DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2020, No.130 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
2.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar www.peraturan.go.id 2020, No.130 manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
3.Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
4.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
5.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
6.Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
7.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktifitas atau pekerjaan yang terstruktur yang terkait untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu.
9.Model Prosedur adalah acuan bagi BUMN, BUMD, UPT, atau UPTD untuk menyusun POS pada unit kerja masing-masing.
10.Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
11.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang www.peraturan.go.id 2020, No.130 dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM harus disusun POS.
(2)POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.POS Pengembangan SPAM; dan
2. b.POS Pengelolaan SPAM.

Pasal 3

POS Pengembangan dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan prosedur operasional standar oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD. www.peraturan.go.id 2020, No.130

BAB II

POS PENGEMBANGAN SPAM DAN POS PENGELOLAAN SPAM

Pasal 4

POS Pengembangan SPAM terdiri atas:

a.POS pembangunan baru;
b.POS peningkatan kapasitas; dan/atau
c.POS perluasan.

Pasal 5

POS pembangunan baru SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memastikan kebutuhan Pengembangan SPAM terpenuhi.

Pasal 6

POS peningkatan kapasitas SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SPAM melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun.

Pasal 7

(1)POS perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
(2)POS perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.POS pemasangan sambungan baru; dan
2. b.POS pemutusan dan penyambungan kembali sambungan pelanggan.

Pasal 8

Panduan penyusunan POS Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam www.peraturan.go.id 2020, No.130 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

POS Pengelolaan SPAM meliputi:

a.POS operasi dan pemeliharaan;
b.POS perbaikan;
c.POS pengembangan sumber daya manusia; dan
d.POS pengembangan kelembagaan.

Pasal 10

(1)POS operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
(2)POS operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) bebas;
2. b.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) bebas;
3. c.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) sumuran;
4. d.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) sumuran;
5. e.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) bendung;
6. f.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) bendung;
7. g.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) ponton;
8. h.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) ponton;
9. i.POS pengoperasian saluran resapan;
10. j.POS pemeliharaan saluran resapan; www.peraturan.go.id 2020, No.130
11. k.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) jembatan;
12. l.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) jembatan;
13. m.POS pengoperasian bangunan penangkap mata air;
14. n.POS pemeliharaan bangunan penangkap mata air;
15. o.POS pengoperasian sumur dalam;
16. p.POS pemeliharaan sumur dalam;
17. q.POS pengoperasian pipa transmisi Air Baku;
18. r.POS pemeliharaan pipa transmisi Air Baku;
19. s.POS pengoperasian mekanikal dan elektrikal;
20. t.POS pemeliharaan mekanikal dan elektrikal;
21. u.POS pengoperasian instalasi pengolahan air;
22. v.POS pemeliharaan instalasi pengolahan air;
23. w.POS pengoperasian prasedimentasi;
24. x.POS pemeliharaan prasedimentasi;
25. y.POS pengoperasian saringan pasir lambat;
26. z.POS pemeliharaan saringan pasir lambat; aa. POS pengoperasian instalasi pengolahan besi dan mangan; bb. POS pemeliharaan pengolahan besi dan mangan; cc. POS pengoperasian unit penurunan kesadahan dengan menggunakan kapur atau soda abu; dd. POS pemeliharaan unit penurunan kesadahan dengan menggunakan kapur atau soda abu; ee. POS pengoperasian penurunan kadar CO2 agresif; ff. POS pemeliharaan penurunan kadar CO2 agresif; gg. POS pengoperasian pengolahan dan penanganan lumpur; hh. POS pemeliharaan pengolahan dan penanganan lumpur; ii. POS pengoperasian instalasi desinfeksi; jj. POS pemeliharaan instalasi desinfeksi; kk. POS pengoperasian pipa transmisi dan distribusi Air Minum; www.peraturan.go.id 2020, No.130 ll. POS pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi Air Minum; mm. POS pengaturan tekanan; nn. POS pengurasan pipa; oo. POS pengoperasian reservoir; pp. POS pemeliharaan reservoir; qq. POS pengoperasian sistem zona; rr. POS pemeliharaan sistem zona; ss. POS pengoperasian hidran umum; tt. POS pemeliharaan hidran umum; uu. POS pengoperasian hidran kebakaran; vv. POS pemeliharaan hidran kebakaran; ww. POS pengiriman air dengan mobil tangki; xx. POS pembacaan meter air pelanggan; yy. POS pemeliharaan meter air pelanggan; zz. POS pengoperasian pipa dinas atau pipa pelayanan; aaa. POS pemeliharaan pipa dinas atau pipa pelayanan; bbb. POS penerimaan pengadaan bahan kimia; ccc. POS pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium; ddd. POS pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis dan nonteknis; eee. POS pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan perangkat; fff. POS pengelolaan basis data; ggg. POS pengelolaan barang gudang; hhh. POS penghapusan aset; iii. POS penilaian aset; jjj. POS pengamanan bangunan umum dan gudang; kkk. POS pengelolaan data baca meter air; lll. POS pengawasan kualitas air; dan mmm. POS pemetaan jaringan. www.peraturan.go.id 2020, No.130

Pasal 11

(1)POS perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mengembalikan fungsi komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan agar berfungsi normal kembali.
(2)POS perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.POS penanganan kebocoran;
2. b.POS penanggulangan gangguan pengaliran;
3. c.POS penggantian meter air pelanggan; dan
4. d.POS penanggulangan darurat untuk Air Baku.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2020, No.130 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
2.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar www.peraturan.go.id 2020, No.130 manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
3.Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
4.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
5.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
6.Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
7.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktifitas atau pekerjaan yang terstruktur yang terkait untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu.
9.Model Prosedur adalah acuan bagi BUMN, BUMD, UPT, atau UPTD untuk menyusun POS pada unit kerja masing-masing.
10.Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
11.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang www.peraturan.go.id 2020, No.130 dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM harus disusun POS.
(2)POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.POS Pengembangan SPAM; dan
2. b.POS Pengelolaan SPAM.

Pasal 3

BAB II

POS PENGEMBANGAN SPAM DAN POS PENGELOLAAN SPAM

Pasal 4

POS Pengembangan SPAM terdiri atas:

a.POS pembangunan baru;
b.POS peningkatan kapasitas; dan/atau
c.POS perluasan.

Pasal 5

POS pembangunan baru SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memastikan kebutuhan Pengembangan SPAM terpenuhi.

Pasal 6

POS peningkatan kapasitas SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SPAM melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun.

Pasal 7

(1)POS perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
(2)POS perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.POS pemasangan sambungan baru; dan
2. b.POS pemutusan dan penyambungan kembali sambungan pelanggan.

Pasal 8

Pasal 9

POS Pengelolaan SPAM meliputi:

a.POS operasi dan pemeliharaan;
b.POS perbaikan;
c.POS pengembangan sumber daya manusia; dan
d.POS pengembangan kelembagaan.

Pasal 10

(1)POS operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
(2)POS operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) bebas;
2. b.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) bebas;
3. c.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) sumuran;
4. d.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) sumuran;
5. e.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) bendung;
6. f.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) bendung;
7. g.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) ponton;
8. h.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) ponton;
9. i.POS pengoperasian saluran resapan;
10. j.POS pemeliharaan saluran resapan; www.peraturan.go.id 2020, No.130
11. k.POS pengoperasian bangunan penyadap (intake) jembatan;
12. l.POS pemeliharaan bangunan penyadap (intake) jembatan;
13. m.POS pengoperasian bangunan penangkap mata air;
14. n.POS pemeliharaan bangunan penangkap mata air;
15. o.POS pengoperasian sumur dalam;
16. p.POS pemeliharaan sumur dalam;
17. q.POS pengoperasian pipa transmisi Air Baku;
18. r.POS pemeliharaan pipa transmisi Air Baku;
19. s.POS pengoperasian mekanikal dan elektrikal;
20. t.POS pemeliharaan mekanikal dan elektrikal;
21. u.POS pengoperasian instalasi pengolahan air;
22. v.POS pemeliharaan instalasi pengolahan air;
23. w.POS pengoperasian prasedimentasi;
24. x.POS pemeliharaan prasedimentasi;
25. y.POS pengoperasian saringan pasir lambat;
26. z.POS pemeliharaan saringan pasir lambat; aa. POS pengoperasian instalasi pengolahan besi dan mangan; bb. POS pemeliharaan pengolahan besi dan mangan; cc. POS pengoperasian unit penurunan kesadahan dengan menggunakan kapur atau soda abu; dd. POS pemeliharaan unit penurunan kesadahan dengan menggunakan kapur atau soda abu; ee. POS pengoperasian penurunan kadar CO2 agresif; ff. POS pemeliharaan penurunan kadar CO2 agresif; gg. POS pengoperasian pengolahan dan penanganan lumpur; hh. POS pemeliharaan pengolahan dan penanganan lumpur; ii. POS pengoperasian instalasi desinfeksi; jj. POS pemeliharaan instalasi desinfeksi; kk. POS pengoperasian pipa transmisi dan distribusi Air Minum; www.peraturan.go.id 2020, No.130 ll. POS pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi Air Minum; mm. POS pengaturan tekanan; nn. POS pengurasan pipa; oo. POS pengoperasian reservoir; pp. POS pemeliharaan reservoir; qq. POS pengoperasian sistem zona; rr. POS pemeliharaan sistem zona; ss. POS pengoperasian hidran umum; tt. POS pemeliharaan hidran umum; uu. POS pengoperasian hidran kebakaran; vv. POS pemeliharaan hidran kebakaran; ww. POS pengiriman air dengan mobil tangki; xx. POS pembacaan meter air pelanggan; yy. POS pemeliharaan meter air pelanggan; zz. POS pengoperasian pipa dinas atau pipa pelayanan; aaa. POS pemeliharaan pipa dinas atau pipa pelayanan; bbb. POS penerimaan pengadaan bahan kimia; ccc. POS pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium; ddd. POS pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis dan nonteknis; eee. POS pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan perangkat; fff. POS pengelolaan basis data; ggg. POS pengelolaan barang gudang; hhh. POS penghapusan aset; iii. POS penilaian aset; jjj. POS pengamanan bangunan umum dan gudang; kkk. POS pengelolaan data baca meter air; lll. POS pengawasan kualitas air; dan mmm. POS pemetaan jaringan. www.peraturan.go.id 2020, No.130

Pasal 11

(1)POS perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mengembalikan fungsi komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan agar berfungsi normal kembali.
(2)POS perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.POS penanganan kebocoran;
2. b.POS penanggulangan gangguan pengaliran;
3. c.POS penggantian meter air pelanggan; dan
4. d.POS penanggulangan darurat untuk Air Baku.