DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Jenis, Kerangka, dan Materi Muatan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Instrumen Hukum Lainnya, Penggantian, Perubahan, atau Pencabutan Produk Hukum, Penyebarluasan Produk Hukum, Kewenangan Pengesahan Atau Penetapan, Monitoring, Pembinaan, Evaluasi, Format Dokumen Dan Alur Pembentukan Produk Hukum, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membentuk produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar;
c.bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Produk Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah Peraturan Perundang-undangan, dan instrumen hukum lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Proleg PU adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
5.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7.Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
8.Surat Edaran adalah yang berisi petunjuk pelaksanaan atau kebijakan yang bersifat teknis untuk digunakan di Kementerian Pekerjaan Umum.
9.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
10.Instruksi adalah perintah yang berupa petunjuk atau arahan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
11.Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi perintah tertentu, yang memuat apa yang harus dilakukan.
12.Pemrakarsa adalah Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap materi teknis dalam Produk Hukum.
13.Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak Peraturan Perundang-undangan, atau kelompok kepentingan.
14.Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari Masyarakat dalam rangka menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
15.Lembar Kendali adalah lembar bukti persetujuan Unit Organisasi dan/atau Unit Kerja terhadap rancangan Produk Hukum.
16.Agenda Setting Kebijakan adalah proses pembahasan identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
17.Biro Hukum adalah Unit Kerja yang menangani urusan di bidang penyusunan Produk Hukum pada tingkat Kementerian dan bertanggung jawab terhadap teknik penyusunan Produk Hukum.
18.Bagian Hukum adalah bagian yang menangani urusan di bidang penyusunan Produk Hukum pada tingkat Unit Organisasi dan bertanggung jawab terhadap teknik penyusunan Produk Hukum.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
20.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
21.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
22.Unit Organisasi adalah unit organisasi eselon I di Kementerian yang dipimpin pejabat tinggi madya meliputi sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan.
23.Unit Kerja adalah unit kerja eselon II di Kementerian yang dipimpin oleh pejabat tinggi pratama.
24.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman di Kementerian dalam pembentukan dan evaluasi Produk Hukum.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum yang sesuai dengan teknik penyusunan yang pasti, baku, dan standar di Kementerian dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis, kerangka, dan materi muatan;
b.pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.pembentukan instrumen hukum lainnya;
d.perubahan atau pencabutan Produk Hukum;
e.penyebarluasan Produk Hukum;
f.kewenangan pengesahan atau penetapan;
g.monitoring;
h.pembinaan; dan
i.evaluasi.

BAB II

(Judul Bab)

Pasal 4

(1)Jenis Produk Hukum terdiri atas:
1. a.Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.instrumen hukum lainnya.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(3)Instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh Presiden; dan
2. b.instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat di Kementerian.
(4)Instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.Keputusan Presiden; dan
2. b.Instruksi Presiden.
(5)Instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.Surat Edaran;
2. b.Keputusan;
3. c.Instruksi; dan
4. d.Surat Perintah.

Pasal 5

(1)Kerangka Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.pembukaan;
3. c.batang tubuh; dan
4. d.penutup.
(2)Dalam hal substansi Produk Hukum membutuhkan uraian yang lebih rinci, dapat memuat lampiran.

Pasal 6

Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf a, huruf b, huruf c dan instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 8

(1)Materi muatan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a berisi:
1. a.petunjuk pelaksanaan atau penjelasan dari Peraturan Menteri;
2. b.petunjuk pelaksanaan dari peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat untuk digunakan di Kementerian; dan/atau
3. c.kebijakan bersifat teknis untuk kepentingan mendesak.
(2)Kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan program direktif Presiden; dan/atau
2. b.pelaksanaan arahan Menteri secara tertulis.

Pasal 9

Materi muatan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b berisi:

a.penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja yang berisi:
1. 1.pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja;
2. 2.pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat di bawahnya;
3. 3.penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu;
4. 4.pemberian tanda penghargaan kepada institusi, pegawai, dan/atau perorangan;
5. 5.penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai pada unit/satuan kerja;
6. 6.tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur sipil negara dan pejabat lain pada unit/satuan kerja akibat kekurangan uang atau surat berharga atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
7. 7.kenaikan pangkat dan golongan pegawai pada unit/satuan kerja; dan/atau
8. 8.penetapan kelas jabatan dan tunjangan kinerja pegawai pada unit/satuan kerja;
b.penetapan terhadap objek fisik dan nonfisik;
c.penetapan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau program; dan/atau
d.penetapan pemberlakuan standar pelaksanaan teknis.

Pasal 10

Materi muatan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c berisi petunjuk atau arahan yang diterbitkan untuk pelaksanaan teknis Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…