DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar layanan advokasi hukum dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, efektif, efisien, serta tertib prosedur dan administrasi, diperlukan pedoman pelaksanaan layanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut PNS Kementerian adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS Kementerian dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian.
6.Mitra adalah pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pejabat dari kementerian/lembaga/instansi daerah yang diperbantukan atau ditugaskan untuk membantu kegiatan pada pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian.
7.Pensiunan PNS Kementerian adalah PNS Kementerian yang telah berakhir masa tugasnya.
8.Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh Kementerian kepada Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
9.Permasalahan Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian, yang diselesaikan di luar lembaga peradilan dan/atau di lembaga badan peradilan.
10.Advokasi Hukum Kementerian yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian kepada Menteri/mantan Menteri, Pegawai ASN, calon PNS Kementerian, pegawai Kementerian non ASN, Mitra, dan/atau Pensiunan PNS Kementerian yang menghadapi Permasalahan Hukum.
11.Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.Uji Materiil adalah pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
13.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat Kementerian.
14.Penerima Advokasi Hukum adalah pihak yang menerima Advokasi Hukum.

BAB II

ADVOKASI HUKUM

Pasal 2

Advokasi Hukum dilaksanakan dalam bentuk:

a.pemberian Perlindungan;
b.pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum;
c.pendampingan pemeriksaan perkara pidana;
d.penyelesaian perkara perdata;
e.penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
f.penyelesaian perkara Uji Materiil; dan
g.pendampingan saksi atau ahli.

Pasal 3

(1)Penerima Advokasi Hukum dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Pegawai ASN;
2. b.Pejabat;
3. c.calon PNS Kementerian;
4. d.pegawai Kementerian non-ASN; dan/atau
5. e.Mitra.
(2)Penerima Advokasi Hukum dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g terdiri atas:
1. a.Menteri/mantan Menteri;
2. b.Pejabat;
3. c.Pegawai ASN;
4. d.calon PNS Kementerian;
5. e.pegawai Kementerian non ASN;
6. f.Mitra; dan/atau
7. g.Pensiunan PNS Kementerian.
(3)Penerima Advokasi Hukum dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
1. a.Menteri; dan/atau
2. b.Pejabat.

Pasal 4

(1)Bentuk Advokasi Hukum berupa pemberian Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur.
(2)Dalam memberikan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur harus berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan APIP Kementerian.

Pasal 5

(1)Bentuk Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf g diberikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan/atau unit kerja di kedeputian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang hukum.
(2)Dalam hal Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di kedeputian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang hukum, harus berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(3)Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan jaksa pengacara negara, advokat, konsultan hukum, ahli hukum dan/atau ahli lainnya dengan memperhatikan proporsionalitas, peran dan kompetensi.

Pasal 6

Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan Perlindungan dari tindakan:

a.intimidasi, gangguan dan/atau pelecehan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
b.dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.intervensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai akibat politisasi birokrasi; dan
d.penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum dilaksanakan dengan memberikan pertimbangan hukum kepada Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang menghadapi Permasalahan Hukum terkait pekerjaan/jabatan.

Pasal 8

(1)Pendampingan pemeriksaan perkara pidana kepada Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berstatus sebagai saksi dapat diberikan melalui konsultasi terkait materi dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan.
(2)Pendampingan pemeriksaan perkara pidana kepada Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berstatus sebagai tersangka dan/atau terdakwa dilakukan dengan:
1. a.mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan;
2. b.mengajukan usulan upaya praperadilan;
3. c.membantu penyiapan pembuatan eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
4. d.mengajukan usulan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
5. e.mengajukan usulan saksi yang meringankan/a de charge dan ahli;
6. f.membantu memberikan pertimbangan untuk menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
7. g.membantu penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
8. h.mengajukan usulan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan membantu penyiapan pembuatan memori peninjauan kembali; dan
9. i.mengajukan usulan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
(3)Dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dapat berkoordinasi APIP Kementerian.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Advokasi Hukum dilakukan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
(2)Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku pengadaan barang/jasa kecuali penyedia, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan penyelesaian perkara perdata, unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Kementerian dan instansi terkait baik pusat maupun daerah.
(2)Penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran di bidang hukum keperdataan;
2. b.mengoordinasikan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi;
3. c.memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Penerima Advokasi Hukum baik yang berstatus sebagai tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara;
4. d.menjadi kuasa hukum bagi Penerima Advokasi Hukum dalam melakukan persidangan, baik sebagai tergugat, penggugat, verzet maupun derden verzet;
5. e.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di Kementerian dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
6. f.membantu menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, kesimpulan, dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan;
7. g.membantu memberikan pertimbangan untuk menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
8. h.menyiapkan serta memberikan pendampingan kepada Penerima Advokasi yang berstatus sebagai saksi terkait dengan perkara; dan/atau
9. i.mengusulkan ahli dengan memperhatikan proporsionalitas, peran dan kompetensi sesuai materi perkara.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar layanan advokasi hukum dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, efektif, efisien, serta tertib prosedur dan administrasi, diperlukan pedoman pelaksanaan layanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut PNS Kementerian adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS Kementerian dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian.
6.Mitra adalah pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pejabat dari kementerian/lembaga/instansi daerah yang diperbantukan atau ditugaskan untuk membantu kegiatan pada pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian.
7.Pensiunan PNS Kementerian adalah PNS Kementerian yang telah berakhir masa tugasnya.
8.Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh Kementerian kepada Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
9.Permasalahan Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian, yang diselesaikan di luar lembaga peradilan dan/atau di lembaga badan peradilan.
10.Advokasi Hukum Kementerian yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian kepada Menteri/mantan Menteri, Pegawai ASN, calon PNS Kementerian, pegawai Kementerian non ASN, Mitra, dan/atau Pensiunan PNS Kementerian yang menghadapi Permasalahan Hukum.
11.Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.Uji Materiil adalah pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
13.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat Kementerian.
14.Penerima Advokasi Hukum adalah pihak yang menerima Advokasi Hukum.

BAB II

ADVOKASI HUKUM

Pasal 2

Advokasi Hukum dilaksanakan dalam bentuk:

a.pemberian Perlindungan;
b.pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum;
c.pendampingan pemeriksaan perkara pidana;
d.penyelesaian perkara perdata;
e.penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
f.penyelesaian perkara Uji Materiil; dan
g.pendampingan saksi atau ahli.

Pasal 3

(1)Penerima Advokasi Hukum dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Pegawai ASN;
2. b.Pejabat;
3. c.calon PNS Kementerian;
4. d.pegawai Kementerian non-ASN; dan/atau
5. e.Mitra.
(2)Penerima Advokasi Hukum dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g terdiri atas:
1. a.Menteri/mantan Menteri;
2. b.Pejabat;
3. c.Pegawai ASN;
4. d.calon PNS Kementerian;
5. e.pegawai Kementerian non ASN;
6. f.Mitra; dan/atau
7. g.Pensiunan PNS Kementerian.
(3)Penerima Advokasi Hukum dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
1. a.Menteri; dan/atau
2. b.Pejabat.

Pasal 4

(1)Bentuk Advokasi Hukum berupa pemberian Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur.
(2)Dalam memberikan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur harus berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan APIP Kementerian.

Pasal 5

(1)Bentuk Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf g diberikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan/atau unit kerja di kedeputian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang hukum.
(2)Dalam hal Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di kedeputian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang hukum, harus berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(3)Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan jaksa pengacara negara, advokat, konsultan hukum, ahli hukum dan/atau ahli lainnya dengan memperhatikan proporsionalitas, peran dan kompetensi.

Pasal 6

Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan Perlindungan dari tindakan:

a.intimidasi, gangguan dan/atau pelecehan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
b.dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.intervensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai akibat politisasi birokrasi; dan
d.penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pendampingan pemeriksaan perkara pidana kepada Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berstatus sebagai saksi dapat diberikan melalui konsultasi terkait materi dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan.
(2)Pendampingan pemeriksaan perkara pidana kepada Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berstatus sebagai tersangka dan/atau terdakwa dilakukan dengan:
1. a.mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan;
2. b.mengajukan usulan upaya praperadilan;
3. c.membantu penyiapan pembuatan eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
4. d.mengajukan usulan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
5. e.mengajukan usulan saksi yang meringankan/a de charge dan ahli;
6. f.membantu memberikan pertimbangan untuk menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
7. g.membantu penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
8. h.mengajukan usulan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan membantu penyiapan pembuatan memori peninjauan kembali; dan
9. i.mengajukan usulan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
(3)Dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dapat berkoordinasi APIP Kementerian.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Advokasi Hukum dilakukan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
(2)Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku pengadaan barang/jasa kecuali penyedia, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan penyelesaian perkara perdata, unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Kementerian dan instansi terkait baik pusat maupun daerah.
(2)Penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasihat, dan saran di bidang hukum keperdataan;
2. b.mengoordinasikan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi;
3. c.memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Penerima Advokasi Hukum baik yang berstatus sebagai tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara;
4. d.menjadi kuasa hukum bagi Penerima Advokasi Hukum dalam melakukan persidangan, baik sebagai tergugat, penggugat, verzet maupun derden verzet;
5. e.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di Kementerian dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
6. f.membantu menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, kesimpulan, dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan;
7. g.membantu memberikan pertimbangan untuk menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
8. h.menyiapkan serta memberikan pendampingan kepada Penerima Advokasi yang berstatus sebagai saksi terkait dengan perkara; dan/atau
9. i.mengusulkan ahli dengan memperhatikan proporsionalitas, peran dan kompetensi sesuai materi perkara.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ADVOKASI HUKUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ADVOKASI HUKUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2017