DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 42/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 42/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah dalam perolehan rumah, perlu diberikan bantuan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan rumah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Uang Muka Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 954);
3.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN UANG MUKA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat BUM adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk uang untuk pemenuhan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk rumah tapak.
2.Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi selanjutnya disebut KPR Bersubsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
3.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBRadalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
4.Bank Penyalur BUM adalah bank pelaksana KPR bersubsidi yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan uang muka yang akan disalurkan kepada penerima.
5.Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut Satker Pembiayaan Perumahan adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan anggaran bantuan uang muka pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran bantuan uang muka pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

BANTUAN UANG MUKA

Pasal 2

BUM bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap KPR bersubsidi untuk perolehan rumah tapak.

Pasal 3

Pemberi BUM adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Penerima BUM merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

a.memiliki Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR Bersubsidi atau yang dipersamakan untuk rumah tapak; dan
b.mempunyai keterbatasan melunasi uang muka.

Pasal 5

(1)BUM diberikan kepada penerima BUM sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2)Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur BUM lebih dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), penerima BUM harus menambah kekurangan uang muka KPR Bersubsidi.
(3)Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur BUM kurang dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), seluruh BUM yang diterima oleh penerima BUM digunakan untuk uang muka KPR Bersubsidi.

Pasal 6

Pencairan BUM dilakukan melalui bank penyalur BUM.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

Persyaratan menjadi bank penyalur BUM sebagai berikut:

a.memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;dan
b.memiliki perjanjian kerjasama operasional penyaluran KPR Bersubsidi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(1)Bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan cara:
1. a.bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatuntuk menjadi bank penyalur BUM; dan
2. b.menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Pernyataan permohonan sebagai bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan kepada penerima BUM dengan alasan apapun.

Pasal 9

MBR mengajukan permohonan BUM kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui bank penyalur BUM.

Pasal 10

(1)PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan seleksi terhadap MBR yang mengajukan permohonan BUM melalui bank penyalur BUM.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkandalam Petunjuk Teknis.
(3)Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BUM yang disahkan oleh KPA.
(4)Surat Keputusan penerima BUM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pemberian BUM.
(5)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerima BUM;
2. b.nilai uang BUM;
3. c.nomor rekening penerima.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah dalam perolehan rumah, perlu diberikan bantuan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan rumah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 954);
3.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN UANG MUKA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat BUM adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk uang untuk pemenuhan uang muka kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk rumah tapak.
2.Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi selanjutnya disebut KPR Bersubsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
3.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBRadalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
4.Bank Penyalur BUM adalah bank pelaksana KPR bersubsidi yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan uang muka yang akan disalurkan kepada penerima.
5.Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut Satker Pembiayaan Perumahan adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan anggaran bantuan uang muka pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran bantuan uang muka pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

BANTUAN UANG MUKA

Pasal 2

BUM bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap KPR bersubsidi untuk perolehan rumah tapak.

Pasal 3

Pemberi BUM adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Penerima BUM merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

a.memiliki Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR Bersubsidi atau yang dipersamakan untuk rumah tapak; dan
b.mempunyai keterbatasan melunasi uang muka.

Pasal 5

(1)BUM diberikan kepada penerima BUM sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2)Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur BUM lebih dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), penerima BUM harus menambah kekurangan uang muka KPR Bersubsidi.
(3)Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur BUM kurang dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), seluruh BUM yang diterima oleh penerima BUM digunakan untuk uang muka KPR Bersubsidi.

Pasal 6

Pencairan BUM dilakukan melalui bank penyalur BUM.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

Persyaratan menjadi bank penyalur BUM sebagai berikut:

a.memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;dan
b.memiliki perjanjian kerjasama operasional penyaluran KPR Bersubsidi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(1)Bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan cara:
1. a.bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatuntuk menjadi bank penyalur BUM; dan
2. b.menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Pernyataan permohonan sebagai bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan kepada penerima BUM dengan alasan apapun.

Pasal 9

MBR mengajukan permohonan BUM kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui bank penyalur BUM.

Pasal 10

(1)PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan seleksi terhadap MBR yang mengajukan permohonan BUM melalui bank penyalur BUM.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkandalam Petunjuk Teknis.
(3)Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BUM yang disahkan oleh KPA.
(4)Surat Keputusan penerima BUM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pemberian BUM.
(5)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerima BUM;
2. b.nilai uang BUM;
3. c.nomor rekening penerima.