DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 7 (1) Satker PPDPP harus menyusun laporan keuangan penutup sebagai satuan kerja yang menerapkan pola badan layanan umum. (2) Laporan keuangan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 7 September 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan telah dialihkan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
c.bahwa dengan dialihkannya dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sudah tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga organisasi dan tata kerjanya perlu dibubarkan dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d.bahwa pembubaran organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan telah mendapat persetujuan dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
2.Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3.Satuan Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disebut dengan Satker PPDPP adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.
4.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
6.Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat e-FLPP adalah sistem pelayanan pengujian calon debitur FLPP dari bank pelaksana secara otomatis.
7.Sistem Informasi Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Perumahan yang selanjutnya disingkat SiKasep adalah aplikasi yang dibentuk agar masyarakat dapat melakukan proses penentuan lokasi, mengajukan subsidi dan memilih bank pelaksana kredit pemilikan rumah subsidi. jdih.pu.go.id
8.Sistem Informasi Kumpulan Pengembang yang selanjutnya disingkat Sikumbang adalah sistem yang berisi data perumahan yang akan dipilih masyarakat berpenghasilan rendah.
9.Sistem Pemantauan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SiPetruk adalah aplikasi yang bertujuan untuk memastikan hunian yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini organisasi dan tata kerja PPDPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dibubarkan.

Pasal 3

Hal-hal yang berkaitan dengan BMN, fasilitas pendukung layanan pengelolaan dana FLPP, tugas, dan kewajiban PPDPP ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.aset berwujud; dan
2. b.aset tak berwujud.
(2)Aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah dilakukan penatausahaan dapat dialihkan kepada BP Tapera.
(3)Pengalihan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.e-FLPP;
2. b.Sikasep;
3. c.Sikumbang; dan
4. d.SiPetruk.
(5)Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penatausahaan oleh satker PPDPP dan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(6)Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan oleh BP Tapera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pu.go.id

Pasal 5

(1)Fasilitas pendukung layanan pengelolaan dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.sistem tata kelola meliputi mekanisme penyaluran FLPP beserta standar operasional;
2. b.pegawai profesional/non-aparatur sipil negara; dan
3. c.arsip FLPP.
(2)Fasilitas pendukung layanan pengelolaan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada BP Tapera.

Pasal 6

Pegawai negeri sipil pada PPDPP dikembalikan ke instansi induk tempat pegawai negeri sipil berasal.

Pasal 7

(1)Satker PPDPP harus menyusun laporan keuangan penutup sebagai satuan kerja yang menerapkan pola badan layanan umum.
(2)Laporan keuangan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 7 September 2022.

Pasal 8

(1)Satker PPDPP harus menyusun laporan keuangan likuidasi/laporan keuangan akhir.
(2)Laporan keuangan likuidasi/laporan keuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca bersaldo nihil, disusun paling lambat semester 2 tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal sebelum masa transisi berakhir nilai aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca bersaldo nihil, maka Satker PPDPP agar menyusun laporan keuangan likuidasi/laporan keuangan akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Laporan keuangan likuidasi/laporan keuangan akhir dilengkapi dengan lampiran paling sedikit berupa:
1. a.berita acara serah terima BMN, pegawai, dan arsip dokumen kepada satuan kerja penerima likuidasi;
2. b.data mutasi neraca periode 1 Januari 2022 sampai dengan laporan keuangan likuidasi/laporan keuangan akhir ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran;
3. c.laporan kinerja;
4. d.laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak Satker PPDPP dibentuk sampai dengan dilikuidasi; dan
5. e.laporan hasil audit dan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Satker PPDPP dibentuk sampai dengan dilikuidasi. jdih.pu.go.id

Pasal 9

Satker PPDPP harus menyelesaikan temuan atas pemeriksaan audit meliputi:

a.laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2011–2020; dan
b.laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018– 2020.

Pasal 10

Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…