DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); jdih.pu.go.id
4.Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3.Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi.
4.Tenaga Kerja Konstruksi Asing adalah Tenaga Kerja Konstruksi warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia.
5.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, jdih.pu.go.id berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
6.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
7.Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
8.Institusi Pengguna Jasa Konstruksi adalah instansi atau badan, baik pemerintah atau swasta, yang memiliki atau memberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
9.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi dan dibentuk oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, yang dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
11.Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
12.Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
13.Lisensi LSP adalah izin yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada LSP untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.
14.Lisensi LSBU adalah izin yang diberikan oleh LPJK kepada LSBU untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. jdih.pu.go.id
15.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian PUPR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk pembentukan, pembinaan, dan pengawasan LPJK.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi melalui LPJK yang berkualitas, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan dan kedudukan;
b.tugas dan fungsi;
c.pengurus LPJK;
d.sekretariat LPJK;
e.pendanaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan LPJK. jdih.pu.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk LPJK.

Pasal 5

LPJK merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

LPJK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

LPJK mempunyai tugas melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPJK menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha Jasa Konstruksi, pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi, pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;
b.pelaksanaan akreditasi terhadap Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
c.pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi penilai ahli;
d.pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan; jdih.pu.go.id
e.pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka Lisensi LSP;
f.pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
g.pelaksanaan pemberian Lisensi LSBU;
h.pelaksanaan penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing; dan
i.pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

BAB IV

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Susunan organisasi pengurus LPJK terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(3)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
1. a.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
2. b.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
3. c.Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
4. d.perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus LPJK dapat berasal dari unsur Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi. jdih.pu.go.id
(5)Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.pemerintah; atau
2. b.swasta.
(6)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(7)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020.
(8)Struktur Organisasi LPJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.
(3)Masa jabatan pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Pasal 11

Ketua LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK;
b.mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
c.menetapkan rencana kerja LPJK;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPJK secara berkala kepada Menteri; dan
e.melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LPJK. jdih.pu.go.id

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); jdih.pu.go.id
4.Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3.Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi.
4.Tenaga Kerja Konstruksi Asing adalah Tenaga Kerja Konstruksi warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia.
5.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, jdih.pu.go.id berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
6.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
7.Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
8.Institusi Pengguna Jasa Konstruksi adalah instansi atau badan, baik pemerintah atau swasta, yang memiliki atau memberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
9.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi dan dibentuk oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, yang dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
11.Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
12.Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
13.Lisensi LSP adalah izin yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada LSP untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.
14.Lisensi LSBU adalah izin yang diberikan oleh LPJK kepada LSBU untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. jdih.pu.go.id
15.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian PUPR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk pembentukan, pembinaan, dan pengawasan LPJK.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi melalui LPJK yang berkualitas, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan dan kedudukan;
b.tugas dan fungsi;
c.pengurus LPJK;
d.sekretariat LPJK;
e.pendanaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan LPJK. jdih.pu.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk LPJK.

Pasal 5

LPJK merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

LPJK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

LPJK mempunyai tugas melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPJK menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha Jasa Konstruksi, pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi, pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;
b.pelaksanaan akreditasi terhadap Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
c.pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi penilai ahli;
d.pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan; jdih.pu.go.id
e.pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka Lisensi LSP;
f.pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
g.pelaksanaan pemberian Lisensi LSBU;
h.pelaksanaan penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing; dan
i.pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

BAB IV

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Susunan organisasi pengurus LPJK terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(3)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
1. a.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
2. b.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
3. c.Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
4. d.perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus LPJK dapat berasal dari unsur Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi. jdih.pu.go.id
(5)Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.pemerintah; atau
2. b.swasta.
(6)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(7)Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020.
(8)Struktur Organisasi LPJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.
(3)Masa jabatan pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Pasal 11

Ketua LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK;
b.mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
c.menetapkan rencana kerja LPJK;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPJK secara berkala kepada Menteri; dan
e.melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LPJK. jdih.pu.go.id