DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan: a. meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Pengendalian Gratifikasi; b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian; c. membangun integritas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Kementerian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0417 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
3.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
4.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5.Pegawai Negeri Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah calon pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pegawai yang menerima gaji atau upah dari Kementerian.
6.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
8.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
9.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi.
10.Inspektorat adalah unit kerja di sekretariat Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
11.Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
12.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
13.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan/atau tindakannya.
14.Whistle Blowing System adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi.
15.Pihak Ketiga adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi, korporasi, maupun instansi pemerintah lain yang menjalin kerja sama dengan Kementerian.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan:
1. a.meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Pengendalian Gratifikasi;
2. b.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian;
3. c.membangun integritas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
4. d.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Gratifikasi;
b.UPG Kementerian; dan
c.mekanisme pelaporan Gratifikasi.

BAB II

GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara meliputi:
1. a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
2. b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 5

(1)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan Gratifikasi yang dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
(2)Terhadap Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
(3)Bentuk Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Gratifikasi yang diterima:
1. a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran Kementerian di luar penerimaan yang sah;
3. c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, reviu, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Kementerian;
5. e.dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai Negeri;
6. f.dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. g.sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dalam tugas Kedinasan dengan pihak lain;
8. h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. i.merupakan hadiah atau souvenir bagi Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, pengawas, atau tamu selama kunjungan dinas;
10. j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, point reward oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. l.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Pasal 6

(1)Kewajiban penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan dalam hal:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
3. c.penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
4. d.Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
5. e.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, karena dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
(2)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dikecualikan dari kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Gratifikasi tersebut kepada KPK baik langsung maupun melalui UPG.
(3)Dalam hal Gratifikasi yang tidak dapat ditolak berupa makanan/barang yang memiliki tingkat kadaluarsa tinggi/mudah busuk atau rusak, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menyampaikannya kepada UPG.
(4)Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ke panti asuhan, panti jompo atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
(5)Penyaluran Gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

Pasal 7

(1)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. a.berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai standar biaya yang berlaku untuk semua Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dengan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
2. b.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan
4. d.merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
(2)Bentuk Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam Kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksud sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan dan berlaku umum;
6. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait Kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada Kementerian dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; dan
18. r.bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima sebagai tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta/resepsi sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan.

Pasal 8

(1)Setiap Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara jika diminta oleh atasan langsung untuk memberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan wajib menolak dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan Gratifikasi yang berlaku di Kementerian.
(2)Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengarah pada pemerasan dan/atau pemaksaan, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara segera melaporkannya kepada UPG Kementerian.

Pasal 9

(1)Dalam hal Gratifikasi yang diterima bukan dalam bentuk uang, nilainya dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
(2)Dalam hal Gratifikasi yang diterima dalam bentuk valuta asing, nilainya dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.
(3)Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diterima pada hari libur, nilainya dihitung dengan menggunakan kurs pada hari kerja sebelumnya.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 10

(1)Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Kementerian dibentuk UPG.
(2)Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi kepada UPG.
(3)Dalam hal UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada Inspektorat atau kepada atasan langsung.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

GRATIFIKASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0417 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

GRATIFIKASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0417 Tahun 2014