DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan JDIH Kementerian Pemuda dan Olahraga: organisasi JDIH Kemenpora dan Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta monitoring dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang- undangan.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
7.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
9.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan JDIH Kementerian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kementerian, baik dengan Pusat JDIHN melalui pengintegrasian JDIH Kementerian ke dalam Pusat JDIHN, maupun kerja sama antar anggota JDIHN; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan publik di bidang pemuda dan olahraga sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kementerian; dan
2. b.anggota JDIH Kementerian.
(2)JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota JDIHN.

Pasal 5

(1)Pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(2)Pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan JDIH Kementerian.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, publikasi dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
2. b.pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
3. c.koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kementerian;
4. d.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
5. e.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Kementerian;
6. f.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia anggota JDIH Kementerian;
7. g.penyediaan sarana dan parasarana JDIH Kementerian;
8. h.pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
9. i.pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan
10. j.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpora kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 6

(1)Anggota JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada pada sekretariat kedeputian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(2)Anggota JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan masing-masing kedeputian.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota JDIH Kementerian menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing;
2. b.pemanfaatan sistem Informasi Hukum JDIH Kementerian dalam melakukan pendokumentasian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing;
3. c.penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan unit kerja masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kementerian; dan
4. d.penyampaian laporan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada unit kerja masing-masing kepada pusat JDIH Kementerian.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pusat JDIH Kementerian membentuk tim teknis JDIH Kementerian.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pusat JDIH Kementerian;
2. b.anggota JDIH Kementerian;
3. c.unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kehumasan di sekretariat Kementerian; dan
4. d.unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan di sekretariat Kementerian.
(3)Dalam hal diperlukan, tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga atau pihak lain terkait.
(4)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

(1)JDIH Kementerian memuat Dokumen Hukum yang terdiri atas:
1. a.Peraturan Perundang-Undangan; dan
2. b.produk hukum selain Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.undang-undang;
2. b.peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. c.peraturan pemerintah;
4. d.peraturan presiden;
5. e.peraturan Menteri; dan
6. f.Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(3)Produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.keputusan presiden;
2. b.instruksi presiden;
3. c.keputusan Menteri;
4. d.instruksi Menteri;
5. e.peraturan pimpinan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian;
6. f.nota kesepahaman/perjanjian kerja sama/letter of intent Kementerian;
7. g.keputusan putusan pengadilan;
8. h.yurisprudensi;
9. i.monografi hukum;
10. j.artikel majalah hukum;
11. k.buku hukum;
12. l.penelitian hukum;
13. m.pengkajian hukum;
14. n.naskah akademis, naskah urgensi, atau kajian teknis;
15. o.berita hukum;
16. p.dokumen advokasi hukum;
17. q.surat edaran;
18. r.rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
19. s.produk hukum lainnya selain Peraturan Perundang- undangan.
(4)Selain memuat Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian memuat Informasi Hukum.

Pasal 9

(1)Pusat JDIH Kementerian membangun sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman jdih.kemenpora.go.id.
(2)Laman jdih.kemenpora.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman pusat JDIHN.

Pasal 10

(1)Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat.
(2)Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…