DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan dan profil pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Teknik Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat; jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara jdih.pu.go.id (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3.Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ASN untuk mencapai kinerja yang efektif.
4.Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang berisikan nama kompetensi, kode kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, dan level kompetensi serta indikator perilaku.
5.Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
6.Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan jabatan yang terdiri dari kompetensi, manajerial, teknis, sosial jdih.pu.go.id kultural, serta pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
7.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
8.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan ASN bidang teknik pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pada Kamus Kompetensi.

Pasal 3

(1)Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi:
1. a.nama Kompetensi;
2. b.kode Kompetensi;
3. c.definisi Kompetensi; dan
4. d.indikator perilaku untuk setiap level kompetensi. jdih.pu.go.id
(2)Kamus kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kamus Kompetensi Manajerial;
2. b.Kamus Kompetensi Sosial Kultural; dan
3. c.Kamus Kompetensi Teknis.
(3)Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Kamus Kompetensi Teknis umum; dan
2. b.Kamus Kompetensi Teknis khusus.
(4)Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar yang berisi:
1. a.jenis Kompetensi;
2. b.nama Kompetensi;
3. c.kode Kompetensi;
4. d.definisi Kompetensi;
5. e.deskripsi Kompetensi; dan
6. f.indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi.

Pasal 4

(1)Kamus Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Kamus Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Kamus Kompetensi Teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi nonteknik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kamus Kompetensi Teknis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.Kamus Kompetensi Teknis bidang sumber daya air; jdih.pu.go.id
b.Kamus Kompetensi Teknis bidang bina marga;
c.Kamus Kompetensi Teknis bidang cipta karya;
d.Kamus Kompetensi Teknis bidang penyediaan perumahan;
e.Kamus Kompetensi Teknis bidang bina konstruksi;
f.Kamus Kompetensi Teknis bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
g.Kamus Kompetensi Teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 6

(1)Kamus Kompetensi Teknis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bidang teknik pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Kamus Kompetensi Teknis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Standar Kompetensi meliputi:

a.identitas jabatan, terdiri atas:
1. 1.nama jabatan;
2. 2.kelompok jabatan;
3. 3.urusan pemerintahan;
4. 4.kode jabatan; dan
5. 5.uraian/ikhtisar jabatan;
b.Kompetensi jabatan, terdiri atas:
1. 1.Kompetensi Manajerial;
2. 2.Kompetensi Sosial Kultural; dan
3. 3.Kompetensi Teknis; dan jdih.pu.go.id
c.persyaratan jabatan, paling sedikit terdiri atas:
1. 1.pangkat;
2. 2.kualifikasi pendidikan;
3. 3.jenis pelatihan;
4. 4.ukuran kinerja jabatan; dan
5. 5.pengalaman kerja.

Pasal 8

(1)Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal sumber daya air;
2. b.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal bina marga;
3. c.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal cipta karya;
4. d.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal penyediaan perumahan;
5. e.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal bina konstruksi;
6. f.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
7. g.Standar Kompetensi Teknis badan pengembangan infrastruktur wilayah.
(2)Standar Kompetensi Jabatan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 201

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan dan profil pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara jdih.pu.go.id (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG TEKNIK PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3.Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ASN untuk mencapai kinerja yang efektif.
4.Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang berisikan nama kompetensi, kode kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, dan level kompetensi serta indikator perilaku.
5.Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
6.Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan jabatan yang terdiri dari kompetensi, manajerial, teknis, sosial jdih.pu.go.id kultural, serta pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
7.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
8.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan ASN bidang teknik pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pada Kamus Kompetensi.

Pasal 3

(1)Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi:
1. a.nama Kompetensi;
2. b.kode Kompetensi;
3. c.definisi Kompetensi; dan
4. d.indikator perilaku untuk setiap level kompetensi. jdih.pu.go.id
(2)Kamus kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kamus Kompetensi Manajerial;
2. b.Kamus Kompetensi Sosial Kultural; dan
3. c.Kamus Kompetensi Teknis.
(3)Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Kamus Kompetensi Teknis umum; dan
2. b.Kamus Kompetensi Teknis khusus.
(4)Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar yang berisi:
1. a.jenis Kompetensi;
2. b.nama Kompetensi;
3. c.kode Kompetensi;
4. d.definisi Kompetensi;
5. e.deskripsi Kompetensi; dan
6. f.indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi.

Pasal 4

(1)Kamus Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Kamus Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Kamus Kompetensi Teknis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi nonteknik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kamus Kompetensi Teknis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.Kamus Kompetensi Teknis bidang sumber daya air; jdih.pu.go.id
b.Kamus Kompetensi Teknis bidang bina marga;
c.Kamus Kompetensi Teknis bidang cipta karya;
d.Kamus Kompetensi Teknis bidang penyediaan perumahan;
e.Kamus Kompetensi Teknis bidang bina konstruksi;
f.Kamus Kompetensi Teknis bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
g.Kamus Kompetensi Teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 6

(1)Kamus Kompetensi Teknis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bidang teknik pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Kamus Kompetensi Teknis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Standar Kompetensi meliputi:

a.identitas jabatan, terdiri atas:
1. 1.nama jabatan;
2. 2.kelompok jabatan;
3. 3.urusan pemerintahan;
4. 4.kode jabatan; dan
5. 5.uraian/ikhtisar jabatan;
b.Kompetensi jabatan, terdiri atas:
1. 1.Kompetensi Manajerial;
2. 2.Kompetensi Sosial Kultural; dan
3. 3.Kompetensi Teknis; dan jdih.pu.go.id
c.persyaratan jabatan, paling sedikit terdiri atas:
1. 1.pangkat;
2. 2.kualifikasi pendidikan;
3. 3.jenis pelatihan;
4. 4.ukuran kinerja jabatan; dan
5. 5.pengalaman kerja.

Pasal 8

(1)Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal sumber daya air;
2. b.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal bina marga;
3. c.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal cipta karya;
4. d.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal penyediaan perumahan;
5. e.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal bina konstruksi;
6. f.Standar Kompetensi Teknis direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
7. g.Standar Kompetensi Teknis badan pengembangan infrastruktur wilayah.
(2)Standar Kompetensi Jabatan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.