DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan; susunan organisasi; sumber daya manusia, unit usaha; tata kerja; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disingkat LPUK adalah unit organisasi noneselon pada Kementerian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU.
6.Pejabat Pengelola BLU LPUK yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU LPUK, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
7.Pegawai BLU LPUK yang selanjutnya disebut Pegawai LPUK adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU.
8.Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemimpin BLU dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.
9.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPUK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
(2)LPUK dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

LPUK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha keolahragaan serta aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPUK menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan RSB dan RBA;
b.pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja LPUK;
c.pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha keolahragaan;
d.pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pemantauan atas aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK;
e.penyelenggaraan urusan sumber daya manusia, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya;
f.pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;
g.penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa;
h.penanganan urusan hukum dan kehumasan;
i.pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan LPUK; dan
j.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja LPUK.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi LPUK terdiri atas:
1. a.Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
2. b.Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan;
3. c.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
4. d.Dewan Pengawas.
(2)Bagan susunan organisasi LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, urusan keuangan, dan urusan umum LPUK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan RSB dan RBA;
b.pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
c.pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang;
d.penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
e.pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan;
f.pengelolaan perencanaan program;
g.pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja;
h.penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum;
i.pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa;
j.pengelolaan urusan kehumasan;
k.pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
l.pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 8

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas:

a.Divisi Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Divisi Umum.

Pasal 9

(1)Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi keuangan, pengelolaan perencanaan program, serta pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja.
(2)Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kerumahtanggaan, barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan urusan kehumasan, serta ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 10

Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan usaha keolahragaan serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…