DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang ketentuan umum; Jenis informasi publik; Mekanisme Pelayanan Informasi Publik; Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik; Laporan dan Evaluasi; dan Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengimplementasikan kewajiban Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku badan publik sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur tentang pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan www.peraturan.go.id 2019, No.81 Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, www.peraturan.go.id 2019, No.81 didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
5.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.
6.Atasan PPID adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai acuan bagi Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan permohonan Informasi publik;
b.sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.sebagai alat bagi terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur www.peraturan.go.id 2019, No.81 dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis Informasi publik;
b.mekanisme pelayanan Informasi publik;
c.pengelola Informasi dan dokumentasi; dan
d.penyelesaian keberatan dan sengketa Informasi publik.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Jenis Informasi Publik terdiri atas:

a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
b.Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala;
b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta- merta; dan
c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 6

(1)Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu yang www.peraturan.go.id 2019, No.81 meliputi:
1. a.Informasi yang berkaitan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. b.Ringkasan Informasi mengenai program dan/atau kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. c.Ringkasan Informasi mengenai kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. d.Informasi mengenai laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

(1)Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta- merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 8

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Daftar Informasi Publik yang di bawah penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga; www.peraturan.go.id 2019, No.81
b.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dalam lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
d.data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara;
e.rencana startegis Kementerian Pemuda dan Olahraga;
f.kegiatan pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
g.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
h.Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
(2)Pengklasifikasian atas Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengujian konsekuensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. www.peraturan.go.id 2019, No.81

BAB III

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 10

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui mekanisme:

a.permohonan Informasi Publik; dan
b.jawaban atas permohonan Informasi Publik.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…