DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa olahragawan yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi olahragawan berprestasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Olahragawan Berprestasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
4.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
5.Olahragawan Berprestasi adalah Olahragawan yang telah mencapai Prestasi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
6.Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain intansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
7.Pekan Olahraga Internasional adalah pertandingan/perlombaan tingkat internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
8.Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Instansi Pemerintah dalam memberikan penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan;
b.kebutuhan khusus jalur Olahragawan Berprestasi;
b.penempatan dan Penugasan; dan
c.pengawasan dan pelaporan.

Pasal 4

(1)Pemerintah dapat memberikan penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(2)Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan yang memiliki Prestasi pada Pekan Olahraga Internasional.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

(1)Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan prestasi, minimal meraih:
1. a.medali perunggu pada olimpiade atau paralimpiade;
2. b.medali perak pada asian games atau asian para games; atau
3. c.medali emas pada southeast asian games (SEA games) atau ASEAN para games.
(2)Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan medali dan/atau sertifikat yang menunjukkan perolehan Prestasi dari penyelenggara Pekan Olahraga Internasional.
(3)Selain persyaratan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS di Instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN KHUSUS PNS JALUR OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Beprestasi, Kementerian menyiapkan data Olahragawan Berprestasi dan peminatan penempatan pada Instansi Pemerintah.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(3)Kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk alokasi pada Instansi Pemerintah di tingkat daerah dengan mempertimbangkan daerah pembinaan atau daerah asal Olahragawan Berprestasi.

Pasal 7

(1)Dalam penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kementerian menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah untuk mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(3)Berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada Kementerian.
(4)Dalam hal Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian bersama Instansi Pemerintah menandatangani nota kesepahaman sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah PyB di Kementerian dan Instansi Pemerintah.

Pasal 8

(1)Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Instansi Pemerintah menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui Menteri.
(2)Menteri melakukan validasi kesesuaian usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi yang diajukan oleh Instansi Pemerintah dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi secara nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Pasal 9

(1)Berdasarkan pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(2)Menteri mencantumkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan kerja/unit penempatan dalam pengumuman lowongan PNS melalui portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara.
(3)Olahragawan Berprestasi pada Pekan Olahraga Internasional melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sesuai dengan alokasi kebutuhan khusus yang tersedia bersadarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melamar sesuai dengan formasi:
1. a.jabatan fungsional; atau
2. b.jabatan pelaksana.

Pasal 10

(1)Kementerian melakukan seleksi terhadap Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3).
(2)Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pembina kepegawaian Instansi Pemerintah sebagai dasar pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi calon PNS.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa olahragawan yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi olahragawan berprestasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
4.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
5.Olahragawan Berprestasi adalah Olahragawan yang telah mencapai Prestasi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
6.Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain intansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
7.Pekan Olahraga Internasional adalah pertandingan/perlombaan tingkat internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
8.Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Instansi Pemerintah dalam memberikan penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan;
b.kebutuhan khusus jalur Olahragawan Berprestasi;
b.penempatan dan Penugasan; dan
c.pengawasan dan pelaporan.

Pasal 4

(1)Pemerintah dapat memberikan penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(2)Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan yang memiliki Prestasi pada Pekan Olahraga Internasional.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

(1)Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan prestasi, minimal meraih:
1. a.medali perunggu pada olimpiade atau paralimpiade;
2. b.medali perak pada asian games atau asian para games; atau
3. c.medali emas pada southeast asian games (SEA games) atau ASEAN para games.
(2)Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan medali dan/atau sertifikat yang menunjukkan perolehan Prestasi dari penyelenggara Pekan Olahraga Internasional.
(3)Selain persyaratan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS di Instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN KHUSUS PNS JALUR OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Beprestasi, Kementerian menyiapkan data Olahragawan Berprestasi dan peminatan penempatan pada Instansi Pemerintah.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(3)Kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk alokasi pada Instansi Pemerintah di tingkat daerah dengan mempertimbangkan daerah pembinaan atau daerah asal Olahragawan Berprestasi.

Pasal 7

(1)Dalam penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kementerian menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah untuk mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(3)Berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada Kementerian.
(4)Dalam hal Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian bersama Instansi Pemerintah menandatangani nota kesepahaman sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah PyB di Kementerian dan Instansi Pemerintah.

Pasal 8

(1)Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Instansi Pemerintah menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui Menteri.
(2)Menteri melakukan validasi kesesuaian usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi yang diajukan oleh Instansi Pemerintah dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi secara nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Pasal 9

(1)Berdasarkan pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
(2)Menteri mencantumkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan kerja/unit penempatan dalam pengumuman lowongan PNS melalui portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara.
(3)Olahragawan Berprestasi pada Pekan Olahraga Internasional melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sesuai dengan alokasi kebutuhan khusus yang tersedia bersadarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melamar sesuai dengan formasi:
1. a.jabatan fungsional; atau
2. b.jabatan pelaksana.

Pasal 10

(1)Kementerian melakukan seleksi terhadap Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3).
(2)Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pembina kepegawaian Instansi Pemerintah sebagai dasar pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi calon PNS.