DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengatur sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian PU sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

Pendahuluan Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/tantangan utama yang sedang dihadapi Kementerian PU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi pemerintah.
2.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3.Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, indikator Kinerja, dan target Kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
4.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
5.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.
6.Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian yang bersangkutan.
7.Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian untuk menunjang program yang telah ditentukan.
8.Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa Program.
9.Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian.
10.Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan.
11.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
12.Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian adalah unit kerja Kementerian yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Kementerian.
13.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat eselon I.
14.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat eselon II.
15.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya yaitu berupa balai besar dan balai yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja.
16.Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah perangkat teknis nonstruktural sebagai pelaksana teknis dari unit pelaksana teknis/unit kerja/unit organisasi dan sebagai kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
17.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Dokumen Perencanaan Lainnya adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh satuan kerja yang bersifat mandiri.
19.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja.
20.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
21.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra.
22.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
23.Pembina SAKIP Unit Organisasi adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan implementasi SAKIP di level unit organisasi.
24.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
25.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan SAKIP.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan SAKIP yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
1. a.Renstra;
2. b.Perjanjian Kinerja dan rencana aksi Kinerja;
3. c.Pengukuran Kinerja;
4. d.pengelolaan data Kinerja;
5. e.pelaporan Kinerja; dan
6. f.reviu dan evaluasi Kinerja.
(2)Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
1. a.Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian;
2. b.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi;
3. c.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja;
4. d.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis; dan
5. e.Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja.

Pasal 4

(1)Renstra Kementerian disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
(2)Renstra unit organisasi disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian.
(3)Renstra unit kerja dan unit pelaksana teknis disusun dengan berpedoman pada Renstra unit organisasi.
(4)Dokumen Perencanaan Lainnya disusun dengan berpedoman pada Renstra unit organisasi dan DIPA.
(5)Renstra Kementerian/unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP.

Pasal 5

(1)Renstra Kementerian memuat uraian tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, Sasaran Strategis, identifikasi risiko, strategi, kebijakan, Program, Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, target Kinerja, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, dan matriks metode perhitungan Indikator Kinerja Utama.
(2)Renstra unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis memuat uraian tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, tujuan, Sasaran Program/Sasaran Kegiatan, identifikasi risiko, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, Indikator Kinerja Utama, target Kinerja, kerangka pendanaan, dan matriks metode perhitungan Indikator Kinerja Utama.
(3)Dokumen Perencanaan Lainnya memuat identifikasi umum dan permasalahan, tujuan dan kegiatan satuan kerja, target Kinerja, serta pendanaan.

Pasal 6

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a.spesifik;
b.dapat diukur;
c.dapat dicapai;
d.berjangka waktu tertentu; dan
e.dapat dipantau dan dikumpulkan.

Pasal 7

(1)Menteri menetapkan Renstra Kementerian paling lambat 8 (delapan) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diundangkan.
(2)Pimpinan unit organisasi menetapkan Renstra unit organisasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Kementerian diundangkan.
(3)Pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis menetapkan Renstra unit kerja/unit pelaksana teknis paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra unit organisasi ditetapkan.
(4)Kepala Satuan Kerja menetapkan Dokumen Perencanaan Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra unit organisasi ditetapkan.

Pasal 8

(1)Renstra Kementerian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
3. c.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diundangkan.
(2)Renstra unit organisasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit organisasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
(3)Renstra unit kerja/unit pelaksana teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan oleh pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis kepada pimpinan entitas Akuntabilitas Kinerja di atasnya.
(4)Dokumen Perencanaan Lainnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan entitas Akuntabilitas Kinerja di atasnya.

Pasal 9

(1)Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan terhadap:
1. a.Kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan;
2. b.faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan;
3. c.penerapan manajemen risiko pembangunan nasional dalam Kementerian; dan
4. d.penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan nonpemerintah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun ke-3 dan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra.
(3)Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian disampaikan kepada Menteri paling lambat pada triwulan ke-4 tahun pelaksanaan evaluasi.

Pasal 10

(1)Renstra Kementerian yang telah ditetapkan dilakukan perubahan dalam hal terdapat:
1. a.kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
  1. 1.perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
  2. 2.perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja;
2. b.kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau
3. c.hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kementerian.
(2)Menteri menetapkan perubahan Renstra Kementerian.
(3)Renstra unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis dan Dokumen Perencanaan Lainnya diubah secara berjenjang dengan mengacu pada perubahan Renstra Kementerian.
(4)Pimpinan unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis menetapkan perubahan Renstra unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis.
(5)Kepala Satuan Kerja menetapkan perubahan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…