DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal marga, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal cipta karya, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal bina konstruksi, unit pelaksana teknis di badan pengembangan sumber daya manusia, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan, jumlah, nama, tipologi, lokasi dan wilayah, penata organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
3. 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
4. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
5. 6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Pasal 2

(1)UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terdiri atas:
1. a.Balai Besar Wilayah Sungai;
2. b.Balai Wilayah Sungai;
3. c.Balai Teknik Bendungan;
4. d.Balai Teknik Pantai;
5. e.Balai Teknik Sungai;
6. f.Balai Teknik Rawa;
7. g.Balai Teknik Irigasi;
8. h.Balai Teknik Sabo;
9. i.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan;
10. j.Balai Air Tanah; dan
11. k.Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri serta tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
(3)Bagan susunan organisasi masing-masing UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.penyusunan studi kelayakan, perencanaan dan fasilitasi pengadaan tanah, dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air;
d.pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
f.pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
g.pengelolaan drainase utama perkotaan;
h.pengelolaan sistem hidrologi;
i.pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
j.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
k.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
l.penyusunan dan penyiapan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
m.penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur sungai;
n.penyusunan dan pelaksanaan kajian dan fasilitasi penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
o.fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
p.pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
q.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik/kekayaan negara selaku unit akuntansi wilayah serta pengamanan barang milik/kekayaan negara;
r.pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s.penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja balai, dan penilaian mandiri River Basin Organization;
t.pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
u.pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai; dan
v.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik dan layanan hukum.

Pasal 6

Tipologi Balai Besar Wilayah Sungai terdiri atas:

a.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
b.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Pasal 7

Susunan organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Tata Usaha;
b.Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air;
c.Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
d.Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
e.Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
f.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai.10

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai;
b.penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan;
c.penyusunan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
d.pelaksanaan komunikasi publik dan layanan hukum;
e.penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik/kekayaan negara, pengamanan fisik barang/kekayaan milik negara, dan pengelolaan kekayaan negara lainnya;
f.pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana;
g.pelaksanaan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai;
h.pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas; dan
i.pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 10

Bagian Umum dan Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…