Layanan - - - 1 1 2 - - - 21.265 31.268 52.533 3 Layanan Manajemen SDM Layanan - - - 1 1 2 - - - 724 927 1.651 4 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Layanan - - - 1 1 2 - - - 85 129 214 KEGIATAN 6: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR SASARAN KEGIATAN: Digital Melayani INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan digital % 24,43 37,61 52,28 67,99 89,47 89,47 34.948 151.926 139.294 111.744 112.203 550.115 1 Menjadi Smart Office % 32,91 43,51 58,18 72,84 87,50 87,50 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2 Layanan Handal/Prima (kemudahan dalam pengajuan permohonan layanan, proses cepat, dan layanan yang diberikan sesuai permohonan % 24,23 33,82 47,15 63,58 98,00 98,00 3 Manajemen Perubahan /Tata Kelola % 19,37 35,49 51,50 67,57 82,91 82,91 KOORDINATOR: Pusat Data dan Teknologi Informasi PELAKSANA: Pusat Data dan Teknologi Informasi OUTPUT KEGIATAN : 1 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 - - 3 34.948 151.926 139.294 - - 326.168 2 Data dan Informasi Publik Layanan - - - 1 1 2 - - - 3.342 3.756 6.994 3 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit - - - 1 1 2 - - - 68.940 83.980 152.121 4 Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit - - - 1 1 2 - - - 34.962 19.518 57.597 5 Layanan Manajemen SDM Internal Orang - - - 1 1 2 - - - 211 211 422 6 Sistem Informasi Pemerintahan Layanan - - - 1 1 2 - - - 4.738 2.523 6.812 KEGIATAN 7: Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan kajian dan pemantauan kebijakan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan % 42,50 53,75 65,00 91,25 92,88 92,88 - 6.285 7.542 4.955 5.500 24.282 1 Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri secara profesional dan akuntabel % 30,00 40,00 50,00 85,00 90,45 90,45 2 Tingkat pelaksanaan telaahan dan kajian untuk mendukung kebijakan Menteri % 35,00 50,00 65,00 90,00 92,50 92,50 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 3 Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri % 55,00 65,00 75,00 95,00 91,30 91,30 4 Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substantif program dan kegiatan % 50,00 60,00 70,00 95,00 97,25 97,25 KOORDINATOR: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan PELAKSANA: Pusat Analis Pelaksanaan Kebijakan 1 Layanan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Rekomend asi kebijakan 1 1 1 - - 3 - 6.285 7.542 - - 13.827 2 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan - - - 1 - 1 - - - 858 - 858 3 Layanan Manajemen SDM Orang - - - 1 1 2 - - - 887 1.000 1.887 4 Layanan Analisis Kebijakan Internal Dokumen - - - 1 1 2 - - - 3.210 4.500 7.710 KEGIATAN 8: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 294.845 322.440 343.751 330.198 338.883 1.610.273 KOORDINATOR: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri PELAKSANA: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri OUTPUT KEGIATAN : 22.691 22.450 28.539 16.112 18.717 108.509 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 16.884 18.950 23.900 14.052 17.207 90.993 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 2.208 958 909 - - 4.075 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 1.400 - 1.400 1.122 672 4.594 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 699 759 750 488 388 3.084 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 1 1 5 1.200 1.783 1.280 450 450 5.163 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 - 1 - - 2 300 - 300 - - 600 PELAKSANA: Biro Keuangan OUTPUT KEGIATAN : 12.772 12.215 13.150 10.889 12.377 61.403 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 10.467 10.071 11.000 10.042 11.540 53.120 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 280 299 500 - - 1.079 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 858 900 750 602 592 3.702 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 150 250 200 245 245 1.090 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 - - 3 857 620 600 - - 2.077 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 160 75 100 - - 335 PELAKSANA: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara OUTPUT KEGIATAN : 31.557 29.167 29.167 27.754 28.443 146.088 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 24.693 27.047 27.047 26.054 26.743 131.584 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 1.000 720 720 - - 2.440 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 1.500 600 600 900 900 4.500 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 2.750 700 700 100 200 4.450 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 5 Layanan Prasarana Internal Unit - - - 1 1 2 - - - 700 600 1.300 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 1.614 100 100 - - 1.814 PELAKSANA: Biro Umum OUTPUT KEGIATAN : 149.476 139.686 153.655 178.964 159.537 793.731 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 138.376 130.336 143.370 159.314 149.287 733.096 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 1.700 1.500 1.650 - - 4.850 3 Layanan Umum Layanan - - - 1 1 2 - - - 250 250 500 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 6.000 6.600 7.260 19.400 10.000 49.260 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 - - 3 1.700 1.000 1.100 - - 3.800 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 1.700 250 275 - - 2.225 PELAKSANA: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana OUTPUT KEGIATAN : 14.636 16.950 17.050 14.651 29.650 92.937 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 12.876 14.500 14.600 12.846 27.845 82.667 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 250 450 450 - - 1.150 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 460 900 900 1.125 1.125 4.510 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 650 600 600 680 680 3.210 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 - - 3 200 250 250 - - 700 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 200 250 250 - - 700 PELAKSANA: Biro Hukum jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL OUTPUT KEGIATAN : 11.798 12.430 12.527 10.668 11.873 59.296 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 9.646 9.506 9.900 8.718 9.862 47.632 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 480 380 397 - - 1.257 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 338 800 900 1.700 1.761 5.499 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 100 750 200 250 250 1.550 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 - - 3 556 594 650 - - 1.800 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 678 400 480 - - 1.558 PELAKSANA: Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah OUTPUT KEGIATAN : 11.652 10.808 11.700 9.882 11.282 55.324 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 7.808 8.823 9.500 8.422 9.632 44.185 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 1 1 5 500 355 450 150 150 1.605 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 979 280 300 960 1.000 3.519 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 1.665 900 950 350 500 4.365 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 - - 3 400 200 300 - - 900 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 300 250 200 - - 750 PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik OUTPUT KEGIATAN : 14.463 16.026 17.640 13.212 14.332 75.673 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 11.376 12.800 14.000 12.464 12.834 63.474 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 306 257 280 - - 843 jdih.pu.go.id PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 2.031 1.899 2.000 298 498 6.726 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 750 750 1.000 450 1.000 3.950 5 Layanan SDM Orang - 1 1 - - 2 - 320 350 - - 670 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan - - 1 - - 1 - - 10 - - 10 PELAKSANA: Pusat Data dan Teknologi Informasi OUTPUT KEGIATAN : 25.800 28.992 25.597 18.659 22.412 121.460 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 5 19.717 17.344 20.000 13.873 16.085 87.019 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 1 1 - - 3 1.119 1.047 1.180 - - 3.346 3 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 5 1.684 7.987 1.050 3.765 5.351 19.837 4 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 5 686 200 500 500 455 2.341 5 Layanan SDM Orang 1 1 1 - - 3 1.752 2.067 2.142 - - 5.961 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 1 1 - - 3 842 347 725 - - 1.914 7 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Laporan - - - 1 1 2 - - - 521 521 1.042 PELAKSANA: Pusat Analis Pelaksanaan Kebijakan OUTPUT KEGIATAN : - 33.715 34.726 29.405 30.260 128.106 1 Layanan Perkantoran Layanan 1 - 1 1 1 3 - 28.233 29.080 26.616 28.016 111.945 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 1 - 1 - - 1 - 1.352 1.393 - - 2.745 3 Layanan Umum Layanan 1 - 1 1 1 3 - 1.623 1.672 2.013 2.013 7.321 4 Sarana Internal Unit 1 - 1 1 1 3 - 2.107 2.170 776 231 5.284 5 Layanan SDM Orang 1 - 1 - - 1 - 300 309 - - 609 6 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 1 - 1 - - 1 - 100 103 - - 203 jdih.pu.go.id C. MANUAL INDIKATOR KINERJA
1.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data SS Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air

(1)Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%) Non Komposit Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut Tahunan Internal
(2)Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%) Non Komposit Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir dengan target Renstra 2015-2019 seluas 200.000 hektar Kumulatif Internal
(3)Kapasitas tampung per kapita (m3/kapita) Non Komposit Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam upgrading, dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data jumlah penduduk (jiwa) menggunakan data BPS per tahun 2019 Kumulatif Internal/BPS
(4)Volume layanan air untuk meningkatkan Non Komposit Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan Pusat Tahunan Internal jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data produktivitas irigasi (m3/tahun/hektar) dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi
(1)Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun (m3/detik) Non Komposit Diukur dari tambahan debit layanan sarana prasarana air baku yang dibangun bersumber dari air tanah dan air permukaan Tahunan
(2)Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar) Non Komposit Diukur dari luas kawasan yang terlindungi dari banjir Tahunan
(3)Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%) Non Komposit Diukur dari persentase semburan lumpur yang muncul di tahun eksisting dibandingkan dengan semburan lumpur yang ditangani Tahunan
(4)Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (juta m3) Non Komposit Diukur kumulatif kapasitas tampung efektif bendungan pada tahun eksisting (mencakup bendungan, embung, pemanfaatan tampungan alami, dan dam upgrading) Kumulatif
(5)Jumlah potensi tenaga listrik dari Non Komposit Diukur dari kumulatif potensi tenaga listrik dari bendungan Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data infrastruktur SDA (MW) yang selesai pada tahun eksisting
(6)Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS) Komposit Diukur dari jumlah DAS yang direvitalisasi (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum) Tahunan
(7)Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar) Non Komposit Diukur dari luas Daerah Irigasi yang dibangun mencakup irigasi permukaan, rawa, tambak, non- padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun DAK) Tahunan]
(8)Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar) Non Komposit Diukur dari luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi inc irigasi permukaan, rawa, tambak, non- padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN maupun DAK) Tahunan
(9)Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS) Non Komposit Diukur dari jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi Tahunan
(10)Tingkat layanan prasarana SDA (%) Non Komposit Menggunakan indikator layanan prasarana SDA menuju Layanan OP Bangkit (kelembagaan, aset, ketersediaan peralatan, SDM, Kumulatif jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data regulasi, aset, dan pemenuhan AKNOP) SK- 1 Meningkatnya layanan kesekretariatan Dewan SDA nasional (DSDAN) Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) (%) Diukur dari perbandingan jumlah sidang pleno yang difasilitasi dengan yang direncanakan Tahunan SK- 2.1 Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi
(1)Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT (%) Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang dianggarkan Tahunan
(2)Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT (%) Diukur dari penurunan jumlah revisi anggaran UPT tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah revisi anggaran UPT tahun sebelumnya Tahunan
(3)Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT (%) Diukur dari jumlah dokumen pola dan rencana WS wilayah kerja UPT dibandingkan dengan jumlah WS yang menjadi wilayah kerja Tahunan SK- 2.2 Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman,

1.Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data penganggaran, evaluasi dan pengadaan tanah tahunan Ditjen SDA (%) dianggarkan di lingkungan Ditjen SDA
2.Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA (%) Diukur berdasarkan pemantauan pada aplikasi SAKTI Tahunan
3.Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA (%) Diukur dari persentase jumlah dokumen pola dan rencana WS Kewenangan Pusat yang sudah ditetapkan (kewenangan pusat = 64 WS) Tahunan
4.Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA (%) Diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP Ditjen SDA oleh Itjen Tahunan
5.Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (%) Diukur dari luas tanah yang akan siap dibayar dibandingkan dengan luas tanah yang akan dibebaskan Tahunan
6.Persentase pencapaian target wilayah sungai yang Non Komposit Diukur dari wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya pada 10 WS Kumulatif Internal jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data dinilai indeks penilaian kinerjanya
7.Indeks evaluasi kinerja anggaran Non Komposit Diukur dari nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L pada sistem SmArt DJA Tahunan Internal SK- 2.3 Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur Jumlah luas tanah yang dibebaskan (hektar) Diukur dari jumlah luas tanah yang dibebaskan untuk infrastruktur SDA Tahunan SK- 3.1 Meningkatnya layanan jaringan irigasi
1.Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun (km) Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang dibangun (dengan pendanaan APBN) Tahunan
2.Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (km) Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi (dengan pendanaan APBN) Tahunan
3.Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun (lokasi) Diukur dari jumlah lokasi jaringan irigasi tambak dan nonpadi yang dibangun (dengan pendanaan APBN) Tahunan
4.Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi (daerah irigasi) Diukur dari jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi Kumulatif SK- 3.2 Meningkatnya layanan

(1)Persentase pencapaian target Diukur dari capaian kumulatif luas layanan irigasi padi yang Kumulatif jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%) dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK dibandingkan target total pembangunan irigasi pada Renstra
(2)Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%) Kumulatif
(3)Jumlah layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan (hektar) Diukur dari luas irigasi permukaan yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk atau tampungan buatan Tahunan SK- 3.3 Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa
(1)Jumlah layanan teknis bidang irigasi (layanan) Diukur dari jumlah layanan teknis bidang irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Irigasi Tahunan
(2)Jumlah layanan teknis bidang rawa (layanan) Diukur dari jumlah layanan teknis bidang rawa yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Rawa Tahunan SK- 4.1 Meningkatnya layanan infrastruktur SDA
(1)Jumlah panjang bangunan pengendali daya Diukur dari jumlah panjang normalisasi, tanggul, perkuatan Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data untuk ketahanan bencana rusak air yang dibangun (km) tebing, kanal, drainase, break water, seawall yang dibangun
(2)Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun (unit) Diukur dari jumlah pintu air/bendung, pompa, polder yang dibangun Tahunan
(3)Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun (unit) Diukur dari jumlah sabo dam, check dam yang dibangun Tahunan
(4)Jumlah kumulatif kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang infrastruktur ketahanan bencananya dibangun (kawasan) Diukur dari jumlah kumulatif normalisasi, tanggul, perkuatan tebing, kanal, drainase, break water, seawall di wilayah utara Jawa yang dibangun Kumulatif
(5)Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi (sungai) Diukur dari kumulatif jumlah sungai yang ditangani pada empat DAS kritis (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum) Kumulatif SK- 4.2 Meningkatnya layanan pembinaan infrastruktur SDA
(1)Tingkat pencapaian target penurunan luas kawasan banjir (%) Diukur capaian penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dibandingkan dengan target total penurunan luas kawasan banjir pada Renstra Kumulatif jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data untuk ketahanan bencana
(2)Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi (%) Diukur dari capaian target perlindungan pantai rawan abrasi dibandingkan dengan target total perlindungan pantai rawan abrasi pada Renstra Kumulatif
(3)Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi Diukur dari pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi dibandingkan dengan total target pembangunan pengendali sedimen dan gunung berapi pada Renstra Kumulatif SK- 4.3 Meningkatnya layanan teknis bidang sungai
(1)Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai Tahunan
(2)Persentase layanan data, informasi dan diseminasi (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan Data, Informasi dan Diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai Tahunan
(3)Persentase layanan pengujian laboratorium (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data
(4)Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai) Non Komposit Diukur dengan survey kepuasan pelanngan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017) Tahunan SK- 4.4 Meningkatnya layanan teknis bidang pantai

1.Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai Tahunan
2.Persentase layanan data, informasi dan diseminasi (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan Data, Informasi dan Diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai Tahunan
3.Persentase layanan pengujian laboratorium (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai Tahunan
4.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai) Non Komposit Diukur dengan survey kepuasan pelanngan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017 Tahunan SK- 5.1 Meningkatnya layanan tampungan air

(1)Jumlah bendungan yang selesai dibangun (unit) Non Komposit Diukur dari jumlah bendungan lanjutan periode 2015-2019 yang dibangun ditambah dengan bendungan baru periode 2020- 2024 dan 6 bendungan baru di luar list RPJMN 2020-2024 Kumulatif jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data
(2)Jumlah tampungan alami prioritas yang direvitalisasi (unit) Non Komposit Diukur dari jumlah 15 danau prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan Kumulatif
(3)Jumlah bendungan berpotensi listrik yang selesai dibangun (unit) Non Komposit Diukur dari jumlah tampungan air berpotensi listrik yang selesai dibangun pada tahun eksisting Tahunan SK- 5.2 Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya
(1)Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air (%) Diukur dari capaian kumulatif jumlah tambahan kapasitas tampung bangunan penampung air dibandingkan dengan target kapasitas tampung yang dibangun pada Renstra Kumulatif
(2)Tingkat pencapaian target tampungan air alami prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan (%) Non Komposit Diukur dari capaian tampungan air alami yang dikonservasi dibandingkan dengan target tampungan air alami yang direvitalisasi berdasarkan 15 danau prioritas Kumulatif SK- 5.3 Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan Jumlah layanan teknis keamanan bendungan yang diselenggarakan (layanan) Non Komposit Diukur dari jumlah terselenggaranya pelaksanaan layanan teknis keamanan bendungan Tahunan Jumlah bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi (diseminasi) Non Komposit Diukur dari terselenggaranya penyebarluasan informasi keamanan bendungan Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data keamanan bendungan yang diselenggarakan (dokumen) SK- 6.1 Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku
(1)Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (km) Diukur dari panjang saluran pembawa, intake, air tanah untuk air baku yang dibangun Tahunan
(2)Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun (km) Diukur dari panjang JIAT yang dibangun Tahunan SK- 6.2 Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku
(1)Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku (%) Diukur dari capaian tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku dibandingkan dengan target tambahan kapasitas air baku pada Renstra Kumulatif
(2)Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik) Diukur dari tambahan debit air baku yang bersumber dari waduk Tahunan
(3)Persentase BBWS/BWS yang melaksanakan Diukur dari jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi Kumulatif jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data konservasi air tanah dan air baku (%)
(4)Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS (WS) Diukur dari jumlah WS yang menerapkan sistem integrasi air permukaan dan air tanah (conjunctive use) Kumulatif SK- 6.3 Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan yang masuk dengan layanan yang terlayani. Tahunan Persentase layanan Sistem Informasi Air Tanah dan Air Baku (SIATAB) serta Diseminasi (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah Tahunan Persentase layanan survey, investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah layanan Investigasi, Desain, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan Sumur Pantau di lokasi Konstruksi / Bangunan PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai) Non Komposit Diukur dengan survey kepuasan pelanngan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017) Meliputi 9 komponen : Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana Tahunan SK- 7.1 Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA
(1)Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP (%) Non Komposit Diukur dari persentase jumlah sarana prasarana SDA yang di OP terhadap jumlah jumlah sarana prasarana SDA eksisting Kumulatif
(2)Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS (indeks) Diukur dengan parameter RBO Benchmarking Kumulatif SK- 7.2 Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA
(1)Persentase pencapaian target layanan prasarana SDA (%) Diukur dari capaian layanan prasarana SDA dibandingkan dengan target capaian layanan prasarana SDA pada Renstra Kumulatif
(2)Persentase Daerah Irigasi dengan indeks Diukur dari persentase jumlah Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen Kumulatif jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data kinerja di atas 70 persen (%)
(3)Persentase perizinan bidang sumber daya air yang diproses (%) Diukur dari jumlah izin yang diproses dibagi dengan jumlah izin yang diusulkan Kumulatif
(4)Persentase pencapaian target indeks RBO Benchmarking yang dicapai (%) Diukur dari capaian target parameter RBO Benchmarking dibandingkan dengan target RBO Benchmarking pada Renstra Kumulatif SK- 8.1 Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo
(1)Jumlah panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan (km) Diukur dari panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi Tahunan
(2)Jumlah volume luapan lumpur (slurry) yang dialirkan ke Kali Porong (juta m3) Diukur dari volumen luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong Tahunan SK- 8.2 Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo Persentase pencapaian target pengendalian lumpur sidoarjo (%) Diukur dari capaian volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dibandingkan dengan target volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data SK- 9.1 Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA
(1)Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3 (laporan) Diukur dari laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3 Tahunan
(2)Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT) (nilai) Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yang diajukan Tahunan SK- 9.2 Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA

1.Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (%) Diukur dari capaian layanan SISDA dibandingkan dengan target layanan SISDA pada Renstra Kumulatif
2.Persentase layanan teknis bidang SDA (%) Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yg diajukan Tahunan SK- 9.3 Meningkatnya layanan teknis bidang sabo
1.Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang sabo (layanan) Non Komposit Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan Tahunan
2.Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang sabo (layanan) Non Komposit Diukur dari jumlah layanan system informasi dan data yang diberikan Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data
3.Jumlah layanan pengujian mekanisme tanah, beton, dan hidrolika (layanan) Non Komposit Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan Tahunan SK- 9.4 Meningkatnya layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan
1.Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrolika dan geoteknik Non Komposit Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan Tahunan
2.Jumlah layanan uji model fisik hidrolik Non Komposit Diukur dari jumlah layanan system informasi dan data yang diberikan Tahunan
3.Jumlah layanan laboratorium mektan dan batuan Non Komposit Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan Tahunan SK- 9.5 Meningkatnya layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan
1.Jumlah layanan advis/pendampingan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan Non Komposit Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan Tahunan
2.Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang hidrologi dan lingkungan keairan Non Komposit Diukur dari jumlah layanan system informasi dan data yang diberikan Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data SK- 10 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko Non Komposit Diukur dari persentase tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko dengan metode reviu dokumen (bobot 80%) dan survei (bobot 20%) berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR No. PW 0204-IJ/1686 tanggal 30 Desember 2022 Tahunan SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR) SK- 11.1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air
1.Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan Terdiri dari 3 indikator, yaitu
1.Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan diukur dari persentase pembinaan tata naskah dinas dan persentase pembinaan kearsipan sama dengan jumlah unit kerja yang Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data pengelolaan ketatausahaan (%) terbina kearsipan dibagi seluruh unit kerja;
2.Tingkat efektivitas pengelolaan BMN diukur dari persentase penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN;
3.Tingkat efektivitas penataanusahan, pemanfaatan, dan penertiban BMN diukur dari persentase penatausahaan BMN, pemanfaatan BMN serta penertiban BMN; 2.Tingkat layanan pembentukan produk hukum (%) Diukur tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum, efektivitas advokasi hukum, penyusunanan perjanjian, dan penyusunan pertimbangan hukum Tahunan 3.Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai (nilai) Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data 4.Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran (%) Diukur dari persentase indeks nilai IKPA berdasarkan monev PA UNOR, persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI, tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP Tahunan 5.Tingkat layanan komunikasi publik (nilai) Komposit Diukur dari tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi dan kepuasan pemohon informasi publik Tahunan Eksternal SK- 11.2 Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis
1.Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan (%) Dihitung dari frekuensi rata-rata penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) oleh pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Tahunan
2.Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara (%) Dihitung dari persentase jumlah usulan penghapusan BMN yang telah diselesaikan dibandingkan total usulan penghapusan BMN Tahunan jdih.pu.go.id Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja / Satuan Jenis Indikator Metode Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data
3.Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian (%) Dihitung dari persentase jumlah dokumen kepegawaian yang diusulkan dibandingkan dengan dokumen kepegawaian yang diproses lebih lanjut Tahunan jdih.pu.go.id
2.Direktorat Jenderal Bina Marga SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau ( dalam jam per 100 km) Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain- lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (re-rata tertimbang). Kumulatif, meningkat setiap tahun nya Internal dan survey jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SP 2 Infrastruktur Konektivitas Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
1.Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
2.Rating Kondisi Jalan Nasional
3.Rating keselamatan jalan nasional Tingkat kinerja pelayanan jalan nasional dikatakan tercapai apabila pada akhir ahun 2024, Tingkat aksesibilitas jalan nasional adalah 87,9 persen, Rating kondisi jalan nasional 2,5 dan rating keselamatan jalan nasional adalah 2,82.
1.Indikator 1: Persentase realisasi pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional pertahun, dibagi target pertahun, dikali 100%.
2.Indikator 2: Nilai realisasi gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional, dibagi target pertahun, dikali 100%.
3.Indikator 3: Nilai realisasi gabungan antara angka kecelakaan Kumulatif, meningkat setiap tahun nya Internal dan survey jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi, dibagi target pertahun, dikali 100%. SK 01 Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
2.Rating Kondisi Jalan Nasional
3.Rating Keselamatan Jalan Nasional Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). (Nilai target pada masing masing indikator, mengikuti target SP). Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey SK 02 Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan Panjang Jalan Tol yang beroperasi Indikator kinerja kegiatan dihitung dari persen realisasi jalan tol beroperasi baik pertahun maupun di akhir tahun 2024 (100%). Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SK 03 Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan
2.Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).
1.Indikator 1: Terdiri dari kegiatan • Perumusan kebiakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan, yang diwujudkan dalam strategi program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan • Pelaksanaan pembinaan, dan penyusunan tatalaksana dan evaluasi terhadap Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA penanganan jalan dan jembatan daerah yang didanai APBN. • Pembinaan dan penatalaksanaan kerja sama luar negeri Dihitung dari realisasi implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan, dibagi target pertahun, dikali 100%.
2.Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP: Dilakukan dengan pelaksanaan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan. Dihitung dari realisasi Nilai penyelenggaraan SAKIP, dibagi target pertahun, dikali 100%. Tingkat layanan penanggulangan Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana Pengukuran indikator ini di dasarkan pada layanan yang diberikan terhadap Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA darurat akibat bencana penyaluran bantuan tanggapan bencana. Layanan yang dimaksud berupa: • Perumusan kebijakan penanganan bencana • Pelaksanaan koordinasi penanganan bencana; dan • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana Dihitung dari realisasi pelaksanaan dukungan penanggulangan darurat akibat rencana per tahun, dibagi target pertahun, dikali 100%. Tingkat pencapaian pembangunan jalan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Panjang jalan yang dibangun Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
2.Panjang jalan yang dilebarkan (14 m) rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).
1.Indikator 1: Panjang jalan terbangun yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%.
2.Indikator 2: Panjang jalan dilebarkan (14 m) yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%. Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah I Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Rating kondisi jalan
2.Presentase jembatan dalam kondisi baik Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).
1.Indikator 1: memiliki target dan cara Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut: jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA jembatan wilayah II
1.Rating kondisi jalan
2.Presentase jembatan dalam kondisi baik perhitungan yang sama dengan SP
2.Indikator 2:Target total di akhir tahun 2024 adalah 99%). Diperoleh dari persen kondisi jembatan dalam kondisi baik terhadap seluruh panjang jembatan pada ruas jalan nasional baik di wilayah I maupun di wilayah II. Tingkat pencapaian pembangunan jembatan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Panjang jembatan yang dibangun
2.Panjang Fly Over/Underpass Terbangun Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Kegiatan peningkatan pengaturan dan pembinaan pembangunan jembatan akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).
1.Indikator 1: Capaian Panjang jembatan dibangun yang duatur Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%. Indikator 2: Capaian panjang FO/UP terbangun yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%. Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan Panjang Jalan Tol yang beroperasi Indikator kinerja kegiatan dihitung dari persen realisasi jalan tol beroperasi baik pertahun maupun di akhir tahun 2024 (100%). Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Persentase NSPK bidang Jalan dan Jembatan yang diterbitkan
2.Pencapaian rating keselamatan jalan
3.Tingkat kualitas data dan sistem Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). Pada target indikator kinerja kegiatan 1, 3, dan Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA informasi jalan dan jembatan
4.Tingkat fasilitasi layanan peningkatan kompetensi fungsional 4 memililki target pertahun 100%, sedangkan ada kegiatan 2, memiliki target yang sama dengan SP (Sasaran Program). Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan
2.Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).
1.Indikator 1: jumlah dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan yang dihasilkan, dibagi 4 dokumen (target per tahun), dikali 100%
2.Indikator 2: jumlah dokumen fasilitasi Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA pengujian laboratorium dan advis Teknik yang dihasilkan, dibagi 4 dokumen (target pertahun), dikali 100 %. Tingkat kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut:
1.Presentase NSPK pembinaan dan penngendalian kepatuhan intern yang diterbitkan
2.Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP
3.Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). Indikator 1: Jumlah NSPK yang diterbitkan dibagi jumlah NSPK yang seharusnya diterbitkan (10 dokumen pertahun) dikali 100%. Indikator 2: Ketepatan waktu sesuai dengan Permen PUPR tentang SPIP (ketepatan waktu = Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA 100% ; penilaian oleh Itjen) Indikator 3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya dikali 100%. SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR) SK Peningakatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan (Seditjen Bina Marga)
1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2.Tingkat Fasililtas Produk Hukum Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator- indikator sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA dan Advokasi Hukum
3.Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara
4.Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM
1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2.Tingkat Fasililtas Produk Hukum dan Advokasi Hukum
3.Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara
4.Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).
1.Indikator 1: nilai IKPA yang diperoleh, dibagi target pertahun, dikali 100%.
2.Indikator 2: Jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan, dibagi target pertahun, dikali 100%. Target di akhir tahun 2024 adalah 22 dokumen regulasi.
3.Indikator 3: jumlah provinsi yang diberikan layanan, dibagi 34 provinsi , dikali 100%.
4.Indikator 5: jumlah orang yang diberikan pelayanan publik (PNS dan Non PNS) dibagi target orang terlayani pertahun, dikali 100%. jdih.pu.go.id
3.Direktorat Jenderal Cipta Karya SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS 3 SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living (DJCK) Indikator Komposit/Gabungan Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK): indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% Kumulatif, Peningkatan setiap tahun Internal SP 3.1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: Indikator Komposit/Gabungan Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% Indikator Kinerja SP Rata-rata penjumlahan dari Indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, dindikator 5, indikator 6, dan indikator 7 Kumulatif, Peningkatan setiap tahun Internal
1.Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
1.Sesuai angka BPS
2.Apabila hasil perhitungan berdasarkan angka BPS (Susenas) belum diterbitkan Kumulatif, peningkatan setiap tahun jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA sampai dengan batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, perhitungan dapat dilakukan secara internal, menghitung capaian kegiatan dari APBN dan Non APBN yang menghasilkan output Liter/detik, SR ataupun BJP, baik dari kegiatan Direktorat Air Minum (Hibah, DAK) ataupun Program PKP lainnya (PISEW, KOTAKU, PKE)
2.Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman Dasar perhitungan mengacu kepada alokasi DIPA Kementerian PUPR untuk sektor sanitasi dengan baseline perhitungan mengacu kepada data Laporan Kinerja Kumulatif, peningkatan setiap tahun
3.Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan Dasar perhitungan mengacu kepada alokasi DIPA Kementerian PUPR untuk sektor sanitasi dengan baseline perhitungan mengacu kepada data Laporan Kinerja Kumulatif, peningkatan setiap tahun
4.Persentase luasan kawasan permukiman yang Indikator terpilih dari Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman Kumulatif, peningkatan setiap tahun jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA ditingkatkan kualitasnya
5.Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal Indikator terpilih dari Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal Kumulatif, peningkatan setiap tahun
6.Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau Indikator terpilih dari Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung Kumulatif, peningkatan setiap tahun
7.Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya Komposit dari rata-rata jumlah nilai kinerja SK 1.3 dan SK 2.1 Kumulatif, peningkatan setiap tahun KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG SK 1.1 Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: Indikator Kinerja Kegiatan: Penjumlahan dari Indikator 1 dikalikan dengan 50% dan Indikator 2 dikalikan dengan 50% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal
1.Persentase dokumen keterpaduan perencanaan Tunggal dari 1 output Indikator 1: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman pada Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA kawasan permukiman tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%
2.Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman Komposit dari 2 output Indikator 2: Jumlah Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal SK- 1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal
2.Persentase dukungan pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan: Penjumlahan dari Indikator 1 dikalikan dengan 50%, Indikator 2 dikalikan dengan 25%, dan indikator 3 dikalikan 25% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA penyelenggaraan bangunan gedung
3.Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan SK 1.3 Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar yang tertib dan andal --- dihitung dari rerata gabungan indikator: Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal
2.Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal
3.Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang tertib dan andal Indikator Kinerja Kegiatan: Rata-rata jumlah Indikator 1, Indikator 2, dan Indikator 3 Catatan : Yang dihitung hanya Gedung yang menjadi tanggung jawab PUPR saja karena masing- masing sarana strategis memiliki Pembina. Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal Tunggal dari 1 output Indikator 1 : Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal Tunggal dari 1 output Indikator 2 : Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal Persentase sarana prasarana strategis lainnya bidang permukiman yang tertib dan andal Tunggal dari 1 output Indikator 3 : Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya bidang permukiman dibagi dengan total target hingga tahun 2024 dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN SK 2.1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal -- - dihitung dari indikator: Tunggal Indikator Kinerja Kegiatan: Mengadopsi langsung nilai Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal Catatan : Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Yang dihitung hanya Gedung yang menjadi tanggung jawab PUPR saja karena masing- masing sarana strategis memiliki Pembina. Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal Komposit/ Gabungan dari 5 ouput Jumlah gedung (pendidikan dasar dan menengah, madrasah dan sekolah keagamaan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan sarana prasarana strategis lainnya bidang pendidikan) yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana ditambah jumlah gedung pembangunan baru (pendidikan dasar dan menengah, Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan) dibagi dengan total target hingga tahun 2024 dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK SK 3 Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan---- dihitung dari indikator: Indikator komposit/gabungan dari kegiatan SPAM Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun/dipasang (asumsi 1 SR = 1 Rumah Tangga/RT), Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal dan BPS jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP) diakumulasikan dengan jumlah RT yang telah terlayani air minum jaringan perpipaan sampai dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah RT nasional KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK SK 4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi ---- dihitung pada masing- masing indikator: Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman
2.Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung pada masing-masing indikator : Jumlah KK yang terlayani dibagi jumlah KK nasional dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal, STBM, dan BPS jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
3.Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi ---- dihitung pada masing- masing indikator: Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman
2.Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan
3.Persentase rumah tangga yang Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung pada masing-masing indikator : Jumlah KK yang terlayani dibagi jumlah KK nasional dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal, STBM, dan BPS jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA terlayani infrastruktur drainase lingkungan
1.Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman Indikator terpisah dari kegiatan penanganan air limbah domestik yang terdiri dari: • Indikator 1: Persentase rumah tangga dengan akses layak • Indikator 2: Persentase rumah tangga dengan akses aman • Indikator 1 : dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses air limbah domestik layak di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik setempat (tangki septik) dan terpusat (IPALD Regional, Kota, Permukiman) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK di tahun N • Indikator 2 : dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses air limbah domestik aman di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik setempat (IPLT) dan terpusat (IPALD Regional, Kota, Permukiman) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK di tahun N Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal dan BPS jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
2.Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan Indikator terpilih Dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses sampah terkelola di perkotaan di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan persampahan (WTE, TPA, TPST, TPS3R) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK perkotaan di tahun N Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal dan BPS
3.Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan Indikator terpilih Dihitung berdasarkan jumlah KK yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan di tahun N dibagi dengan total target KK yang perlu dilayani selama 5 tahun Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SK 5.1 Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator: Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung dari rata-rata jumlah 4 (empat) indikator, yaitu indikator 1, indikator 2, indikator 3 dan indikator 4 Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
2.Nilai kinerja anggaran
3.Nilai realisasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
4.Tingkat Implementasi Penyelengagraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
1.Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman Tunggal ▪ Indikator 1: Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang diimplementasikan (tahunan) dibagi jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman dalam Renstra (tahunan) dikalikan 100% Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal
2.Nilai kinerja anggaran Tunggal ▪ Indikator 2 : Pengukuran mengacu pada peraturan terkait Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
3.Nilai realisasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri Tunggal Indikator 3: Merupakan rerata persentase capaian pada kinerja penyiapan PHLN dan kinerja pelaksanaan PHLN dikalikan 100% Nilai realisasi kinerja penyiapan dihitung berdasarkan gabungan capaian penyiapan pada kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut:
1.Pinjaman Luar Negeri berdasarkan realisasi kegiatan Blue Book 2020- 2024 yang masuk Green Book pada tahun berjalan dibagi dengan target pengusulan kegiatan ke dalam Green Book per tahun dikali 100%;
2.Hibah Luar Negeri berdasarkan realisasi jumlah hibah yang telah ditandatangani dibagi dengan target penandatanganan hibah Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA per tahun (2) dikali 100%. Target penyelesaian hibah yaitu 2 kegiatan, ditentukan berdasarkan rata-rata dokumen hibah yang terselesaikan sampai dengan penandatanganan Grant Agreement pada periode sebelumnya. Nilai realisasi kinerja pelaksanaan PHLN dihitung berdasarkan jumlah kegiatan PHLN yang meningkat status kinerjanya (progress variant) dibagi dengan jumlah kegiatan PHLN yang efektif sebelum tahun 2020 dan closing pada 2020-2024 dikalikan 100% Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Tunggal Indikator 4: Rerata dari hasil evaluasi implementasi SAKIP seluruh entitas di lingkungan Ditjen Cipta Karya Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal SK 5.2 Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang permukiman ---- dihitung dari indikator: Tunggal dari 1 output Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak dibagi pada tahun tersebut Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Bidang Permukiman (berada di Setditjen Cipta Karya) Persentase dukungan layanan tanggap bencana bidang permukiman dengan total target pada 2024 dikalikan 100% SK 5.3 Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman --- dihitung dari rerata gabungan indikator: Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan
2.Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman
3.Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman Indikator Kinerja Kegiatan: Rerata dari nilai indikator 1, indikator 2, dan indikator 3 Kumulatif, peningkatan setiap tahun Indikator 1, 2, 3 dan 4: Data Internal. Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan Tunggal dari 1 output Indikator 1 : Jumlah NSPK yang diterbitkan dibandingkan Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA dengan target 2024 dikalikan 100% Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman Tunggal dari 1 output Indikator 2 : Jumlah rekomendasi teknis yang dapat terlayani dbanding permintaan rekomendasi teknis yang masuk dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman Tunggal dari 1 output Indikator 4 : Jumlah JFT bidang Cipta Karya yang mendapatkan pengembangan profesi dibandingkan Jumlah total JFT bidang Cipta Karya dikalikan 100% Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal SK 5.4 Meningkatnya kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman Persentase peningkatan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb:
1.Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman
2.Persentase pengendalian Indikator Kinerja Kegiatan: Kumulatif, penambahan setiap tahun Indikator 1 dan 2 Data Internal. jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman
1.Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman Tunggal Indikator 1 dihitung dari rerata jumlah bahan kebijakan teknis, pembinaan teknis, serta kerangka kerja kepatuhan intern dan manajemen risiko dibagi dengan target 2024 dikalikan 100% Kumulatif, penambahan setiap tahun Internal
2.Persentase pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman Tunggal Indikator 2 dihitung dari rerata jumlah bahan pengendalian serta pemantauan kepatuhan intern dan manajemen risiko dibagi dengan target 2024 dikalikan 100% Kumulatif, penambahan setiap tahun Internal Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tunggal Dihitung dari Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dinilai Non Kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA oleh Inspektorat Jenderal untuk UPR T-1, Direktorat Kepatuhan Intern untuk UPR T-2, dan Direktorat Kepatuhan Intern dan/atau Unit Kepatuhan Intern UPT untuk UPR T-3. SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR) SK Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Komposit / Gabungan 4 Indikator Indikator kinerja 1 dihitung dari penjumlahan:

a.Persentase Pembinan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja (bobot total 25%)
b.Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Indikator 1, 2, 3 dan 4: Data Internal. jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Seluruh Unit Kerja (bobot total 25%)
c.Persentase Penyelesaian Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Pemintahtanganan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Pemindahtanganan BMN (bobot total 15%)
d.Persentase tindaklanjut penyelesaian data anomali BMN = total data anomali BMN / total data anomali BMN yang berhasil diselesaikan (Bobot total 25%) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Komposit / Gabungan 3 Indikator Indikator kinerja 2 dihitung dari penjumlahan:
a.dihitung dari jumlah produk hukum yang diselesaikan dibagi dengan jumlah produk hukum yang diusulkan (bobot total 25%)
b.dihitung dari jumlah perkara hukum yang ditangani dibagi jumlah perkara hukum diusulkan (bobot total 50%)
c.dihitung dari jumlah perjanjian yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perjanjian yang diusulkan (bobot total 25%) Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengadministrasian Pegawai Tunggal Indikator kinerja 3 dihitung dari penjumlahan: Survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tunggal Indikator kinerja 4 dihitung dari penjumlahan: Berdasarkan nilai 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun. Internal Tingkat Layanan Komunikasi Publik Tunggal Indikator kinerja 5 dihitung dari penjumlahan: Dihitung berdasarkan tingkat kesuksesan penyelenggaraan kegiatan publikasi (rencana kegiatan dibagi realisasi kegiatan dalam 1 tahun) Non kumulatif, peningkatan setiap tahun Internal jdih.pu.go.id
1. 4.Direktorat Jenderal Perumahan SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman SS Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni IKSS (02), merupakan indikator gabungan dalam bentuk persentase (%) Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: 𝐴 = 𝑌 + [{( ∑(𝑉 + 𝑊) 11.000.000 ) ∗ 100} ∗ {𝑋 − 𝑌}} Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA V: jumlah RLH yang dibangun oleh DJP berupa Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%) SP Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman IKSP (02.a), Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni IKSP (02.a), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%) Menyumbang bobot 19% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman. Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% IKSP (02.a) dihitung berdasarkan berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP terhadap target nasional jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: 𝐴 = 𝑌 + [{( ∑(𝑉) 11.000.000 ) ∗ 100} ∗ {𝑋 − 𝑌}} Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP berupa Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%) IKSP (02.b), Jumlah rumah umum yang IKSP (02.b), merupakan indikator IKSP (02.b) dihitung berdasarkan perbandingan jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA mendapat bantuan PSU tunggal dalam bentuk persentase (%) Menyumbang bobot 6% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman. (persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya dengan target jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU hingga tahun 2024 (262.345 unit). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: Keterangan: A: Capaian kinerja (%) X: Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU (unit) SK- 01 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Komposit dari indikator:

(1)Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR • Indikator 1 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) • Indikator 2 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) • Indikator 1 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah swadaya yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu dengan target penanganan rumah swadaya 2020-

2024.Skema bantuan rumah swadaya adalah sebagai berikut: Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA

(2)Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus
(3)Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun • Indikator 3 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit)
(1)Bantuan perumahan swadaya sejahtera;
(2)Bantuan stimulant perumahan swadaya; dan
(3)Bantuan perumahan swadaya sejahtera • Indikator 2 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah khusus yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu. • Indikator 3 Dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah susun yang dibangun oleh DJP PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR) SK 02 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1:

1.Tingkat Penatausahaan Barang Milik Negara
2.Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3.Tingkat Penatausaan Barang Persediaan Bencana
4.Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum
5.Tingkat Layanan Advokasi Hukum
6.Tingkat Layanan Komunikasi Publik Dihitung berdasarkan rata- rata indikator sebagai berikut: Output 1: Persentase jumlah usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/Total Usulan Penghapusan BMN Output 2: Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan, yaitu:
1.Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),
2.Data kontrak (bobot nikai 15%),
3.Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), Internal dan eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
7.Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai
8.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Pengelolaan Ketatausahaan
4.Konfirmasi output (bobot nikai 10%),
5.Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%),
6.Revisi DIPA (bobot nilai 5%),
7.Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),
8.LPJ bendahara (bobot nilai 5%),
9.Perencanaan kas (bobot nilai 5%),
10.Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%),
11.Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%),
12.Pagu minus (bobot nilai 5%),
13.Dispensasi SPM (bobot nilai 5%). Output 3: jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Persentase jumlah Balai Perumahan yang mendapat pembinaanpenatanusahaan barang persediaan bencana Output 4: Persentase jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kementerian PUPR) Output 5: Persentase jumlah layanan advokasi hukum dalam 1 tahun dibagi dengan permintaan advokasi hukum pada tahun tersebut Output 6: Survey Kepada counterpart dan masyarakat kepuasan layanan komunikasi publik Ditjen Perumahan Output 7: jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Survey Kepada Pegawai terkait, kepuasan pembinaan jabatan fungsional, pelatihan, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian Output 8: dihitung dari penjumlahan:

a.Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja
b.Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja
c.Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden Layanan Sarana dan Prasarana Internal: Jumlah layanan internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Jumlah layanan internal Layanan dukungan manajemen satker: Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Layanan Perkantoran: Jumlah layanan gaji dan tunjangan Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran • Jumlah layanan gaji dan tunjangan • Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran jdih.pu.go.id
1. 5.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya
2. 1.Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator:
3. 1.Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
4. 2.Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) IKSS, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target dikali 100%. Indikator 2 (70%) Perbandingan antara realisasi nilai investasi/pembiayaan kreatif infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dengan target dikali 100% Proyek yang siap dikerjasamakan merupakan Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA proyek yang telah menyelesaikan tahap penyiapan (FBC) dan siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi). SP 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
5. 1.Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator
6. 1.Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
7. 2.Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) IKSP2, dihitung pejumlahan dari indicator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100% Indikator 2 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100% Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS) Indikator 3 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap Prakualifikasi) dengan target dikali 100% SK 01 Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
8. 1.Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingan dengan target (20%) Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan) infrastruktur PU dan Perumahan (%)
9. 2.Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
10. 3.Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan • Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Indikator 2 (30%) • Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB SK 02 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
11. 1.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Komposit dari Indikator- Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air: Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
12. 1.Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)
13. 2.Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target
14. 2.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Komposit dari Indikator- Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan:
15. 1.Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)
16. 2.Tingkat implementasi kegiatan transaksi Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target
17. 3.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Komposit dari Indikator- Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman:
18. 1.Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)
19. 2.Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
20. 4.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan Komposit dari Indikator- Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan:
21. 1.Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)
22. 2.Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR) SK 01 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)
23. 1.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan (15%) Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
24. 1.Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%)
25. 2.Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan (%)
26. 3.Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%)
27. 4.Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%)
28. 5.Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:
a.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsiapan • Presentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah DInas/Jumlah Seluruh Unit Kerja • Presentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
1. 6.Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%)
2. 7.Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (%)
3. 8.Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%) Kerasipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja
b.Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Penggunaan • PSP = Jumlah BMN yang sudah di PSP / total jumlah aset yang harus di PSP • Alih Status = Jumlah BMN yang sudah di alih status / total jumlah aset yang harus di alih status Pemindahtanganan • Hibah = Jumlah BMN yang di proses / total jumlah usulan • Penjualan = Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA • Tukar menukar = Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar/ (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / Sekjen selaku pengguna barang Penghapusan • Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang
c.Tingkat Efektifitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN • Penatausahaan BMN = Persentase tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN • Pemanfaatan BMN = Jumlah izin prinsip jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pemanfaatan BMN ( KSP/ KPBU/ KSPI/ BSGBGS/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikan ke pengelola barang dan / atau mendapat persetujuan dari pengguna barang • Penertiban BMN = Persentase penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan
1. 2.Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (15%) Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
2. 1.Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%)
3. 2.Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%)
4. 3.Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%) Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum • Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100 % Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tingkat Efektifitas Advokasi Hukum • Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian • Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 % Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum • Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 %
5. 3.Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
6. 1.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pengadministrasian Pegawai (15%)
7. 2.Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%)
8. 3.Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%)
9. 4.Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
10. 1.Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%)
11. 2.Laporan Kinerja yang disusun (%) Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian • Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA UNOR Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI • Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP • Dihitung berdasarkan kriteria: a) Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang tepat waktu (50%), b) Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP yang lengkap (50%)
12. 5.Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (15%) Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
13. 1.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%)
14. 2.Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun (%) Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L • Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
15. 6.Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%) Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
16. 1.Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pengaduan Masyarakat (%)
17. 2.Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%) Nilai Kesuksesan Penyelenggaraan Publikasi • Tingkat kehadiran peserta, stakeholder feedback dan/atau persepsi/sentimen positif • Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik • Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback
18. 7.Nilai SAKIP Unit Organisasi (10%) Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SS Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni IKSS 2, merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%) Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: 𝐴 = 𝑌 + [{( ∑(𝑉 + 𝑊) 11.000.000 ) ∗ 100} ∗ {𝑋 − 𝑌}} Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Internal dan eksternal (Bank dan Developer ) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%) SP 01 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan IKSP1, merupakan indikator tunggal dalam bentuk prosentase (%) menyumbang bobot 25% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Ditjen Perumahan. Kontribusi Kinerja Unit Organisasi pada pencapapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Indikator 8 (DJCK) : Indikator 2 (DJP) : Indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% Kontribusi DJPI pada IKSS Program PKP sesuai rumus dibawah ini adalah meliputi kinerja W pada periode satu tahun A=Y+[{((∑(V+W))/(11.000.000))*1 00}*{X-Y}} Internal dan eksternal (Bank dan Developer ) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%) Untuk menghitung Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) khususnya DJPI digunakan perbandingan antara jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SSB (Akad Baru), BP2BT, SMF dan TAPERA dibandingkan dengan target tahun bersangkutan dikali 100%. jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: Keterangan: W = Capaian Kinerja (%) A = Jumlah Realisasi Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit) B = Target Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit) SK 01 Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan
19. 1.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
20. 1.Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%) Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera) 𝑾 = 𝑨 𝑩 × 𝟏𝟎𝟎% jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
21. 2.Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)
22. 3.Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%) Tapera dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT) dibandingkan dengan target. FLPP masuk kedalam Indikator 2 setelah adanya proses likuidasi BLU PPDPP Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target
23. 2.Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
24. 1.Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi (%)
25. 2.Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (0%) Jumlah Fasilitasi Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target. Internal dan Eksternal (Bank) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%)
26. 3.Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%) Indikator 2 (0%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target. Indikator 3 (0%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target. jdih.pu.go.id
27. 6.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
28. 1.Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR Diperoleh dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan 𝐼𝐾𝑆𝑆 = 𝑎 𝑏 × 100% Ket: IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas Internal dan survey jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman Diperoleh dari jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dibandingkan dengan Jumlah Kawasan Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman akan tercapai apabila tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dihitung sebagai berikut: 𝐼𝐾𝑆𝑃 = 𝑎 𝑏 × 100% Ket: IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program a = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur b = Jumlah Kawasan Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Internal dan survey SK 01 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan Komposit dari Indikator- Indikator Sbb: Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data survey jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR pemrograman infrastruktur PUPR Capaian Renstra dibandingkan dengan target Renstra Unor (ABCP) (30%); dan Persentase program Rakorbangwil yang disepakati menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional (70%) Pemrograman dikatakan tercapai apabila: Sub Indikator 1 (30%) 𝐼𝐾𝑆𝐾1 − 1 = 𝑎 𝑏 × 100% Ket: IKSK1-1 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 1) a = Capaian Renstra PUPR b = Target Renstra Unor PUPR Sub Indikator 2 (70%): 𝐼𝐾𝑆𝐾1 − 2 = 𝑐 𝑑 × 100% Ket: dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA IKSK1-2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2) c = Jumlah Program Arahan yang Menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional b = Jumlah Program Rakorbangwil Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Non Komposit) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%. Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA 𝐼𝐾𝑆𝐾2 = 𝑒1 𝑓1 × 100% Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah I) e1 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan f1 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sumatera dan Kalimantan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 dihitung dari jumlah kawasan yang Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara (Non Komposit) ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%. 𝐼𝐾𝑆𝐾3 = 𝑒2 𝑓2 × 100% Ket: IKSK3 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah II) e2 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara f2 = Jumlah Kawasan adalah 249 kawasan prioritas • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Prioritas di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku (Non Komposit) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%. 𝐼𝐾𝑆𝐾4 = 𝑒3 𝑓3 × 100% Ket: IKSK4 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah III) e3 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku f3 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR) SK02 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pengembangan wilayah: Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: Indikator 1 (15%)
29. 1.Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja Rata-rata pencapaian persen setiap tahun Data survey dan Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA pengembangan infrastruktur Wilayah • Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan • Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum • Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai • Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran • Nilai SAKIP Unit Organisasi • Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan • Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum • Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai • Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran • Nilai SAKIP Unit Organisasi yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja
30. 2.Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja
31. 3.Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN
32. 4.Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi = Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Seluruh Koresponden Indikator 2 (15%)
33. 1.Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%
34. 2.Tingkat kesuksesan penyelenggaraan komunikasi Publik
35. 3.Tingkat kepuasan layanan data dan informasi serta layanan sistem informasi
36. 4.Tingkat layanan fasilitasi kerja sama Indikator 3 (15%)
37. 1.Survey kepada Pegawai terkait ketepatan jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi kepegawaian
38. 2.Nilai SPIP Penjaminan Kinerja di BPIW Indikator 4 (20%) Dihitung berdasarkan nilai 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan. Indikator 5 (15%) Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Kementerian Negara/Lembaga Indikator 6 (20%) Nilai SAKIP Unit Organisasi jdih.pu.go.id
39. 7.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional SS Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50% Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi dibagi target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun* * jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun sebanyak 400.000 orang (Sumber data: Lampiran I Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) Internal dan Eksternal SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang Indikator survei penilaian terhadap Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA yang kompeten dan profesional kompeten dan professional pencapaian kinerja program (persentase) tersertifikasi per tahun dibagi potensi lulusan vokasi per tahun** Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50% SK1 Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase) Indikator dihitung dari: target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun dibandingkan dengan potensi lulusan vokasi per tahun** **potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 orang per tahun (Sumber data: Kemendikbud, 2019) Internal dan Eksternal Program Dukungan Manajemen jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat keandalan sumber daya konstruksi Komposit dari Sub Indikator sebagai berikut:
40. 1.Tingkat keandalan sumber daya konstruksi
41. 2.…Sub IKS dari unor lainnya • Sub Indikator 1: dihitung dari penjumlahan dari komponen dengan bobot sbb:
42. 1.Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (60%)
43. 2.Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi (40%) Internal dan Eksternal SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat kualitas sumber daya konstruksi Indikator: komposit dari Sub Indikator sebagai berikut:
44. 1.Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
45. 2.Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi
46. 3.Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi • Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb:
47. 1.Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi komposit dari ISK 1, ISK 2, dan ISK 3.
48. 2.Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dihitung dari ISK 4.
49. 3.Tingkat kinerja kelembagaan jasa Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA konstruksi dihitung dari ISK 5. SK 1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan Indikator ini merupakan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dihitung dari: Jumlah total nilai proyek dibandingkan dengan jumlah proyek yang disampling (%). Internal SK 2 Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa Indikator komposit dari Sub Indikator sbb:
50. 1.Persentase tender/seleksi tepat waktu
51. 2.Persentase sanggah tidak benar
52. 3.Persentase pengaduan tidak benar
53. 4.Persentase penetapan Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: • Sub Indikator 1 dihitung dari: Total Paket yang dilelangkan dikurangi Total Paket Terlambat dibagi Total Paket yang dilelangkan (%). • Sub Indikator 2 dihitung dari: Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar
54. 5.Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ
55. 6.Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR Total Paket yang dilelangkan dikurangi Total sanggah benar dibagi Total Paket yang dilelangkan (%). • Sub Indikator 3 dihitung dari: Total Paket yang dilelangkan dikurangi Total pengaduan benar dibagi Total Paket yang dilelangkan (%). • Sub Indikator 4 dihitung dari: • Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK dikurangi Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK dan Terbukti Benar dibagi Total Paket yang dilelangkan • Sub Indikator 5 dihitung dari: Jumlah Variabel yang Dipenuhi untuk Mencapai Tingkat Kematangan yang jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Ditetapkan dibagi Total Variabel yang Harus Dipenuhi untuk Mencapai Tingkat Kematangan yang Ditetapkan (%). • Sub Indikator 6 dihitung dari: Realisasi Data Kinerja Penyedia Jasa dengan kontrak SYC di PUPR dibagi Jumlah keseluruhan paket kontrak SYC di PUPR SK 3 Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase) Indikator dihitung dari: jumlah proyek strategis yang dilakukan pendampingan tanpa kecelakaan dibagi jumlah proyek strategis yang dilakukan pendampingan (%). Internal dan Eksternal SK 4 Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
56. 1.Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat
57. 2.Persentase tingkat Indikator 1: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase) • Indikator 1 dihitung dari: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat dibagi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (%). Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indikator 2: Komposit dari Sub Indikator sbb:
58. 1.Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi
59. 2.Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi
60. 3.Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi
61. 4.Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi • Indikator 2 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb:
62. 1.Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah SKKNI Bidang Konstruksi yang Terbarukan dibagi Jumlah Kebutuhan SKKNI Bidang Konstruksi (%).
63. 2.Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Modul Bidang Konstruksi yang Terbarukan dibagi Jumlah Kebutuhan Modul Bidang Konstruksi (%).
64. 3.Sub Indikator 3 dihitung dari: Jumlah Asesor Bidang Konstruksi dibagi Jumlah Kebutuhan Asesor Bidang Konstruksi (%). jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
65. 4.Sub Indikator 4 dihitung dari: Jumlah Instruktur Bidang Konstruksi dibagi Jumlah Kebutuhan Instruksi Bidang Konstruksi (%). SK 5 Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
66. 1.Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi
67. 2.Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi
68. 3.Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN Indikator 1: Komposit dari Sub Indikator sbb:
69. 1.Persentase terlaksananya tugas jasa konstruksi oleh OPD
70. 2.Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok • Indikator 1 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: o Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah persentase OPD yang melaksanakan tugas dibagi jumlah OPD Provinsi dan kab/kota (%) o Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Jumlah LSBU terakreditasi dibagi jumlah LSBU (%) o Sub Indikator 3 dihitung dari Jumlah Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Konstruksi yang terakreditasi
71. 3.Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI
72. 4.Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
73. 5.Persentase LSP tercatat dan beroperasi Indikator 2: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase) Indikator 3: Komposit dari Sub Indikator sbb:
74. 1.Persentase ketersediaan data dan informasi BUJK yang ber KBLI 2020 dibagi jumlah BUJK (%) o Sub Indikator 4 dihitung dari Persentase ABU terakreditasi + presentasi AP terakreditasi + presentase ARP terakreditasi + presentase LSBU terlisensi + presentase LSP yang mendapat rekomendasi lisensi + presentase penyetaraan TKA (%) o Sub Indikator 5 • Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi dibagi Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA supply-demand MPK
75. 2.Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK
76. 3.Persentase ketersediaan data BUJK
77. 4.Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang terdata di tahun berjalan (%) (25%) • Indikator 3 dihitung dari Total nilai IKK 5.3.1 (Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK) + IKK 5.3.2 (Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK)+ IKK 5.3.3 (Persentase ketersediaan data BUJK) + IKK 5.3.4 (Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri) dibagi jumlah indikator • Indikator 3 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: o Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Realisasi data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN dibagi target data rantai pasok MPK teknologi dan TKDN yang harus tersedia (%) o Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK yang tercatat di SIMPK dibagi total jumlah subvarian MPK (%) o Sub Indikator 3 dihitung dari: Jumlah Data BUJK yang memasukkan laporan tahunan pada AUJK dibagi keseluruhan BUJK (%) o Sub Indikator 4 dihitung dari: Jumlah Tingkat capaian penggunakan produk dalam negeri (PDN) + jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (%) SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR) SK 6 Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Setditjen)
78. 1.Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
79. 2.Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi Indikator 1: Komposit dari Sub Indikator sbb:
80. 1.Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara dan • Indikator 1: dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: o Sub Indikator 1 dihitung dari persentasi pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan + PSP dibagi dua (%), dimana hal tersebut dihitung dari dua Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA pengelolaan ketatausahaan
81. 2.Tingkat layanan pembentukan produk hukum
82. 3.Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai
83. 4.Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran
84. 5.Nilai SAKIP Unit Organisasi
85. 6.Tingkat layanan komunikasi publik Indikator 2: Komposit dari Sub Indikator sbb:
86. 1.Persentase ketersediaan infomasi kinerja komponen yaitu (1) tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang dihitung dari: Jumlah pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan dibagi jumlah seluruh unit kerja (%) dan (2) tingkat efektifitas pengelolaan BMN yang dinilai dari ”penetapan status penggunaan (PSP) = jumlah BMN yang sudah di PSP dibagi total jumlah aset yang harus di PSP (%) o Sub Indikator 2 dihitung dari jumlah perkara litigasi yang didampingi dibagi jumlah perkara litigasi (%) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA penyedia jasa konstruksi
87. 2.Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi
88. 3.Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi
89. 4.Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi
90. 5.Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi o Sub Indikator 3 dihitung dari tingkat layanan kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu x 100% o Sub Indikator 4 dihitung dari nilai IKPA tahun berjalan dibagi nilai IKPA baseline (%) o Sub Indikator 5 dihitung dari nilai akuntabilitas kinerja Unit organisasi x 100% o Sub Indikator 6 dihitung dari nilai persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback • Indikator 2: dari penjumlahan dari sub indikator kontributor jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA dengan bobot yang sama rata sbb:
91. 1.Sub Indikator 1 dihitung dari: Realisasi Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).
92. 2.Sub Indikator 2 dihitung dari: Realisasi Informasi Rantai Pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang Tersedia dibagi Target Informasi Rantai Pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang Harus Tersedia (%).
93. 3.Sub Indikator 3 dihitung dari: Realisasi Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibagi jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Target Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).
94. 4.Sub Indikator 4 dihitung dari: Realisasi Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).
95. 5.Sub Indikator 5 dihitung dari Survei Persepsi kepada Stakeholder yang Menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (%). jdih.pu.go.id
96. 8.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI SS Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM) Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50% Internal SP Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR Komposit dari Indikator- Indikator:
97. 1.Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3)
98. 2.Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional Rerata dari seluruh indikator:
99. 1.Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3)
100. 2.Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSDM = 50% : 50% Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM SK Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi Komposit dari Indikator- Indikator: Menghitung total penyelenggaraan pendidikan vokasi: Non Kumulatif, dihitung setiap tahun jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA bidang PUPR yang kompeten (Politeknik Pekerjaan Umum) bidang PUPR yang kompeten
101. 1.Jumlah mahasiswa program studi vokasional
102. 2.Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi
103. 1.Jumlah mahasiswa program studi vokasional
104. 2.Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
105. 1.Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan
106. 2.Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
107. 3.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai
108. 4.Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) Masing-masing indikator diberi bobot sbb:
109. 1.Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45)
110. 2.Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15)
111. 3.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15)
112. 4.Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (bobot : 25) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks. SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR Komposit dari Indikator- Indikator Sbb:
113. 1.Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan
114. 2.Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
115. 3.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai
116. 4.Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) Masing-masing indikator diberi bobot sbb:
117. 1.Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45)
118. 2.Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15)
119. 3.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15)
120. 4.Tingkat kepuasan pengguna layanan Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA (pasca pelatihan) (bobot : 25) Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks. SK- 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal (Pusat Pengembangan Talenta) Jumlah ASN yang Dikembangkan Talentanya Non Komposit Jumlah ASN yang:
121. 1.Dilakukan Asesmen; Data assessmen berlaku selama 3 tahun, sehingga ada pengulangan untuk ASN yang masih menduduki posisi yg sama
122. 2.Jumlah orang yang dipetakan karirnya; Asumsi bahwa yang menduduki kotak 9 dalam matriks talenta ada 20% dari jumlah Pegawai Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
123. 3.Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dan memiliki profil kinerja Keterangan: - 97% PNS PUPR dipantau kinerjanya dan memiliki profil kinerja - 3% PNS PUPR tidak terpantau kinerjanya dan tidak memiliki profil kinerja karena bermasalah (Diperbantukan di instansi lain seperti BP Batam, daerah, atau sedang terkena hukuman disiplin) - 2020 = 97% (20.736) - 2021 = 97% (20.520) - 2022 = 97% (20.202) - 2023 = 97% (19.465) - 2024 = 97% (19.465) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pelaksanaan Kepatuhan Internal Non Komposit 1.Menghitung jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan dan manajemen risiko 2.Menghitung jumlah laporan kegiatan pengendalian dan pemantauan kepatuhan internal Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM SK- 2 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya Non Komposit Jumlah peserta pendidkan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi setiap tahun (orang) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SK- 1 Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR (Sekretariat Badan)
124. 1.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan
125. 2.Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum
126. 3.Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai
127. 4.Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran
128. 5.Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran
129. 6.Nilai SAKIP Unit Organisasi Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:
130. 1.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan
131. 2.Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum
132. 3.Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai
133. 4.Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran
134. 5.Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari penjumlahan dari indikator-indikator sbb: Indikator 1 (15%): dihitung dari penjumlahan:
a.Persentase Pembinan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja
b.Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja
c.Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal BPSDM jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
1. 6.Nilai SAKIP Unit Organisasi Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN.
d.Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden Indikator 2 (15%):
a.Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%.
b.Nilai SPBE Unor jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
c.Survey kepuasan atas informasi Publik BPSDM
d.Survey kepuasan pelanggan stakeholder kerjasama Indikator 3 (15%):
a.Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.
b.Nilai Survey Indeks BERAKHLAK (baik)
c.Nilai Survey Employer Branding (Baik) Indikator 4 (20%): Dihitung berdasarkan nilai Indikator Kinerja jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pelaksanaan Anggaran dari OM SPAN Indikator 5 (15%): Mengacu pada hitungan Nilai SMART DJA pada komponen Indikator 6 (20%): Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Itjen jdih.pu.go.id
1. 9.Inspektorat Jenderal SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur Internal dan survei SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya IKSP: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR Komposit dari subIndikator: Komposit dari Indikator- Indikator:
2. 1.Tingkat Kapabilitas Itjen (Level Internal Audit Capability Model/IACM) (25%) Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model/ IACM) hasil evaluasi oleh BPKP, dalam hal belum diperoleh maka digunakan nilai tahun sebelumnya Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal / Eksternal
3. 2.Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Dan Keuangan (50%) (2.1) Rerata Tingkat Kualitas Pengawasan Inspektorat I-VI (95%), dan Non Kumulatif, dihitung setiap tahun untuk Tingkat Kualitas Pengawasan Inspektorat I – VI, dan kumulatif Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA (2.2) Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan (5%) untuk Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan dibandingkan dengan target 5 tahun
4. 3.Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR (25%) Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SK- 1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I Komposit dari subindikator:

(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%)
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(2)Persentase Pengawasan di Inspektorat I (25%)
(2)Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat I Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(3)Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)
(3)Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat I Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(4)Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%)
(4)Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat I yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%):
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%) (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%) (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR- T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi (5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%) (5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR- T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SK- 1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II Komposit dari subindikator:
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II (25%)
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(2)Persentase pengawasan di Inspektorat II (25%)
(2)Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat II Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(3)Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)
(3)Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat II Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(4)Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II (15%)
(4)Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat II yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%):
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%) (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%) (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR- T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi (5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%) (5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR- T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi SK- 1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Komposit dari subindikator:
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (25%)
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Pengawasan Inspektorat III Pengawasan Inspektorat III
(2)Persentase pengawasan di Inspektorat III (25%)
(2)Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat III Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(3)Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)
(3)Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat III Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(4)Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III (15%)
(4)Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat III yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%): (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%) Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 (30%) (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR- T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Interim Unit Organisasi (5.3) Persentase penerapan Manajeen Risiko (30%) (5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR- T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi SK- 1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV Komposit dari subindikator:
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(2)Persentase pengawasan di Inspektorat IV (25%)
(2)Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat IV Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(3)Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)
(3)Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat IV Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(4)Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV (15%)
(4)Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat IV yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%): (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Tahun berkenaan belum diperoleh, digunakan data tahun sebelumnya (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%) (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR- T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi (5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%) (5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Manajemen Risiko, data didapat dari Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR- T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi SK- 1.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V Komposit dari subindikator:
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(2)Persentase pengawasan di Inspektorat V (25%)
(2)Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat V Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(3)Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%)
(3)Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat V
(4)Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)
(4)Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat V yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%): (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)
(5)Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi, komposit dari nilai: (5.1) Kesesuaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP), dalam hal Hasil Evaluasi BPKP Tahun berkenaan belum diperoleh, Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal dan Eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA digunakan data tahun sebelumnya (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 (30%) (5.2) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR- T1, Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR dibandingkan Nilai Target, menggunakan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Unit Organisasi tahun sebelumnya atau Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR Interim Unit Organisasi (5.3) Persentase penerapan Manajemen Risiko (30%) (5.3) Jumlah UPR-T2 dan UPR-T3 pada Unit Organisasi yang menerapkan Manajemen Risiko, data didapat dari jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan MR UPR- T2 dan UPR-T3, yang dilakukan oleh UKI Unit Organisasi SK- 1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI Komposit dari Indikator- indikator sebagai berikut:
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI (25%)
(1)Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(2)Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif (25%)
(2)Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan Audit Investigasi terhadap rencana pada PKPT di Inspektorat VI Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(3)Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti (15%)
(3)Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (internal) Inspektorat VI yang ditindaklanjuti Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(4)Jumlah Kumulatif Penghargaan/ Predikat menuju WBK dan
(4)Pengembangan Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan/ predikat Kumulatif, Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA WBBM yang diperoleh Unit Kerja (10%) menuju WBK dan WBBM sesuai hasil Tim Penilai Nasional Kementerian PAN-RB
(5)Jumlah Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan (10%)
(5)Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan, merupakan komposit dari: (a) Penerapan Teknologi Informasi (b) Prosentase penerapan Manajemen Resiko Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(6)Survei Penilaian Integritas (15%)
(6)Indeks Integritas Kementerian PUPR, berdasarkan Survei Penilaian Integritas oleh KPK Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Eksternal SK- 1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan Tersusunnya dokumen perencanaan dan
(1)Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan
(1)Dokumen Rencana Pengawasan Tahunan yang disusun Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA regulasi pengawasan regulasi pengawasan
(2)Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan
(2)Jumlah regulasi pengawasan yang disusun (Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, dan/atau Surat Edaran Inspektur Jenderal) Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR) SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR) SK- 2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(1)Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan; (10%) dihitung dari penjumlahan: (1.1) Persentase Pembinan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja (1.2) Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/ Jumlah Seluruh Unit Kerja (1.3) Persentase Penyelesaian Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun Data Survei dan Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. (1.4) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden
(2)Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai; (15%) Rerata: (2.1) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi terhadap kebutuhan); (2.2) Nilai survei kepada Pegawai terkait Kumulatif Non Kumulatif Internal Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.
(3)Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (7.5%)
(3)Berdasarkan Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Aplikasi OMSPAN DJPB Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Eksternal
(4)Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (7.5%)
(4)Berdasarkan Data dari Aplikasi SMART DJA Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Eksternal
(5)Nilai SAKIP Itjen Kementerian PUPR (5%)
(5)Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi Itjen oleh APIP Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Eksternal
(6)Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR- T1 Itjen oleh APIP (5%)
(6)Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Eksternal
(7)Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan (10%)
(7)Penyelesaian Laporan PPID Itjen Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(8)Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern (10%)
(8)Penyelesaian Laporan Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Itjen Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(9)Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal (5%)
(9)Persentase pelaksanaan Program Kerja Tahunan UKI Itjen Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(10)Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP) (10%)
(10)Penyelesaian Dokumen IHP (IHP Pengaduan, IHP Itjen, IHP BPKP) Semester I dan II Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal
(11)Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI (10%)
(11)Penyelesaian Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan II Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(12)Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (5%)
(12)Penyelesaian Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas (IACM Level) Itjen Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Internal jdih.pu.go.id

10.Sekretariat Jenderal SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR Dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (%) Tingkat Kualitas Tata Kelola Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR (40%) ▪ Indikator 2: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR (60%) Take Last Internal dan Eksternal SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (%)
1.Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum
2.Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasia n Pegawai
3.Tingkat layanan pembentukan produk hukum Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1: dari Indikator SK-1 (25%) Indikator 2: dari Indikator SK-2 (12,5%) Indikator 3: dari Indikator SK-3 (12,5%) Indikator 4: dari Indikator SK-4 (12,5%) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA dan advokasi hukum
4.Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah
5.Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik
6.Tingkat layanan digital
7.Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan Indikator 5: dari Indikator SK-5 (12,5%) Indikator 6: dari Indikator SK-6 (12,5%) Indikator 7: dari Indikator SK-7 (12,5%) jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA SK- 1 Meningkatnya layanan pengelolaan, perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum. (%) Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen. (%)
2.Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini (%)
3.Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL (%)
4.Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif (%) Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Penilaian SAKIP Setjen oleh tim evaluator Itjen (20%) ▪ Indikator 2: Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini (20%) ▪ Indikator 3: Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (30%) ▪ Indikator 4: Jumlah layanan kerja sama luar negeri yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama luar negeri yang direncanakan. (30%) non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data internal dan eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
1.Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP. (%)
2.Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian. (%)
3.Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian. (%) Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1 (20%):
1.Persentase keberhasilan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan (50%)
2.Jumlah laporan penyusunan Target dan Pagu PNBP yg tepat waktu (30%)
3.Penilaian Kinerja Bendahara dan BLU (20%). ▪ Indikator 2: Dihitung Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan (30%)
1.Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)
2.Nilai Pagu Minus (40%) ▪ Indikator 3: Dihitung berdasarkan (25%)
1.Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%) non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data internal dan eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
4.Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI. (%)
5.Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP
2.Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%)
3.Efektifitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%) ▪ Indikator 4: Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI (15%) ▪ Indikator 5: Dihitung berdasarkan kriteria (10%): - Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang Tepat Waktu (40%) - Jumlah Laporan Penyelengaraan SPIP Unit Organisasi yang Lengkap (40%) - Nilai Maturitas SPIP Kementerian (20%) Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: non kumulatif, dihitung data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
1.Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN ▪ Indikator 1: dihitung dari penjumlahan:

a.Penggunaan
i.PSP = Jumlah BMN yang sudah di PSP/total jumlah aset yang harus di PSP ii. Alih Status = Jumlah BMN yang sudah di alih status /total jumlah aset yang harus di alih status
b.Pemindahtanganan
i.Hibah = Jumlah BMN yg di proses / total jumlah usulan ii. Penjualan= Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang. iii. Tukar menukar= Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar/ (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / peningkatan setiap tahun jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
1. 2.Tingkat Efektivitas Penatausahanaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN Sekjen selaku pengguna barang
c.Penghapusan= Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang (Bobot Total: 50%) ▪ Indikator 2: dihitung dari penjumlahan:
a.Penatausahaan BMN = Persentase Tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN
b.Pemanfaatan BMN yaitu Jumlah izin prinsip Pemanfaatan BMN (KSP/ KPBU/ KSPI/ BSGBGS/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikan ke pengelola barang dan / atau mendapat persetujuan dari pengguna barang. jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
c.Penertiban BMN yaitu Presentase Penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan. (Bobot Total: 50%) Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
1. 1.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: dihitung dari penjumlahan:
a.Persentase Pembinan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja
b.Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja
c.Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
1. 2.Tingkat Kualitas Pengelolaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai.
2. 3.Tingkat Kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN.
d.Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden (Bobot Total: 25%) ▪ Indikator 2: dihitung dari penjumlahan:
a.Persentase Kepuasan Pelayanan Kesehatan = Jumlah Seluruh Pegawai yang Terpenuhi Pelayanan Kesehatan/ Jumlah Seluruh Pegawai yang Mendaftar Pelayanan Kesehatan
b.Persentase Kegiatan Acara Kementerian yang Terlayani = Jumlah Acara Kementerian yang Terlayani/ Jumlah Seluruh Acara Kementerian. (Bobot Total: 25%) ▪ Indikator 3: dihitung dari penjumlahan: jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan
a.Persentase Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat, Rumah Jabatan (Irjen dan Kabalitbang) = Jumlah Kegiatan Realisasi M² Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan / Target M² Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan
b.Persentase Terpeliharanya Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor = Jumlah Realisasi Pemeliharaan Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor/ Jumlah Pemeliharaan Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor.
c.Persentase Terpeliharanya Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor = Jumlah Realisasi jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
1. 4.Tingkat Kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor/ Jumlah Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor. (Bobot Total: 25%) • Indikator 4 dihitung dari:
a.Persentase pelayanan pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR = jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR yang Tertangani/ jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR
b.Persentase Terselenggaranya Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan = Jumlah jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA Acara Harian yang Dihadiri/Jumlah Seluruh Acara Harian. (Bobot Total: 25%) SK- 2 Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasi an pegawai Kementerian PUPR Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut:
1. 1.Kualitas Layanan Manajemen SDM
2. 2.Tingkat Kesesuaian Kelembagaan Indikator 1:
a.Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian (25%)
b.Survey kepada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR terkait ketepatan Kualitas manajemen kepegawaian (25%)
c.Survey kepada Pejabat Fungsional Bidang PUPR terkait tingkat Kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional (25%) Indikator 2:
a.Survey kepada pegawai di lingkungan PUPR untuk menilai efektivitas organisasi non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi (25%) SK- 3 Meningkatnya Fasilitasi Produk Hukum dan Advokasi Hukum yang progresif Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum. (%) Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
1. 1.Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum. (%)
2. 2.Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum. (%)
3. 3.Tingkat efektivitas advokasi hukum. (%)
4. 4.Tingkat Kepatuhan Internal di Lingkungan Setjen
5. 5.Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian
6. 6.Tingkat Efektivitas Penyusunan Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%. (30%) ▪ Indikator 2: hasil survei persepsi user terhadap kemudahan akses website JDIH Kemen PUPR. (20%) ▪ Indikator 3: jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%. (30%) ▪ Indikator 4: Hasil Survei persepesi user terhadap kepatuhan internal di Lingkungan Setjen (10%) ▪ Indikator 5: jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA Pertimbangan Materi dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 % (5%) ▪ Indikator 6: jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 % (5%) SK- 4 Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
7. 1.Tingkat Kualitas fasilitasi Perencanaan
8. 2.Tingkat Kualitas fasilitasi Pembinaan Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Tingkat kualitas fasilitasi perencanaan (40%)
a.Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi DAK fisik infrastruktur PUPR (survei)
b.Pelaksanaan kegiatan konsultasi program DAK fisik infrastruktur PUPR ▪ Indikator 2: Tingkat Kualitas Fasilitasi Pembinaan (30%)
a.Audiensi yang dilaksanakan dibagi jumlah permohonan audiensi (kuesioner survei) non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
1. 3.Tingkat Kualitas fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi
b.Kehadiran menjadi narasumber dibagi permohonan narasumber
c.Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/worksh op/layanan informasi (pre test, post test, dan survei) ▪ Indikator 3: Tingkat kualitas fasilitasi pemantauan dan evaluasi (30%) Surat hasil monev yang disampaikan ke Pemda dibagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi SK- 5 Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
1. 1.Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Persentase persepsi/ sentimen positif artikel/siaran dari volume non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data Internal dan eksternal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA
2. 2.Tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi
3. 3.Tingkat kepuasan pengguna bahan informasi pimpinan
4. 4.Tingkat kepuasan pemohon informasi publik pemberitaan Kementerian PUPR di media (35%) ▪ Indikator 2: Tingkat kehadiran peserta, Stakeholder feedback dan/atau persepsi/ sentimen positif. (35%) ▪ Indikator 3: Persepsi/ sentimen positif stakeholder Stakeholder feedback (15%) ▪ Indikator 4: Persepsi/ sentimen positif stakeholder dan/atau Stakeholder feedback. (15%) SK- 6 Digital Melayani Tingkat layanan digital Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
5. 1.Menjadi Smart Office.
6. 2.Layanan Handal/Prima (kemudahan dalam pengajuan permohonan layanan, proses cepat, dan layanan Pejumlahan dari indikator kontributor dibagi pendanaan tahun yang bersangkutan (%) sbb: ▪ Indikator 1:
a.Otomatisasi dan Digitalisasi Kegiatan Perkantoran
b.Kemudahan dan Kenyamanan Bekerja ▪ Indikator 2:
a.Layanan yang Akurat, Cepat, Terkini, Mudah Diakses, Kumulatif Data Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNG AN SUMBER DATA yang diberikan sesuai permohonan)
1. 3.Manajemen Perubahan /Tata Kelola Terin-tegrasi, dan Berbagi Pakai
b.Layanan yang Terukur dan Terpantau (Akuntabilitas Kinerja)
c.Penyediaan Teknologi Terkini dan Inovasi
d.Penanggulangan dan Tanggap bencana serta analisis manajemen risiko bencana terintegrasi ▪ Indikator 3: Peningkatan SDM SK- 7 Meningkatnya layanan kajian dan pemantauan kebijakan Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:
1. 1.Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri secara profesional dan akuntabel Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Ketepatan waktu dan substansi dalam pelaksanaan kebijakan Menteri terhadap target waktu dan substansi yang diharapkan (Bobot: 25%) non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun Data Internal jdih.pu.go.id SASARAN STRATEGIS/SAS ARAN PROGRAM/SASA RAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA JENIS INDIKATOR METODE PERHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN SUMBER DATA
2. 2.Tingkat pelaksanaan telaahan dan kajian untuk mendukung kebijakan Menteri
3. 3.Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri.
4. 4.Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substantif program dan kegiatan). ▪ Indikator 2: Jumlah telaahan dan kajian yang dihasilkan terhadap Jumlah telaahan dan kajian yang direncanakan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 3: Jumlah agenda prioritas Menteri yang dilaksanakan terhadap agenda prioritas Menteri yang direkomendasikan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 4: Survey terhadap persepsi stakeholder untuk menilai kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substantif program dan kegiatan). (Bobot: 25%) Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Tingkat kualitas layanan kepegawaian, keuangan, BMN dan Umum Layanan kepegawaian, keuangan, BMN dan Umum yang telah diselesaikan tepat waktu, akurat, dan terkini (100%) Non kumulatif MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO