DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara; Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara; Saran Teknis; Rekomendasi Teknis, dan Izin Prinsip; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum selaku pengguna barang, dan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan suatu pedoman dalam pengelolaan barang milik negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
4.Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pimpinan unit organisasi yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan pengelolaan BMN pada tingkat unit organisasi eselon I Pengguna Barang.
5.Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah unit Pengguna Barang pada tingkat wilayah atau unit kerja lain dan melakukan kegiatan penggabungan BMN dari Kuasa Pengguna Barang, dalam hal ini unit pelaksana teknis.
6.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7.Pembantu Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9.Petugas BMN adalah pegawai yang bertugas membantu Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pengelolaan BMN.
10.Petugas Persediaan adalah pegawai yang bertugas membantu Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan persediaan.
11.Petugas Gudang adalah pegawai yang bertugas mengelola gudang dan tempat penyimpanan persediaan pada Kuasa Pengguna Barang.
12.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
13.Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
14.Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
16.BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
17.Alih Kepengurusan adalah pengalihan barang yang dilakukan antar Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
18.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN Idle dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
20.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
21.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Opname Fisik adalah kegiatan yang bertujuan untuk menguji kesesuaian antara pembukuan barang persediaan dengan kuantitas, kualitas dan kondisi fisik barang.
23.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
24.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25.Saran Teknis adalah surat tertulis yang memberikan saran dalam rangka usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN.
26.Rekomendasi Teknis BMN yang selanjutnya disebut Rekomendasi Teknis adalah surat tertulis yang memberikan rekomendasi usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.
27.Izin Prinsip adalah izin yang diterbitkan oleh Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN.
28.Asuransi BMN adalah asuransi dan/atau asuransi syariah yang memberikan perlindungan terhadap BMN.
29.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
30.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
31.Biro adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan BMN dan/atau kekayaan negara pada tingkat Kementerian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan BMN di Kementerian secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pejabat pengelolaan BMN;
b.pelaksanaan pengelolaan BMN; dan
c.Saran Teknis, Rekomendasi Teknis, dan Izin Prinsip.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 4

(1)Pejabat pengelolaan BMN terdiri atas:
1. a.Pengguna Barang;
2. b.PPB-EI;
3. c.PPB-W;
4. d.Kuasa Pengguna Barang; dan
5. e.Pembantu Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pegawai pengelolaan BMN terdiri atas:
1. a.Petugas BMN;
2. b.Petugas Persediaan; dan
3. c.Petugas Gudang.

Pasal 5

(1)Menteri merupakan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
2. b.mengajukan RKBMN dan penganggaran BMN;
3. c.menetapkan jadwal penyampaian usulan RKBMN dan/atau usulan perubahan RKBMN;
4. d.melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menetapkan status Penggunaan BMN sesuai kewenangan yang telah ditentukan;
6. f.memberikan persetujuan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN sesuai kewenangannya;
7. g.menetapkan keputusan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN sesuai kewenangannya;
8. h.menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
9. i.melakukan pendayagunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
10. j.mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
11. k.mengajukan usulan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang sesuai kewenangannya;
12. l.menyimpan dan menatausahakan sertipikat tanah asli Kementerian;
13. m.menyerahkan BMN Idle kepada Pengelola Barang;
14. n.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Penatausahaan, Pemindahtanganan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN dan/atau kekayaan negara yang berada dalam penguasaannya;
15. o.menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Penatausahaan, Pemindahtanganan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN dan/atau kekayaan negara yang berada dalam penguasaannya;
16. p.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
17. q.melakukan pengasuransian BMN;
18. r.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
19. s.menerbitkan Izin Prinsip atas pengelolaan BMN sesuai kewenangan yang telah ditentukan; dan
20. t.menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, PPB- EI, kepala Biro, PPB-W, dan Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN.
(3)Menteri mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
1. a.Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. b.kepala Biro;
3. c.PPB-EI;
4. d.PPB-W; dan/atau
5. e.Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf a memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.mengajukan RKBMN dan penganggaran BMN;
2. b.menetapkan jadwal penyampaian usulan RKBMN dan/atau usulan perubahan RKBMN;
3. c.menetapkan status Penggunaan BMN sesuai kewenangan yang telah ditentukan;
4. d.menerbitkan Izin Prinsip atas pengelolaan BMN sesuai kewenangan yang telah ditentukan;
5. e.memberikan persetujuan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN sesuai kewenangannya;
6. f.menetapkan keputusan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN sesuai kewenangannya;
7. g.menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
8. h.mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
9. i.mengajukan usulan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang sesuai kewenangannya;
10. j.menyerahkan BMN Idle kepada Pengelola Barang;
11. k.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN dan/atau kekayaan negara yang berada dalam penguasaannya;
12. l.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
13. m.melakukan pengasuransian BMN; dan
14. n.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 7

Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.mengajukan usulan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang sesuai kewenangannya;
b.menyusun dan menetapkan jadwal penyampaian usulan RKBMN dan/atau usulan perubahan RKBMN;
c.menyusun dan menandatangani lampiran usulan RKBMN dan/atau usulan perubahan RKBMN;
d.menyimpan dan menatausahakan sertipikat tanah asli Kementerian;
e.melakukan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan BMN dan/atau kekayaan negara; dan
f.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

(1)PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.mengajukan RKBMN dan penganggaran BMN untuk lingkungan unit organisasi yang dipimpinnya;
2. b.melakukan penelitian dan konsolidasi RKBMN dan penganggaran BMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang;
3. c.menetapkan status Penggunaan BMN sesuai kewenangannya;
4. d.mengajukan usulan Izin Prinsip atau persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang;
5. e.mengajukan usulan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang sesuai dengan kewenangannya;
6. f.melaporkan BMN Idle kepada Pengguna Barang;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan BMN semesteran dan tahunan pada unit organisasi kepada Pengguna Barang;
8. h.menerbitkan Rekomendasi Teknis atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN;
9. i.melakukan pembinaan atas pengamanan dan pemeliharaan BMN pada tingkat unit organisasi; dan
10. j.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2)Wewenang dan tanggung jawab PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c dilaksanakan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan.

Pasal 9

PPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.membentuk tim internal atas usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang;
b.melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pengasuransian, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN pada Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah kewenangannya; dan
c.menerbitkan Saran Teknis atas usulan penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN.

Pasal 10

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.mengajukan usulan RKBMN dan usulan perubahan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada PPB-EI;
b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
d.menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
e.menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
f.melakukan pengamanan, penertiban, dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
g.mengajukan permohonan Izin Prinsip atau persetujuan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang secara berjenjang;
h.mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang sesuai kewenangannya setelah memperoleh Izin Prinsip dari Pengguna Barang;
i.melaporkan BMN Idle kepada PPB-EI untuk kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan persetujuan Pengguna Barang;
j.menerbitkan Saran Teknis dalam hal tidak terdapat PPB- W;
k.melakukan dan melaporkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
l.membentuk tim internal dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN dalam hal unit organisasinya tidak memiliki PPB-W;
m.mengusulkan pengasuransian BMN; dan
n.menetapkan keputusan Penghapusan BMN.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…