DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Pekerjaan jdih.pu.go.id Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan jdih.pu.go.id atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program jdih.pu.go.id rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.
2.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
3.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
4.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka penyelenggaraan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
6.Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
7.Tim Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim pelaksana P3-TGAI di tingkat pusat. jdih.pu.go.id
8.Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang bertugas membantu TTP dalam penyelenggaraan P3-TGAI.
9.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
10.Tim Pelaksana Balai yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala BBWS/BWS.
11.Konsultan Manajemen Balai yang selanjutnya disingkat KMB adalah konsultan yang bertugas membantu TPB, Kasatker, dan PPK dalam penyelenggaraan P3-TGAI.
12.Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai pelaksana P3-TGAI.
13.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
14.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
15.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
16.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
17.Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. jdih.pu.go.id
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

JENIS KEGIATAN, OBJEK, DAN LOKASI PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 2

(1)Jenis kegiatan pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas:
1. a.rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2. b.peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
3. c.pembangunan Jaringan Irigasi.
(2)Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
(3)Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
(4)Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.

Pasal 3

Selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kegiatan P3-TGAI juga dapat berupa kegiatan normalisasi Jaringan Irigasi atau pekerjaan tanah tanpa menggunakan alat berat. jdih.pu.go.id

Pasal 4

Kegiatan pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dilaksanakan pada:

a.Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
b.Jaringan Irigasi Desa.

Pasal 5

(1)Lokasi pelaksanaan P3-TGAI ditentukan berdasarkan:
1. a.usulan BBWS/BWS;
2. b.usulan instansi pemerintah daerah; dan/atau
3. c.usulan aspirasi masyarakat.
(2)Usulan lokasi pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan melalui surat resmi kepada kepala BBWS/BWS.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala BBWS/BWS menugaskan TPB melakukan validasi terhadap lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI.
(4)TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat berita acara hasil validasi.
(5)Dalam hal usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lolos validasi, Kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk disampaikan kepada Menteri.
(6)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. jdih.pu.go.id

Pasal 6

(1)Berdasarkan usulan lokasi P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri menetapkan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI.
(2)Penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal:
1. a.terdapat kesalahan pengetikan nama Daerah Irigasi, nama kabupaten/kota, dan/atau nama kecamatan;
2. b.terdapat perubahan data administrasi;
3. c.terjadi perubahan jumlah lokasi Daerah Irigasi;
4. d.terjadi perubahan urutan prioritas pelaksanaan P3- TGAI; dan/atau
5. e.terjadi permasalahan sosial dan/atau permasalahan teknis sehingga kegiatan P3-TGAI tidak dapat dilaksanakan.
(3)Perubahan penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3- TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas nama Menteri.

BAB III

PENERIMA P3-TGAI

Pasal 7

Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)terdiri atas P3A, GP3A, dan/atau IP3A.

Pasal 8

(1)Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus:
1. a.berbadan hukum;
2. b.disahkan dengan keputusan kepala daerah;
3. c.disahkan dengan akta notaris; atau
4. d.disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk P3A. jdih.pu.go.id
(2)P3A yang disahkan dengan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melakukan pencairan dana tahap I harus disahkan dengan akta notaris.

BAB IV

PELAKSANA P3-TGAI

Pasal 9

Pelaksana P3-TGAI terdiri atas:

a.TTP pada tingkat Pusat;
b.TPB, Kasatker, dan PPK pada tingkat BBWS/BWS; dan
c.P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai penerima P3-TGAI.

Pasal 10

(1)TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
(3)Dalam hal diperlukan, TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh KMP.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Pekerjaan jdih.pu.go.id Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan jdih.pu.go.id atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program jdih.pu.go.id rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.
2.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
3.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
4.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka penyelenggaraan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
6.Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
7.Tim Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim pelaksana P3-TGAI di tingkat pusat. jdih.pu.go.id
8.Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang bertugas membantu TTP dalam penyelenggaraan P3-TGAI.
9.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
10.Tim Pelaksana Balai yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala BBWS/BWS.
11.Konsultan Manajemen Balai yang selanjutnya disingkat KMB adalah konsultan yang bertugas membantu TPB, Kasatker, dan PPK dalam penyelenggaraan P3-TGAI.
12.Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai pelaksana P3-TGAI.
13.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
14.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
15.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
16.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
17.Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. jdih.pu.go.id
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

JENIS KEGIATAN, OBJEK, DAN LOKASI PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 2

(1)Jenis kegiatan pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas:
1. a.rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2. b.peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
3. c.pembangunan Jaringan Irigasi.
(2)Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
(3)Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
(4)Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.

Pasal 3

Pasal 4

Kegiatan pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dilaksanakan pada:

a.Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
b.Jaringan Irigasi Desa.

Pasal 5

(1)Lokasi pelaksanaan P3-TGAI ditentukan berdasarkan:
1. a.usulan BBWS/BWS;
2. b.usulan instansi pemerintah daerah; dan/atau
3. c.usulan aspirasi masyarakat.
(2)Usulan lokasi pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan melalui surat resmi kepada kepala BBWS/BWS.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala BBWS/BWS menugaskan TPB melakukan validasi terhadap lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI.
(4)TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat berita acara hasil validasi.
(5)Dalam hal usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lolos validasi, Kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk disampaikan kepada Menteri.
(6)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. jdih.pu.go.id

Pasal 6

(1)Berdasarkan usulan lokasi P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri menetapkan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI.
(2)Penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal:
1. a.terdapat kesalahan pengetikan nama Daerah Irigasi, nama kabupaten/kota, dan/atau nama kecamatan;
2. b.terdapat perubahan data administrasi;
3. c.terjadi perubahan jumlah lokasi Daerah Irigasi;
4. d.terjadi perubahan urutan prioritas pelaksanaan P3- TGAI; dan/atau
5. e.terjadi permasalahan sosial dan/atau permasalahan teknis sehingga kegiatan P3-TGAI tidak dapat dilaksanakan.
(3)Perubahan penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima P3- TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas nama Menteri.

BAB III

PENERIMA P3-TGAI

Pasal 7

Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)terdiri atas P3A, GP3A, dan/atau IP3A.

Pasal 8

(1)Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus:
1. a.berbadan hukum;
2. b.disahkan dengan keputusan kepala daerah;
3. c.disahkan dengan akta notaris; atau
4. d.disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk P3A. jdih.pu.go.id
(2)P3A yang disahkan dengan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melakukan pencairan dana tahap I harus disahkan dengan akta notaris.

BAB IV

PELAKSANA P3-TGAI

Pasal 9

Pelaksana P3-TGAI terdiri atas:

a.TTP pada tingkat Pusat;
b.TPB, Kasatker, dan PPK pada tingkat BBWS/BWS; dan
c.P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai penerima P3-TGAI.

Pasal 10

(1)TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
(3)Dalam hal diperlukan, TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh KMP.