DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 34/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 358

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2155/M.PANRB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 telah disetujui organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; JDIH Kementerian PUPR
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
4.Lokasi adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis.
5.Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja unit pelaksana teknis.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas UPT.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas UPT dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 3

(1)UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.
(2)Kedudukan unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi induknya. JDIH Kementerian PUPR
(3)Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 4

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal terdiri atas :

a.Balai Pemetaaan Tematik dan Prasarana Dasar;
b.Balai Informasi Literal; dan
c.Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual.

Pasal 5

(1)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
(2)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 6

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
b.pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
d.pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
e.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
f.pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 8

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar terdiri atas:

a.Seksi Program dan Pelayanan;
b.Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1)Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan data spasial, penyusunan laporan Balai serta pelayanan bagi pengguna.
(2)Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perekaman data spasial ke dalam bentuk digital, aplikasi sistem informasi geografis serta pemeliharaan dan pengelolaan database spasial.

Pasal 10

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berlokasi di Jakarta.

Isi peraturan

Teks358PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2155/M.PANRB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 telah disetujui organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; JDIH Kementerian PUPR
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
4.Lokasi adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis.
5.Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja unit pelaksana teknis.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas UPT.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas UPT dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 3

(1)UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.
(2)Kedudukan unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi induknya. JDIH Kementerian PUPR
(3)Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

UPT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 4

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal terdiri atas :

a.Balai Pemetaaan Tematik dan Prasarana Dasar;
b.Balai Informasi Literal; dan
c.Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual.

Pasal 5

(1)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
(2)Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 6

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
b.pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
d.pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
e.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
f.pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 8

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar terdiri atas:

a.Seksi Program dan Pelayanan;
b.Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1)Seksi Program dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan data spasial, penyusunan laporan Balai serta pelayanan bagi pengguna.
(2)Seksi Teknis dan Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perekaman data spasial ke dalam bentuk digital, aplikasi sistem informasi geografis serta pemeliharaan dan pengelolaan database spasial.

Pasal 10

Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar berlokasi di Jakarta.