DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi; pendirian organisasi; nama, lambang, dan tanda gambar; struktur organisasi; pengambilan keputusan; rencana pembinaan jangka panjang dan jangka menengah; prasarana dan sarana; kode etik; dan pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi guna mencapai tujuan keolahragaan nasional;
c.bahwa untuk menciptakan tata kelola organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif diperlukan adanya standar pengelolaan organisasi keolahragaan lingkup olahraga prestasi;
d.bahwa standar pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi merupakan salah satu standar nasional keolahragaan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI OLAHRAGA LINGKUP OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
4.Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
5.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
6.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggaran Dasar Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Organisasi Olahraga.
8.Anggaran Rumah Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
12.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dalam pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Olahragawan dan pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi;
2. b.menjamin tercapainya tujuan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang berperan strategis dalam mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
3. c.menjamin agar pembinaan dan pengembangan Olahraga yang diselenggarakan oleh Organisasi Olahraga mencapai standar mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan; dan
4. d.menjamin tata kelola Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif sesuai dengan standar pengelolaan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.

BAB II

ORGANISASI OLAHRAGA LINGKUP OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 3

Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi terdiri atas:

a.komite olimpiade Indonesia;
b.komite Olahraga nasional;
c.komite paralimpiade Indonesia;
d.organisasi anti-doping nasional;
e.induk organisasi cabang Olahraga;
f.Organisasi Olahraga fungsional;
g.Organisasi Olahraga profesional;
h.Organisasi Olahraga penyandang disabilitas lingkup Olahraga Prestasi; dan
i.Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi lainnya.

BAB III

PENDIRIAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan oleh 3 (tiga) warga negara Indonesia atau lebih yang cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk badan hukum perkumpulan.

Pasal 5

(1)Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang berbentuk badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
2. b.program kerja;
3. c.sumber pendanaan;
4. d.surat keterangan domisili;
5. e.nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
6. f.surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau tidak sedang berperkara di pengadilan.
(2)Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan secara elektronik untuk mendapat pengesahan badan hukum perkumpulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
(4)Pendaftaran dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)AD dan ART Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi memuat ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AD dan ART Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi juga harus menambahkan ketentuan mengenai:
1. a.visi dan misi;
2. b.tanda gambar;
3. c.pengambilan keputusan;
4. d.peraturan dan keputusan;
5. e.doping; dan
6. f.sanksi.

BAB IV

NAMA, LAMBANG, DAN TANDA GAMBAR

Pasal 7

(1)Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi berwenang untuk menentukan nama, lambang, dan tanda gambar organisasinya.
(2)Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan.
(3)Khusus penentuan nama harus memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan kombinasi kata yang menunjukan kecabangan Olahraga untuk Organisasi Olahraga yang tugas dan fungsinya membina Olahragawan;
2. b.menggunakan kombinasi kata yang menunjukan bidang kegiatan untuk Organisasi Olahraga yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembinaan langsung kepada Olahragawan; dan
3. c.menggunakan diksi yang merepresentasikan wilayah kepengurusan.

Pasal 8

Nama, lambang, dan tanda gambar Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi yang tidak diperbolehkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terdapat kemiripan yang disebabkan adanya:

a.unsur yang dominan antara nomenklatur organisasi yang satu dengan nomenklatur organisasi yang lain sehingga menimbulkan kesan persamaan, baik mengenai bidang kegiatan, bentuk, dan cara penempatan; dan
b.cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar organisasi tersebut.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

(1)Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi paling sedikit memiliki struktur:
1. a.kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi;
2. b.pengurus; dan
3. c.pengawas.
(2)Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi dapat membentuk struktur tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan; dan
2. b.struktur tambahan:
  1. 1.hanya muncul dalam AD dan ART; dan
  2. 2.tidak muncul dalam surat keputusan yang diajukan dalam pengesahan badan hukum perkumpulan.

Pasal 10

(1)Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.kongres atau musyawarah; atau
2. b.kongres atau musyawarah luar biasa.
(2)Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian.
(3)Kongres/musyawarah atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
1. a.pemilihan dan penetapan ketua terpilih yang sekaligus bertindak sebagai formatur kepengurusan;
2. b.pengesahan perubahan AD dan ART;
3. c.penetapan program kerja;
4. d.laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi pada periode sebelumnya;
5. e.pembahasan isu aktual sesuai dinamika kebutuhan organisasi;
6. f.penerimaan, pemberhentian, dan/atau penolakan permohonan sebagai anggota;
7. g.penetapan program kerja tahunan;
8. h.penetapan tata cara pemilihan ketua; dan
9. i.penetapan kebijakan lainnya.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…