DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian dalam pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN. BMN meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.; Pejabat Pengelola BMN di Lingkungan Kemenpora; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sub bidang kepemudaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan di daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. 6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyediaan adalah kegiatan untuk memperoleh prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai tersedianya prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
4.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
5.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
6.Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan adalah kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
8.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

BAB II

PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 2

Prasarana Kepemudaan terdiri atas:

a.sentra pemberdayaan Pemuda;
b.koperasi Pemuda;
c.pondok Pemuda;
d.gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
e.pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
f.prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 3

(1)Sentra pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf a merupakan wadah/pusat yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan Kepemudaan berupa:
1. a.tempat atau ruang; dan/atau
2. b.lingkungan.
(2)Tempat atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bangunan gedung yang merupakan hasil pekerjaan konstruksi.
(3)Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area terbuka atau luar ruang pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(4)Sentra pemberdayaan Pemuda dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan Pemuda berupa:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

Pasal 4

(1)Koperasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan wadah bagi Pemuda untuk mengembangkan potensi ketrampilan berusaha guna peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda.
(2)Koperasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat atau ruang yang berada di lingkungan Masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi tempat dimana koperasi itu didirikan.
(3)Koperasi Pemuda dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan kewirausahaan berupa:
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
4. d.pendampingan;
5. e.kemitraan;
6. f.promosi; dan/atau
7. g.bantuan akses permodalan.

Pasal 5

(1)Pondok Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan akomodasi dan pengembangan hunian untuk fungsi usaha guna mendukung kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan fungsi Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pondok Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pariwisata dan/atau pusat keramaian/bisnis.
(3)Pondok Pemuda dimanfaatkan untuk kegiatan:
1. a.pelatihan;
2. b.pertemuan;
3. c.konferensi;
4. d.konvensi;
5. e.pemagangan; dan
6. f.kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi bagi Pemuda.

Pasal 6

(1)Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan bagi Pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepemudaan.
(2)Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pusat keramaian/bisnis dengan memperhatikan kemudahan akses transportasi publik.
(3)Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kreativitas Pemuda, berupa:
1. a.seni;
2. b.budaya;
3. c.olahraga;
4. d.kuliner; dan/atau
5. e.teknologi informasi.

Pasal 7

(1)Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan tempat atau ruang termasuk lingkungan bagi Pemuda untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang Kepemudaan.
(2)Pendidikan dan pelatihan bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal.
(3)Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.lembaga kursus;
2. b.lembaga pelatihan;
3. c.kelompok belajar; dan
4. d.pusat kegiatan belajar Masyarakat.
(4)Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan ibukota provinsi atau ibukota kabupaten/kota.
(5)Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda dimanfaatkan untuk mendukung peran aktif Pemuda sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan.

Pasal 8

Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a diwujudkan dengan:

a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental- spiritual; dan/atau
c.meningkatkan kesadaran hukum.

Pasal 9

Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b diwujudkan dengan:

a.memperkuat wawasan kebangsaan;
b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
c.membangkitkan sikap kritis lingkungan dan penegakan hukum;
d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
f.memberikan kemudahan akses informasi.

Pasal 10

Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

a.pendidikan politik dan demokratisasi;
b.sumber daya ekonomi;
c.kepedulian terhadap Masyarakat;
d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.olahraga, seni, dan budaya;
f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…