DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 44/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 44/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2676/M.PANRB/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 telah disetujui Penetapan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai JDIH Kementerian PUPR
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4450);
4.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/l3/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia; JDIH Kementerian PUPR

BAB I

DEFINISI DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik lndonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disingkat KORPRI Kementerian PUPR adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik lndonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian dan secara administrative kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 3

(1)Pada masing-masing Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat Tinggi Madya.
(2)Pada masing-masing Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
(3)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
(4)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris, yang dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural Administrator yang membidangi fungsi kepegawaian sebagai berikut:
1. a.Unit Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian;
2. b.Unit Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Umum;
3. c.Unit Direktorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana;dan
4. d.Unit Badan dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dibantu oleh pejabat fungsional umum yang khusus menangani tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan KORPRI Kementerian PUPR;
b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; dan
c.penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR, terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi program kerja dan anggaran serta ketatausahaan;
b.penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.penyiapan bahan persidangan dan pelaporan;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian;
e.pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan; JDIH Kementerian PUPR
f.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
g.evaluasi pelaksanaan atas kegiatan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 9

a.Subbagian Program; dan
b.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1)Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran, penyiapan bahan sidang rapat kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian PUPR.
(2)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan tata persuratan dinas, rumah tangga, keuangan dan perbendaharaan, kepegawaian dan perlengkapan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2676/M.PANRB/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 telah disetujui Penetapan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai JDIH Kementerian PUPR
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4450);
4.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/l3/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia; JDIH Kementerian PUPR

BAB I

DEFINISI DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian dan secara administrative kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 3

(1)Pada masing-masing Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat Tinggi Madya.
(2)Pada masing-masing Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
(3)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
(4)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris, yang dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural Administrator yang membidangi fungsi kepegawaian sebagai berikut:
1. a.Unit Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian;
2. b.Unit Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Umum;
3. c.Unit Direktorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana;dan
4. d.Unit Badan dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dibantu oleh pejabat fungsional umum yang khusus menangani tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan KORPRI Kementerian PUPR;
b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; dan
c.penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR, terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi program kerja dan anggaran serta ketatausahaan;
b.penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.penyiapan bahan persidangan dan pelaporan;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian;
e.pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan; JDIH Kementerian PUPR
f.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
g.evaluasi pelaksanaan atas kegiatan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 9

a.Subbagian Program; dan
b.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1)Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran, penyiapan bahan sidang rapat kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian PUPR.
(2)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan tata persuratan dinas, rumah tangga, keuangan dan perbendaharaan, kepegawaian dan perlengkapan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.