DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 SDI memiliki fungsi sebagai: a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan; b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan; c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menilai kemajuan pembangunan keolahragaan, perlu dilakukan pengukuran indeks pembangunan olahraga yang dijadikan landasan pengambilan kebijakan di bidang keolahragaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk menilai kemajuan pembangunan keolahragaan melalui indeks pembangunan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat prosedur, tata cara, dan tahapan pengukuran indeks pembangunan olahraga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. 7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Index yang selanjutnya disingkat SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

(1)Pedoman pengukuran SDI dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menilai kemajuan pembangunan keolahragaan secara ilmiah dan terstandar.
(2)Pedoman pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan keolahragaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pasal 3

SDI memiliki fungsi sebagai:

a.indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;
b.pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan;
c.instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan
d.salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

Pasal 4

(1)SDI disusun berdasarkan prinsip:
1. a.tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
2. b.nondiskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis atau faktor lainnya.
(2)SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:
1. a.sumber daya manusia olahraga;
2. b.ruang terbuka;
3. c.literasi fisik;
4. d.partisipasi;
5. e.kebugaran;
6. f.perkembangan personal;
7. g.kesehatan;
8. h.ekonomi; dan
9. i.performa.

BAB II

METODE PENGUMPULAN DATA A. Populasi dan Sampel Pengumpulan data SDI tidak dilakukan melalui sensus, melainkan diambil secara sampling dengan teknik multistage random sampling. Teknik ini pada dasarnya adalah gabungan antara stratified random sampling dengan cluster sampling. Stratifikasi diperlukan untuk menjawab kondisi daerah dan/atau masyarakat Indonesia yang memang sangat heterogen. Dengan menggunakan metode ilmiah dan parameter statistik, diharapkan dapat menjamin bahwa sampel yang diambil representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Adapun cluster sampling digunakan untuk mengurangi biaya akibat tingkat penyebaran sampel yang meluas. Komponen cluster yang dijadikan dasar untuk melakukan random adalah kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

Pasal 5

(1)Pengukuran SDI dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang pembudayaan olahraga atau unit kerja lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan nasional.
(3)Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian berkoordinasi dengan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
4. d.badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
5. e.Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
6. f.instansi pemerintah terkait lainnya.
(4)Hasil pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(5)Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian kemajuan pembangunan keolahragaan di daerah melalui pengukuran SDI secara mandiri.
(2)Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota.
(3)Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah Provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
3. c.badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
4. d.badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
5. e.perangkat daerah lainnya.
(4)Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

MANAJEMEN PENGUMPULAN DATA A. Pengelolaan SDI Pengumpulan data SDI dikelola terintegrasi secara nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian dengan pelibatan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara intensif.

Pasal 7

Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang pembudayaan olahraga atau pimpinan unit kerja lain yang ditunjuk kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.
(2)Gubernur melaporkan hasil pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
(2)Bupati/Walikota melaporkan hasil pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB IV

METODE PENGUMPULAN DATA MANDIRI A. Populasi Dan Sampel Selain pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian, maka pengukuran SDI di Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) juga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh Kementerian, maka pengukuran SDI yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah juga tidak dilakukan melalui sensus, melainkan dapat diambil secara sampling dengan teknik multistage random sampling. Teknik ini pada dasarnya adalah gabungan antara stratified random sampling dengan cluster sampling.

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pengukuran SDI bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…