DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 6/PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); JDIH Kementerian PUPR
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Politeknik.
(2)Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian.

Pasal 4

(1)Pembinaan teknis akademik Politeknik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional, administratif, dan fungsional Politeknik dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.pelaksanaan pendidikan;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan administrasi umum dan keuangan, serta pengembangan sistem manajemen mutu;
f.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
g.pembinaan sivitas akademika dan kemahasiswaan;
h.pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi; JDIH Kementerian PUPR
i.pengelolaan administrasi akademika dan kemahasiswaan;
j.pengelolaan mutu; dan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Politeknik terdiri atas:

a.direktur;
b.wakil direktur;
c.dewan pertimbangan;
d.senat;
e.satuan penjaminan mutu;
f.satuan pengawas internal;
g.bagian administrasi akademik dan umum;
h.program studi;
i.unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
j.unit pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional; dan
k.unit penunjang.

Pasal 8

Struktur organisasi Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: JDIH Kementerian PUPR
1. a.memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. b.membina tenaga pendidik, peserta didik, alumni, dan tenaga administrasi;
3. c.mengelola administrasi Politeknik; dan
4. d.membina hubungan dengan lingkungan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), direktur dibantu oleh 3 (tiga) wakil direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.wakil direktur I yang membidangi akademik;
2. b.wakil direktur II yang membidangi administrasi umum; dan
3. c.wakil direktur III yang membidangi kemahasiswaan dan alumni.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); JDIH Kementerian PUPR
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Politeknik.
(2)Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian.

Pasal 4

(1)Pembinaan teknis akademik Politeknik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional, administratif, dan fungsional Politeknik dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.pelaksanaan pendidikan;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan administrasi umum dan keuangan, serta pengembangan sistem manajemen mutu;
f.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
g.pembinaan sivitas akademika dan kemahasiswaan;
h.pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi; JDIH Kementerian PUPR
i.pengelolaan administrasi akademika dan kemahasiswaan;
j.pengelolaan mutu; dan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Politeknik terdiri atas:

a.direktur;
b.wakil direktur;
c.dewan pertimbangan;
d.senat;
e.satuan penjaminan mutu;
f.satuan pengawas internal;
g.bagian administrasi akademik dan umum;
h.program studi;
i.unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
j.unit pengembangan dan peningkatan aktivitas instruksional; dan
k.unit penunjang.

Pasal 8

Struktur organisasi Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: JDIH Kementerian PUPR
1. a.memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. b.membina tenaga pendidik, peserta didik, alumni, dan tenaga administrasi;
3. c.mengelola administrasi Politeknik; dan
4. d.membina hubungan dengan lingkungan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), direktur dibantu oleh 3 (tiga) wakil direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(2)Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.wakil direktur I yang membidangi akademik;
2. b.wakil direktur II yang membidangi administrasi umum; dan
3. c.wakil direktur III yang membidangi kemahasiswaan dan alumni.