DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat membentuk penyelenggara WBS. (2) Penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penanggungjawab; b. ketua; c. Verifikator; d. Penelaah; dan e. Administrator Sistem.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dari pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga diperlukan pengaturan mengenai tata cara penanganan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui whistleblowing system di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2.Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai Negeri Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon Pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pegawai yang menerima gaji atau upah dari Kementerian.
4.Whistleblower adalah Pegawai yang memiliki informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi.
5.Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh Whistleblower mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi.
6.Whistleblowing System yang selanjutnya disingkat WBS adalah sistem pengelolaan Pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi.
7.Inspektorat adalah unit kerja di Sekretariat Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
8.Verifikator adalah Pegawai negeri sipil pada Inspektorat yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.
9.Penelaah adalah Pegawai negeri sipil pada Inspektorat yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Whistleblower melalui Verifikator.
10.Administrator Sistem adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional WBS.
11.Terlapor adalah Pegawai yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi.
12.Tim Pemeriksaan Khusus adalah tim yang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam Pelaporan dan bagi Inspektorat dalam penanganan Pelaporan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Kementerian;
2. b.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian;
3. c.meningkatkan peran serta Pegawai untuk mengungkapkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi;
4. d.meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di Kementerian; dan
5. e.memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam menyampaikan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Bentuk perbuatan yang diduga merupakan Tindak Pidana Korupsi berupa:

a.tindakan merugikan keuangan negara;
b.suap menyuap;
c.penggelapan dalam jabatan;
d.penyalahgunaan wewenang;
e.pemerasan;
f.gratifikasi;
g.benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
h.perbuatan Tindak Pidana Korupsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggara WBS;
b.Pelaporan; dan
c.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARA WBS

Pasal 5

Inspektorat menyelenggarakan WBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat membentuk penyelenggara WBS.
(2)Penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penanggungjawab;
2. b.ketua;
3. c.Verifikator;
4. d.Penelaah; dan
5. e.Administrator Sistem.

Pasal 7

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 8

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi Pelaporan;
2. b.memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab mengenai tindak lanjut penanganan Pelaporan;
3. c.memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan Pelaporan; dan
4. d.melaksanakan pemantauan penanganan Pelaporan.

Pasal 9

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas:

a.melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
b.meminta tambahan data dan informasi kepada Whistleblower jika dibutuhkan;
c.menyampaikan hasil verifikasi kepada Penelaah; dan
d.menginformasikan status penanganan Pelaporan kepada Whistleblower.

Pasal 10

Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertugas:

a.melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator;
b.meminta tambahan data dan informasi kepada Verifikator jika diperlukan;
c.meminta pendapat tenaga ahli jika diperlukan;
d.melakukan upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.menyampaikan hasil telaahan kepada Ketua.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…