DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur sistematika tata naskah dinas sebagai berikut: a. pendahuluan; b. jenis dan format naskah dinas; c. pembuatan naskah dinas; d. pengamanan naskah dinas; e. kewenangan penandatanganan; f. pengendalian naskah dinas; dan g. penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); SALINAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.jenis dan format naskah dinas;
c.pembuatan naskah dinas;
d.pengamanan naskah dinas;
e.kewenangan penandatanganan;
f.pengendalian naskah dinas; dan
g.penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1808), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda Dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Naskah Dinas, meliputi jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, tata surat dinas, pejabat penandatangan naskah dinas, penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas, pengubahan, pencabutan, pembatalan, ralat naskah dinas, pengamanan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas. Tata Naskah Dinas ini diharapkan dapat menciptakan persepsi yang sama terhadap pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam komunikasi tertulis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan demikian, setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mengacu tata naskah dinas ini. B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2.Tujuan Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar tercipta tertib administratif sehingga pelaksanaan tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga berjalan dengan efektif dan efisien. C. Sasaran Sasaran Tata Naskah Dinas ini adalah sebagai berikut:
1.Menyamakan pengertian, bahasa, dan penafsiran tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2.Mewujudkan pengelolaan tata naskah dinas secara terpadu dengan unsur administrasi umum yang lain;
3.Memperlancar komunikasi tulis kedinasan dan mempermudah aspek pengendalian;
4.Mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan tata naskah dinas; dan
5.Mengurangi tumpang-tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah. D. Asas
1.Asas Efektif dan Efisien Tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2.Asas Pembakuan Tata naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga yang baku jenis, susunan, dan tata cara penyelenggaraannya.
3.Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
4.Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum.
5.Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
6.Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi.
7.Asas Keterbukaan Tata naskah dinas ini harus terbuka terhadap hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang pelaksanaan tata naskah dinas dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
8.Asas Kepastian Hukum Tata naskah dinas ini berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
9.Asas Pelayanan Publik Tata naskah dinas ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. E. Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas ini meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah dinasm, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan serta pengendalian naskah dinas. F. Pengertian
1.Administrasi secara umum adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu pengertian administrasi dalam arti sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
2.Naskah dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3.Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis,format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
4.Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, baik yang bersifat pengaturan, penetapan, maupun penugasan.
5.Naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi kedinasan, berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian sesuatu, atau hal kedinasan lainnya, kepada pihak lain di luar/dalam instansi/unit kerja yang bersangkutan.
6.Naskah dinas khusus adalah naskah dinas yang bertujuan sebagai alat komunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan khusus.
7.Laporan adalah naskah dinas yang memuat informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan atau penelitian.
8.Formulir adalah naskah dinas yang memiliki ruang untuk diisi dengan data tertentu.
9.Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam menyampaikan informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam internal organisasi.
10.Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pihak lain di luar lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
11.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan Iambang negara, logo, dan cap dinas.
12.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
13.Aparatur pemerintah adalah alat kelengkapan pemerintah untuk menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di pusat dan di daerah, termasuk aparatur BUMN dan BUMD.
14.Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15.Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
16.Satuan organisasi adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dipimpin oleh pejabat Eselon I, yang terdiri dari.

a.Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b.Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
c.Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
d.Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
e.Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
f.Staf Ahli Bidang Politik;
g.Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif;
h.Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga; dan
i.Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan.
1. 17.Unit kerja adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Eselon II, yang terdiri dari:
a.Biro;
b.Sekretariat Deputi;
c.Asisten Deputi;
d.Inspektorat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.
1. 1.Naskah Dinas Pengaturan Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas pedoman, petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur dan surat edaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai tata naskah dinas tidak berlaku terhadap Peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
a.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan. 2) Wewenang Penetapan dan Penanda Tangan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau pejabat satu tingkat di bawahnya (Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon 1) 3) Susunan a) Kepala Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari:

(1)Pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;
(2)Materi pedoman; dan
(3)Penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut. c) Kaki Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari:
(1)Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap jabatan; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Format Pedoman Format Pedoman dapat dilihat pada contoh sebagai berikut: CONTOH FORMAT PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR … TAHUN … TENTANG PEDOMAN ….....................………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ................................................................................. ..........................................................................................;
1. b.bahwa ................................................................................. ..........................................................................................; Mengingat : 1. ..............................................................................................;
  1. 2...............................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN ..............................................................................

BAB II

A. ……………………………………………………………………………………… B. dan seterusnya

Pasal 1

...................................................................................................................... .............................................................

Pasal 2

...................................................................................................................... ............................................................ Ditetapkan di .............................. pada tanggal .............................. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA Tanda tangan NAMA LENGKAP (tanpa gelar) Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NAMA LENGKAP (tanpa gelar) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN … PEDOMAN ………………………………………… …………………………………………………………………………………………. dan seterusnya MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA Tanda Tangan NAMA LENGKAP (tanpa gelar) CONTOH FORMAT PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3, SENAYAN, JAKARTA 10270 Helo Kemenpora : 1500-928 | Website : http://www.kemenpora.go.id PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN/DEPUTI ............. NOMOR … TAHUN … TENTANG PEDOMAN ….....................………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN/DEPUTI ..........., Menimbang : a. bahwa ................................................................................. ..........................................................................................;

b.bahwa ................................................................................. ..........................................................................................; Mengingat : 1. ..............................................................................................;
1. 2...............................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN/DEPUTI ............... TENTANG PEDOMAN ..............................................................

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

...................................................................................................................... .............................................................

Pasal 2

b.Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 1) Pengertian a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut. 2) Wewenang Penetapan dan Penanda Tangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah Menteri Pemuda dan Olahraga atau pejabat satu tingkat di bawahnya (Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon 1). 3) Susunan Susunan untuk petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah sama. a) Kepala Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

(1)Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;
(2)Materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
(3)Penutup. c) Kaki Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
(1)Nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta cap jabatan; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. d) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. e) Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Format petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dapat dilihat pada contoh sebagai berikut: CONTOH FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR … TAHUN … TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS...........................…………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA Menimbang : a. bahwa ................................................................................. ...........................................................................................;
1. b.bahwa ................................................................................. ...........................................................................................; Mengingat : 1. ..............................................................................................;
  1. 2...............................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS ..................................................................................

Pasal 1

...................................................................................................................... .....................................................

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

A. ……………………………………………………………………………………… B. dan seterusnya

Pasal 1

Pasal 2

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

A. ……………………………………………………………………………………… B. dan seterusnya

Pasal 1

Pasal 2

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2022