DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang

Menetapkan

menetapkan desain olahraga daerah;

c.bahwa untuk sinergi kebijakan keolahragaan daerah dengan desain besar olahraga nasional, perlu landasan hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun desain olahraga daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
5. 6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
3.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
4.Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
7.Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah provinsi.
8.Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.penyeragaman penyusunan DOD di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
b.percepatan implementasi DBON di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
c.menghasilkan DOD yang operasional, implementatif, dan sinergis dengan DBON.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
b.penyusunan DOD;
c.penetapan DOD;
d.perubahan DOD; dan
e.pemantauan dan evaluasi DOD.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI DAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

(1)Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah provinsi, Pemerintah Daerah provinsi membentuk Tim Koordinasi Provinsi.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
(2)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.ketua : Gubernur;
2. b.wakil ketua : Wakil Gubernur;
3. c.ketua pelaksana : Sekretaris Daerah provinsi;
4. d.sekretaris pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang olahraga;
5. e.anggota : 1. kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi;
  1. 2.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. 3.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perencanaan daerah;
  3. 4.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
  4. 5.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pendidikan;
  5. 6.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pariwisata;
  6. 7.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang kesehatan;
  7. 8.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perindustrian;
  8. 9.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perdagangan;
  9. 10.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
  10. 11.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang sosial;
  11. 12.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pekerjaan umum; dan
  12. 13.kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat provinsi.
(3)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah provinsi.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
1. a.Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat provinsi;
2. b.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat provinsi;
3. c.Komite Paralimpiade Indonesia tingkat provinsi;
4. d.induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
5. e.induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa tingkat provinsi;
6. f.akademisi;
7. g.Kamar Dagang dan Industri di provinsi; dan
8. h.pers.
(5)Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
(2)Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua : Bupati/Wali Kota;
2. b.wakil ketua : Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota;
3. c.ketua pelaksana : Sekretaris Daerah kabupaten/kota;
4. d.sekretariat pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang olahraga;
5. e.anggota : 1. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten/kota;
  1. 2.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. 3.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perencanaan daerah;
  3. 4.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
  4. 5.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan;
  5. 6.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata;
  6. 7.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan;
  7. 8.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian;
  8. 9.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perdagangan;
  9. 10.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
  10. 11.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang sosial;
  11. 12.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum; dan
  12. 13.kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten/kota.
(3)Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah kabupaten/kota.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
1. a.Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota:
2. b.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat kabupaten/kota;
3. c.Komite Paralimpiade Indonesia tingkat kabupaten/kota;
4. d.induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
5. e.induk organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat kabupaten/kota;
6. f.akademisi;
7. g.Kamar Dagang dan Industri di kabupaten/kota; dan
8. h.pers.
(5)Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 7

Bagan struktur Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYUSUNAN DOD

Pasal 8

(1)Dalam menyusun DOD, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus berpedoman pada DBON.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
1. a.visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON; dan
2. b.rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 9

(1)Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah provinsi selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Provinsi untuk menyusun rancangan DOD di provinsi.
(2)Bupati/Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah kabupaten/kota selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk menyusun rancangan DOD di kabupaten/kota.

Pasal 10

Tahapan penyusunan DOD meliputi:

a.persiapan penyusunan rancangan DOD;
b.penyusunan rancangan DOD; dan
c.finalisasi rancangan DOD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang

Menetapkan

menetapkan desain olahraga daerah;

c.bahwa untuk sinergi kebijakan keolahragaan daerah dengan desain besar olahraga nasional, perlu landasan hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun desain olahraga daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
5. 6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
3.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
4.Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
7.Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah provinsi.
8.Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.penyeragaman penyusunan DOD di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
b.percepatan implementasi DBON di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
c.menghasilkan DOD yang operasional, implementatif, dan sinergis dengan DBON.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
b.penyusunan DOD;
c.penetapan DOD;
d.perubahan DOD; dan
e.pemantauan dan evaluasi DOD.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI DAN TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

(1)Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah provinsi, Pemerintah Daerah provinsi membentuk Tim Koordinasi Provinsi.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
(2)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.ketua : Gubernur;
2. b.wakil ketua : Wakil Gubernur;
3. c.ketua pelaksana : Sekretaris Daerah provinsi;
4. d.sekretaris pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang olahraga;
5. e.anggota : 1. kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi;
  1. 2.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. 3.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perencanaan daerah;
  3. 4.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
  4. 5.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pendidikan;
  5. 6.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pariwisata;
  6. 7.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang kesehatan;
  7. 8.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perindustrian;
  8. 9.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang perdagangan;
  9. 10.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
  10. 11.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang sosial;
  11. 12.kepala organisasi perangkat daerah provinsi di bidang pekerjaan umum; dan
  12. 13.kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat provinsi.
(3)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah provinsi.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
1. a.Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat provinsi;
2. b.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat provinsi;
3. c.Komite Paralimpiade Indonesia tingkat provinsi;
4. d.induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
5. e.induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa tingkat provinsi;
6. f.akademisi;
7. g.Kamar Dagang dan Industri di provinsi; dan
8. h.pers.
(5)Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
(2)Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua : Bupati/Wali Kota;
2. b.wakil ketua : Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota;
3. c.ketua pelaksana : Sekretaris Daerah kabupaten/kota;
4. d.sekretariat pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang olahraga;
5. e.anggota : 1. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten/kota;
  1. 2.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. 3.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perencanaan daerah;
  3. 4.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
  4. 5.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan;
  5. 6.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata;
  6. 7.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan;
  7. 8.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian;
  8. 9.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perdagangan;
  9. 10.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
  10. 11.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang sosial;
  11. 12.kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum; dan
  12. 13.kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten/kota.
(3)Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah kabupaten/kota.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
1. a.Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota:
2. b.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat kabupaten/kota;
3. c.Komite Paralimpiade Indonesia tingkat kabupaten/kota;
4. d.induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
5. e.induk organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat kabupaten/kota;
6. f.akademisi;
7. g.Kamar Dagang dan Industri di kabupaten/kota; dan
8. h.pers.
(5)Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 7

BAB III

PENYUSUNAN DOD

Pasal 8

(1)Dalam menyusun DOD, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus berpedoman pada DBON.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
1. a.visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON; dan
2. b.rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 9

(1)Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah provinsi selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Provinsi untuk menyusun rancangan DOD di provinsi.
(2)Bupati/Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah kabupaten/kota selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk menyusun rancangan DOD di kabupaten/kota.

Pasal 10

Tahapan penyusunan DOD meliputi:

a.persiapan penyusunan rancangan DOD;
b.penyusunan rancangan DOD; dan
c.finalisasi rancangan DOD.