DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembayaran Tunjangan Kinerja, Jam Kerja dan Tata Cara Pengelolaan Kehadiran, Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Pencatatan Dan Penyusunan Laporan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Format, Tabel, dan Contoh Penghitungan Tunjangan Kinerja, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 54);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5.Hari Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.
6.Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
7.Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara baik secara periodik maupun tahunan.
8.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9.Karyasiswa adalah status pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:

a.Menteri;
b.Wakil Menteri; dan
c.Pegawai.

Pasal 3

(1)Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
(2)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri dan Wakil Menteri.

Pasal 4

(1)Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja dengan besaran sesuai Kelas Jabatan yang diduduki.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
5. e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah.

Pasal 6

(1)Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pejabat manajerial yang mengalami perubahan Kelas Jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional dan/atau Pegawai Lainnya terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam jabatan.
(3)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keputusan penempatan Pegawai dari pejabat yang berwenang.
(4)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar terhitung sejak awal bulan mulai pendidikan yang tercantum dalam keputusan tugas belajar dan diberikan pada bulan berikutnya.
(5)Perhitungan penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara proporsional sesuai jumlah Hari Kerja pada jabatan yang disesuaikan dan diberikan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diaktifkan kembali setelah diberhentikan sementara atau melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dihitung secara proporsional sesuai jumlah Hari Kerja terhitung mulai tanggal pengaktifan kembali dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
(2)Pegawai dengan status sebagai calon Pegawai negeri sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan Politeknik Pekerjaan Umum, pejabat kesatkeran, pejabat pengadaan tanah, dan pejabat pengelola bendungan, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang lebih menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 9

Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a.tunjangan profesi lebih kecil dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang diduduki, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang diduduki dengan tunjangan profesi pada jenjang yang diduduki; atau
b.tunjangan profesi lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang diduduki, maka tidak dibayarkan Tunjangan Kinerjanya dan hanya dibayarkan tunjangan profesi pada jenjang Jabatan yang diduduki.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan yang diduduki diberikan status Karyasiswa.
(2)Pegawai Negeri Sipil dengan status Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus persen) Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan 7 (tujuh) bagi yang menjalankan tugas belajar pada jenjang pendidikan magister atau doktoral; atau
2. b.Kelas Jabatan 6 (enam) bagi yang menjalankan tugas belajar pada jenjang pendidikan diploma atau sarjana.
(3)Dalam hal Pegawai dengan status Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya memiliki Kelas Jabatan di bawah Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang sama sebelum berstatus Karyasiswa.
(4)Dalam hal Pegawai dengan status Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perpanjangan tugas belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.perpanjangan pertama diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2. b.perpanjangan kedua dan seterusnya diberikan sebesar 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan secara penuh pada bulan berikutnya.
(2)Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebelumnya mengalami perubahan Kelas Jabatan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…