DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 36/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); JDIH Kementerian PUPR

2.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 1

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Pasal 2

BPPSPAM mempunyai tugas membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang JDIH Kementerian PUPR dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air minum. Paragraf Kedua Fungsi BPPSPAM

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

a.penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
b.fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
c.pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan
d.pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BPPSPAM terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota. JDIH Kementerian PUPR
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
(3)Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang;
3. c.masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebanyak 1 (satu) orang; dan
4. d.pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang.
(4)Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil.
(5)Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 5

(1)Ketua BPPSPAM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM.
(2)Anggota BPPSPAM mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPSPAM dan menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(3)Dalam hal Ketua BPPSPAM berhalangan melaksanakan tugas, maka salah satu anggota melaksanakan tugas JDIH Kementerian PUPR Ketua BPPSPAM berdasarkan hasil rapat pleno anggota BPPSPAM.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan anggota BPPSPAM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2)Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah tata kelola dan/atau panduan kegiatan untuk melakukan hubungan komunikasi formal secara internal maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga daerah terkait peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Prinsip integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah internalisasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan dan implementasi program untuk mencapai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan mandiri.
(4)Prinsip sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah tata kelola untuk penyamaan pandangan terhadap program dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 7

Pemberian rekomendasi yang disampaikan oleh BPPSPAM didasarkan pada hasil rapat pleno yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 8

Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam standar operasional prosedur teknis yang ditetapkan oleh Ketua BPPSPAM.

Pasal 9

(1)BPPSPAM melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPSPAM dapat mengundang instansi dan/atau pihak terkait.

Pasal 10

(1)BPPSPAM melaporkan pelaksanaan tugas kepada menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
(2)Laporan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing anggota sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dikoordinasikan oleh Ketua BPPSPAM;
(3)Setiap akhir tahun anggaran BPPSPAM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada menteri, dengan disertai rangkuman rinci atas masing-masing bidang tugas yang menjadi tanggung jawab BPPSPAM.
(4)Laporan pelaksanaan tugas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM.
(5)Penyusunan laporan pelaksanaan tugas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Sekretariat BPPSPAM. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BPPSPAM

Pasal 11

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPPSPAM dibantu oleh Sekretariat BPPSPAM yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(2)Sekretariat BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada menteri.
(3)Sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh kepala sekretariat.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 1

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

a.penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
b.fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum;
c.pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan
d.pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BPPSPAM terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota. JDIH Kementerian PUPR
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
(3)Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang;
3. c.masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebanyak 1 (satu) orang; dan
4. d.pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang.
(4)Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil.
(5)Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 5

(1)Ketua BPPSPAM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM.
(2)Anggota BPPSPAM mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPSPAM dan menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(3)Dalam hal Ketua BPPSPAM berhalangan melaksanakan tugas, maka salah satu anggota melaksanakan tugas JDIH Kementerian PUPR Ketua BPPSPAM berdasarkan hasil rapat pleno anggota BPPSPAM.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas, Ketua dan anggota BPPSPAM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2)Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah tata kelola dan/atau panduan kegiatan untuk melakukan hubungan komunikasi formal secara internal maupun secara eksternal dengan kementerian/lembaga daerah terkait peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Prinsip integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah internalisasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan dan implementasi program untuk mencapai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan mandiri.
(4)Prinsip sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaidah tata kelola untuk penyamaan pandangan terhadap program dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 7

Pemberian rekomendasi yang disampaikan oleh BPPSPAM didasarkan pada hasil rapat pleno yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 8

Pasal 9

(1)BPPSPAM melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPSPAM dapat mengundang instansi dan/atau pihak terkait.

Pasal 10

(1)BPPSPAM melaporkan pelaksanaan tugas kepada menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
(2)Laporan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing anggota sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dikoordinasikan oleh Ketua BPPSPAM;
(3)Setiap akhir tahun anggaran BPPSPAM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada menteri, dengan disertai rangkuman rinci atas masing-masing bidang tugas yang menjadi tanggung jawab BPPSPAM.
(4)Laporan pelaksanaan tugas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM.
(5)Penyusunan laporan pelaksanaan tugas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Sekretariat BPPSPAM. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BPPSPAM

Pasal 11

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPPSPAM dibantu oleh Sekretariat BPPSPAM yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(2)Sekretariat BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada menteri.
(3)Sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh kepala sekretariat.