DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); jdih.pu.go.id
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI. jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3.Sumber Daya Material Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDMK adalah material yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
4.Sumber Daya Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
5.Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Pencatatan SDMPK adalah pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
6.Manajemen Pencatatan SDMPK adalah suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pencatatan SDMPK.
7.Produsen SDMK adalah setiap badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK.
8.Pemilik SDPK adalah kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah. jdih.pu.go.id
9.Tingkat Komponen Dalam Negeri SDMK yang selanjutnya disingkat TKDN SDMK adalah besaran kandungan dalam negeri pada SDMK.
10.Tim Pengelola Pencatatan SDMPK yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Pencatatan adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pencatatan SDMPK.
11.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
12.Verifikasi dan Validasi adalah proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan.
13.Nomor Pencatatan adalah kombinasi huruf dan angka yang memuat jenis dan nomor pengenal yang berfungsi sebagai identitas.
14.Tanda Pencatatan adalah simbol kode respon cepat yang memuat Nomor Pencatatan, data, dan informasi yang dapat dipindai.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya.

Pasal 3

(1)SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
(2)SDMK dan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id

BAB II

JENIS SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI YANG DICATATKAN

Pasal 4

(1)SDMK yang dicatatkan meliputi jenis material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
(2)Jenis material dasar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi varian:
1. a.semen;
2. b.baja;
3. c.baja ringan;
4. d.aspal minyak;
5. e.aspal buton;
6. f.batu;
7. g.kayu;
8. h.abu terbang; dan
9. i.terak besi, baja dan nikel.
(3)Jenis material olahan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi varian:
1. a.beton pracetak;
2. b.pipa nonbaja;
3. c.bata ringan;
4. d.ubin;
5. e.genteng;
6. f.saniter;
7. g.panel gipsum;
8. h.kaca; dan
9. i.cat.

Pasal 5

(1)SDPK yang dicatatkan meliputi jenis:
1. a.pesawat angkat;
2. b.pesawat angkut;
3. c.pesawat tenaga dan produksi; dan
4. d.pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. jdih.pu.go.id
(2)Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi varian:
1. a.keran angkat;
2. b.keran lantai kerja; dan
3. c.dongkrak.
(3)Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi varian:
1. a.alat berat;
2. b.alat angkut personal; dan
3. c.truk.
(4)Jenis pesawat tenaga dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi varian mesin perkakas dan produksi.
(5)Jenis pesawat atau peralatan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi varian peralatan yang digunakan pada:
1. a.pekerjaan tanah;
2. b.pekerjaan penghamparan;
3. c.pekerjaan fondasi;
4. d.pekerjaan perakitan;
5. e.pekerjaan beton;
6. f.pekerjaan pengeboran terowongan;
7. g.pekerjaan penanaman pipa/gorong-gorong tanpa galian;
8. h.pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
9. i.pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrikal;
10. j.pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi;
11. k.pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan;
12. l.produksi material;
13. m.transportasi;
14. n.pekerjaan survei; dan
15. o.peralatan penunjang. jdih.pu.go.id

Pasal 6

Uraian jenis SDMK yang dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan uraian jenis SDPK yang dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK

Pasal 7

(1)Manajemen Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sistematis, profesional, terpadu, berkesinambungan, dan akuntabel.
(2)Manajemen Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan Tim Pengelola Pencatatan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.pendanaan;
4. d.pelaksanaan pencatatan;
5. e.pemantauan dan evaluasi;
6. f.perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan; dan
7. g.pengembangan dan pembinaan.
(3)Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan organisasi dan tata kerja;
2. b.penetapan Tim Pengelola Pencatatan; dan
3. c.pembagian tugas dan wewenang Tim Pengelola Pencatatan.
(4)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
(5)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Manajemen Pencatatan SDMPK. jdih.pu.go.id
(6)Pelaksanaan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.proses Pencatatan SDMPK; dan
2. b.pengelolaan sistem informasi pencatatan.
(7)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.penetapan indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
2. b.pemantauan pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
3. c.penetapan dan penilaian terhadap pencapaian indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
4. d.evaluasi kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK; dan
5. e.pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
(8)Perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f meliputi:
1. a.perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDMK; dan
2. b.perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDPK.
(9)Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.pengembangan proses bisnis dan prosedur pelaksanaan pencatatan;
2. b.pengembangan sistem informasi;
3. c.pengembangan kompetensi Tim Pengelola Pencatatan; dan
4. d.pembinaan kepada pemohon pencatatan. jdih.pu.go.id

BAB IV

TIM PENGELOLA PENCATATAN

Pasal 8

(1)Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi pembinaan konstruksi.
(2)Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk mengelola Pencatatan SDMPK.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Pencatatan memiliki fungsi:
1. a.mengelola sarana dan prasarana Pencatatan SDMPK;
2. b.mengelola sistem informasi Pencatatan SDMPK;
3. c.melaksanakan Verifikasi dan Validasi dalam Pencatatan SDMPK;
4. d.memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keterangan penetapan, perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen Pencatatan SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi;
5. e.mengarsipkan data dan informasi Pencatatan SDMPK;
6. f.memublikasikan data dan informasi Pencatatan SDMPK; dan
7. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pencatatan SDMPK. jdih.pu.go.id

BAB V

TATA CARA PENCATATAN SDMK

Pasal 9

(1)Permohonan pencatatan SDMK diajukan oleh Produsen SDMK.
(2)Tata cara pencatatan SDMK dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.permohonan pembuatan akun;
2. b.pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan;
3. c.Verifikasi dan Validasi;
4. d.penetapan dan penerbitan Nomor Pencatatan; dan
5. e.pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

Pasal 10

(1)Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diajukan oleh Produsen SDMK melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data dan informasi yang meliputi:
1. a.nomor induk berusaha;
2. b.nama Produsen SDMK;
3. c.alamat Produsen SDMK;
4. d.alamat surat elektronik Produsen SDMK;
5. e.nomor kontak Produsen SDMK;
6. f.nama pemohon pembuatan akun; dan
7. g.alamat pemohon pembuatan akun.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen SDMK menerima notifikasi tautan aktivasi dari sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang dikirim ke alamat surat elektronik. jdih.pu.go.id
(4)Produsen SDMK mengaktivasi akun dengan cara membuka tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima dalam surat elektronik.
(5)Tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam sejak notifikasi diterima.
(6)Dalam hal Produsen SDMK berhasil mengaktivasi akun, Produsen SDMK menerima notifikasi dan mendapatkan akses untuk melanjutkan ke tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen.
(7)Dalam hal Produsen SDMK gagal mengaktivasi akun, Produsen SDMK menerima notifikasi dan dapat mengaktivasi kembali akun dengan mengajukan permohonan ulang tautan aktivasi.

Pasal 11

(1)Pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara mandiri oleh Produsen SDMK untuk setiap SDMK yang dicatatkan dengan mengakses sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.identitas Produsen SDMK;
2. b.jenis, varian dan subvarian SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. c.spesifikasi SDMK;
4. d.tipe/jenis produk SDMK;
5. e.kapasitas produksi tahunan;
6. f.nomor sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia yang masih berlaku;
7. g.tanggal dan masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; jdih.pu.go.id
8. h.nilai TKDN SDMK sebagaimana tercantum dalam sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang masih berlaku; dan
9. i.tanggal dan masa berlaku sertifikat TKDN SDMK.
(3)Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen SDMK dapat melakukan pengisian data dan informasi mengenai nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
(4)Sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sertifikat TKDN SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
(6)Produsen SDMK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
1. a.sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
2. b.sertifikat TKDN SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
(7)Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Produsen SDMK dapat mengunggah dokumen sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
(8)Dalam hal pencatatan SDMK belum terdapat standar nasional Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu pada regulasi dan/atau standar lain yang masih berlaku. jdih.pu.go.id
(9)Dalam hal sertifikat kesesuaian mengacu pada regulasi dan/atau standar lain, pengisian data nomor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, serta data tanggal dan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sesuai dengan data pada sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(8).
(10)Dalam hal sertifikat kesesuaian mengacu pada regulasi dan/atau standar lain, dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(8).
(11)Spesifikasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan nomor:
1. a.SNI yang tercantum dalam sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; atau
2. b.standar lain yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian.
(12)Tipe/jenis produk SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diisi dengan tipe/jenis produk SDMK yang tercantum dalam sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia, surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia, atau sertifikat kesesuaian.
(13)Dokumen pendukung pencatatan SDMK yang diunggah sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dijaga kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); jdih.pu.go.id
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI. jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3.Sumber Daya Material Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDMK adalah material yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
4.Sumber Daya Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
5.Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Pencatatan SDMPK adalah pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
6.Manajemen Pencatatan SDMPK adalah suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pencatatan SDMPK.
7.Produsen SDMK adalah setiap badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK.
8.Pemilik SDPK adalah kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah. jdih.pu.go.id
9.Tingkat Komponen Dalam Negeri SDMK yang selanjutnya disingkat TKDN SDMK adalah besaran kandungan dalam negeri pada SDMK.
10.Tim Pengelola Pencatatan SDMPK yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Pencatatan adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pencatatan SDMPK.
11.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
12.Verifikasi dan Validasi adalah proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan.
13.Nomor Pencatatan adalah kombinasi huruf dan angka yang memuat jenis dan nomor pengenal yang berfungsi sebagai identitas.
14.Tanda Pencatatan adalah simbol kode respon cepat yang memuat Nomor Pencatatan, data, dan informasi yang dapat dipindai.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya.

Pasal 3

(1)SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
(2)SDMK dan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. jdih.pu.go.id

BAB II

JENIS SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI YANG DICATATKAN

Pasal 4

(1)SDMK yang dicatatkan meliputi jenis material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
(2)Jenis material dasar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi varian:
1. a.semen;
2. b.baja;
3. c.baja ringan;
4. d.aspal minyak;
5. e.aspal buton;
6. f.batu;
7. g.kayu;
8. h.abu terbang; dan
9. i.terak besi, baja dan nikel.
(3)Jenis material olahan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi varian:
1. a.beton pracetak;
2. b.pipa nonbaja;
3. c.bata ringan;
4. d.ubin;
5. e.genteng;
6. f.saniter;
7. g.panel gipsum;
8. h.kaca; dan
9. i.cat.

Pasal 5

(1)SDPK yang dicatatkan meliputi jenis:
1. a.pesawat angkat;
2. b.pesawat angkut;
3. c.pesawat tenaga dan produksi; dan
4. d.pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. jdih.pu.go.id
(2)Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi varian:
1. a.keran angkat;
2. b.keran lantai kerja; dan
3. c.dongkrak.
(3)Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi varian:
1. a.alat berat;
2. b.alat angkut personal; dan
3. c.truk.
(4)Jenis pesawat tenaga dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi varian mesin perkakas dan produksi.
(5)Jenis pesawat atau peralatan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi varian peralatan yang digunakan pada:
1. a.pekerjaan tanah;
2. b.pekerjaan penghamparan;
3. c.pekerjaan fondasi;
4. d.pekerjaan perakitan;
5. e.pekerjaan beton;
6. f.pekerjaan pengeboran terowongan;
7. g.pekerjaan penanaman pipa/gorong-gorong tanpa galian;
8. h.pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
9. i.pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrikal;
10. j.pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi;
11. k.pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan;
12. l.produksi material;
13. m.transportasi;
14. n.pekerjaan survei; dan
15. o.peralatan penunjang. jdih.pu.go.id

Pasal 6

BAB III

MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK

Pasal 7

(1)Manajemen Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sistematis, profesional, terpadu, berkesinambungan, dan akuntabel.
(2)Manajemen Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan Tim Pengelola Pencatatan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.pendanaan;
4. d.pelaksanaan pencatatan;
5. e.pemantauan dan evaluasi;
6. f.perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan; dan
7. g.pengembangan dan pembinaan.
(3)Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan organisasi dan tata kerja;
2. b.penetapan Tim Pengelola Pencatatan; dan
3. c.pembagian tugas dan wewenang Tim Pengelola Pencatatan.
(4)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
(5)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Manajemen Pencatatan SDMPK. jdih.pu.go.id
(6)Pelaksanaan Pencatatan SDMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.proses Pencatatan SDMPK; dan
2. b.pengelolaan sistem informasi pencatatan.
(7)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.penetapan indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
2. b.pemantauan pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
3. c.penetapan dan penilaian terhadap pencapaian indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
4. d.evaluasi kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK; dan
5. e.pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
(8)Perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f meliputi:
1. a.perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDMK; dan
2. b.perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDPK.
(9)Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.pengembangan proses bisnis dan prosedur pelaksanaan pencatatan;
2. b.pengembangan sistem informasi;
3. c.pengembangan kompetensi Tim Pengelola Pencatatan; dan
4. d.pembinaan kepada pemohon pencatatan. jdih.pu.go.id

BAB IV

TIM PENGELOLA PENCATATAN

Pasal 8

(1)Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi pembinaan konstruksi.
(2)Tim Pengelola Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk mengelola Pencatatan SDMPK.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Pencatatan memiliki fungsi:
1. a.mengelola sarana dan prasarana Pencatatan SDMPK;
2. b.mengelola sistem informasi Pencatatan SDMPK;
3. c.melaksanakan Verifikasi dan Validasi dalam Pencatatan SDMPK;
4. d.memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keterangan penetapan, perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen Pencatatan SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi;
5. e.mengarsipkan data dan informasi Pencatatan SDMPK;
6. f.memublikasikan data dan informasi Pencatatan SDMPK; dan
7. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pencatatan SDMPK. jdih.pu.go.id

BAB V

TATA CARA PENCATATAN SDMK

Pasal 9

(1)Permohonan pencatatan SDMK diajukan oleh Produsen SDMK.
(2)Tata cara pencatatan SDMK dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.permohonan pembuatan akun;
2. b.pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan;
3. c.Verifikasi dan Validasi;
4. d.penetapan dan penerbitan Nomor Pencatatan; dan
5. e.pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

Pasal 10

(1)Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diajukan oleh Produsen SDMK melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data dan informasi yang meliputi:
1. a.nomor induk berusaha;
2. b.nama Produsen SDMK;
3. c.alamat Produsen SDMK;
4. d.alamat surat elektronik Produsen SDMK;
5. e.nomor kontak Produsen SDMK;
6. f.nama pemohon pembuatan akun; dan
7. g.alamat pemohon pembuatan akun.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen SDMK menerima notifikasi tautan aktivasi dari sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang dikirim ke alamat surat elektronik. jdih.pu.go.id
(4)Produsen SDMK mengaktivasi akun dengan cara membuka tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima dalam surat elektronik.
(5)Tautan aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam sejak notifikasi diterima.
(6)Dalam hal Produsen SDMK berhasil mengaktivasi akun, Produsen SDMK menerima notifikasi dan mendapatkan akses untuk melanjutkan ke tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen.
(7)Dalam hal Produsen SDMK gagal mengaktivasi akun, Produsen SDMK menerima notifikasi dan dapat mengaktivasi kembali akun dengan mengajukan permohonan ulang tautan aktivasi.

Pasal 11

(1)Pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara mandiri oleh Produsen SDMK untuk setiap SDMK yang dicatatkan dengan mengakses sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.identitas Produsen SDMK;
2. b.jenis, varian dan subvarian SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. c.spesifikasi SDMK;
4. d.tipe/jenis produk SDMK;
5. e.kapasitas produksi tahunan;
6. f.nomor sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia yang masih berlaku;
7. g.tanggal dan masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; jdih.pu.go.id
8. h.nilai TKDN SDMK sebagaimana tercantum dalam sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang masih berlaku; dan
9. i.tanggal dan masa berlaku sertifikat TKDN SDMK.
(3)Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen SDMK dapat melakukan pengisian data dan informasi mengenai nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
(4)Sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sertifikat TKDN SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
(6)Produsen SDMK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
1. a.sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
2. b.sertifikat TKDN SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
(7)Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Produsen SDMK dapat mengunggah dokumen sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
(8)Dalam hal pencatatan SDMK belum terdapat standar nasional Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu pada regulasi dan/atau standar lain yang masih berlaku. jdih.pu.go.id
(9)Dalam hal sertifikat kesesuaian mengacu pada regulasi dan/atau standar lain, pengisian data nomor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, serta data tanggal dan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sesuai dengan data pada sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(8).
(10)Dalam hal sertifikat kesesuaian mengacu pada regulasi dan/atau standar lain, dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(8).
(11)Spesifikasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan nomor:
1. a.SNI yang tercantum dalam sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; atau
2. b.standar lain yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian.
(12)Tipe/jenis produk SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diisi dengan tipe/jenis produk SDMK yang tercantum dalam sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia, surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia, atau sertifikat kesesuaian.
(13)Dokumen pendukung pencatatan SDMK yang diunggah sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dijaga kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan.