DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Kriteria, Tahapan Penetapan Proyek Prakarsa, Tata Cara Penggunaan Hak Kompensasi Pemrakarsa, Pencabutan Status Badan Usaha Pemrakarsa, Peralihan Prakarsa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Prakarsa Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
6.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA PRAKARSA BADAN USAHA UNTUK PENGUSAHAAN JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.
2.Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
3.Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
4.Ruas Jalan Tol adalah satu bagian atau penggal dari sistem jaringan Jalan Tol yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
5.Proyek Prakarsa adalah Pengusahaan Jalan Tol yang disiapkan dan diajukan oleh badan usaha kepada Menteri.
6.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
7.Calon Badan Usaha Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Calon Pemrakarsa adalah Badan Usaha baik tunggal maupun konsorsium yang mengajukan usulan Proyek Prakarsa kepada Menteri.
8.Badan Usaha Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Calon Pemrakarsa yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa Pengusahaan Jalan Tol oleh Menteri sebagai PJPK.
9.Hak Menyamakan Penawaran adalah pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match).
10.Pembelian Prakarsa adalah bentuk kompensasi berupa penggantian sejumlah biaya langsung yang dikeluarkan oleh Pemrakarsa berkaitan dengan penyiapan Pengusahaan Jalan Tol.
11.Panitia Pelelangan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Menteri, yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol.
12.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, direksi badan usaha milik negara, dan/ atau direksi badan usaha milik daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial, aspek bankability, dan efektivitas penyediaan infrastruktur melalui KPBU dan/atau pembiayaan lainnya.
13.Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara kepada badan usaha jalan tol melalui skema pembagian risiko untuk Pengusahaan Jalan Tol.
14.Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) adalah penentuan tingkat biaya modal optimal dengan menghitung rata-rata modal tertimbang dengan memperhatikan faktor nilai uang masa kini dan masa depan.
15.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
17.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Jalan Tol berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.
19.Direktorat Jenderal Bina Marga yang selanjutnya disingkat DJBM adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan.
20.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DJPI adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.
21.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

(1)Proyek Prakarsa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Ruas Jalan Tol tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional; dan
2. b.layak secara ekonomi dan finansial.
(2)Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan Proyek Prakarsa.

Pasal 3

(1)Proyek Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus terhubung dengan Ruas Jalan Tol dan/atau jalan non tol yang memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.melayani lalu lintas umum; atau
2. b.melayani lalu lintas tertentu dan menghubungkan kawasan yang memberikan manfaat untuk kepentingan umum.
(2)Jalan non tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas umum atau setara dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas tertentu.
(3)Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang;
2. b.mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol yang ada;
3. c.tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan
4. d.layak secara ekonomi dan finansial.
(4)Batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital).
(5)Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam rencana umum jaringan jalan nasional dan proses pencantuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Proyek Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Proyek Prakarsa yang memberikan:
1. a.manfaat ekonomi kepada masyarakat luas; dan
2. b.pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar kepada Badan Usaha sehingga tidak dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah.
(2)Pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan tingkat kelayakan finansial yang lebih besar daripada Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) dan menunjukkan proyek memiliki potensi untuk dibiayai oleh lembaga keuangan (bankable).
(3)Kelayakan ekonomi dan finansial Proyek Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam proposal Proyek Prakarsa.

Pasal 5

Kemampuan keuangan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuktikan dengan laporan keuangan yang sehat dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol.

BAB III

TAHAPAN PENETAPAN PROYEK PRAKARSA

Pasal 6

(1)Tahapan penetapan Proyek Prakarsa terdiri atas:
1. a.penetapan persetujuan prinsip; dan
2. b.penetapan persetujuan prakarsa.
(2)Persetujuan prinsip dan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Penetapan persetujuan prinsip dilakukan dengan tahapan:

a.penyampaian permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol;
b.evaluasi awal; dan
c.penerbitan persetujuan prinsip.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan persetujuan prinsip, Badan Usaha menyampaikan permohonan dalam bentuk surat pernyataan maksud kepada Menteri.
(2)Surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.dokumen kajian awal kelayakan; dan
2. b.dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha.
(3)Sebelum menyampaikan surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan permintaan konfirmasi terkait rencana pengajuan Proyek Prakarsa kepada Menteri.
(4)Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan tidak adanya proyek serupa yang sedang berjalan atau diajukan oleh Badan Usaha lain.
(5)Dalam hal terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan prakarsa untuk Pengusahaan Jalan Tol yang sama sebelum terbitnya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Menteri dapat melakukan evaluasi atas pengajuan prakarsa yang disampaikan oleh Badan Usaha lain setelah Badan Usaha awal dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

(1)Surat pernyataan maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diajukan oleh 1 (satu) Badan Usaha atau gabungan beberapa Badan Usaha yang membentuk konsorsium.
(2)Dalam hal Badan Usaha membentuk konsorsium, usulan Proyek Prakarsa dilengkapi dengan perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan memuat paling sedikit:
1. a.kewajiban dan tanggung jawab pimpinan konsorsium dan masing-masing anggota konsorsium;
2. b.porsi rencana kepemilikan saham pimpinan konsorsium dan masing-masing anggota konsorsium;
3. c.penunjukan pimpinan konsorsium yang mewakili konsorsium; dan
4. d.seluruh keputusan yang dibuat oleh pimpinan konsorsium akan mengikat seluruh anggota konsorsium.
(3)Pimpinan konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c memenuhi ketentuan:
1. a.pimpinan konsorsium tidak dapat berubah sampai ditandatanganinya perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
2. b.pimpinan konsorsium harus menguasai mayoritas ekuitas dari Badan Usaha yang dibentuk apabila ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan;
3. c.pimpinan konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha; dan
4. d.dalam hal pimpinan konsorsium lebih dari 1 (satu) maka ditunjuk perwakilan resmi konsorsium.

Pasal 10

(1)Dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.kajian teknis;
2. b.kajian ekonomi dan komersial; dan
3. c.kerangka acuan penyusunan dokumen studi kelayakan.
(2)Rincian dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.akta perjanjian pembentukan konsorsium dalam hal Badan Usaha berbentuk konsorsium;
2. b.akta pendirian dan anggaran dasar Badan Usaha berikut perubahannya dalam hal terdapat perubahan;
3. c.pengalaman perusahaan dalam penyiapan dan/atau pembiayaan Pengusahaan Jalan Tol dan/atau penyediaan infrastruktur;
4. d.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan Badan Usaha;
5. e.informasi termutakhir riwayat kredit Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem layanan informasi keuangan;
6. f.surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan penyertaan ekuitas dari induk perusahaan Badan Usaha;
7. g.daftar kewajiban penyertaan ekuitas pada proyek investasi yang sedang berjalan pada tahap penyiapan yang telah memperoleh persetujuan prakarsa, tahap transaksi, pengadaan lahan, dan/atau konstruksi; dan
8. h.surat pernyataan di atas meterai tentang kebenaran dokumen yang diserahkan serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki dan/atau yang dikonsorsiumkan.
(2)Dalam hal Badan Usaha didirikan kurang dari 3 (tiga) tahun dan/atau kemampuan finansialnya belum memenuhi persyaratan, Badan Usaha harus menyerahkan dokumen dukungan keuangan berupa laporan keuangan pemegang saham mayoritas atau Badan Usaha induk yang telah diaudit untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir.
(3)Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…