DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 5/PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. JDIH Kementerian PUPR Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

a.dihapus; dan
b.Balai Produksi dan Informasi Audio Visual.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2. 3.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. 4.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. 5.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. 6.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. 7.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. 8.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Balai Produksi dan Informasi Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengendalian kepatuhan produksi audio visual, serta produksi dan pengelolaan informasi audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan JDIH Kementerian PUPR perumahan rakyat.

10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan produksi audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b.pelaksanaan dukungan informasi dan pemanfaatan audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
c.pelayanan jasa produksi audio visual infrastruktur;
d.pengelolaan galeri informasi pembangunan dan arsip audio visual serta layanan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengendalian kepatuhan produksi audio visual di Kementerian; dan
f.penyusunan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga.
1. 11.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga. JDIH Kementerian PUPR
(2)Seksi Produksi mempunyai tugas:
1. a.melakukan pelaksanaan produksi audio visual dokumenter, dukungan informasi dan pemanfaatan audio visual dokumenter, serta pelayanan jasa produksi audio visual infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
2. b.melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengandalian kepatuhan produksi audio visual di Kementerian.
(3)Seksi Galeri Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan galeri informasi pembangunan infrastruktur, pengelolaan arsip audio visual, dan pengelolaan pelayanan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

12.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

13.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
b.pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai;
c.pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai; JDIH Kementerian PUPR
d.pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;
e.pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
f.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
g.pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
h.pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai;
i.pelaksanaan komunikasi publik dan hukum;
j.pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
k.pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan; dan
l.pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.
1. 14.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
(2)Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya JDIH Kementerian PUPR jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
(3)Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

15.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Perencanaan Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air.

16.Ketentuan huruf g Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perencanaan Umum dan Program menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.penyusunan dan pengendalian program pengelolaan JDIH Kementerian PUPR sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
d.pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
e.pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya;
f.pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
g.pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
h.penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;
i.pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang perencanaan umum dan program; dan
j.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan umum dan program.
1. 17.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Umum dan Program terdiri atas:

a.Seksi Perencanaan Umum; dan
b.Seksi Program.
1. 18.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. JDIH Kementerian PUPR Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

a.dihapus; dan
b.Balai Produksi dan Informasi Audio Visual.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2. 3.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. 4.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. 5.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. 6.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. 7.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. 8.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan produksi audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b.pelaksanaan dukungan informasi dan pemanfaatan audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
c.pelayanan jasa produksi audio visual infrastruktur;
d.pengelolaan galeri informasi pembangunan dan arsip audio visual serta layanan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengendalian kepatuhan produksi audio visual di Kementerian; dan
f.penyusunan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga.
1. 11.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga. JDIH Kementerian PUPR
(2)Seksi Produksi mempunyai tugas:
1. a.melakukan pelaksanaan produksi audio visual dokumenter, dukungan informasi dan pemanfaatan audio visual dokumenter, serta pelayanan jasa produksi audio visual infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
2. b.melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengandalian kepatuhan produksi audio visual di Kementerian.
(3)Seksi Galeri Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan galeri informasi pembangunan infrastruktur, pengelolaan arsip audio visual, dan pengelolaan pelayanan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

12.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

13.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
b.pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai;
c.pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai; JDIH Kementerian PUPR
d.pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;
e.pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
f.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
g.pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
h.pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai;
i.pelaksanaan komunikasi publik dan hukum;
j.pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
k.pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan; dan
l.pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.
1. 14.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
(2)Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya JDIH Kementerian PUPR jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
(3)Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

15.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

16.Ketentuan huruf g Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perencanaan Umum dan Program menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.penyusunan dan pengendalian program pengelolaan JDIH Kementerian PUPR sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
d.pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
e.pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya;
f.pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
g.pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
h.penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;
i.pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang perencanaan umum dan program; dan
j.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan umum dan program.
1. 17.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Umum dan Program terdiri atas:

a.Seksi Perencanaan Umum; dan
b.Seksi Program.
1. 18.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: