DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaporkan kekayaannya; www.peraturan.go.id 2018, No.489
b.bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); www.peraturan.go.id 2018, No.489
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2.Menteri adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.
3.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjalankan tugas eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai www.peraturan.go.id 2018, No.489 pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5.Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelengara Negara.
9.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
10.e-LHPKN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11.Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
12.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN. www.peraturan.go.id 2018, No.489
13.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelengara Negara kepada KPK.
14.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Publik.
15.Admin Instansi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
16.Admin Unit Kerja adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
17.Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
18.Pejabat Perbendaharaan Negara adalah ASN dan/atau non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN.
19.Pejabat Pengadaan adalah ASN yang ditunjuk melalui Surat Keputusan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
20.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
21.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
22.Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kepala ULP adalah kepala unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian Dalam Negeri, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian www.peraturan.go.id 2018, No.489 Perlengkapan Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA Pengadaan Barang/Jasa ULP adalah adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di mana anggota Kelompok Kerja tersebut berjumlah gasal dengan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan serta dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) .
24.Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
25.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
26.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah Pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja.
27.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. www.peraturan.go.id 2018, No.489

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
1. a.Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. b.Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
3. c.Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
4. d.Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
5. e.KPA;
6. f.PPK;
7. g.Auditor;
8. h.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas :
  1. 1.Kepala ULP;
  2. 2.Ketua dan Anggota Pokja ULP; dan
  3. 3.Ketua dan Anggota PPHP.
9. i.PPSPM;
10. j.Bendahara Pengeluaran; dan
11. k.Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; atau
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau www.peraturan.go.id 2018, No.489 berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga ) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. a.melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi formulir format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendataran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos ) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
(2)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.instansi;
4. d.tempat dan tanggal lahir; www.peraturan.go.id 2018, No.489
5. e.alamat;
6. f.identitas istri atau suami;
7. g.identitas anak;
8. h.jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
9. i.besarnya penghasilan dan pengeluaran;
10. j.surat kuasa mendapatkan data keuangan;
11. k.surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
12. l.surat pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.koordinator LHKPN adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. b.wakil koordinator 1 (satu) LHKPN adalah Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. c.wakil koordinator 2 (dua) LHKPN adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi; atau
4. d.administrator LHKPN yaitu Pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Admin Instansi.
(3)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.; dan www.peraturan.go.id 2018, No.489
2. b.administrator bertugas untuk:
  1. 1.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  2. 2.melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam aplikasi e- LHKPN;
  3. 3.mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; atau
  4. 4.memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

(1)Setiap satuan Unit Kerja Eselon I dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
(2)Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian/e-filling; atau
4. d.memonitor pelaporan LHKPN dimasing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN dimasing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2018, No.489 pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
(2)Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
2. b.pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

(1)Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
1. a.diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; atau
2. b.jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil.
(3)Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. www.peraturan.go.id 2018, No.489

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PERMEN 0172/ MENPORA/ XII/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaporkan kekayaannya; www.peraturan.go.id 2018, No.489
b.bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); www.peraturan.go.id 2018, No.489
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2.Menteri adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.
3.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjalankan tugas eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai www.peraturan.go.id 2018, No.489 pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5.Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelengara Negara.
9.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
10.e-LHPKN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11.Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
12.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN. www.peraturan.go.id 2018, No.489
13.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelengara Negara kepada KPK.
14.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Publik.
15.Admin Instansi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
16.Admin Unit Kerja adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
17.Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
18.Pejabat Perbendaharaan Negara adalah ASN dan/atau non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN.
19.Pejabat Pengadaan adalah ASN yang ditunjuk melalui Surat Keputusan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
20.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
21.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
22.Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kepala ULP adalah kepala unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian Dalam Negeri, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian www.peraturan.go.id 2018, No.489 Perlengkapan Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA Pengadaan Barang/Jasa ULP adalah adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di mana anggota Kelompok Kerja tersebut berjumlah gasal dengan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan serta dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) .
24.Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
25.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
26.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah Pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja.
27.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. www.peraturan.go.id 2018, No.489

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
1. a.Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. b.Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
3. c.Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
4. d.Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
5. e.KPA;
6. f.PPK;
7. g.Auditor;
8. h.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas :
  1. 1.Kepala ULP;
  2. 2.Ketua dan Anggota Pokja ULP; dan
  3. 3.Ketua dan Anggota PPHP.
9. i.PPSPM;
10. j.Bendahara Pengeluaran; dan
11. k.Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; atau
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau www.peraturan.go.id 2018, No.489 berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga ) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. a.melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi formulir format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendataran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos ) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
(2)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.instansi;
4. d.tempat dan tanggal lahir; www.peraturan.go.id 2018, No.489
5. e.alamat;
6. f.identitas istri atau suami;
7. g.identitas anak;
8. h.jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
9. i.besarnya penghasilan dan pengeluaran;
10. j.surat kuasa mendapatkan data keuangan;
11. k.surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
12. l.surat pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.koordinator LHKPN adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. b.wakil koordinator 1 (satu) LHKPN adalah Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. c.wakil koordinator 2 (dua) LHKPN adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi; atau
4. d.administrator LHKPN yaitu Pejabat yang ditunjuk oleh instansi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Admin Instansi.
(3)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.; dan www.peraturan.go.id 2018, No.489
2. b.administrator bertugas untuk:
  1. 1.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  2. 2.melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kedalam aplikasi e- LHKPN;
  3. 3.mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; atau
  4. 4.memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

(1)Setiap satuan Unit Kerja Eselon I dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
(2)Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian/e-filling; atau
4. d.memonitor pelaporan LHKPN dimasing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN dimasing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2018, No.489 pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
(2)Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
2. b.pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

(1)Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
1. a.diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; atau
2. b.jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil.
(3)Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. www.peraturan.go.id 2018, No.489