DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fasilitasi, pelayanan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
c.bahwa untuk tertib administrasi pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
4.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
5.Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri sebagai salah satu persyaratan pengajuan perizinan pada kementerian/lembaga terkait kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
7.Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, pimpinan lembaga pendidikan, badan hukum, badan usaha, dan/atau Masyarakat yang mengajukan permohonan Rekomendasi.
8.Keramaian Umum adalah kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menimbulkan keramaian, kerumunan massa, atau tontonan untuk umum, baik yang diselenggarakan di ruang tertutup maupun ruang terbuka.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
1. a.Pemohon dalam mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi; dan
2. b.Kementerian dalam pemberian Rekomendasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.tertib administrasi pemberian Rekomendasi;
2. b.pengendalian penyalahgunaan Rekomendasi;
3. c.menjamin agar pemberian Rekomendasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjamin kepastian hukum bagi Pemohon dalam mengajukan Rekomendasi.

BAB II

REKOMENDASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 3

(1)Kementerian memberikan Rekomendasi berdasarkan permohonan dari Pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rekomendasi sebagai persyaratan proses:
1. a.penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan;
2. b.pengesahan badan hukum perkumpulan;
3. c.pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
4. d.pemberian visa kunjungan;
5. e.penggunaan prasarana dan/atau sarana;
6. f.pembebasan bea masuk;
7. g.pengecualian impor;
8. h.pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
9. i.peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga.

Pasal 4

(1)Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian;
2. b.Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri; dan/atau
3. c.Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum.
(2)Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pemohon bermaksud untuk mencantumkan logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan.
(3)Media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.spanduk;
2. b.baliho;
3. c.banner;
4. d.videotron;
5. e.neon sign;
6. f.situs web (website);
7. g.media sosial;
8. h.sertifikat;
9. i.piala; dan/atau
10. j.media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya.
(4)Pencantuman logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyertakan foto Menteri.
(5)Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dapat dimohonkan pembubuhan tanda tangan oleh pejabat dari Kementerian sesuai kewenangannya.
(2)Pembubuhan tanda tangan oleh pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan yang:
1. a.telah mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian;
2. b.mendapat fasilitasi dari Kementerian dalam bentuk barang dan/atau uang; dan/atau
3. c.bekerja sama dengan Kementerian.

Pasal 6

(1)Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), diberikan terhadap kegiatan yang:
1. a.berskala internasional;
2. b.berskala nasional; dan
3. c.merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah.
(2)Kegiatan yang berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat internasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) negara.
(3)Kegiatan yang berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat nasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) provinsi.
(4)Kegiatan yang merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

Pasal 7

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan sebagai syarat pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 8

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing non dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh organisasi Kepemudaan dan/atau organisasi olahraga kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada warga negara Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau mendapat undangan sebagai delegasi atau kontingen pada kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di luar negeri.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemohon tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan visa yang ditentukan oleh negara tujuan.

Pasal 10

Rekomendasi sebagai persyaratan proses penggunaan prasarana dan/atau sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan yang akan menggunakan prasarana dan/atau sarana aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fasilitasi, pelayanan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
c.bahwa untuk tertib administrasi pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
4.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
5.Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri sebagai salah satu persyaratan pengajuan perizinan pada kementerian/lembaga terkait kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
7.Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, pimpinan lembaga pendidikan, badan hukum, badan usaha, dan/atau Masyarakat yang mengajukan permohonan Rekomendasi.
8.Keramaian Umum adalah kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menimbulkan keramaian, kerumunan massa, atau tontonan untuk umum, baik yang diselenggarakan di ruang tertutup maupun ruang terbuka.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
1. a.Pemohon dalam mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi; dan
2. b.Kementerian dalam pemberian Rekomendasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.tertib administrasi pemberian Rekomendasi;
2. b.pengendalian penyalahgunaan Rekomendasi;
3. c.menjamin agar pemberian Rekomendasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjamin kepastian hukum bagi Pemohon dalam mengajukan Rekomendasi.

BAB II

REKOMENDASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 3

(1)Kementerian memberikan Rekomendasi berdasarkan permohonan dari Pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rekomendasi sebagai persyaratan proses:
1. a.penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan;
2. b.pengesahan badan hukum perkumpulan;
3. c.pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
4. d.pemberian visa kunjungan;
5. e.penggunaan prasarana dan/atau sarana;
6. f.pembebasan bea masuk;
7. g.pengecualian impor;
8. h.pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
9. i.peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga.

Pasal 4

(1)Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian;
2. b.Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri; dan/atau
3. c.Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum.
(2)Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pemohon bermaksud untuk mencantumkan logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan.
(3)Media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.spanduk;
2. b.baliho;
3. c.banner;
4. d.videotron;
5. e.neon sign;
6. f.situs web (website);
7. g.media sosial;
8. h.sertifikat;
9. i.piala; dan/atau
10. j.media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya.
(4)Pencantuman logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyertakan foto Menteri.
(5)Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dapat dimohonkan pembubuhan tanda tangan oleh pejabat dari Kementerian sesuai kewenangannya.
(2)Pembubuhan tanda tangan oleh pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan yang:
1. a.telah mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian;
2. b.mendapat fasilitasi dari Kementerian dalam bentuk barang dan/atau uang; dan/atau
3. c.bekerja sama dengan Kementerian.

Pasal 6

(1)Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), diberikan terhadap kegiatan yang:
1. a.berskala internasional;
2. b.berskala nasional; dan
3. c.merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah.
(2)Kegiatan yang berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat internasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) negara.
(3)Kegiatan yang berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat nasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) provinsi.
(4)Kegiatan yang merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada warga negara Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau mendapat undangan sebagai delegasi atau kontingen pada kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di luar negeri.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemohon tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan visa yang ditentukan oleh negara tujuan.