DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi penyampaian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman penyampaian permohonan rekomendasi dan pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan/atau tenaga keolahragaan warga negara asing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS USULAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHRAGAWAN WARGA NEGARA ASING DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN WARGA NEGARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
4.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
5.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
6.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
7.Olahragawan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Olahragawan Asing adalah Olahragawan berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Tenaga Keolahragaan Asing adalah Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Rekomendasi Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing telah memenuhi persyaratan Pewarganegaraan.
11.Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah ketua umum Organisasi Olahraga tingkat pusat/nasional.

Pasal 2

(1)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing dapat diusulkan untuk diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Rekomendasi dari Menteri sebelum usulan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 3

Usulan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing diajukan oleh Pemohon.

BAB II

KRITERIA OLAHRAGAWAN ASING DAN/ATAU TENAGA KEOLAHRAGAAN ASING

Pasal 4

(1)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian Kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
(2)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan dan/atau Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.
(3)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang dengan alasan kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan dan/atau Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang dinilai oleh negara telah atau dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya melalui industri olahraga.

Pasal 5

(1)Kriteria Olahragawan Asing yang dapat diusulkan untuk diberikan Rekomendasi meliputi:
1. a.berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
2. b.adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia;
3. c.berprestasi di negara asal pada tingkat internasional; dan
4. d.berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memenuhi pertimbangan kepentingan nasional.
(2)Kriteria Tenaga Keolahragaan Asing yang dapat diusulkan untuk diberikan Rekomendasi meliputi:
1. a.berprestasi di negara asal di tingkat internasional;
2. b.berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memberikan sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia;
3. c.memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keolahragaan tingkat internasional; dan
4. d.memenuhi pertimbangan kepentingan nasional.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi secara tertulis kepada Menteri.
(2)Surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (bulan) sebelum Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia.

Pasal 7

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus melampirkan:

a.kajian komprehensif yang memuat: 1) kemampuan teknikal dari Olahragawan Asing dan/atau kompetensi Tenaga Keolahragaan Asing; 2) proyeksi jangka pendek bagi Olahragawan Asing untuk memperkuat tim nasional Indonesia dari cabang olahraga pengusul; 3) proyeksi jangka panjang dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing terhadap pembinaan dan pengembangan cabang olahraga pengusul; 4) capaian prestasi atau sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing; 5) adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia bagi Olahragawan Asing; dan 6) ketentuan dalam statuta federasi olahraga internasional dan peraturan perundang-undangan.
b.persyaratan dokumen administratif yang meliputi: 1) fotokopi akta kelahiran; 2) daftar riwayat hidup; 3) surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya; 5) fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku; 6) surat keterangan dari perwakilan negara Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan 7) fotokopi bukti capaian prestasi bagi Olahragawan Asing atau fotokopi sertifikat kompetensi bagi Tenaga Keolahragaan Asing.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi.
(2)Menteri dapat menugaskan Sekretaris Kementerian untuk melakukan penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sekretaris Kementerian menugaskan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk melakukan penelaahan dan verifikasi permohonan Rekomendasi.
(4)Dalam melakukan penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

(1)Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :
1. a.verifikasi dokumen administratif; dan
2. b.tindakan lapangan.
(2)Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
(3)Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.mengumpulkan bahan, data, dan informasi;
2. b.melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi; dan
3. c.menganalisis bahan, data, dan informasi.
(4)Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing.

Pasal 10

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b berkaitan dengan:

a.dokumen keimigrasian;
b.pengaduan masyarakat;
c.berita media massa; dan
d.hasil wawancara dengan Pemohon yang diberikan Kewarganegaraan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi penyampaian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman penyampaian permohonan rekomendasi dan pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan/atau tenaga keolahragaan warga negara asing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS USULAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHRAGAWAN WARGA NEGARA ASING DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN WARGA NEGARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
4.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
5.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
6.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
7.Olahragawan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Olahragawan Asing adalah Olahragawan berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Tenaga Keolahragaan Asing adalah Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Rekomendasi Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing telah memenuhi persyaratan Pewarganegaraan.
11.Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah ketua umum Organisasi Olahraga tingkat pusat/nasional.

Pasal 2

(1)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing dapat diusulkan untuk diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usulan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Rekomendasi dari Menteri sebelum usulan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 3

Usulan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing diajukan oleh Pemohon.

BAB II

KRITERIA OLAHRAGAWAN ASING DAN/ATAU TENAGA KEOLAHRAGAAN ASING

Pasal 4

(1)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian Kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
(2)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan dan/atau Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.
(3)Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang dengan alasan kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan dan/atau Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang dinilai oleh negara telah atau dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya melalui industri olahraga.

Pasal 5

(1)Kriteria Olahragawan Asing yang dapat diusulkan untuk diberikan Rekomendasi meliputi:
1. a.berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
2. b.adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia;
3. c.berprestasi di negara asal pada tingkat internasional; dan
4. d.berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memenuhi pertimbangan kepentingan nasional.
(2)Kriteria Tenaga Keolahragaan Asing yang dapat diusulkan untuk diberikan Rekomendasi meliputi:
1. a.berprestasi di negara asal di tingkat internasional;
2. b.berprestasi terhadap keolahragaan nasional atau memberikan sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia;
3. c.memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keolahragaan tingkat internasional; dan
4. d.memenuhi pertimbangan kepentingan nasional.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi secara tertulis kepada Menteri.
(2)Surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (bulan) sebelum Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia.

Pasal 7

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus melampirkan:

a.kajian komprehensif yang memuat: 1) kemampuan teknikal dari Olahragawan Asing dan/atau kompetensi Tenaga Keolahragaan Asing; 2) proyeksi jangka pendek bagi Olahragawan Asing untuk memperkuat tim nasional Indonesia dari cabang olahraga pengusul; 3) proyeksi jangka panjang dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing terhadap pembinaan dan pengembangan cabang olahraga pengusul; 4) capaian prestasi atau sumbangan luar biasa di bidang keolahragaan di Indonesia dari Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing; 5) adanya faktor kekerabatan dari kakek, nenek atau orang tua yang berdarah Indonesia bagi Olahragawan Asing; dan 6) ketentuan dalam statuta federasi olahraga internasional dan peraturan perundang-undangan.
b.persyaratan dokumen administratif yang meliputi: 1) fotokopi akta kelahiran; 2) daftar riwayat hidup; 3) surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya; 5) fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku; 6) surat keterangan dari perwakilan negara Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan 7) fotokopi bukti capaian prestasi bagi Olahragawan Asing atau fotokopi sertifikat kompetensi bagi Tenaga Keolahragaan Asing.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi.
(2)Menteri dapat menugaskan Sekretaris Kementerian untuk melakukan penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sekretaris Kementerian menugaskan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk melakukan penelaahan dan verifikasi permohonan Rekomendasi.
(4)Dalam melakukan penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

(1)Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :
1. a.verifikasi dokumen administratif; dan
2. b.tindakan lapangan.
(2)Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
(3)Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.mengumpulkan bahan, data, dan informasi;
2. b.melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi; dan
3. c.menganalisis bahan, data, dan informasi.
(4)Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing.

Pasal 10

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b berkaitan dengan:

a.dokumen keimigrasian;
b.pengaduan masyarakat;
c.berita media massa; dan
d.hasil wawancara dengan Pemohon yang diberikan Kewarganegaraan.