DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jdih.pu.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetepakan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaran Perizinan Berusaha jdih.pu.go.id sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 266 jdih.pu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STANDAR KEGIATAN USAHA A. STANDAR USAHA JASA KONSTRUKSI NO NOMOR KBLI 41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian - Kode Subklasifikasi: BG001 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

b.Subklasifikasi Bangunan Gedung Hunian - Kode Subklasifikasi: GT001 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. jdih.pu.go.id - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG001 Pelaku Usaha Kualifikasi - Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA) Besar (B) - Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (KP BUJKA) Besar (B)
b.GT001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - KP BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; jdih.pu.go.id - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU Konstruksi; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG001 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete jdih.pu.go.id pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT001 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG001 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; jdih.pu.go.id - Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 jdih.pu.go.id Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran - Kode Subklasifikasi: BG002 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran - Kode Subklasifikasi: GT002 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id
b.GT002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang jdih.pu.go.id melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG002 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT002 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. jdih.pu.go.id Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. jdih.pu.go.id
b.GT002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri - Kode Subklasifikasi: BG003 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri - Kode Subklasifikasi: GT003 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id
b.GT003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU jdih.pu.go.id Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG003 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.
b.GT003 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. jdih.pu.go.id 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT003 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Kode Subklasifikasi: BG004 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Kode Subklasifikasi: GT004 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id
b.GT004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang jdih.pu.go.id melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG004 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT004 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. jdih.pu.go.id Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT004 jdih.pu.go.id 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN jdih.pu.go.id • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. NO NOMOR KBLI 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan - Kode Subklasifikasi: BG005 jdih.pu.go.id - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan - Kode Subklasifikasi: GT005 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
b.GT005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) jdih.pu.go.id - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan jdih.pu.go.id peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG005 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT005 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); jdih.pu.go.id
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki jdih.pu.go.id sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan jdih.pu.go.id sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan - Kode Subklasifikasi: BG006 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi pendidikan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan - Kode Subklasifikasi: GT006 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
b.GT006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) jdih.pu.go.id - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan jdih.pu.go.id peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG006 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT006 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); jdih.pu.go.id
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN jdih.pu.go.id Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. jdih.pu.go.id Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan - Kode Subklasifikasi: BG007 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan - Kode Subklasifikasi: GT007 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
b.GT007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. jdih.pu.go.id 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG007 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT007 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan jdih.pu.go.id
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi jdih.pu.go.id arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Kode Subklasifikasi: BG008 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
b.Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Kode Subklasifikasi: GT008 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BG008 Pelaku Usaha Kualifikasi jdih.pu.go.id - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
b.GT008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda jdih.pu.go.id untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
a.BG008 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
b.GT008 Kualifi- kasi Peralatan Utama B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, jdih.pu.go.id wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.BG008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai jdih.pu.go.id dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
b.GT008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya - Kode Subklasifikasi: BG009 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BG009 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan jdih.pu.go.id Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan jdih.pu.go.id utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BG009 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BG009 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 41020 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung - Kode Subklasifikasi: KP001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KP001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat

(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KP001 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, tamping rammer, air compressor, vibrating tamper, concrete cutter, welding set, mobile crane, crawler crane, truck crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, dan shoring. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi jdih.pu.go.id untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: KP001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Kode Subklasifikasi: BS001 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan jdih.pu.go.id SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS001 Kualifi- kasi Peralatan Utama K baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete jdih.pu.go.id mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck, mesin aplikator marka jalan. M & B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
7. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
8. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
9. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan jdih.pu.go.id subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
10. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
11. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
12. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; jdih.pu.go.id • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Kode Subklasifikasi: BS002 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
13. b.Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Kode Subklasifikasi: ST001 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BS002 Pelaku Usaha Kualifikasi jdih.pu.go.id - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
14. b.ST001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan jdih.pu.go.id - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
15. a.BS002 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. M & B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, jdih.pu.go.id scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine.
16. b.ST001 Kualifi- kasi Peralatan Utama B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, welding machine. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
17. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
18. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
19. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
20. a.BS002 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting.
21. b.ST001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau jdih.pu.go.id subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
22. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
23. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
24. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; jdih.pu.go.id • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42103 KONSTRUKSI JALAN REL 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Jalan Rel - Kode Subklasifikasi: BS003 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; jdih.pu.go.id - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS003 Kualifi- kasi Peralatan Utama K baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete jdih.pu.go.id mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck. M & B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, crane. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
25. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
26. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
27. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan jdih.pu.go.id subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
28. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
29. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
30. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; jdih.pu.go.id • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42104 KONSTRUKSI TEROWONGAN 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Terowongan - Kode Subklasifikasi: KK014 - Kelompok ini mencakup usaha pekerjaan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK014 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU jdih.pu.go.id Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KK014 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA jack hammer, excavator, wheel loader, tunnel boring machine (TBM), concrete pump, concrete batching plant, screw conveyer, blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal jdih.pu.go.id 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: KK014 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Kode Subklasifikasi: BS004 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus jdih.pu.go.id merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS004 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. jdih.pu.go.id M & B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
7. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
8. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
9. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat ASEAN jdih.pu.go.id Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
10. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
11. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
12. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; jdih.pu.go.id • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Kode Subklasifikasi: BS005 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
13. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Kode Subklasifikasi: ST002 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - jdih.pu.go.id 3 Penggolongan Usaha a. BS005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
14. b.ST002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. jdih.pu.go.id
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
15. a.BS005 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump. M & B excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer.
16. b.ST002 Kualifi- kasi Peralatan Utama jdih.pu.go.id B excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
17. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
18. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
19. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
20. a.BS005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air jdih.pu.go.id minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.
21. b.ST002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan jdih.pu.go.id air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
22. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
23. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
24. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; jdih.pu.go.id • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42203 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Kode Subklasifikasi: BS006 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septic, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - jdih.pu.go.id 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada jdih.pu.go.id menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS006 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump. M & B excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
25. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
26. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
27. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap jdih.pu.go.id subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - jdih.pu.go.id 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
28. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
29. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
30. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau jdih.pu.go.id PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42204 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Kode Subklasifikasi: BS007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
31. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Kode Subklasifikasi: ST003 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - jdih.pu.go.id 3 Penggolongan Usaha a. BS007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
32. b.ST003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. jdih.pu.go.id
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
33. a.BS007 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump. M & B excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding. jdih.pu.go.id
34. b.ST003 Kualifi- kasi Peralatan Utama B excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
35. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
36. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
37. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
38. a.BS007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi jdih.pu.go.id estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.
39. b.ST003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan jdih.pu.go.id subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
40. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
41. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
42. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42205 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Kode Subklasifikasi: BS008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi jdih.pu.go.id dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS008 Kualifi- kasi Peralatan Utama jdih.pu.go.id K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane. M & B excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD). Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
43. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
44. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
45. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan jdih.pu.go.id klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
46. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
47. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
48. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42206 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Kode Subklasifikasi: BS009 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS009 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan jdih.pu.go.id tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id BS009 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane. M & B excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD). Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
49. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
50. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
51. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS009 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau jdih.pu.go.id subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
52. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
53. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
54. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42207 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Kode Subklasifikasi: PL005 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PL005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang jdih.pu.go.id melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PL005 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, hydraulic drilling machine, air compressor, dan water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan jdih.pu.go.id bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: PL005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42209 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - Kode Subklasifikasi: BS020 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain- lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS020 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi jdih.pu.go.id pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS020 Kualifi- kasi Peralatan Utama jdih.pu.go.id K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump. M & B excavator, motor grader, bulldozer, mobile crane, vibro hammer, vibrator roller, wheel loader, pad foot roller, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
7. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
8. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
9. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS020 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban jdih.pu.go.id design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban design). 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban design). 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; jdih.pu.go.id 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
10. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
11. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
12. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; jdih.pu.go.id • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Kode Subklasifikasi: BS010 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), sifon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
13. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Kode Subklasifikasi: ST004 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), sifon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - jdih.pu.go.id 3 Penggolongan Usaha a. BS010 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
14. b.ST004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. jdih.pu.go.id
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
15. a.BS010 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. M & B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete jdih.pu.go.id pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (gunite machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline.
16. b.ST004 Kualifi- kasi Peralatan Utama B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete pump, boring machine, shotcrete machine/mortar sprayer (gunite machine), hag loader, jumbo drill, road header, dragline. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
17. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
18. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
19. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: jdih.pu.go.id
20. a.BS010 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.
21. b.ST004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi jdih.pu.go.id sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
22. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
23. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
24. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; jdih.pu.go.id • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan - Kode Subklasifikasi: BS011 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain- lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
25. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan - Kode Subklasifikasi: ST005 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - jdih.pu.go.id 3 Penggolongan Usaha a. BS011 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
26. b.ST005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. jdih.pu.go.id
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
27. a.BS011 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. M & B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, jdih.pu.go.id crane installer vertical drain, tug boat, dragline.
28. b.ST005 Kualifi- kasi Peralatan Utama B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
29. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
30. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
31. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
32. a.BS011 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan jdih.pu.go.id pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.
33. b.ST005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 8 Pelayanan - jdih.pu.go.id 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
34. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
35. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
36. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam jdih.pu.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan - Kode Subklasifikasi: BS012 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha BS012 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi jdih.pu.go.id dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS012 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, jdih.pu.go.id wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. M & B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
37. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
38. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
39. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS012 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional jdih.pu.go.id Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
40. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
41. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
42. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN jdih.pu.go.id • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42914 PENGERUKAN 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pengerukan - Kode Subklasifikasi: PL002 - Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, waduk, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PL002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU jdih.pu.go.id Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PL002 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, excavator, floating excavator, wheel loader, bulldozer, kapal keruk (cutter dredger, suction dredger), tug boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus jdih.pu.go.id sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: PL002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. jdih.pu.go.id • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42915 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Kode Subklasifikasi: BS013 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
7. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Kode Subklasifikasi: ST006 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BS013 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
8. b.ST006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
9. a.BS013 Kualifi- kasi Peralatan Utama M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.
10. b.ST006 Kualifi- kasi Peralatan Utama jdih.pu.go.id B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
11. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
12. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
13. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk jdih.pu.go.id setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
14. a.BS013 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi jdih.pu.go.id manajemen konstruksi/ manajemen proyek.
15. b.ST006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi jdih.pu.go.id manajemen konstruksi/ manajemen proyek. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
16. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
17. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
18. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; jdih.pu.go.id • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42916 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan - Kode Subklasifikasi: BS014 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
19. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan - Kode Subklasifikasi: ST007 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BS014 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
20. b.ST007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) jdih.pu.go.id - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan jdih.pu.go.id atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
21. a.BS014 Kualifi- kasi Peralatan Utama M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.
22. b.ST007 Kualifi- kasi Peralatan Utama B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed jdih.pu.go.id truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
23. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
24. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
25. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
26. a.BS014 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan.
27. b.ST007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi jdih.pu.go.id geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
28. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
29. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
30. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; jdih.pu.go.id • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42917 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi - Kode Subklasifikasi: BS015 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
31. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi - Kode Subklasifikasi: ST008 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BS015 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
32. b.ST008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen jdih.pu.go.id penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
33. a.BS015 Kualifi- kasi Peralatan Utama M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.
34. b.ST008 Kualifi- kasi Peralatan Utama B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline. jdih.pu.go.id Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
35. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
36. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
37. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
38. a.BS015 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau jdih.pu.go.id subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.
39. b.ST008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau jdih.pu.go.id subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
40. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
41. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
42. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa jdih.pu.go.id berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42918 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: BS016 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
43. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: ST009 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - jdih.pu.go.id 3 Penggolongan Usaha a. BS016 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B)
44. b.ST009 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan jdih.pu.go.id - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
45. a.BS016 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer. M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain jdih.pu.go.id machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.
46. b.ST009 Kualifi- kasi Peralatan Utama B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
47. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
48. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
49. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: jdih.pu.go.id
50. a.BS016 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik jdih.pu.go.id mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.
51. b.ST009 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan jdih.pu.go.id atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
52. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
53. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
54. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan jdih.pu.go.id kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl - Kode Subklasifikasi: BS017 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan dan sarana lingkungan pemukiman serta penataan bangunan dan lingkungan (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - jdih.pu.go.id 3 Penggolongan Usaha BS017 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan jdih.pu.go.id menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS017 Kualifi- kasi Peralatan Utama K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set. M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
55. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); jdih.pu.go.id
56. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
57. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 93.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS017 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau jdih.pu.go.id memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
58. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
59. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
60. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; jdih.pu.go.id • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42921 KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air - Kode Subklasifikasi: KK002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan reservoir pada pembangkit listrik tenaga air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
61. b.Subklasifikasi Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air - Kode Subklasifikasi: KK003 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan intake, control gate, penstock dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK002, KK003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda jdih.pu.go.id untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.KK002 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump.
2. b.KK003 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, welding machine, crawler crane, truck crane, soil stabilizer, power shovel, vibro hammer, boring jdih.pu.go.id machine, grouting pump, grouting equipment, blower machine, dan water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
3. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
4. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
5. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
6. a.KK002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN jdih.pu.go.id Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.
7. b.KK003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. jdih.pu.go.id 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
8. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
9. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; jdih.pu.go.id • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42922 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Pelindung Pantai - Kode Subklasifikasi: KK004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KK004 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, mobile crane, excavator, dump truck, flat bed truck, tug boat, floating crane, welding machine, vibro hammer, ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: jdih.pu.go.id KK004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. NO NOMOR KBLI 42923 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA jdih.pu.go.id 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya - Kode Subklasifikasi: BS018 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
7. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya - Kode Subklasifikasi: ST010 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BS018 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id
8. b.ST010 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; jdih.pu.go.id - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
9. a.BS015 Kualifi- kasi Peralatan Utama M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.
10. b.ST008 Kualifi- kasi Peralatan Utama B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom jdih.pu.go.id crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
11. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
12. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
13. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
14. a.BS015 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau jdih.pu.go.id subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.
15. b.ST008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
16. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
17. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
18. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan jdih.pu.go.id sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42924 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Kode Subklasifikasi: BS019 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
19. b.Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Kode Subklasifikasi: ST011 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. BS019 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id
20. b.ST011 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  4. 4.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada jdih.pu.go.id LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
21. a.BS019 Kualifi- kasi Peralatan Utama M & B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit.
22. b.ST011 Kualifi- kasi Peralatan Utama B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, flat bed truck, concrete mixer, generator set, water tank truck, blower machine, pile driving unit. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. jdih.pu.go.id 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
23. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
24. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
25. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
26. a.BS019 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan jdih.pu.go.id menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.
27. b.ST011 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered jdih.pu.go.id Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
28. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
29. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
30. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; jdih.pu.go.id • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 42930 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: KP002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KP002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU jdih.pu.go.id Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KP002 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, tamping rammer, air compressor, vibrating tamper, concrete cutter, welding set, mobile crane, crawler crane, truck crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal jdih.pu.go.id 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: KP002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jdih.pu.go.id jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; jdih.pu.go.id • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43110 PEMBONGKARAN 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan - Kode Subklasifikasi: PL001 - Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PL001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PL001 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan jdih.pu.go.id bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: PL001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43120 PENYIAPAN LAHAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PL003 - Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar, stabilisasi tanah, pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, jalan sementara, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel), peledakan, pemindahan batu; pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek, pengukuran kembali, pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, papan nama proyek, dewatering, mobilisasi dan demobilisasi, dan lain-lain pekerjaan sejenisnya; geofisika, geologi atau keperluan sejenis; Termasuk juga penyiapan lahan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan Penyiapan Lahan untuk Instalasi Nuklir. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
7. b.Subklasifikasi Pekerjaan Tanah - Kode Subklasifikasi: PL004 - Kelompok ini mencakup pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) jdih.pu.go.id
8. c.Subklasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas - Kode Subklasifikasi: PL006 - Kelompok ini mencakup pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas pada bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
9. d.Subklasifikasi Survei Penyelidikan Lapangan - Kode Subklasifikasi: PL007 - Kelompok ini mencakup survei dan penyelidikan lapangan termasuk tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material untuk keperluan konstruksi pada bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. PL003, PL004, PL006, PL007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; jdih.pu.go.id - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.PL003 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, mesin bor termasuk peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit RUIDE DT 23, air compressor, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set.
2. b.PL004 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, ballast tamper, vibro hammer, jack jdih.pu.go.id hammer, water tank truck, kapal keruk, dan blasting machine set.
3. c.PL006 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, dump truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.
4. d.PL007 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
5. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
6. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
7. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan jdih.pu.go.id bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
8. a.PL003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.
9. b.PL004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan jdih.pu.go.id klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.
10. c.PL006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
11. d.PL007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik jdih.pu.go.id dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
12. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
13. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
14. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Telekomunikasi - Kode Subklasifikasi: IN002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda jdih.pu.go.id untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN002 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). jdih.pu.go.id Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - jdih.pu.go.id 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau jdih.pu.go.id PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43213 INSTALASI ELEKTRONIKA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Elektronika - Kode Subklasifikasi: IN006 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; jdih.pu.go.id - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN006 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, stringing machine, dan cable roller. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat jdih.pu.go.id teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43214 JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara - Kode Subklasifikasi: IN005 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang jdih.pu.go.id melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN005 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), dan platform rig. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan jdih.pu.go.id kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api - Kode Subklasifikasi: IN012 - Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN012 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan jdih.pu.go.id peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN012 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, cable roller, air compressor, dan water pump. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan jdih.pu.go.id bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN012 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Rambu- rambu Jalan Raya - Kode Subklasifikasi: IN011 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi sinyal dan rambu- rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN011 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; jdih.pu.go.id - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN011 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, tamping rammer, jack hammer, mobile crane, flat bed truck, concrete mixer, welding machine, marking paving machine, air compressor, dan water pump. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam jdih.pu.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN011 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43221 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plambing) - Kode Subklasifikasi: IN007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor, dan instalasi pompa. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang jdih.pu.go.id melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN007 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, pipe jacking machine, excavator, mobile crane, vibro hammer, flat bed truck, dan butt fusion welding machine. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi jdih.pu.go.id untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal - Kode Subklasifikasi: IN013 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN013 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi jdih.pu.go.id - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN013 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane, vibro hammer, flat bed truck, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), dan pipe layer. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan jdih.pu.go.id
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN013 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau jdih.pu.go.id subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa jdih.pu.go.id berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Minyak dan Gas - Kode Subklasifikasi: IN004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; jdih.pu.go.id - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN004 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe layer, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, generator jdih.pu.go.id set, dan alat pemadam kebakaran untuk minyak dan gas. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi. jdih.pu.go.id 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan jdih.pu.go.id sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara - Kode Subklasifikasi: IN008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
7. b.Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara - Kode Subklasifikasi: IN009 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam. - Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. IN008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA -
8. b.IN009 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang- perseorangan - jdih.pu.go.id 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.IN008 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA welding set, work platform lift, dump truck, butt fusion welding machine, scissor lift electric work platform, generator set, dan air compressor. jdih.pu.go.id Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
2. b.IN009 Pelaku Usaha Peralatan Utama Orang perseorangan - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
3. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
4. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
5. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
6. a.IN008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.
7. b.IN009 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
8. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan jdih.pu.go.id kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
9. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; jdih.pu.go.id • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43291 INSTALASI MEKANIKAL 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Mekanikal - Kode Subklasifikasi: IN001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan- tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan jdih.pu.go.id bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN001 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, flat bed truck, scissor lift, telehandler, dan stringing machine. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi jdih.pu.go.id untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - jdih.pu.go.id 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau jdih.pu.go.id PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43292 INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Kode Subklasifikasi: IN014 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN014 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: IN014 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding set, dump truck, excavator, generator set, mobile crane, air compressor, dan water pump. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN014 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur - Kode Subklasifikasi: IN003 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan instalasi peralatan infrastruktur pertambangan di darat dan lepas pantai, dan manufaktur seperti: loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven. Termasuk pekerjaan perpipaan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
7. b.Subklasifikasi Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik - Kode Subklasifikasi: IN010 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pengolahan air laut, air payau, air tawar menjadi air murni/air bersih pada bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga mesin, gas, dan uap (PLTMGU), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Termasuk sistem perpipaannya dan peralatan pemurnian. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha IN003, IN010 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - jdih.pu.go.id - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.IN003 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile jdih.pu.go.id driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, pipe layer, pipe jacking machine, dewatering pump, ponton, dan tug boat.
2. b.IN010 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA Dump truck, excavator, wheel loader, mobile crane, crawler crane, vibro hammer, flat bed truck, horizontal directional drilling (HDD), pipe jacking machine, butt fusion welding machine, bore pile machine, purifier machine, desalinator, bulldozer, water pump, generator set, air compressor, concrete pump, concrete mixer, pile driving machine, motor grader, ponton, tug boat, scaffolding, dan pipe layer. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
3. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
4. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
5. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam jdih.pu.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
6. a.IN003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
7. b.IN010 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai jdih.pu.go.id atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
8. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
9. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa jdih.pu.go.id berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium - Kode Subklasifikasi: PB001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
11. b.Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium - Kode Subklasifikasi: PB002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. - Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. PB001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - jdih.pu.go.id
12. b.PB002 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang- perseorangan - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.PB001 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dump truck, work platform lift, scaffolding, scissor lift electric work platform, telescopic/boom jdih.pu.go.id dan KP BUJKA lift work platform, cargo lift, generator set, mobile crane, dan alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
2. b.PB002 Pelaku Usaha Peralatan Utama Orang perseorangan - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
3. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
4. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
5. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
6. a.PB001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 2) Bidang keahlian PJSKBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
7. b.PB002 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
8. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
9. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara - Kode Subklasifikasi: KK007 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
11. b.Subklasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon - Kode Subklasifikasi: PB003 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi jdih.pu.go.id - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK007, PB003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. jdih.pu.go.id 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.KK007 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA telescopic ladder, scissor lift, dump truck, concrete mixer, concrete pump, generator set, air compressor, scaffolding, mobile crane, water pump.
2. b.PB003 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
3. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
4. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
5. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi jdih.pu.go.id untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
6. a.KK007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
7. b.PB003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
8. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
9. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43303 PENGECATAN 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Pengecatan - Kode Subklasifikasi: PB007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
11. b.Subklasifikasi Pengecatan - Kode Subklasifikasi: PB008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. - Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. PB007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA -
12. b.PB008 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang- perseorangan - jdih.pu.go.id 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.PB007 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, boom lift work platform, telescopic ladder, mobile crane, generator set, air compressor, water pump. jdih.pu.go.id Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
2. b.PB008 Pelaku Usaha Peralatan Utama Orang perseorangan - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
3. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
4. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
5. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
6. a.PB007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
7. b.PB008 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan jdih.pu.go.id Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
8. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
9. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
10. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43304 DEKORASI INTERIOR 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Dekorasi Interior - Kode Subklasifikasi: PB004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu, dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu, dan bahan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
11. b.Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni jdih.pu.go.id - Kode Subklasifikasi: PB005 - Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
12. c.Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni - Kode Subklasifikasi: PB006 - Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. - Jenis usaha : Orang perseorangan Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. PB004, PB005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA -
13. b.PB006 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang- perseorangan - 4 Persyaratan Umum Usaha - jdih.pu.go.id 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.PB004 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set.
2. c.PB005 jdih.pu.go.id Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, dump truck, work platform lift, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, generator set, air compressor, water pump, welding set. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
3. c.PB006 Pelaku Usaha Peralatan Utama Orang perseorangan - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
4. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
5. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
6. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
7. a.PB004 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.
8. b.PB005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi jdih.pu.go.id sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.
9. c.PB006 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
10. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
11. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
12. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43305 DEKORASI EKSTERIOR 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi - Kode Subklasifikasi: PB010 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pembuatan taman, seperti taman kota termasuk tanaman vegetasi dan pemeliharaan termasuk pekerjaan penimbunan tanah subur dan pupuk, penanaman pohon, penanaman rumput dan pemotongan pohon untuk lokasi bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PB010 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; jdih.pu.go.id - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PB010 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, work platform lift, chainsaw machine, telehandler, excavator, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi jdih.pu.go.id untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: PB010 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektur lanskap. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: PB009 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pembersihan dan perapihan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil untuk dinding luar dengan pembersihan uap atau sandblasting, lapis permukaan marmer, ubin keramik, granit dan lain nya dengan mesin penyiat dan pemoles dan bahan pembersih termasuk perbaikan, pembersihan, dan perawatan umum untuk semua bagian dari bangunan baik interior, eksterior maupun area sekitarnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PB009 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda jdih.pu.go.id untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PB009 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, dump truck, work platform lift, water tank truck, gondola, generator set, air compressor, jet cleaner, vacuum pump, wheel loader, telehandler, chisel pneumatic. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan jdih.pu.go.id kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: PB009 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - jdih.pu.go.id 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau jdih.pu.go.id PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pondasi Konstruksi - Kode Subklasifikasi: KK001 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi, tiang pancang, dan pengeboran termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda jdih.pu.go.id untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KK001 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, dump truck, tamping rammer, vibrating rammer, vibrating tamper, excavator, concrete pump, wheel loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); jdih.pu.go.id
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: KK001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - jdih.pu.go.id 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau jdih.pu.go.id PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pemasangan Perancah (Steiger) - Kode Subklasifikasi: PL008 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PL008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PL008 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA welding set, truck crane, dump truck, flat bed truck, tug boat, ponton, floating crane, crawler crane, steel prop set, sliding formwork, telehandler, hydraulic jack, generator set, air compressor. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: jdih.pu.go.id PL008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: jdih.pu.go.id
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43903 PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering - Kode Subklasifikasi: KK011 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK011 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang jdih.pu.go.id melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KK011 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, welding set, scissor lift, truck crane, dump truck, butt fusion welding machine, air compressor, generator set, telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan jdih.pu.go.id bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: KK011 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Pemasangan Kerangka Baja - Kode Subklasifikasi: KK016 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, konstruksi jembatan, dan konstruksi sipil lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK016 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; jdih.pu.go.id - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: KK016 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA scaffolding, welding set, mobile crane, truck crane, dump truck, butt fusion welding machine, flat bed truck, crawler crane, gantry launcher, beam launcher, ponton, tug boat, tower crane, sliding formwork, floating crane, hydraulic jack. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: jdih.pu.go.id KK016 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan jdih.pu.go.id kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; jdih.pu.go.id • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Penyewaan Peralatan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PA001 - Kelompok ini mencakup usaha penyewaan peralatan konstruksi dengan operator minimal SKK kualifikasi KKNI operator jenjang 2 (dua) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha PA001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU jdih.pu.go.id Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PA001 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA Alat Berat Konstruksi Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
2. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
3. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: jdih.pu.go.id PA001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi alat berat. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
4. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
5. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
6. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) - Kode Subklasifikasi: KK005 - Kelompok ini mencakup pekerjaan lapis perkerasan beton atau rigid pavement pada bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
7. b.Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas - Kode Subklasifikasi: KK006 - Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis pada bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
8. c.Subklasifikasi Perkerasan Aspal - Kode Subklasifikasi: KK008 - Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan aspal (flexible pavement) yang meliputi lapis resap pengikat, lapis perekat, laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), laston lapis pondasi (AC-Base), burda, burtu dan lapen dan pekerjaan aspal lainnya yang sejenis pada bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
9. d.Subklasifikasi Perkerasan Berbutir - Kode Subklasifikasi: KK009 jdih.pu.go.id - Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan berbutir yang meliputi agregat kelas A, agregat kelas B dan/atau agregat kelas C dan pekerjaan perkerasan berbutir lainnya yang sejenis pada bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
10. e.Subklasifikasi Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) - Kode Subklasifikasi: KK010 - Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan termasuk untuk mengisi rongga dalam tanah, mengisi celah sesar, stabilisasi tanah pada pekerjaan bendungan, pengamanan penggalian selama konstruksi terowongan, perbaikan preventif sifat mekanik massa batuan di area kerja, penghentian arus masuk air ke dalam konstruksi dinding penahan tanah dan bebatuan, penguatan, stabilisasi overburden, termasuk pemboran lubang curtain hole, pengoperasian grouting dan material grouting, dan untuk pekerjaan grouting sektor pertambangan termasuk penguatan dan stabilisasi lapisan deposit sebelum eksploitasi, persimpangan zona sesar, pengamanan overburden, stabilisasi sekitar pekerjaan tambang, penurunan permeabilitas massa batuan, penguatan batu bara di daerah dengan risiko ledakan batu, keterbatasan angin kencang bertiup penahan tanah dan bebatuan, stabilisasi dan penutupan lubang tambang tua pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis jdih.pu.go.id - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
11. f.Subklasifikasi Pekerjaan Struktur Beton - Kode Subklasifikasi: KK012 - Kelompok ini mencakup pekerjaan beton struktur termasuk pengecoran beton, pembesian, pemasangan perancah, dan bekisting untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Tidak termasuk pengecoran beton dan pembesian pada pondasi konstruksi dan lapis perkerasan beton (rigid pavement). - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
12. g.Subklasifikasi Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) - Kode Subklasifikasi: KK013 - Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned) untuk struktur beton pracetak dengan cor di tempat untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
13. h.Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) - Kode Subklasifikasi: KK015 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan konstruksi tahan api (tanur, annealing, flare, incenerator) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) jdih.pu.go.id
14. i.Subklasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PB011 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pemulihan lahan kembali ke fungsi semula. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
  3. 3.Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan jdih.pu.go.id peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
1. a.KK005 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, bar cutter machine, bar bender machine, concrete paver, dump truck, water tank truck, air compressor, generator set.
2. b.KK006 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, concrete pump, sandblasting, mobile crane, dump truck, water tank truck, flat bed truck, butt fusion welding machine, pile driving machine, bore pile machine, grouting pump, boring machine, air compressor, generator set, dewatering pump, jet water pump.
3. c.KK008 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA asphalt sprayer, dump truck, generator set, motor grader, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, three wheel roller, road milling machine, asphalt distributor, air jdih.pu.go.id compressor, water tank truck, cold milling machine.
4. d.KK009 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, tandem roller, three wheel roller, pneumatic tire roller, water tank truck, bulldozer, aggregate spreader.
5. e.KK010 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA boring machine, grouting pump, grouting mixer, dump truck, generator set, air compressor, water tank truck, mobile crane, dan agitator grouting mixer.
6. f.KK012 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA concrete mixer, dump truck, bar bender machine, bar cutter machine, scaffolding, concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, mobile crane, air compressor, generator set, ponton, tug boat, telehandler, excavator, formwork pier head.
7. g.KK013 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, prestressing equipment, prestressed jack, crawler crane, grouting pump, jdih.pu.go.id dan KP BUJKA grouting mixer, mobile crane, air compressor, generator set, dump truck, concrete car mixer, steam curing.
8. h.KK015 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, mobile crane, butt fusion welding machine, bar cutter machine.
9. i.PB011 Pelaku Usaha Peralatan Utama BUJKN, BUJK PMA, dan KP BUJKA dump truck, wheel loader, excavator, bulldozer, motor grader, water tank truck. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
10. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
11. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
12. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan jdih.pu.go.id bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
13. a.KK005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.
14. b.KK006 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.
15. c.KK008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan. jdih.pu.go.id
16. d.KK009 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.
17. e.KK010 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting.
18. f.KK012 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan jdih.pu.go.id subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.
19. g.KK013 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.
20. h.KK015 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan. jdih.pu.go.id
21. i.PB011 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik lingkungan. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
22. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
23. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
24. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan jdih.pu.go.id penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur - Kode Subklasifikasi: RT001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: • Kajian awal prastudi kelayakan; • Kajian akhir prastudi kelayakan; • Perencanaan proyek investasi infrastruktur; • Perancangan proyek investasi infrastruktur; • Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur; • Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi; • Pemantauan pelaksanaan proyek pra- konstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan • Penilaian pengalihan aset. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha RT001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan jdih.pu.go.id - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 6 Sarana - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
25. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
26. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
27. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 92.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: RT001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan jdih.pu.go.id subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. jdih.pu.go.id • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
28. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
29. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
30. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur jdih.pu.go.id dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian - Kode Subklasifikasi: AR001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi serta jasa nasihat dan pradesain arsitektural seperti site philosophy, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan biaya konstruksi untuk bangunan gedung Hunian dan Non Hunian. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
31. b.Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya - Kode Subklasifikasi: AR002 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan khusus seperti bangunan cagar budaya, bangunan museum, bangunan riset dan teknologi, monumen, bangunan sipil, dan bangunan khusus yang sejenis lainnya. Dalam kelompok ini termasuk kegiatan yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional materials dan jdih.pu.go.id presentasi serta as-built drawing termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
32. c.Subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang - Kode Subklasifikasi: AL001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait kebijakan strategis operasional rencana tata ruang termasuk jasa audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, jasa pemrograman pemanfaatan ruang mencakup darat, laut, udara dan di dalam bumi dan manajemen mitigasi, adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
33. d.Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah - Kode Subklasifikasi: AL002 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait penataan ruang wilayah termasuk audit pemanfaatan wilayah dan pengaturan zonasi mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi termasuk kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, kawasan permukiman dan jdih.pu.go.id kawasan ruang terbuka publik/terbuka hijau. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
34. e.Subklasifikasi Jasa Pengembangan Perkotaan - Kode Subklasifikasi: AL003 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan perkotaan mencakup tata ruang darat, laut, udara dan di dalam bumi termasuk audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
35. f.Subklasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap - Kode Subklasifikasi: AL004 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan aesthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penataan bangunan, audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, termasuk penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar dan area parkir. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) jdih.pu.go.id 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha AR001, AR002, AL001, AL002, AL003, AL004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 6 Sarana - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
36. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
37. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan jdih.pu.go.id
38. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 92.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
39. a.AR001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi jdih.pu.go.id manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.
40. b.AR002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau jdih.pu.go.id subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.
41. c.AL001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning). 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur jdih.pu.go.id lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).
42. d.AL002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design). 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi jdih.pu.go.id arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).
43. e.AL003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban jdih.pu.go.id planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design). 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).
44. f.AL004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan jdih.pu.go.id atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design). 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design). 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - jdih.pu.go.id 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
45. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
46. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
47. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau jdih.pu.go.id PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian - Kode Subklasifikasi: RK001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan non hunian; termasuk Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik dan rekayasa struktur untuk the load bearing framework dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
48. b.Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - Kode Subklasifikasi: RK002 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana check dam dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal; termasuk jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air. jdih.pu.go.id - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
49. c.Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - Kode Subklasifikasi: RK003 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi seperti jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), jembatan, jalan layang, fly over, underpass dan terowongan; termasuk jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
50. d.Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan - Kode Subklasifikasi: RK004 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi rekayasa mekanikal termasuk sistem komunikasi, instalasi pipa gas untuk semua jenis bangunan dan/atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan, lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) jdih.pu.go.id
51. e.Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya - Kode Subklasifikasi: RK005 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait: • pekerjaan bangunan teknik militer, misalnya benteng, kubu pertahanan, lubang perlindungan, latihan menembak, pusat pengujian militer, tempat peluncuran satelit, dan pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir; • pekerjaan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, lapangan golf, baseball, sepak bola rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, kolam renang, lintasan atletik, lapangan panahan, dan lain-lain; • pekerjaan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, pengolahan air limbah, lumpur tinja, pengelolaan persampahan, dan prasarana dan sarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit; dan • pekerjaan sistem kontrol lalu-lintas antara lain sistem kontrol lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
52. f.Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik - Kode Subklasifikasi: RT002 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa jdih.pu.go.id konstruksi pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
53. g.Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi - Kode Subklasifikasi: RT003 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa untuk proses produksi, prosedural dan fasilitas industri, manufaktur dan produksi yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, alat angkut dan alat angkat, dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambangan termasuk fasilitas produksi dan penyimpanan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal, instalasi instrumentasi, instalasi perpipaan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk single point mooring, lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, crushers, conveyor, prosedur recovery dari minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, dan jasa desain tiang dan tower bagi kebutuhan elektrikal. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
54. h.Subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika - Kode Subklasifikasi: IT001 jdih.pu.go.id - Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data seismic, Logging While Drilling (LWD), Measure While Drilling (MWD), dan mud logging. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
55. i.Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah - Kode Subklasifikasi: IT002 - Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data pada formasi di bawah permukaan bumi dengan metode lainnya, termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survei bawah permukaan lainnya. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
56. j.Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta - Kode Subklasifikasi: IT003 - Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri, dan hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta dan topologi melalui udara/satelit, laser scanning, kualitas dan kuantitas minyak bumi, muatan (kargo), batimetri, meteorologi dan oseanografi. jdih.pu.go.id - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
57. k.Subklasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum - Kode Subklasifikasi: IT004 - Kelompok ini mencakup kegiatan layanan survei, analisis fasilitator prasarana sarana umum meliputi air minum, air limbah, rumah swadaya, dan jalan lingkungan. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
58. l.Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas - Kode Subklasifikasi: IT005 - Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu- lintas untuk transportasi darat, udara dan laut. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
59. m.Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas - Kode Subklasifikasi: IT006 - Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu- lintas untuk transportasi darat, udara dan laut. - Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) jdih.pu.go.id
60. n.Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography - Kode Subklasifikasi: IT007 - Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana check dam dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
61. o.Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography - Kode Subklasifikasi: IT008 - Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana check dam dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya. jdih.pu.go.id - Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
62. p.Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia - Kode Subklasifikasi: AT001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data seismic, Logging While Drilling (LWD), Measure While Drilling (MWD), mud logging, pengujian sumur (well testing). - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
63. q.Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian - Kode Subklasifikasi: AT002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis parameter kimia dan biologi yang ada di udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimia, dan bakteriologi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
64. r.Subklasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium - Kode Subklasifikasi: AT003 jdih.pu.go.id - Kelompok ini mencakup pengujian dan analisis teknis hasil pekerjaan konstruksi dan fasilitas laboratorium untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
65. s.Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography - Kode Subklasifikasi: AT005 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana check dam dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. RK001, RK002, RK003, RK004, RK005, RT002, RT003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) jdih.pu.go.id
66. b.IT001, IT002, IT003, IT004, IT005, IT007, AT001, AT002, AT003, AT005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA -
67. c.IT006, IT008 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang perseorangan - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha
68. a.Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Umum Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. jdih.pu.go.id
69. b.Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Spesialis Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 6 Sarana - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
70. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
71. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
72. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92 dan Pasal 96. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
73. a.RK001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen jdih.pu.go.id konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jdih.pu.go.id teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.
74. b.RK002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan jdih.pu.go.id atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan.
75. c.RK003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik jdih.pu.go.id dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.
76. d.RK004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
77. e.RK005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik jdih.pu.go.id lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.
78. f.RT002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan jdih.pu.go.id klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.
79. g.RT003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasicsipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau jdih.pu.go.id subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasicsipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau jdih.pu.go.id subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.
80. h.IT001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.
81. i.IT002 jdih.pu.go.id 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.
82. j.IT003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah jdih.pu.go.id atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning). 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).
83. k.IT004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning). jdih.pu.go.id 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).
84. l.IT005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki jdih.pu.go.id sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.
85. m.IT006 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan). 2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.
86. n.IT007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku. jdih.pu.go.id
87. o.IT008 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan). 2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.
88. p.AT001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.
89. q.AT002 1) Bidang keahlian PJTBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.
90. r.AT003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. 2) Bidang keahlian PJSKBU: jdih.pu.go.id Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.
91. s.AT005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
92. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; jdih.pu.go.id
93. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
94. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh jdih.pu.go.id pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal - Kode Subklasifikasi: AT004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis parameter fisikal untuk keperluan pekerjaan konstruksi seperti kekuatan, keringkihan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya termasuk pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatique, serta efek temperatur tinggi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
95. b.Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian - Kode Subklasifikasi: AT006 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis akustik bangunan gedung hunian dan nonhunian. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha AT004, AT006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - jdih.pu.go.id 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 6 Sarana - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
96. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
97. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
98. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
99. a.AT004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing dan analisis teknik. jdih.pu.go.id
100. b.RK002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
101. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
102. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
103. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha jdih.pu.go.id tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 71206 JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC) 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Jasa Commissioning Proses Industrial - Kode Subklasifikasi: AT007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis komponen atau bagian tertentu dari bangunan konstruksi gedung atau bangunan sipil untuk memastikan semua komponen atau bagian tertentu sesuai dengan standar, spesifikasi dan output dari bangunan konstruksi sesuai dokumen kontrak dantermasuk jasa commissioning proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha AT007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA - 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:
  1. 1.Kepemilikan Aset - Cukup jelas
  2. 2.Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 6 Sarana - jdih.pu.go.id 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
104. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
105. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
106. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: AT007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal. jdih.pu.go.id 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
107. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
108. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
109. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 jdih.pu.go.id Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 74120 AKTIVITAS DESAIN INTERIOR 1 Ruang Lingkup Subklasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: AR003 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik, dan fungsi termasuk penggambaran dekorasi interior untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha AR003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA Besar (B) 4 Persyaratan Umum Usaha - 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan:
  1. 1.Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; jdih.pu.go.id - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
  2. 2.Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
  3. 3.Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 6 Sarana - 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
110. a.Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
111. b.Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
112. c.Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
  1. 92.Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: AT007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi jdih.pu.go.id arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektural lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. 8 Pelayanan - 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha - 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
113. a.Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
114. b.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; jdih.pu.go.id
115. c.Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; • Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; • Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421; • Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417; • Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II; • Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)) 1 Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha a. Layanan sertifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi;
116. b.Layanan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi; dan
117. c.Layanan sertifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 4 Persyaratan Umum Usaha Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 41A. 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf a, b, d, e, dan f. 6 Sarana Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf c. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41D sampai dengan Pasal 41J. 8 Pelayanan Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41B. 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa Lisensi LSBU 10 Sistem Manajemen Usaha Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan di bidang standarisasi nasional. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi • Penilaian kesesuaian memenuhi persyaratan lisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan jdih.pu.go.id Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kinerja LSBU dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41R ayat (2). • Pengawasan insidental, dilakukan berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu. jdih.pu.go.id NO NOMOR KBLI 74311 DAN 74321 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI (PIHAK 1 DAN PIHAK 3) (Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)) 1 Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha - 4 Persyaratan Umum Usaha Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor;
118. b.Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi;
119. c.Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan
120. d.Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. jdih.pu.go.id 8 Pelayanan Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 29A, Pasal 30C, Pasal 30E, Pasal 30F ayat (4), Pasal 30G, Pasal 30H, dan Pasal 30J serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29G, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 30D, dan persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 10 Sistem Manajemen Usaha Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 11 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi • Penilaian kesesuaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), Pasal 30I, dan Pasal 42E, dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. • Mendapatkan rekomendasi dari Menteri. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (6), dan Pasal 30M dan diatur oleh jdih.pu.go.id lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. • Pengawasan insidental, dilakukan sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (5) dan ayat (7), dan Pasal 30M dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. jdih.pu.go.id B. TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN

1.Penilaian kinerja penyedia jasa tahunan pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis

a.Kinerja proyek pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis 1) Indikator penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi
a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek. jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
1. 2.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan Kesesuaian peralatan proyek (KP) % KP = 1 A ∑ ( Pti × Kti Pbi × Kbi ) × 100 % A i=1 Keterangan: A = Jumlah jenis peralatan proyek i = Jenis Peralatan proyek Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek.
2. 3.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM) % TM = 1 n ∑ ( HMPi ⟦rata − rata⟧ SMi ) n i=1 × 100 % n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi ⟦rata − rata⟧ = hasil rata – rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi ⟦rata − rata⟧, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama. jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
3. 4.Tingkat Keselamatan Kerja
a.Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR) % TKR = ( Σ TKT – Σ TCR Σ TKT ) × 100 % Keterangan: TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja tahun N
b.Tingkat keselamatan kerja berat (TKB) % TKB = ( Σ TKT – Σ TCB Σ TKT ) × 100 % Keterangan: TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih. TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja tahun N
1. 5.Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
2. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau
3. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB) %
4. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ) dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
5. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. jdih.pu.go.id 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
6. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi 20
a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 7
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3
c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 5
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 5
1. 2.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan 21 Kesesuaian peralatan proyek 21
2. 3.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang 20 Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak 20
3. 4.Tingkat Keselamatan Kerja 16
a.Tingkat keselamatan kerja ringan 6 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
b.Tingkat keselamatan kerja berat 10
1. 5.Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi 23 Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi 23 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1. Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi
a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d. Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 2. Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Kesesuaian peralatan proyek % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 3. Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
1. 4.Tingkat Keselamatan Kerja
a.Tingkat keselamatan kerja ringan % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
b.Tingkat keselamatan kerja berat % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 5. Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi % 15,4 - 12,4 12,3 - 9,3 9,2 - 6,2 6,1 - 3,1 3 - 0 jdih.pu.go.id 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100%

1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi …

a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 7% … …
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3% … …
c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 5% … …
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 5% … …
1. 2.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan Kesesuaian peralatan proyek 21% … … 3. Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak 20% … …
2. 4.Tingkat Keselamatan Kerja
a.Tingkat keselamatan kerja ringan 6% … …
b.Tingkat keselamatan kerja berat 10% … … 5. Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi (6)= (3) x (5)/100% /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi 23% … … NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS 100% XXX % Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis Tahunan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun (tahun N), terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒌𝒊 𝒙 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒌𝒊,𝒅𝒂𝒏/𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔) 𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒌,𝒅𝒂𝒏/ 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔 jdih.pu.go.id
b.Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum Atau Spesialis 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100% b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100%
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100% f. Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio Satuan Arus Kas Neto Aktivitas Operasi Arus Kas Neto Aktivitas Investasi jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku sampai tahun N 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
b.Manajemen Operasi 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan standar mutu bahan Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Penerapan standar mutu peralatan Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan 4) Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 6) Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
c.Pemanfaatan Teknologi 1) Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan) % Nilai Aset Peralatan Proyek Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan 2) Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun, mulai tahun N) % Nilai Aset Kebaruan Peralatan Proyek (umur peralatan ≤ 𝟓 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Peralatan Proyek Tahun N x 100 %
d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi bersifat umum atau spesialis adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 5
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 5
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 5
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 5
e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 5
f.Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio 5
1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
a.Perkembangan Organisasi 15 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 8 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 4 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 3
b.Manajemen Operasi 18 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi 2 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%) 2) Penerapan standar mutu bahan 2 3) Penerapan standar mutu peralatan 2 4) Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja 2 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi 2 6) Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi 2 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan 2 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi 2 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup 2
c.Pemanfaatan Teknologi 16 1) Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan) 10 2) Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) 6
d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 21 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) 10 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 3 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % 1,6 – 5,6 5,7 – 9,7 9,8 – 13,8 13,9 – 17,9 18 - 22
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 2,6 – 31,6 31,7 – 60,7 60,8 – 89,8 89,9 – 118,9 119 - 148 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 2,6 – 51,6 51,7 – 100,7 100,8 – 149,8 149,9– 198,9 199 - 248 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0 f. Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio Satuan 0 - 0,1 0,2 – 1,7 1,8 - 3,3 3,4 – 4,9 5 – 6,5 2. Aspek Kesehatan Organisasi
a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
b.Manajemen Operasi 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 2) Penerapan standar mutu bahan Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 3) Penerapan standar mutu peralatan Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 4) Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 6) Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19
c.Pemanfaatan Teknologi 1) Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan) % 0 – 0,5 0,6 – 1,1 1,2 – 1,7 1,8 – 2,3 2,4 – 2,9 2) Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) % 0 – 13,6 13,7 - 23,7 23,8 – 33,8 33,9 – 43,9 44 - 54 d. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (juta rupiah/orang) Juta Rp./ Orang 1.000 – 1.499 1.500 – 1.999 2.000 – 2.499 2.500 – 2.999 3.000 – 3.500 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 4,6 – 13,6 13,7 – 22,7 22,8 - 31,8 31,9 – 40,9 41 - 50 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20,3 – 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan No. Indikator Bobot % Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)/100%

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 5 … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 5 … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 5 … … d. Rasio Likuiditas / Current Ratio 5 … … Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot % Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 5 … …
1. f.Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio 5 … …
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
2. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 8 … … 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 4 … … 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 3 … …
3. b.Manajemen Operasi 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi 2 … … 2) Penerapan standar mutu bahan 2 … … 3) Penerapan standar mutu peralatan 2 … … 4) Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja 2 … … 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi 2 … … 6) Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi 2 … … 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan 2 … … jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot % Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi 2 … … 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup 2 … …
4. c.Pemanfaatan Teknologi 1) Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset peralatan) 10 … … 2) Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) 6 … …
5. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10 … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 3 … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM ATAU SPESIALIS 100% … jdih.pu.go.id
6. c.Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum Atau Spesialis 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis dihitung dari:
7. a.40% (empat puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
8. b.60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan. 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut: No NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT UMUM NILAI KINERJA BUPK BERSIFAT SPESIALIS Kondisi Grade Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar
  1. 1.80 % - 100 % 90 % - 100 % 85 % - 100% Sangat Baik AAA
  2. 2.70 % - 79 % 80 % - 89 % 75% - 84% Baik AA
  3. 3.60 % - 69 % 70 % - 79 % 65% - 74% Cukup Baik A
  4. 4.50 % - 59 % 60 % - 69 % 55% - 64% Sedang B
  5. 5.40 % - 49 % 50 % - 59 % 45% - 54% Rendah C
  6. 6.≤ 39 % ≤ 49 % ≤ 44% Sangat Rendah D jdih.pu.go.id
  7. 2.Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
9. a.Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi
10. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
11. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
12. c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N+𝑀 ∑ ( Tkti × Pkti Tkbi × Pkbi + Tpti × Ppti Tpbi × Ppbi ) N,M i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli perancangan M = Jumlah jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi i = Jenis tenaga ahli Tkb = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Tkt = Jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersedia di proyek. Pkb = Pengalaman kerja konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Pkt = Pengalaman kerja konstruksi yang tersedia di proyek. Tpb = Jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Tpt = Jumlah tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek. Ppb = Pengalaman kerja perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Ppt = Pengalaman kerja perancangan yang tersedia di proyek.
13. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek. jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen perancangan FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia
  2. 3.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan Kesesuaian peralatan proyek (KP) % KP = 1 A ∑ ( Pti × Kti Pbi × Kbi ) × 100 % A i=1 Keterangan: A = Jumlah jenis peralatan proyek i = Jenis Peralatan proyek Pb = Jumlah peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Pt = Jumlah peralatan yang tersedia diproyek Kb = Kapasitas peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak. Kt = Kapasitas peralatan yang tersedia di proyek. jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
  3. 4.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan
  4. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan yang sudah serah terima (TWS) atau
  5. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perancangan untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB) %
  6. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata jasa perancangan, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (Force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  7. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan.
  8. 5.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak (TM) % TM = 1 n ∑ ( HMPi ⟦rata − rata⟧ SMi ) n i=1 × 100 % n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi ⟦rata − rata⟧ = hasil rata – rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi ⟦rata − rata⟧, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
  9. 6.Tingkat Keselamatan Kerja
14. a.Tingkat keselamatan kerja ringan (TKR) % TKR = ( Σ TKT – Σ TCR Σ TKT ) × 100 % Keterangan: TCR = Jumlah tenaga kerja cacat ringan (sakit yang terekam ) dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari kerja TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa tahunan jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
15. b.Tingkat keselamatan kerja berat (TKB) % TKB = ( Σ TKT – Σ TCB Σ TKT ) × 100 % Keterangan: TCB = Jumlah tenaga kerja cacat berat (sakit/meninggal ) dan mengakibatkan kehilangan jam kerja dua hari kerja atau lebih. TKT = Jumlah tenaga kerja total sampai saat penilaian kinerja penyedia jasa tahunan.
  1. 7.Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi
  2. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau
  3. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB) %
  4. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (Force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  5. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. jdih.pu.go.id 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  6. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi 16
16. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 5
17. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3
18. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 4
19. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 4
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan 6 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan 6
  2. 3.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan 17 Kesesuaian peralatan proyek di lapangan 17
  3. 4.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan 15 Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan 15
  4. 5.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang 15 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%) Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak 15
  5. 6.Tingkat Keselamatan Kerja 10
20. a.Tingkat keselamatan kerja ringan 3
21. b.Tingkat keselamatan kerja berat 7
  1. 7.Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi 21 Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi 21 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1. Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi
22. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
23. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
24. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100
  1. 3.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan Kesesuaian peralatan proyek di lapangan % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 4. Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan. % 25,4 - 20,4 20,3 - 15,3 15,2 - 10,2 10,1 - 5,1 5 - 0 5. Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
  2. 6.Tingkat Keselamatan Kerja
25. a.Tingkat keselamatan kerja ringan % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
26. b.Tingkat keselamatan kerja berat % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 7. Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi % 20,4 - 16,4 16,3 - 12,3 12,2 - 8,2 8,1 - 4,1 4 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100% 1. Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi … jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
1. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 5% … …
2. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3% … …
3. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 4% … …
4. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 4% … …
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan 6%
  2. 3.Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan Kesesuaian peralatan proyek di lapangan 17% … …
  3. 4.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan 15%
  4. 5.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil pekerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak 15% … …
  5. 6.Tingkat Keselamatan Kerja
5. a.Tingkat keselamatan kerja ringan 3% … … Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi
(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
1. b.Tingkat keselamatan kerja berat 7% … …
  1. 7.Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi 21% … … NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI 100% XXX % Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Pekerjaan konstruksi terintegrasi Tahunan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖 ,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘,𝑑𝑎𝑛/ 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠
2. b.Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
3. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100% b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
4. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100%
5. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100% f. Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio Satuan Arus Kas Neto Aktivitas Operasi Arus Kas Neto Aktivitas Investasi
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
6. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku di tahun N 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
7. b.Manajemen Operasi 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan standar mutu bahan Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Penerapan standar mutu peralatan Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 4) Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 6) Penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N
8. c.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras, Lunak dan Peralatan Proyek 1) Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek, perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat dan peralatan) % Nilai Aset (Perangkat + Peralatan Proyek) Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras, Lunak dan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) % Nilai Aset (Perangkat + Peralatan Proyek) Tahun N (umur peralatan ≤ 𝟓 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Peralatan Proyek Tahun N x 100 %
9. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia ( Juta Rupiah/Orang ) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
10. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 5
11. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 5
12. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 5 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
13. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 5
14. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 5
15. f.Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio 5
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
16. a.Perkembangan Organisasi 15 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 8 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 4 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 3
17. b.Manajemen Operasi 18 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi 2 2) Penerapan standar mutu bahan 2 3) Penerapan standar mutu peralatan 2 4) Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja 2 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi 2 6) Penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi 2 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%) 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan 2 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi 2 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup 2
18. c.Pemanfaatan Teknologi 16 1) Rasio Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek, perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset (perangkat + Peralatan) 10 2) Rasio Kebaruan Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) 6
19. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 21 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 3 jdih.pu.go.id 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan a. Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % 1,6 – 5,6 5,7 – 9,7 9,8 – 13,8 13,9 – 17,9 18 - 22
20. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 2,6 – 31,6 31,7 – 60,7 60,8 – 89,8 89,9 – 118,9 119 - 148
21. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 2,6 – 51,6 51,7 – 100,7 100,8 – 149,8 149,9– 198,9 199 - 248 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 -140,1 140 - 0 f. Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio Satuan 0 - 0,1 0,2 – 1,7 1,8 - 3,3 3,4 – 4,9 5 – 6,5
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
22. a.Perkembangan Organisasi jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5
23. b.Manajemen Operasi 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 2) Penerapan standar mutu bahan Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 3) Penerapan standar mutu peralatan Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 4) Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 6) Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup Tahun 0 – 6,6 6,7 – 9,7 9,8 – 12,8 12,9 – 15,9 16 - 19
24. c.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras, Lunak dan Peralatan Proyek 1) Rasio Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek, perangkat keras dan lunak dapat % 0 – 1,1 1,2 – 2,2 2,3 – 3,3 3,4 – 4,4 4,5 – 5,5 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 dimasukkan ke nilai aset (perangkat + Peralatan) 2) Rasio Kebaruan Perangkat keras, lunak dan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) % 0 – 5,6 5,7 – 10,7 10,8 – 15,8 15,9 – 20,9 21 - 26 d. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia ( Juta Rupiah / Orang ) Juta Rp./ Orang 1.000 – 1.499 1.500 – 1.999 2.000 – 2.499 2.500 – 2.999 3.000 – 3.500 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 4,6 – 13,6 13,7 – 22,7 22,8 - 31,8 31,9 – 40,9 41 - 50 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20,3 – 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 5 … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 5 … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 5 … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 5 … …
e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 5 … …
f.Rasio Arus Kas Bebas / Free Cash Flow Ratio 5 … …
1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 8 … … 2) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 4 … … 3) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 3 … …
b.Manajemen Operasi 1) Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumberdaya konstruksi 2 … … 2) Penerapan standar mutu bahan 2 … … Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja 3) Penerapan standar mutu peralatan 2 … … 4) Penerapan standar keselamatan dan keselamatan kerja 2 … … 5) Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi 2 … … 6) Penerapan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi 2 … … 7) Penerapan standar operasi dan pemeliharaan 2 … … 8) Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi 2 … … 9) Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup 2 … …
1. c.Pemanfaatan Teknologi 1) Rasio Peralatan proyek (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10 … … 2) Rasio Kebaruan Peralatan proyek (umur peralatan ≤ 5 tahun) 6 … …
2. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah / Orang) 10 … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 … … jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 3 … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI 100% xxx jdih.pu.go.id
3. c.Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
  1. 1.Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Pekerjaan konstruksi terintegrasi dihitung dari: a) 40% (empat puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan b) 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Pekerjaan konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade, sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Kualifikasi Besar
  3. 1.90 % - 100 % Sangat Baik AAA
  4. 2.80 % - 89 % Baik AA
  5. 3.70 % - 79 % Cukup Baik A
  6. 4.60 % - 69 % Sedang B
  7. 5.50 % - 59 % Rendah C
  8. 6.≤ 49 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id
  9. 3.Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha Pengkajian
4. a.Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengkajian
5. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
6. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
7. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
8. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
  2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian
  3. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian yang sudah serah terima (TWS) atau
  4. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen pengkajian untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB) %
  5. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata jasa pengkajian konstruksi, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan kajian sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  6. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
  7. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengkajian 34
9. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9
10. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5
11. c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 11
12. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian 18 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian 18
  2. 3.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian 48 Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Pengkajian 48 jdih.pu.go.id 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  3. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengkajian
13. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
14. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
15. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk pengkajian % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 3. Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Pengkajian. % 25,4 - 20,4 20,3 - 15,3 15,2 - 10,2 10,1 - 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100% 1. Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi …
1. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9% … …
2. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5% … …
3. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11% … …
4. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9% … … 2. Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Pengkajian Kesesuaian fasilitas pendukung untuk pengkajian 18% … … … 3. Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Pengkajian Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian 48% … … … NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN 100% XX % Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi
(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun yang terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖, 𝑑𝑎𝑛/ 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘, 𝑑𝑎𝑛/ 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠
1. b.Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
2. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100%
3. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
4. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100%
5. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100%
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
6. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
7. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras & Lunak 1) Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % Nilai Aset Perangkat Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % Nilai Aset Perangkat (umur perangkat ≤ 𝟑 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N x 100 % jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
8. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
9. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6
10. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6
11. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6
12. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6
13. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
14. a.Perkembangan Organisasi 30 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6
15. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 16 1) Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10 2) Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) 6
16. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 24 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6 jdih.pu.go.id 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
17. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % (-0,4) – 3,6 3,7 – 7,7 7,8 – 11,8 11,9 – 15,9 16 - 20
18. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 0 – 3,6 3,7 – 32,7 32,8 – 61,8 61,9 – 90,9 91 - 120
19. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 0 – 3,6 3,7 – 52,7 52,8 – 101,8 101,9 – 150,9 151 - 200 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
20. a.Perkembangan Organisasi jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 1,6 1,7 – 3,7 3,8 – 5,8 5,9 – 7,9 8 - 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 0 – 2,6 2,7 – 5,7 5,8 – 8,8 8,9 – 11,9 12 - 15 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 8 - 9 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % 0 – 1,6 1,7 – 2,7 2,8 – 3,8 3,9 – 4,9 5 - 6 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % 0 – 1,6 1,7 -10,7 10,8– 19,8 19,9 – 28,9 29 - 38 d. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang ) Juta Rp./ Orang 51 -100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 – 300 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 0 – 9,6 9,7 – 18,7 18,8- 27,8 27,9 – 36,9 37 - 46 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20 ,3– 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian. No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6% … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6% … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6% … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6% … … e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6% … … Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

2.Aspek Kesehatan Organisasi

a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9% … … 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8% 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7% … … 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6% … … b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10% … … 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N. 6% … … jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)
1. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10% … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8% … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6% … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN 100% XXX
2. c.Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengkajian dihitung dari:
3. a.60% (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
4. b.40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi layanan usaha pengkajian. jdih.pu.go.id 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar
  1. 1.80 % - 100 % 90 % - 100 % Sangat Baik AAA
  2. 2.70 % - 79 % 80 % - 89 % Baik AA
  3. 3.60 % - 69 % 70 % - 79 % Cukup Baik A
  4. 4.50 % - 59 % 60 % - 69 % Sedang B
  5. 5.40 % - 49 % 50 % - 59 % Rendah C
  6. 6.≤ 39 % ≤ 49 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id
  7. 4.Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan
5. a.Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan
6. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
7. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
8. c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
9. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
  2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan
  3. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan yang sudah serah terima (TWS) atau
  4. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB) %
  5. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata jasa perencanaan, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan perencanaan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  6. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
  7. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan 34
10. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9
11. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5
12. c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 11
13. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan 18 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan 18
  2. 3.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan 48 Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perencanaan 48 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  3. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan
14. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 jdih.pu.go.id No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
15. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
16. c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perencanaan % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 3. Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perencanaan. % 25,4 - 20,4 20,3 - 15,3 15,2 - 10,2 10,1 - 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100%

1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan Konstruksi …

a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9% … …
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5% … …
c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 11% … …
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9% … … 2. Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perencanaan Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perencanaan 18% … … 3. Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perencanaan Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan 48% … … NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTASI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN 100% XXX % Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖, 𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘, 𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠
1. b.Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
2. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100%
3. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100% jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
4. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100%
5. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100%
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
6. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N jdih.pu.go.id No. Indikator Satuan Keterangan
7. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras & Lunak 1) Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % Nilai Aset Perangkat Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % Nilai Aset Perangkat (umur perangkat ≤ 𝟑 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N x 100 %
8. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% 2) Pembobotan Indikator jdih.pu.go.id Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
9. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6
10. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6
11. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6
12. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6
13. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
14. a.Perkembangan Organisasi 30 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6 jdih.pu.go.id No. Indikator Bobot (%)
15. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 16 1) Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10 2) Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) 6
16. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 24 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (juta rupiah/orang) 10 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6 501 3) Nilai Ambang Batas Indikator Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
17. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % (-0,4) – 3,6 3,7 – 7,7 7,8 – 11,8 11,9 – 15,9 16 - 20
18. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 0 – 3,6 3,7 – 32,7 32,8 – 61,8 61,9 – 90,9 91 - 120
19. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 0 – 3,6 3,7 – 52,7 52,8 – 101,8 101,9 – 150,9 151 - 200 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
20. a.Perkembangan Organisasi jdih.pu.go.id 502 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 1,6 1,7 – 3,7 3,8 – 5,8 5,9 – 7,9 8 - 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 0 – 2,6 2,7 – 5,7 5,8 – 8,8 8,9 – 11,9 12 - 15 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 8 - 9 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % 0 – 1,6 1,7 – 2,7 2,8 – 3,8 3,9 – 4,9 5 - 6 jdih.pu.go.id 503 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) % 0 – 1,6 1,7 -10,7 10,8– 19,8 19,9 – 28,9 29 - 38 d. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (juta Rp./ Orang) Juta Rp./ Orang 51 -100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 – 300 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 0 – 9,6 9,7 – 18,7 18,8- 27,8 27,9 – 36,9 37 - 46 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20 ,3– 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan. jdih.pu.go.id 504 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6% … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6% … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6% … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6% … … e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6% … …
1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9% … … 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8% 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7% … … 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6% … … b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 505 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10% … … 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat ≤ 3 tahun) 6% … …
1. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10% … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8% … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6% … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN 100% XXX
2. c.KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN jdih.pu.go.id 506 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan dihitung dari:
3. a.60% (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
4. b.40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perencanaan. 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar
  1. 1.80 % - 100 % 90 % - 100 % Sangat Baik AAA
  2. 2.70 % - 79 % 80 % - 89 % Baik AA
  3. 3.60 % - 69 % 70 % - 79 % Cukup Baik A
  4. 4.50 % - 59 % 60 % - 69 % Sedang B
  5. 5.40 % - 49 % 50 % - 59 % Rendah C
  6. 6.≤ 39 % ≤ 49 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id 507
  7. 5.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN.
5. a.KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan
6. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
7. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 508 No. Indikator Satuan Keterangan
8. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
9. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 509 No. Indikator Satuan Keterangan
  2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan
  3. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan yang sudah serah terima (TWS) atau
  4. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perancangan untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB) %
  5. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata jasa konsultansi perancangan, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan perancangan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  6. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id 510 No. Indikator Bobot (%)
  7. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan 34
10. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9
11. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5
12. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11
13. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan 18 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan 18
  2. 3.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan 48 Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perancangan 48 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan. No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  3. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan
14. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 jdih.pu.go.id 511 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
15. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
16. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk perancangan % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 3. Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen Perancangan. % 25,4 - 20,4 20,3 - 15,3 15,2 - 10,2 10,1 - 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 512 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan. No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100%

1.Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan …

a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9% … …
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5% … …
c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11% … …
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9% … … 2. Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk Perancangan Kesesuaian fasilitas pendukung untuk perancangan 18% … … 3. Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan 48% … … NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN 100% XX % Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 513 Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun yang terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖, 𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘, 𝑑𝑎𝑛/ 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠
1. b.KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
2. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100% b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
3. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100% jdih.pu.go.id 514 No. Indikator Satuan Keterangan
4. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100%
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
5. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N jdih.pu.go.id 515 No. Indikator Satuan Keterangan
6. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras & Lunak 1) Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % Nilai Aset Perangkat Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % Nilai Aset Perangkat (umur perangkat ≤ 𝟑 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N x 100 %
7. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% jdih.pu.go.id 516 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha perancangan adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
8. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6
9. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6
10. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6
11. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6
12. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
13. a.Perkembangan Organisasi 30 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6 jdih.pu.go.id 517 No. Indikator Bobot (%)
14. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 16 1) Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10 2) Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur peralatan ≤ 3 tahun) tahun N 6
15. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 24 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) 10 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Manajemen Perusahaan No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
16. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 jdih.pu.go.id 518 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % (-0,4) – 3,6 3,7 – 7,7 7,8 – 11,8 11,9 – 15,9 16 - 20
17. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 0 – 3,6 3,7 – 32,7 32,8 – 61,8 61,9 – 90,9 91 - 120
18. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 0 – 3,6 3,7 – 52,7 52,8 – 101,8 101,9 – 150,9 151 - 200 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
19. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 1,6 1,7 – 3,7 3,8 – 5,8 5,9 – 7,9 8 - 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 0 – 2,6 2,7 – 5,7 5,8 – 8,8 8,9 – 11,9 12 - 15 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 8 - 9 jdih.pu.go.id 519 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % 0 – 1,6 1,7 – 2,7 2,8 – 3,8 3,9 – 4,9 5 - 6 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % 0 – 1,6 1,7 -10,7 10,8– 19,8 19,9 – 28,9 29 - 38 d. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp./ Orang 51 -100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 – 300 jdih.pu.go.id 520 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 0 – 9,6 9,7 – 18,7 18,8- 27,8 27,9 – 36,9 37 - 46 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20 ,3– 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6% … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6% … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6% … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6% … … Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 521 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)
1. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6% … …
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
2. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9% … … 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8% 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7% … … 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6% … … b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10% … … 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat ≤ 3 tahun) 6% … … jdih.pu.go.id 522 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)
1. d.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10% … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8% … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6% … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN 100% XXX
2. c.KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum layanan usaha perancangan dihitung dari:
3. a.60% (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan jdih.pu.go.id 523
4. b.40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum Layanan Usaha Perancangan. 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar
  1. 1.80 % - 100 % 90 % - 100 % Sangat Baik AAA
  2. 2.70 % - 79 % 80 % - 89 % Baik AA
  3. 3.60 % - 69 % 70 % - 79 % Cukup Baik A
  4. 4.50 % - 59 % 60 % - 69 % Sedang B
  5. 5.40 % - 49 % 50 % - 59 % Rendah C
  6. 6.≤ 39 % ≤ 49 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id 524
  7. 6.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN.
5. a.KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan
6. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
7. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 525 No. Indikator Satuan Keterangan
8. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
9. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 526 No. Indikator Satuan Keterangan
  2. 3.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM) % TM = 1 n ∑ ( HMPi ⟦rata − rata⟧ SMi ) × 100% n i=1 n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi ⟦rata − rata⟧ = hasil rata – rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi⟦rata − rata⟧, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
  3. 4.Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi jdih.pu.go.id 527 No. Indikator Satuan Keterangan
  4. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau
  5. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB) %
  6. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, yang sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (Force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  7. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. jdih.pu.go.id 528 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  8. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan 31
10. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 10
11. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5
12. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 8
13. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 8
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan 14 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan 14
  2. 3.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang 24 Kesesuaian hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi 24
  3. 4.Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi 31 Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi sesuai dokumen kontrak 31 jdih.pu.go.id 529 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  4. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan
14. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
15. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
16. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 jdih.pu.go.id 530 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 3. Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 4. Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi sesuai dokumen kontrak % 25,4 - 20,4 20,3 - 15,3 15,2 - 10,2 10,1 - 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 531 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100%

1.Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan …

a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 10 … …
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5 … …
c.Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 8 … …
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 8 … … 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan 14 … … 3. Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi 24 4. Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 532 No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang diawasi sesuai dokumen kontrak 31 … … NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN 100% XX % Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠
1. b.Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id 533 No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
2. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100% b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
3. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100%
4. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100% jdih.pu.go.id 534 No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
5. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
6. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras & Lunak 1) Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % Nilai Aset Perangkat Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % Nilai Aset Perangkat (umur perangkat ≤ 𝟑 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N x 100 % jdih.pu.go.id 535 No. Indikator Satuan Keterangan
7. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
8. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6
9. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6
10. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6 jdih.pu.go.id 536 No. Indikator Bobot (%)
11. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6
12. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
13. a.Perkembangan Organisasi 30 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6
14. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 16 1) Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10 2) Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur peralatan ≤ 3 tahun) tahun N 6
15. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 24 jdih.pu.go.id 537 No. Indikator Bobot (%) 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6 3) Nilai Ambang Batas Indikator Kinerja Manajemen Perusahaan No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
16. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % (-0,4) – 3,6 3,7 – 7,7 7,8 – 11,8 11,9 – 15,9 16 - 20
17. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 0 – 3,6 3,7 – 32,7 32,8 – 61,8 61,9 – 90,9 91 - 120 jdih.pu.go.id 538 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
18. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 0 – 3,6 3,7 – 52,7 52,8 – 101,8 101,9 – 150,9 151 - 200 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
19. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 1,6 1,7 – 3,7 3,8 – 5,8 5,9 – 7,9 8 - 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 0 – 2,6 2,7 – 5,7 5,8 – 8,8 8,9 – 11,9 12 - 15 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 8 - 9 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 jdih.pu.go.id 539 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % 0 – 1,6 1,7 – 2,7 2,8 – 3,8 3,9 – 4,9 5 - 6 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % 0 – 1,6 1,7 -10,7 10,8– 19,8 19,9 – 28,9 29 - 38 c. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp./ Orang 51 -100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 – 300 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 0 – 9,6 9,7 – 18,7 18,8- 27,8 27,9 – 36,9 37 - 46 jdih.pu.go.id 540 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20 ,3– 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan. No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6% … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6% … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6% … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6% … … e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6% … …
1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 541 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)
1. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9% … … 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8% 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7% … … 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6% … … b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10% … … 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N 6% … …
2. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10% … … jdih.pu.go.id 542 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8% … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6% … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN 100% XXX jdih.pu.go.id 543
1. c.KINERJA PENYEDIA JASA TAHUNAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan dihitung dari:
2. a.60% (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
3. b.40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi. 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultasi Konstruksi bersifat umum layanan usaha pengawasan dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar
  1. 1.80 % - 100 % 90 % - 100 % Sangat Baik AAA
  2. 2.70 % - 79 % 80 % - 89 % Baik AA
  3. 3.60 % - 69 % 70 % - 79 % Cukup Baik A
  4. 4.50 % - 59 % 60 % - 69 % Sedang B
  5. 5.40 % - 49 % 50 % - 59 % Rendah C
  6. 6.≤ 39 % ≤ 49 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id 544
  7. 7.Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
4. a.Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi
5. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
6. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 545 No. Indikator Satuan Keterangan
7. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
8. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 546 No. Indikator Satuan Keterangan
  2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan
  3. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan yang sudah serah terima (TWS) atau
  4. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen perancangan untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB) %
  5. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata jasa perancangan, yang sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan perancangan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (Force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  6. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. jdih.pu.go.id 547 No. Indikator Satuan Keterangan
  7. 4.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi (TM) % TM = 1 n ∑ ( HMPi ⟦rata − rata⟧ SMi ) × 100% n i=1 n = jumlah pekerjaan utama yang cacat mutu. i = jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. SMi = Standar Mutu Pekerjaan utama; HMPi ⟦rata − rata⟧ = hasil rata – rata mutu per jenis pekerjaan utama yang cacat mutu. HMPi⟦rata − rata⟧, dicatat pada saat awal kegiatan tes mutu pekerjaan Utama.
  8. 5.Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi
  9. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sudah serah terima (TWS) atau
  10. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (TWB) %
  11. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan desain sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (Force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
  12. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. jdih.pu.go.id 548 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  13. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi 20
9. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 7
10. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3
11. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 6
12. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 4 2. Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi 13 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi 13
  1. 3.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan 15 Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan 15
  2. 4.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang 22 jdih.pu.go.id 549 No. Indikator Bobot (%) Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi 22
  3. 5.Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi 30 Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dokumen kontrak 30 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  4. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi
13. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
14. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
15. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi jdih.pu.go.id 550 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100
  2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan % 25,4 – 20,4 20,3 – 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0
  3. 4.Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak pada proyek yang diawasi % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
  4. 5.Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dokumen kontrak % 20,4 – 16,4 16,3 – 12,3 12,2 – 8,2 8,1 – 4,1 4 - 0 jdih.pu.go.id 551 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi. No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) 1. Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen penyelenggaraan konstruksi …
1. a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 7 … …
2. b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3 … …
3. c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 6 … …
4. d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 4 … …
  1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Manajemen penyelenggaraan konstruksi 13 … …
  2. 3.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Perancangan Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan 15 4. Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Kesesuaian kualitas hasil perkerjaan fisik terpasang dengan standar mutu dalam dokumen kontrak 22 Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi
(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 552 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja 5. Kesesuaian Waktu Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Kesesuaian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dokumen kontrak 30 … … NILAI KINERJA PROYEK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 100% XX % Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula : Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 jdih.pu.go.id 553
1. b.KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
2. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100% b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
3. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100%
4. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100% jdih.pu.go.id 554 No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
5. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
6. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras & Lunak 1) Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % Nilai Aset Perangkat Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % Nilai Aset Perangkat (umur perangkat ≤ 𝟑 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N x 100 % jdih.pu.go.id 555 No. Indikator Satuan Keterangan
7. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
8. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6
9. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6 jdih.pu.go.id 556 No. Indikator Bobot (%)
10. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6
11. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6
12. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
13. a.Perkembangan Organisasi 30 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6
14. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 16 1) Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10 2) Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N 6
15. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 24 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10 jdih.pu.go.id 557 No. Indikator Bobot (%) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
16. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % (-0,4) – 3,6 3,7 – 7,7 7,8 – 11,8 11,9 – 15,9 16 - 20
17. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 0 – 3,6 3,7 – 32,7 32,8 – 61,8 61,9 – 90,9 91 - 120 jdih.pu.go.id 558 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
18. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 0 – 3,6 3,7 – 52,7 52,8 – 101,8 101,9 – 150,9 151 - 200 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
19. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 1,6 1,7 – 3,7 3,8 – 5,8 5,9 – 7,9 8 - 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 0 – 2,6 2,7 – 5,7 5,8 – 8,8 8,9 – 11,9 12 - 15 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 8 - 9 jdih.pu.go.id 559 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % 0 – 1,6 1,7 – 2,7 2,8 – 3,8 3,9 – 4,9 5 - 6 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur peralatan ≤ 3 tahun) tahun N % 0 – 1,6 1,7 -10,7 10,8– 19,8 19,9 – 28,9 29 - 38 c. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp./ Orang 51 -100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 – 300 jdih.pu.go.id 560 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 0 – 9,6 9,7 – 18,7 18,8- 27,8 27,9 – 36,9 37 - 46 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20 ,3– 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi. No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6% … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6% … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6% … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6% … … Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 561 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6% … …

2.Aspek Kesehatan Organisasi

a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 9% … … 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8% 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 7% … … 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 6% … … b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 10% … … 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur peralatan ≤ 3 tahun) tahun N 6% … … jdih.pu.go.id 562 No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 10% … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8% … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 6% … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 100% …
c.Kinerja penyedia jasa tahunan jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi. 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstruksi dihitung dari:
a.60% (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan jdih.pu.go.id 563
b.40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi. 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Kualifikasi Menengah Kualifikasi Besar
1. 1.80 % - 100 % 90 % - 100 % Sangat Baik AAA
2. 2.70 % - 79 % 80 % - 89 % Baik AA
3. 3.60 % - 69 % 70 % - 79 % Cukup Baik A
4. 4.50 % - 59 % 60 % - 69 % Sedang B
5. 5.40 % - 49 % 50 % - 59 % Rendah C
6. 6.≤ 39 % ≤ 49 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id 564
7. 8.Penilaian kinerja penyedia jasa tahunan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis.
a.Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
1. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Spesialis
a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli (KTA) % KTA = TAt TAb × 100 % Keterangan: TAb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak TAt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli (KDI) % KDI = DIt DIb × 100 % Keterangan: DIb = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak DIt = Jumlah disiplin ilmu tenaga ahli yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 565 No. Indikator Satuan Keterangan
c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli (KPT) Catatan : Jumlah jenis dan Pengalaman kerja tenaga ahli maksimal sesuai jumlah jenis dan pengalaman kerja tenaga ahli yang ada di dokumen kontrak. % KPT = 1 N ∑ ( Tti × Pti Tbi × Pbi ) N i=1 × 100 % Keterangan N = Jumlah jenis tenaga ahli i = Jenis tenaga ahli Tb = Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Tt = Jumlah tenaga ahli yang tersedia di proyek. Pb = Pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kontrak Pt = Pengalaman kerja yang tersedia di proyek.
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli (KSK) % KSK = SKt SKb × 100 % Keterangan: SKb = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak. SKt = Jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek.
1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung (FKP) % FKP = F𝑃𝑇 FPK × 100 % Keterangan: FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung sesuai dokumen kontrak FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung yang tersedia di proyek jdih.pu.go.id 566 No. Indikator Satuan Keterangan
2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Jasa Konsultansi Spesialis
3. 1.Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen jasa konsultansi bersifat spesialis yang sudah serah terima (TWS) atau
4. 2.Keterlambatan waktu penyelesaian dokumen jasa konsultansi bersifat spesialis untuk jasa konsultansi yang sedang berjalan (TWB) %
5. 1.TWS = ( DNk – DK – DT DK ) × 100 % Keterangan: DNk = Durasi nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis, sudah melalui proses serah terima. DT = Durasi tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat : pekerjaan tambah, dan/atau perubahan kegiatan sesuai permintaan Owner ), dan/atau keadaan memaksa (Force Majeure), jika ada. DK = Durasi kontrak.
6. 2.TWB = ( PR – PN PR ) × 100 % Keterangan: PN = Progres nyata jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. PR = Progres rencana jasa konsultansi konstruksi yang sedang berjalan. 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja proyek jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut: jdih.pu.go.id 567 No. Indikator Bobot (%)
7. 1.Kesesuaian Tenaga Ahli Konsultansi spesialis 34
a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5
c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9
1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis 18 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis 18 3. Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis 48 Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi spesialis. 48 jdih.pu.go.id 568 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1. Kesesuaian Tenaga Ahli Konsultansi spesialis
a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 d Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli % 0 - 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100
1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis % 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100
2. 3.Keterlambatan Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Keterlambatan waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi spesialis % 25,4 – 20,4 20,3 – 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 569 4) Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis. No. Indikator Bobot Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja

(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) /100%

1.Kesesuaian Tenaga Ahli Konsultansi spesialis …

a.Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9 … …
b.Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 5 … …
c.Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11 … …
d.Kesesuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 9 … …
1. 2.Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Konsultansi spesialis 18 … …
2. 3.Kesesuaian Waktu Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis Kesesuaian waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi bersifat spesialis 48 NILAI KINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS 100% XX % Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 570 Perhitungan Nilai Kinerja Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Spesialis dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan, formula: Nilai Kinerja Proyek = ∑ (𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑖,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠) 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘,𝑑𝑎𝑛/𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠
1. b.Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis 1) Indikator Penilaian Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut: No. Indikator Satuan Keterangan
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
2. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % Nilai Aset tahun N − Nilai Aset tahun (N − 1) Nilai Aset tahun N x 100% b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % Laba Kotor Tahun N Nilai Penjualan Tahun N x 100%
3. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % Nilai Penjualan Tahun N Nilai Aset Tahun N x 100% jdih.pu.go.id 571 No. Indikator Satuan Keterangan
4. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % Nilai Aset Lancar Tahun N Kewajiban Jangka Pendek x 100% e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % Total Kewajiban Tanun N Total Nilai Ekuitas Tahun N x 100%
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
5. a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah Berapa jumlah sertifikat yang masih berlaku pada tahun N 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah Berapa jumlah penghargaan keunggulan perusahaan di tahun N
6. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras & Lunak jdih.pu.go.id 572 No. Indikator Satuan Keterangan 1) Rasio Perangkat keras dan lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % Nilai Aset Perangkat Tahun N Nilai Aset Total Tahun N x 100 % 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % Nilai Aset Perangkat (umur perangkat ≤ 𝟑 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏) Nilai Aset Perangkat Proyek Tahun N x 100 %
7. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp. /Orang Nilai Pejualan Tahun N (juta Rp) Total Karyawan (tetap + kontrak) 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % Total Karyawan terlatik (tetap + kontrak) Total Karyawan (tetap + kontrak) × 100% 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % Tenaga ahli kontrak Tenaga ahli tetap × 100% jdih.pu.go.id 573 2) Pembobotan Indikator Bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator di atas dalam menghitung nilai kinerja manajemen perusahaan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut: No. Indikator Bobot (%)
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan 30
8. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6
9. b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6
10. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6
11. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6
12. e.Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi 70
13. a.Perkembangan Organisasi 27 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 6 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 3 jdih.pu.go.id 574 No. Indikator Bobot (%)
14. b.Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 18 1) Rasio perangkat keras dan lunak (biaya sewa peralatan proyek dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 12 2) Rasio kebaruan perangkat keras dan lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N 6
15. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 25 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 14 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 3 3) Nilai Ambang Batas Indikator No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
  1. 1.Aspek Kemampuan Keuangan
16. a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth % (-5,4) – 3,6 3,7 – 12,7 12,8 – 21,8 21,9 – 30,9 31 - 40 jdih.pu.go.id 575 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 b. Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin % (-0,4) – 3,6 3,7 – 7,7 7,8 – 11,8 11,9 – 15,9 16 - 20
17. c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover % 0 – 3,6 3,7 – 32,7 32,8 – 61,8 61,9 – 90,9 91 - 120
18. d.Rasio Likuiditas / Current Ratio % 0 – 3,6 3,7 – 52,7 52,8 – 101,8 101,9 – 150,9 151 - 200 e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) % 700,4 – 560,4 560,3 – 420,3 420,2 – 280,2 280,1 - 140,1 140 - 0
  1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
19. a.Perkembangan Organisasi jdih.pu.go.id 576 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) Tahun 0 – 1,6 1,7 – 3,7 3,8 – 5,8 5,9 – 7,9 8 - 10 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 0 – 2,6 2,7 – 5,7 5,8 – 8,8 8,9 – 11,9 12 - 15 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional Buah 0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 – 7 8 - 9 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan Buah 0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Keras dan Lunak 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) % 0 – 1,6 1,7 – 2,7 2,8 – 3,8 3,9 – 4,9 5 - 6 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak (umur perangkat ≤ 3 tahun) tahun N % 0 – 1,6 1,7 -10,7 10,8– 19,8 19,9 – 28,9 29 - 38 jdih.pu.go.id 577 No. Indikator Sat. Nilai Konversi Sangat Rendah Rendah Cukup Tinggi Sangat Tinggi % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 c. Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/ Orang) Juta Rp./ Orang 14,6 – 43,6 43,7 – 72,7 72,8 – 101,8 101,9 – 130,9 131 – 160 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) % 0 – 9,6 9,7 – 19,7 19,8- 29,8 29,9 – 39,9 40 - 50 3) Kapasitas Perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap % 25,4 – 20,4 20,3 – 15,3 15,2 – 10,2 10,1 – 5,1 5 - 0 jdih.pu.go.id 578 4) Cara Penilaian Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersfat Spesialis No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5)

1.Aspek Kemampuan Keuangan

a.Pertumbuhan Aset / Asset Growth 6 … …
b.Rasio Profitabilitas / Gross Profit Margin 6 … …
c.Rasio Aktivitas / Asset Turnover 6 … …
d.Rasio Likuiditas / Current Ratio 6 … … e. Rasio Solvabilitas (Leverage) / Debt to Equity Ratio (DER) 6 … …
1. 2.Aspek Kesehatan Organisasi
a.Perkembangan Organisasi 1) Penerapan Prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG)) 10 … … 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 8 3) Jumlah Sertifikat Nasional dan/atau Internasional 6 … … 4) Jumlah Penghargaan Keunggulan Perusahaan 3 … … b. Pemanfaatan Teknologi – Perangkat Leras dan Lunak Hitung Nilai Indikator Nilai Konversi

(6)= (3) x (5) /100% Interpolasi Linier jdih.pu.go.id 579 No. Indikator Bobot (%) Nilai Nilai Konversi Nilai Kinerja
(1)(2) (3) (4) (5) (6)= (3) x (5) 1) Rasio Perangkat Keras dan Lunak (biaya sewa perangkat keras dan lunak dapat dimasukkan ke nilai aset perangkat) 12 … … 2) Rasio Kebaruan Perangkat Keras dan Lunak proyek (umur peralatan ≤ 3 tahun) tahun N 6 … …
1. c.Perkembangan Sumber Daya Manusia 1) Produktivitas Sumberdaya Manusia (Juta Rupiah/Orang) 14 … … 2) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (pelatihan karyawan paling sedikit 3 hari) 8 … … 3) Kapasitas Perusahaan dengan meperhatikan jumlah tenaga ahli tetap 3 … … NILAI KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS 100% … jdih.pu.go.id 580
2. c.Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis 1) Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Perhitungan penilaian Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis dihitung dari:
3. a.60% (enam puluh perseratus) dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja seluruh proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, terhadap Nilai Kontrak atau nilai progres untuk proyek yang sedang berjalan; dan
4. b.40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Kinerja Manajemen Perusahaan Jasa konsultansi konstruksi. 2) Penilaian Tingkat Kinerja Penyedia Jasa Tahunan. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Tahunan Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis dikategorikan berdasarkan kondisi dan grade sebagai berikut: No Nilai Kinerja Kondisi Grade Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis
  1. 1.85 % - 100 % Sangat Baik AAA
  2. 2.75 % - 84 % Baik AA
  3. 3.65 % - 74 % Cukup Baik A
  4. 4.55 % - 64 % Sedang B
  5. 5.45 % - 54 % Rendah C
  6. 6.≤ 44 % Sangat Rendah D jdih.pu.go.id FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN
  7. 1.Data Informasi Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha No. Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Keterangan
  8. 1.Usaha orang perseorangan Bukti
5. a.SKK Konstruksi SKK diunggah melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (AUJK) yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
6. b.Berapa hari keterlambatan waktu perpanjangan SKK Konstruksi, jika ada ... Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
7. c.Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), jika ada pada tahun N. jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  1. 2.Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional Bukti
8. a.SBU - SBU Lama - SBU Perpanjangan Diisi Nomor SBU dan file SBU, diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
9. b.Apa ada pergantian PJBU atau PJTBU atau PJSKBU Ya atau tidak ? jdih.pu.go.id No. Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Keterangan Jika Ya, berapa hari waktu melaporkan kepada menteri setelah terjadi pergantian … Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
10. c.Berapa hari pemenuhan komitmen penyediaan peralatan utama sebagai persyaratan kualifikasi sejak SBU Konstruksi diterbitkan … Hari, bukti kepemilikan peralatan utama diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
11. d.Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh LPJK pada tahun N Kriteria proyek yang dapat dicatatkan sebagai pengalaman harus yang sudah melalui tahapan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan meliputi: - Serah terima pertama atau serah terima akhir pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi; - Serah terima pekerjaan jasa konsultansi konstruksi; atau - Hasil tahapan pekerjaan yang disepakati pengguna jasa dan penyedia jasa untuk pekerjaan yang sedang berjalan. jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  1. 3.BUJK Penanaman Modal Asing Bukti
12. a.SBU - SBU Lama - SBU Perpanjangan Diisi Nomor SBU dan file SBU, diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi jdih.pu.go.id No. Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Keterangan Jasa Konstruksi terintegrasi
13. b.Apa ada pergantian PJBU atau PJTBU atau PJSKBU Jika Ya, berapa hari waktu melaporkan kepada menteri setelah terjadi pergantian Ya atau tidak ? … Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
14. c.Berapa hari pemenuhan komitmen penyediaan peralatan utama sebagai persyaratan kualifikasi sejak SBU Konstruksi diterbitkan … Hari, bukti kepemilikan peralatan utama diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
15. d.Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh LPJK pada tahun N Kriteria proyek yang dapat dicatatkan sebagai pengalaman harus yang sudah melalui tahapan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan meliputi: - Serah terima pertama atau serah terima akhir pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi; - Serah terima pekerjaan jasa konsultansi konstruksi; atau - Hasil tahapan pekerjaan yang disepakati pengguna jasa dan penyedia jasa untuk pekerjaan yang sedang berjalan. jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Keterangan
16. e.Apakah perusahaan anda sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jika hanya sebagian, apa saja yang belum dilaksanakan sudah semua atau sebagian Diisi … melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  1. 4.Kantor Perwakilan BUJKA Bukti
17. a.SBU - SBU Lama - SBU Perpanjangan Diisi Nomor SBU dan file SBU, diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
18. b.Apa ada pergantian PJBU atau PJTBU atau PJSKBU Jika Ya, berapa hari waktu melaporkan kepada menteri setelah terjadi pergantian Ya atau tidak ? … Hari, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
19. c.Berapa hari pemenuhan komitmen penyediaan peralatan utama sebagai persyaratan kualifikasi sejak SBU Konstruksi diterbitkan … Hari, bukti kepemilikan peralatan utama diunggah melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi jdih.pu.go.id No. Isian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Keterangan Jasa Konstruksi terintegrasi
20. d.Berapa proyek yang belum dicatat pengalamannya oleh LPJK pada tahun N Kriteria proyek yang dapat dicatatkan sebagai pengalaman harus yang sudah melalui tahapan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan meliputi: - Serah terima pertama atau serah terima akhir pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi; - Serah terima pekerjaan jasa konsultansi konstruksi; atau - Hasil tahapan pekerjaan yang disepakati pengguna jasa dan penyedia jasa untuk pekerjaan yang sedang berjalan. jumlah dan nama proyek yang belum tercatat, diisi melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
21. e.Apakah perusahaan anda sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jika hanya sebagian, apa saja yang belum dilaksanakan sudah semua atau sebagian Diisi … melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id
  1. 2.Data Kinerja Manajemen Perusahaan
22. a.Data Manajemen Perusahaan Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum Atau Spesialis Atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. DATA KEUANGAN PERUSAHAAN
  1. 1.Nilai aset tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  2. 2.Nilai aset tahun (N-1) diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  3. 3.Nilai penjualan tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  4. 4.Laba kotor tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  5. 5.Nilai aset lancar tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 6.Kewajiban jangka pendek tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  7. 7.Total kewajiban tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  8. 8.Total nilai ekuitas tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  9. 9.Arus kas netto aktivitas operasi tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  10. 10.Arus kas netto aktivitas investasi tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN B. DATA KESEHATAN ORGANISASI
  11. 11.Penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  12. 12.Sertifikat nasional dan/atau internasional yang masih berlaku hingga tahun N Berapa jumlah sertifikat nasional dan internasional atas nama perusahaan yang masih berlaku tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  13. 13.Penghargaan keunggulan perusahaan Berapa jumlah penghargaan yang didapat atas nama perusahaan pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  14. 14.Penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi Sudah berapa tahun penerapan sistem manajemen rantai pasok sumber daya konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  15. 15.Penerapan standar mutu bahan Sudah berapa tahun penerapan standar mutu bahan sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  16. 16.Penerapan standar mutu peralatan Sudah berapa tahun penerapan standar mutu peralatan sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  17. 17.Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja Sudah berapa tahun penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  18. 18.Penerapan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi Sudah berapa tahun penerapan standar dan prosedur pelaksanaan jasa konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  19. 19.Penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi Sudah berapa tahun penerapan standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  20. 20.Penerapan standar operasi dan pemeliharaan Sudah berapa tahun, perusahaan menerapkan standar operasi dan pemeliharaan sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  21. 21.Penerapan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi Sudah berapa tahun, perusahaan menerapkan pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  22. 22.Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup Sudah berapa tahun, perusahaan menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan konstruksi sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  23. 23.Nilai aset peralatan proyek tahun N Nilai aset peralatan yang dibeli atau disewa sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  24. 24.Nilai aset kebaruan peralatan proyek ≤ 5 tahun sampai tahun N Nilai aset peralatan proyek yang dibeli dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (tahun N, tahun (N-1), tahun (N-2), tahun (N-3) tahun (N-4)), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  25. 25.Total karyawan (tetap + kontrak) Total keseluruhan karyawan (tetap + kontrak) pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  26. 26.Total karyawan terlatih Total karyawan terlatih (tetap + kontrak) yang pernah mengikuti pelatihan paling sedikit 3 hari pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  27. 27.Tenaga ahli kontrak Berapa jumlah tenaga ahli kontrak pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  28. 28.Tenaga ahli tetap Berapa jumlah tenaga ahli tetap pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id
23. b.Data Manajemen Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. DATA KEUANGAN PERUSAHAAN 1. Nilai aset tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  1. 2.Nilai aset tahun (N-1) diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  2. 3.Nilai penjualan tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  3. 4.Laba kotor tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  4. 5.Nilai aset lancar tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  5. 6.Kewajiban jangka pendek tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 7.Total kewajiban tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  7. 8.Total nilai ekuitas tahun N diisi ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN B. DATA KESEHATAN ORGANISASI
  8. 1.Penerapan prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  9. 2.Sertifikat Nasional dan/atau internasional Berapa jumlah sertifikat nasional dan/atau internasional atas nama perusahaan yang masih berlaku sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  10. 3.Penghargaan keunggulan perusahaan Berapa jumlah penghargaan atas nama perusahaan pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  11. 4.Penerapan sistem manajemen mutu (SMM) Sudah berapa tahun penerapannya sampai tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  12. 5.Nilai aset perangkat lunak dan perangkat keras Berapa nilai aset perangkat lunak dan perangkat keras sampai pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  13. 6.Nilai aset kebaruan perangkat keras dan perangkat lunak ≤ 3 tahun Berapa nilai aset perangkat keras dan perangkat lunak yang dibeli dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (tahun N, tahun (N-1), dan tahun (N-2) ), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  14. 7.Total karyawan (tetap + kontrak) Berapa jumlah total karyawan tetap dan karyawan kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  15. 8.Total karyawan terlatih (tetap + kontrak) Berapa jumlah total karyawan terlatih (tetap+kontrak) yang pernah mengikuti pelatihan paling sedikit 3 hari, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  16. 9.Tenaga ahli kontrak Berapa jumlah tenaga ahli kontrak pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  17. 10.Tenaga ahli tetap Berapa jumlah tenaga ahli tetap pada tahun N, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id
  18. 3.Data Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis
24. a.Data Proyek Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum atau Spesialis No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PELAKSANAAN KONSTRUKSI
  1. 1.Tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  2. 2.Tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli pelaksanaan konstruksi dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi B. KESESUAIAN PERALATAN PROYEK
  9. 1.Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  10. 2.Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek. datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi C. KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN Daftar hasil mutu (hasil tes lapangan) pekerjaan utama dan spesifikasinya (standar mutu) yang berbeda. Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu) Buatkan daftar hasil mutu (hasil tes lapangan) pekerjaan utama dan spesifikasinya (standar mutu) yang berbeda. Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi D. TINGKAT KESELAMATAN KERJA
  11. 1.Jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini. Berapa jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  12. 2.Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari. Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  13. 3.Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih. Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi E. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI jdih.pu.go.id No. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  14. 1.Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak) Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  15. 2.Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  16. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada. Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi .
25. b.Data Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
  1. 1.Tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  2. 2.Tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. B. KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PERANCANGAN
  9. 1.Fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  10. 2.Fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. C. KESESUAIAN PERALATAN PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI
  11. 1.Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  12. 2.Jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis dan jumlah peralatan proyek serta kapasitasnya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. D. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERANCANGAN
  13. 1.Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  14. 2.Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  15. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. E. KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAN FISIK TERPASANG Daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama Buatkan daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu) perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. F. TINGKAT KESELAMATAN KERJA
  16. 1.Jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini Berapa jumlah tenaga kerja total sampai dengan saat penilaian kinerja proyek ini, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  17. 2.Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat ringan dan kehilangan jam kerja kurang dari dua hari, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  18. 3.Jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih Berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami cacat berat (sakit/meninggal) dan kehilangan jam kerja dua hari atau lebih, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. G. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  19. 1.Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak) Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  20. 2.Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  21. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek). Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
26. c.Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PENGKAJIAN
  1. 1.Tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan..... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengkajian dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. B. KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PENGKAJIAN
  9. 1.Fasilitas pendukung pengkajian yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung pengkajian yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  10. 2.Fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung pengkajian yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN C. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PENGKAJIAN
  11. 1.Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian sesuai kontrak Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  12. 2.Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen pengkajian, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  13. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
27. d.Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perencanaan NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PERENCANAAN
  1. 1.Tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli perencanaan dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. B.
  9. 1.Fasilitas pendukung perencanaan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung perencanaan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  10. 2.Fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN C. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERENCANAAN
  11. 1.Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan sesuai kontrak Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  12. 2.Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perencanaan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  13. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
28. e.Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PERANCANGAN
  1. 1.Tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perencanaan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. B. KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK PERANCANGAN
  9. 1.Fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  10. 2.Fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung perancangan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN C. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERANCANGAN
  11. 1.Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
  12. 2.Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  13. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada. Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
29. f.Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PENGAWASAN
  1. 1.Tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengawasan dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. B.
  9. 1.Fasilitas pendukung pengawasan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung pengawasan yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  10. 2.Fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung pengawasan yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. C. KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN Daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu) Buatkan daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. D. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  11. 1.Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak) Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  12. 2.Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  13. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
30. g.Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI PENGAWASAN (PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI)
  1. 1.Tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan..... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli pengawasan (perancangan dan pelaksanaan konstruksi) serta pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi serta pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan sesuai kontra, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli perancangan dan ahli pelaksanaan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN B. KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG UNTUK MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
  9. 1.Fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  10. 2.Fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk manajemen penyelenggaraan konstruksi yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. C. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERANCANGAN
  11. 1.Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  12. 2.Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen perancangan, sudah melalui proses serah terima, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  13. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada. D. KESESUAIAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN FISIK TERPASANG Daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu) Buatkan daftar hasil tes mutu pekerjaan utama beserta spesifikasinya (standar mutu pekerjaan utama). Khusus pekerjaan utama yang cacat mutu (ada perbedaan antara hasil tes mutu pekerjaan dengan standar mutu), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. F. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  14. 1.Waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak) Berapa hari waktu kontrak awal (waktu penyelesaian proyek sesuai kontrak), datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  15. 2.Waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan Berapa hari waktu nyata penyelesaian pekerjaan konstruksi, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  16. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
31. h.Data Proyek Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN A. KESESUAIAN TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS
  1. 1.Tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  2. 2.Tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek Berapa jumlah tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  3. 3.Disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  4. 4.Disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek Berapa jumlah disiplin ilmu tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  5. 5.Daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak Buatkan daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  6. 6.Daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang tersedia di proyek Buatkan daftar jenis tenaga ahli spesialis dan pengalamannya yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  7. 7.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang dibutuhkan sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  8. 8.Sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek Berapa jumlah sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. B. KESESUAIAN KELENGKAPAN FASILITAS PENDUKUNG
  9. 1.Fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang dibutuhkan sesuai dokumen kerangka acuan kerja, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id NO. JENIS ISIAN DATA KETERANGAN
  10. 2.Fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang tersedia di proyek Berapa jumlah fasilitas pendukung untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis yang tersedia di proyek, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. C. KESESUAIAN WAKTU PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN KEGIATAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS
  11. 1.Waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis sesuai kontrak Berapa hari waktu penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis sesuai kontrak, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  12. 2.Waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis, sudah melalui proses serah terima pekerjaan. Berapa hari waktu nyata penyelesaian dan penyerahan dokumen kegiatan jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis, sudah melalui proses serah terima pekerjaan, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
  13. 3.Waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada. Berapa hari waktu tambah (khusus untuk tambahan waktu akibat: pekerjaan tambah dan/atau perubahan desain sesuai permintaan pemilik proyek) dan/atau keadaan memaksa (force majeure), jika ada, datanya diisikan ... melalui AUJK yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id
  14. 4.Ketentuan Pengisian Data Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Penanggung jawab badan usaha (PJBU) dan/atau pemilik proyek menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
32. a.Segala dokumen/data yang diisikan/diberikan adalah benar;
33. b.Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen/data yang telah diisikan/diberikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut di pengadilan atau dicabut sertifikat badan usaha perusahaan kami dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO jdih.pu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STANDAR PRODUK No STANDAR PENETAPAN KEMAMPUAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Dengan Nomor KBLI: 41011, 41012, 41013, 41014, 41015, 41016, 41017, 41018, 41019, 41020, 42101, 42102, 42103, 42104, 42201, 42202, 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 42209, 42911, 42912, 42913, 42914, 42915, 42916, 42917, 42918, 42919, 42921, 42922, 42923, 42924, 42930, 43110, 43120, 43212, 43213, 43214, 43215, 43216, 43221, 43222, 43223, 43224, 43291, 43292, 43299, 43301, 43302, 43303, 43304, 43305, 43309, 43901, 43902, 43903, 43904, 43905, 43909, 70209, 71101, 71102, 71202, 71206, 74120. 1 Ruang Lingkup Maksud: untuk memelihara kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam melaksanakan layanan usaha. Tujuan: untuk memitigasi risiko kegiatan usaha jasa konstruksi agar tidak terjadi kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Persyaratan Umum - 4 Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
34. a.Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
  1. 1.Standar peraturan sesuai layanan usaha jasa konsultansi konstruksi: pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, dan analisis; jdih.pu.go.id
  2. 2.Program manajemen mutu dan/atau standar manajemen mutu dalam proses layanan jasa konstruksi;
  3. 3.Kerangka acuan kerja dalam kontrak.
35. b.Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:
  1. 1.Standar mutu bahan;
  2. 2.Standar mutu peralatan;
  3. 3.Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
  4. 4.Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;
  5. 5.Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
  6. 6.Pedoman pelindungan sosial tenaga kerja konstruksi;
  7. 7.Standar pengelolaan lingkungan hidup. 5 Sarana a. Memiliki tempat usaha tetap baik milik sendiri maupun sewa;
36. b.Memiliki peralatan kerja kantor yang memadai. 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui pengawas konstruksi. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi pada laporan tahunan; • Pengawasan insidental, berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. jdih.pu.go.id No STANDAR PENETAPAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI Dengan Nomor KBLI: 43224, 43301, 43303, 43304, 71102 1 Ruang Lingkup Maksud: untuk memelihara kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan layanan usaha. Tujuan: untuk memitigasi risiko kegiatan usaha orang perseorangan agar tidak terjadi kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Persyaratan Umum - 4 Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Rincian persyaratan kompetensi khusus tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Lampiran II dan penjelasannya. 5 Sarana - 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian pemenuhan terhadap standar dilakukan verifikasi melalui pengawas konstruksi. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan berdasarkan kepatuhan usaha orang perseorangan jasa konstruksi pada laporan tahunan; • Pengawasan insidental, berdasarkan kepatuhan usaha orang perseorangan dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. jdih.pu.go.id No STANDAR IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA (IZIN PENGUSAHAAN SDA) Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan Sumber Daya Air 1 Ruang Lingkup Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang meliputi pemanfaatan air sebagai bahan baku utama, pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung, pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi, pemanfaatan ruang pada sumber air, pemanfaatan daya air, dan/atau kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut. Tujuan: Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Perizinan Berusaha Untuk Menggunakan Sumber Daya Air 2 Istilah dan Definisi - Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. - Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. - Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau dibawah permukaan tanah. - Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. - Air permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. jdih.pu.go.id - Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. - Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi. - Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut PATGTL adalah unit eselon II di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan. - Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai. 3 Persyaratan Umum A. Syarat Administrasi: - Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon - Maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air; - Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air
  1. 1.Sumber Air;
  2. 2.Lokasi Penggunaan a) Kelurahan/Desa b) Kecamatan c) Kota/Kabupaten d) Provinsi e) Titik Koordinat Pengambilan/ Pembuangan/Konstruksi - Jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan; jdih.pu.go.id - Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan; - Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan instansi yang berwenang; dan - Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan. Misalnya:
37. i.memiliki izin usaha industri air minum dan air mineral (KBLI 11050) untuk pemohon yang mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menggunakan Sumber Daya Air, dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai bahan baku utama industri air minum dalam kemasan. ii. memiliki izin usaha barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga (KBLI 13921) untuk pemohon yang mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menggunakan Sumber Daya Air, dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi tekstil. B. Syarat Teknis - Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapat persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; - Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan jdih.pu.go.id Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya. - Jumlah dan jadwal pengambilan Air; - Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan; - Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air; - Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; - Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya; - Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana; - Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; dan/atau - Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. C. Dalam hal tujuan Perizinan Berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pembuangan Air, syarat teknis dilengkapi dengan laporan hasil uji kualitas air bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir. D. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada sumber air keamanan bangunan menjadi tanggung jawab pemohon jdih.pu.go.id E. Dalam hal tujuan Perizinan Berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pengeringan (dewatering), syarat teknis dilengkapi dengan laporan debit pengeringan dan uji kualitas air. F. Dalam hal penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan dan/atau imbuhan. G. Risiko yang terjadi selama kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah menjadi tanggung jawab pemohon. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa A. Perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air
  1. 1.Syarat administrasi untuk perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air terdiri atas:
38. a.nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
39. b.jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;
40. c.salinan dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang
41. d.salinan dokumen Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan;
42. e.bukti setor/pembayaran pajak Air 1 (satu) tahun terakhir; dan
43. f.bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, atau kewajiban keuangan lainnya 1 (satu) tahun terakhir. jdih.pu.go.id
  1. 2.Syarat teknis untuk perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air terdiri atas:
44. a.foto prasarana terbangun saat ini;
45. b.rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
46. c.Laporan analisis kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
  1. 3.Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir
  2. 4.Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir, permohonan perpanjangan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air belum diajukan, perizinan berusaha tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan perizinan berusaha baru.
  3. 5.Pemohon yang permohonan perizinan berusahanya ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data yang sama. B. Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air
  4. 1.Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dapat dimohonkan oleh pelaku usaha atau dilakukan oleh Pemberi Perizinan Berusaha. jdih.pu.go.id
  5. 2.Pemberi Perizinan Berusaha dapat melakukan perubahan Perizinan berusaha dalam hal:
47. a.keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Perizinan Berusaha mengalami perubahan;
48. b.perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;
49. c.perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
50. d.volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
  1. 3.Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, Pemberi Perizinan Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan Perizinan Berusaha kepada pemegang Perizinan Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.
  2. 4.Perubahan Perizinan Berusaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha atau dilakukan oleh Pemberi Perizinan Berusaha dapat berupa perubahan:
51. a.kuota dan jadwal pengambilan air;
52. b.tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
53. c.jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;
54. d.cara pengambilan dan/atau pembuangan air; dan/atau
55. e.spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan.
  1. 5.Syarat administrasi untuk perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang dimohonkan oleh pelaku usaha terdiri atas:
56. a.nama, pekerjaan, dan alamat pemohon; jdih.pu.go.id
57. b.maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
58. c.rencana tempat atau lokasi Penggunaan Sumber Daya Air;
59. d.jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air;
60. e.salinan dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang
61. f.salinan dokumen Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan;
62. g.bukti setor/pembayaran pajak Air 1 (satu) tahun terakhir;
63. h.bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, atau kewajiban keuangan lainnya 1 (satu) tahun terakhir;
64. i.laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
  1. 6.Syarat teknis untuk perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang dimohonkan oleh pelaku usaha terdiri atas:
65. a.studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapat persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;
66. b.Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan Kepala BBWS/BWS atau instansi jdih.pu.go.id yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
67. c.jumlah dan jadwal pengambilan Air;
68. d.dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan;
69. e.jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air;
70. f.jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
71. g.rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama penggunaan;
72. h.gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya; dan
73. i.rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya. 5 Sarana Sarana minimum untuk kegiatan pengambilan air: - alat ukur volumetrik (water meter); dan/atau - alat pengukur tinggi muka air (peilschaal). 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan
  1. 1.Pemohon wajib menyusun Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air.
  2. 2.Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air merupakan kajian terhadap kelayakan teknis, sosial, dan lingkungan, terkait dengan rencana penggunaan Air, pembuangan Air, penggunaan Sumber Air, dan/atau pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air. jdih.pu.go.id
  3. 3.Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air paling sedikit memuat kajian tentang:
74. a.neraca Air dengan memperhitungkan ketersediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada;
75. b.daya tampung dan daya dukung Sumber Air;
76. c.kondisi Sumber Daya Air dan lingkungan sekitar;
77. d.prasarana Sumber Daya Air yang telah ada;
78. e.cara Penggunaan Sumber Daya Air;
79. f.dampak pemanfaatan Sumber Daya Air terhadap Sumber Air dan lingkungan sekitar; dan
80. g.dampak sosial.
  1. 4.Dalam hal studi kelayakan penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, selain memuat kajian sebagaimana dimaksud angka 3, juga memuat:
81. a.Data dan hasil analisis geolistrik; dan
82. b.Gambar rencana penampang sumur bor atau sumur gali beserta sarana pendukungnya.
  1. 5.Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air selain memuat kajian sebagaimana dimaksud angka 3, juga memuat:
83. a.gambar bangunan dan lokasi yang telah disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;
84. b.kesesuaian desain bangunan terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan
85. c.dampak bangunan terhadap Sumber Air dan pemanfaatan Air. jdih.pu.go.id
  1. 6.Dalam menyusun studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air pemohon wajib membahas dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya
  2. 7.Dalam menyusun studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah pemohon wajib membahas dengan PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
  3. 8.Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungainya, maka Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diikutsertakan dalam konsultasi dan diskusi studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air
  4. 9.Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air yang telah disusun oleh pemohon serta telah selesai dibahas antara pemohon dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya, harus mendapat persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
  5. 10.Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah disusun oleh pemohon serta telah selesai dibahas antara pemohon dengan PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya, harus mendapat jdih.pu.go.id persetujuan dari Kepala PATGTL atau kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan Kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
  6. 11.Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.
  7. 12.Studi kelayakan Penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya, dan kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.
  8. 13.Penetapan Perizinan Berusaha diawali dengan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta memperhatikan pertimbangan hukum.
  9. 14.Rekomendasi Teknis merupakan dokumen teknis yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang disusun oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
  10. 15.Dalam hal penggunaan Sumber Daya Air dengan Sumber Air berupa air tanah, Rekomendasi Teknis merupakan dokumen teknis yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya jdih.pu.go.id air dengan sumber air berupa air tanah yang disusun oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya.
  11. 16.Evaluasi kesesuaian dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota sesuai tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
  12. 17.Evaluasi kesesuaian untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya.
  13. 18.Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kesesuaian, Pemberi Perizinan Berusaha dapat memutuskan:
86. a.menolak permohonan Perizinan Berusaha; atau
87. b.menetapkan Perizinan Berusaha.
  1. 19.Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.
  2. 20.Pengawasan dilakukan terhadap:
88. a.kesesuaian identitas antara pemegang Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilokasi;
89. b.kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air, beserta ketentuan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait; jdih.pu.go.id
90. c.kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dengan prasarana dan sarana yang dibangun;
91. d.dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau
92. e.penggunaan sumber daya air lain yang belum memperoleh Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.
  1. 21.Pengawasan dilakukan oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.
  2. 22.Pengawasan untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.
  3. 23.Peran masyarakat dalam Pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.
  4. 24.Hasil Pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air.
  5. 25.Pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib menindaklanjuti laporan hasil Pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi administratif, dan bentuk tindakan lain.
  6. 26.Untuk penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyampaikan laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat data: jdih.pu.go.id
93. a.Pengukuran Geolistrik
94. b.Log Pengeboran yang berisi informasi deskripsi litologi dan penampangan geofisika
95. c.Konstruksi sumur bor
96. d.Analisis uji akuifer dan kinerja sumur
97. e.Analisis Kualitas Air Tanah jdih.pu.go.id No STANDAR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan dan Menggunakan Bagian Jalan 1 Ruang Lingkup Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, perizinan pemanfaatan ruang manfaat jalan, dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan, dan rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan. Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. 2 Istilah dan Definisi Cukup jelas 3 Persyaratan Umum 1. Merupakan orang perseorangan atau Badan Usaha
  1. 2.Memiliki SKK/SBU yang masih berlaku
  2. 3.Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
  3. 1.Komitmen untuk mempertahankan fungsi jalan;
  4. 2.Komitmen untuk menjaga aspek keselamatan lalu lintas jalan; Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. 5 Sarana - 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Penilaian Kesesuaian:
  5. 1.Evaluasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dengan persyaratan teknis yang berlaku;
  6. 2.Penilaian dilakukan melalui tinjauan langsung lapangan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Izin. jdih.pu.go.id Pengawasan:
  7. 1.Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunan bagian jalan terkait dengan fungsi jalan
  8. 2.Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunan bagian jalan terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan jalan
  9. 3.Monitoring pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun jdih.pu.go.id No STANDAR IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN TOL Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan dan Menggunakan Bagian-Bagian Jalan Tol 1 Ruang Lingkup Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol, proses perizinan pemanfaatan ruang milik jalan tol, rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan tol, dispensasi penggunaan ruang milik jalan tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/Khusus dan untuk keperluan tertentu/sementara, izin pembangunan overpass/underpass, serta penerbitan izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol. Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perizinan berusaha untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol. 2 Istilah dan Definisi Cukup jelas 3 Persyaratan Umum 1. Merupakan orang perseorangan atau Badan Usaha
  10. 2.Memiliki SKK/SBU yang masih berlaku
  11. 3.Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
  12. 1.Sudah mengajukan Surat Permohonan Koordinasi ke BUJT dengan diterbitkannya Berita Acara dari BUJT
  13. 2.Memiliki komitmen untuk mempertahankan fungsi jalan tol
  14. 3.Memiliki komitmen untuk menjaga aspek keselamatan lalu lintas jalan tol Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol. jdih.pu.go.id 5 Sarana - 6 Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Penilaian Kesesuaian:
  15. 1.Monitoring dan evaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan persyaratan teknis dalam perizinan.
  16. 2.Penilaian dilakukan oleh Satgas Perizinan Subdit. Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, dilaksanakan tiap 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan:
  17. 1.Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunan bagian jalan tol terkait dengan fungsi jalan
  18. 2.Inspeksi terhadap pemanfaatan dan penggunan bagian jalan terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan jalan
  19. 3.Tinjauan lapangan terhadap pelaksanaan perizinan
  20. 4.Pengendalian Perizinan dan Pengawasan Kegiatan terhadap Pemanfaatan Bagian- Bagian Jalan Tol MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO