DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 April 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

- Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada: a. Menteri; dan b. Pegawai. - Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja dengan besaran sesuai kelas jabatan.
2.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.Waktu Kehadiran adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5.Hari Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.
6.Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
7.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara baik secara periodik maupun tahunan.
8.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:

a.Menteri; dan
b.Pegawai.

Pasal 3

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan nama dan Kelas Jabatan.
(3)Nama jabatan, Kelas Jabatan, dan pemberian besaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan Kelas Jabatan, diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan jabatan fungsional.
(3)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pelaksana diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan Pegawai dari pejabat yang berwenang.
(4)Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali pada bulan berikutnya bagi Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib apabila dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5)Pegawai dengan status sebagai calon pegawai negeri sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
1. a.sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan karyasiswa;
2. b.sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan pertama; atau
3. c.sebesar 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan kedua dan seterusnya.
(2)Pejabat fungsional tingkat ahli dan pejabat fungsional tingkat terampil yang diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.mengundurkan diri dari jabatan fungsional;
2. b.ditugaskan secara penuh pada jabatan pelaksana; atau
3. c.tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan pelaksana yang ditugaskan.
(3)Pejabat fungsional tingkat ahli dan pejabat fungsional tingkat terampil yang diberhentikan dari jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai Kelas Jabatan karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditetapkan keputusan tugas belajar.
(4)Tunjangan Kinerja bagi pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional diberikan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan jumlah Hari Kerja sejak tanggal keputusan pengangkatan kembali secara proporsional.
(5)Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang diberhentikan secara tetap dari jabatannya, diberikan mulai bulan berikutnya sesuai dengan Kelas Jabatan baru, terhitung sejak tanggal keputusan menduduki jabatan barunya.
(6)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

(1)Tunjangan Kinerja yang diberlakukan bagi Pegawai yang dinyatakan melanggar Waktu Kehadiran, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal Pegawai terlambat masuk kerja sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari ketentuan Waktu Kehadiran, dan penggantian waktu kepulangan tidak memenuhi waktu keterlambatan, kekurangan waktu penggantian tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Tunjangan Kinerja;
2. b.dalam hal Pegawai terlambat masuk kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit dari ketentuan Waktu Kehadiran, harus mengganti waktu kepulangan sebanyak 60 (enam puluh) menit dan sisa keterlambatan diperhitungkan sebagai pengurang Tunjangan Kinerja;
3. c.tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari atau tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan dan waktu kepulangan, akan dihitung tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari;
4. d.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, akan dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya; dan
5. e.tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan atau waktu kepulangan, akan dihitung atau dikonversikan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya sesuai tabel konversi waktu.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.
(3)Format tabel konversi keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam periode waktu akumulatif setiap bulan tanpa persetujuan oleh atasan langsung dan/atau surat cuti, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) Hari Kerja sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 4% (empat persen);
2. b.6 (enam) Hari Kerja sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 5% (lima persen);
3. c.11 (sebelas) Hari Kerja sampai dengan 15 (lima belas) Hari Kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 6% (enam persen); atau
4. d.lebih dari 15 (lima belas) Hari Kerja, dibayarkan sebesar 0% (nol persen).
(2)Penghitungan jumlah keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya dalam satu bulan akan dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam rentang perkelipatan 60 (enam puluh) menit.
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja pada akumulasi perbulan, terhadap:
1. a.ketidakhadiran;
2. b.terlambat masuk kerja; dan/atau
3. c.pulang sebelum waktunya, berdasarkan tabel persentase pengurangan Tunjangan Kinerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan cuti, dibayarkan secara proporsional sebagai berikut:

a.Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
b.Pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
1. 1.bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen);
2. 2.bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. 3.bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
c.Pegawai yang mengambil cuti melahirkan anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus persen);
d.Pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); dan
e.Pegawai yang mengambil cuti sakit dengan menyertakan surat dokter, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dengan batasan waktu dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tabel persentase pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang mengambil cuti dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan:

a.Predikat Kinerja Pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
b.kehadiran Pegawai dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…