DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan teknis, tata cara permohonan perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengalihan Alur Sungai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2.Sempadan Sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung Sungai yang dibatasi garis sempadan Sungai.
3.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
4.Pengalihan Alur Sungai adalah kegiatan mengalihkan alur Sungai dengan cara membangun alur Sungai baru yang mengakibatkan alur Sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
5.Izin Pengalihan Alur Sungai adalah legalitas untuk melaksanakan kegiatan Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan usaha.
6.Persetujuan Pengalihan Alur Sungai adalah persetujuan untuk melaksanakan kegiatan Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan bukan usaha.
7.Rekomendasi Teknis adalah saran serta batasan yang diberikan oleh pengelola sumber daya air yang secara langsung berhubungan dengan rencana Pengalihan Alur Sungai.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai.
11.Tim Teknis Pengalihan Alur Sungai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melakukan analisis teknis, justifikasi teknis, uji coba aliran air, verifikasi teknis, dan tugas lainnya yang diperlukan dalam proses pengalihan alur sungai.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Sungai diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam Pengelolaan Sungai oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyelenggarakan proses persetujuan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Izin Pengalihan Alur Sungai; dan
2. b.Persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
(4)Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diajukan oleh:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik desa;
4. d.koperasi; atau
5. e.badan usaha swasta.
(5)Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diajukan oleh instansi pemerintah.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

(1)Menteri memberikan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan kewenangannya.
(2)Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk memberikan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari UPT.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan:

a.mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai;
b.mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun;
c.mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai;
d.memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada;
e.memperhatikan fungsi pengaliran Sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan; dan
f.mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan.

Pasal 5

(1)Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas Sungai yang akan dialihkan dengan ruas Sungai baru yang memiliki luas ruas Sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan luas ruas dan kapasitas alir Sungai yang akan dialihkan.
(2)Dalam hal luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang akan dialihkan, pemohon memberikan kompensasi dengan membangun prasarana sumber daya air di daerah aliran Sungai sekitar lokasi Pengalihan Alur Sungai atau daerah aliran Sungai lain yang membutuhkan.
(3)Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.embung;
2. b.kolam retensi; dan/atau
3. c.tampungan air lainnya.
(4)Penentuan dan pemanfaatan sempadan ruas Sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sempadan Sungai.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PENGALIHAN ALUR SUNGAI

Pasal 6

(1)Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui:
1. a.aplikasi sistem online single submission untuk Izin Pengalihan Alur Sungai; atau
2. b.unit pelayanan perizinan untuk Persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
(3)Dalam hal aplikasi sistem online single submission sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum dapat diterapkan, permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai diajukan melalui unit pelayanan perizinan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(4)Pengajuan permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk 1 (satu) nama Sungai.
(5)Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh:
1. a.direktur utama atau pimpinan badan usaha/koperasi yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
2. b.penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha/koperasi yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
3. c.kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau
4. d.pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.
(6)Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh:
1. a.pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga;
2. b.pimpinan organisasi perangkat daerah pada dinas; atau
3. c.kepala unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis daerah.
(7)Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.administrasi; dan
2. b.teknis.

Pasal 7

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a, meliputi:
1. a.surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan Pengalihan Alur Sungai beserta bangunan pelengkapnya;
2. b.izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon berupa nomor induk berusaha; dan
3. c.surat pernyataan sebagai berikut:
  1. 1.bersedia membangun ruas Sungai baru paling sedikit memiliki luas dan kapasitas alir yang sama dengan ruas Sungai yang dialihkan;
  2. 2.lahan yang dimanfaatkan untuk ruas Sungai baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum serta memiliki alas hak;
  3. 3.bersedia menyerahkan secara fisik maupun dokumen hak atas tanah pengganti untuk ruas Sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 1 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; dan

4.bersedia menyelesaikan dampak permasalahan lingkungan dan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dikecualikan untuk ruas Sungai baru yang berada pada kawasan hutan atau yang dilakukan di atas tanah yang merupakan barang milik negara atau barang milik daerah.
(3)Dalam hal permohonan Pengalihan Alur Sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
(4)Persyaratan administrasi izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
(5)Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(7)huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan gambar rencana ruas Sungai baru yang mencakup koordinat titik awal dan akhir pengalihan dalam format derajat, menit, dan detik;
2. b.peta rencana pemanfaatan pada alur Sungai yang akan dialihkan;
3. c.hitungan luas alur Sungai beserta Sempadan Sungai yang akan dialihkan dan luas rencana alur Sungai baru beserta Sempadan Sungainya;
4. d.hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai paling sedikit meliputi:
  1. 1.debit banjir rencana;
  2. 2.profil aliran, terdiri atas kedalaman aliran, kecepatan aliran, dan pola aliran; dan
  3. 3.erosi dan sedimentasi.
5. e.hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir di hulu, hilir, dan lokasi pengalihan, serta pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada;
6. f.hitungan stabilitas lereng ruas Sungai baru, termasuk stabilitas struktur bangunan pelengkapnya; dan
7. g.desain konstruksi ruas Sungai baru serta rencana pemasangan pos duga air otomatis di titik awal ruas Sungai baru, termasuk desain konstruksi bangunan pelengkap jika diperlukan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
(2)Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai beserta dokumen persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap jika seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai dengan substansi permohonan.
(3)Dalam hal permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai beserta dokumen persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan sesuai dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai dilanjutkan ke proses permintaan Rekomendasi Teknis.
(4)Dalam hal permohonan izin Pengalihan Alur Sungai dan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai beserta dokumen persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan oleh pemohon dinyatakan terdapat ketidaksesuaian substansi, permohonan dikembalikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima.
(5)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru dengan data yang telah sesuai dengan dokumen persyaratan.

Pasal 10

(1)Permintaan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas di bidang perizinan kepada Kepala UPT.
(2)Kepala UPT melakukan penyusunan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas di bidang:
1. a.pembinaan teknik sumber daya air; dan
2. b.Sungai.
(3)Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.gambar rencana ruas Sungai baru yang dilengkapi dengan gambar bangunan pelengkap, gambar rencana Sungai yang akan dialihkan alurnya, dan gambar prasarana yang sudah terbangun;
2. b.hasil pemeriksaan hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan alurnya dan luas rencana alur Sungai baru;
3. c.hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir di hulu, hilir, dan lokasi pengalihan, serta pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada; dan
4. d.hasil kajian teknis, kajian ekonomi, dan kajian dampak sosial.
(4)Kepala UPT menyampaikan Rekomendasi Teknis yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal melalui pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas di bidang perizinan paling lama 16 (enam belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan Rekomendasi Teknis.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…