DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, sekretariat jenderal, direktorat jenderal sumber daya air, direktorat jendreal bina marga, direktorat jenderal prasarana strategis, direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, inspektorat jenderal, badan pengembangan sumber daya manusia, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, unit pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.
(3)Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(4)Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(5)Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(6)Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f.pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
g.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. c.Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. d.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. e.Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
6. f.Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
7. g.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
8. h.Inspektorat Jenderal;
9. i.Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
10. j.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. k.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
12. l.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
13. m.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
14. n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
15. o.Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.
(2)Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum;
f.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
g.Biro Komunikasi Publik.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024